Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tahun depan pemerintah direncanakan mengangkat CPNS daerah. Diantaranya adalah mengakomodasi para tenaga honorer guru yang sudah lama bekerja. Pemerintah dihimbau untuk berpegang pada basis data untuk mencegah masuknya tenaga honorer siluman.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menjelaskan terkait potensi susupan tenaga honorer setiap ada rekrutmen CPNS daerah. ’’Selalu seperti itu,’’ katanya di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kemarin (26/12). Heru berharap potensi tenaga honorer susupan itu bisa dicegah. Apalagi saat ini pendataan guru honorer sudah lebih hati-hati.
Ketika nanti dilakukan pendataan tenaga honorer guru berkaitan dengan rekrutmen CPNS baru atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Heru berharap pemerintah konsisten menggunakan basis data yang sudah ada. Bukan data baru yang dibuat-buat. Kalaupun ada data baru, harus berbasis dengan rekam jejak mengajar atau bertugas para guru honorer.
Heru menjelaskan saat ini tenaga honorer guru bekerja di sekolah dibekali surat keputusan (SK) dari kepala sekolah. Selain itu juga juga memiliki SK dari dinas pendidikan setempat. Jika ditemukan guru tenaga honorer yang tidak memiliki sumber kejelasan bekerja, kuat dugaan mereka adalah guru honorer siluman.
FSGI berharap kepada pemerintah untuk mengakomodasi guru honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun. Bahkan bagi yang usianya lebih dari 32 tahun, tetap diberi kesempatan untuk ikut seleksi menjadi CPNS maupun P3K. Seperti diketahui ketentuan mendaftar CPNS maksimal berusia 32 tahun.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menjelaskan dalam beberapa kesempatan Menteri PAN-RB Asman Abnur menyampaikan bakal ada pengadaan CPNS baru untuk provinsi/kabupaten/kota tahun depan. Untuk itu dia berharap masing-masing pemda menyerahkan perhitungan kebutuhan pegawai di instansi masing-masing. ’’Data tersebut untuk diolah,’’ jelasnya. Sehingga menjadi dasar penetapan kuota di masing-masing pemda.
Ridwan menjelaskan pengadaan CPNS baru di daerah juga terkait dengan postur anggaran. Bagi pemda yang postur anggaran belanja pegawainya lebih dari 50 persen, bakal sulit mendapatkan kuota CPNS baru. Terkait formasi CPNS baru tahun depan, terkait dengan program nawacita pemerintah Joko Widodo. Formasi guru adalah salah satunya. ’’Jadi jangan harap aka nada formasi administratif,’’ pungkasnya. (wan)
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tahun depan pemerintah direncanakan mengangkat CPNS daerah. Diantaranya adalah mengakomodasi para tenaga honorer guru yang sudah lama bekerja. Pemerintah dihimbau untuk berpegang pada basis data untuk mencegah masuknya tenaga honorer siluman.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menjelaskan terkait potensi susupan tenaga honorer setiap ada rekrutmen CPNS daerah. ’’Selalu seperti itu,’’ katanya di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kemarin (26/12). Heru berharap potensi tenaga honorer susupan itu bisa dicegah. Apalagi saat ini pendataan guru honorer sudah lebih hati-hati.
Ketika nanti dilakukan pendataan tenaga honorer guru berkaitan dengan rekrutmen CPNS baru atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Heru berharap pemerintah konsisten menggunakan basis data yang sudah ada. Bukan data baru yang dibuat-buat. Kalaupun ada data baru, harus berbasis dengan rekam jejak mengajar atau bertugas para guru honorer.
Heru menjelaskan saat ini tenaga honorer guru bekerja di sekolah dibekali surat keputusan (SK) dari kepala sekolah. Selain itu juga juga memiliki SK dari dinas pendidikan setempat. Jika ditemukan guru tenaga honorer yang tidak memiliki sumber kejelasan bekerja, kuat dugaan mereka adalah guru honorer siluman.
FSGI berharap kepada pemerintah untuk mengakomodasi guru honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun. Bahkan bagi yang usianya lebih dari 32 tahun, tetap diberi kesempatan untuk ikut seleksi menjadi CPNS maupun P3K. Seperti diketahui ketentuan mendaftar CPNS maksimal berusia 32 tahun.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menjelaskan dalam beberapa kesempatan Menteri PAN-RB Asman Abnur menyampaikan bakal ada pengadaan CPNS baru untuk provinsi/kabupaten/kota tahun depan. Untuk itu dia berharap masing-masing pemda menyerahkan perhitungan kebutuhan pegawai di instansi masing-masing. ’’Data tersebut untuk diolah,’’ jelasnya. Sehingga menjadi dasar penetapan kuota di masing-masing pemda.
Ridwan menjelaskan pengadaan CPNS baru di daerah juga terkait dengan postur anggaran. Bagi pemda yang postur anggaran belanja pegawainya lebih dari 50 persen, bakal sulit mendapatkan kuota CPNS baru. Terkait formasi CPNS baru tahun depan, terkait dengan program nawacita pemerintah Joko Widodo. Formasi guru adalah salah satunya. ’’Jadi jangan harap aka nada formasi administratif,’’ pungkasnya. (wan)
