SUMUTPOS.CO – Hubungan Indonesia- Australia yang sempat memanas tampaknya mulai “cooling down”. Seiring adanya balasan surat dari Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun melunak.
Namun, bersamaan dengan itu mencuat kasus penyadapan baru yang kali ini melibatkan Singapura dan Korea Selatan. Sebuah laporan menyebutkan, Singapura dan Korsel diduga membantu AS dan Australia untuk memata-matai seluruh Asia, termasuk Indonesia.
Menurut laporan Sydney Morning Herald (SHM),”Indonesia dan Malaysia telah menjadi target mata-mata selama beberapa dekade. Singapura dianggap sebagai lokasi yang tepat untuk mendapatkan informasi yang hendak diperoleh AS dan Australia.
Setelah mengadakan rapat terbatas (ratas) kemarin, SBY pun menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memanggil dubes dari kedua negara sahabat itu. ” Terhadap itu saya sudah menginstruksikan kepada Menlu untuk mendiskusikan kepada dubes negara-negara sahabat itu. Itu yang bisa saya respons melalui berita,” tegas SBY.
Sedangkan terkait Australia, Presiden SBYÂ mengungkapkan isi surat balasan dari Abbott. Meski tidak terang-terangan meminta maaf, pemerintah Australia mengakui adanya tindakan penyadapan tersebut. Secara garis besar, ada tiga poin yang dinilai penting dan mendasar oleh orang nomor satu di Indonesia. Diantaranya, surat tersebut berisi keinginan Australia untuk menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang selama ini dalam keadaan baik dan terus berkembang.
“Kemudian, komitmen PM Australia bahwa Australia tidak akan melakukan melakukan sesuatu di masa depan yang akan merugikan dan menganggu Indonesia,”jelas Presiden SBY setelah ratas di Kantor Presiden, kemarin.
Yang terakhir, lanjut SBY, PM Australia menyatakan setuju dan mendukung usulan pemerintah Indonesia untuk menata kembali kerjasama bilateral. Diantaranya termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protocol dan kode etik yang adil dan dipatuhi kedua pihak. “Itulah tiga hal penting yang saya dapatkan dari Perdana Menteri Australia,”lanjutnya.
Meski begitu, SBY menekankan masih ada sejumlah hal yang perlu diklarifikasi oleh pihak Australia. Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh, hal-hal tersebut. Sementara itu, menyikapi balasan surat PM Abbott, SBY menyatakan pemerintah merespon dengan enam langkah. “Setelah saya mendiskusikan dengan Wapres dan anggota kabinet dan juga Menlu, ada enam langkah,”ujarnya.
Yang pertama, kata SBY, pihaknya menugaskan Menlu Marty Natalegawa atau utusan khusus, untuk membicarakan secara mendalam, sejumlah isu sensitive yang menyangkut hubungan bilateral Australia-Indonesia pasca penyadapan.
Kemudian, lanjutnya, setelah terjadi mutual understaning dan mutual agreement dari kedua belah pihak, SBY berharap hal tersebut segera ditindaklanjuti dengan pembahasan protocol dan kode etik yang lengkap serta mendalam. “Nantinya saya akan memeriksa sendiri draft protocol dan kode etik itu apakah sudah memadai dan membawa keinginan Indonesia, pasca penyadapan,”lanjutnya.
Setelah protocol dan kode etik selesai dipersiapkan, kata SBY, pihaknya menginginkan pengesahan dapat dilakukan di hadapan para pemimpin pemerintahan, yakni dirinya dan PM Tony Abott. Lantas, tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protocol dan kode etik tersebut benar-benar dipenuhi dan dijalankan. “Oleh karena itu diperlukan waktu untuk observasi dan evaluasi, saya kira wajar dan diperlukan,”kata Presiden RI keenam itu.
SBY melanjutkan, langkah terakhir berkaitan kepercayaan pemerintah Indonesia. Pasca penyadapan, tingkat kepercayaan Indonesia terhadap Australia menurun. Karena itu, SBY berharap Indonesia bisa kembali memiliki kepercayaan atau trust terhadap negeri kanguru tersebut. (ken/kim)
