25.6 C
Medan
Sunday, May 19, 2024

Ijin Empat Biro Umrah Dicabut

Jemaah akan memperoleh nomor registrasi pendaftaran sebagai bukti proses pendaftaran yang dilakukan sesuai peraturan. Artinya, proses akhir pendaftaran adalah keluarnya nomor registrasi umrah. Dengan nomor tersebut bisa sebagai komunikasi antara jemaah dapat memantau proses persiapan keberangkatan hingga kepulangan yang dilakukan oleh PPIU.

”Saat ini, SIPATUH sedang dalam tahap ujicoba sampai dengan 31 Maret 2018 dan akan aktif diberlakukan per April 2018 setelah diresmikan Menteri Agama,” ungkapnya.

Pengamat haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi mengatakan kasus ABU Tours mengulang kasus First Travel. Dia mengatakan modusnya sama. Yakni membuat paket umrah murah.

Kemudian uang jamaah diputar sedemikian rupa, sampai ujungnya mengalami masalah financial. Akhirnya jamaah dikorbankan karena tidak jadi berangkat umrah.

’’Artinya semakin banyak kasus umrah. Kemenag harus merespon cepat,’’ jelasnya.

Dadi mengatakan, Kemenag harus memaksimalkan kerjasama dengan lembaga lain. Diantaranya asosiasi travel haji khusus dan umrah.

Dia mengatakan, kasus seperti First Travel maupun ABU Tours sebenarnya sudah pernah diprediksi sejak dua tahun lalu. Tetapi tidak ada upaya cepat, sampai akhirnya kasus meledak dan terlanjut memiliki jamaah banyak.

Dia menjelaskan penanganan persoalan umrah tidak cukup dengan pencabutan izin saja. Tetapi harus dilakukan dengan deteksi dini.

Misalnya Kemenag secepatnya memeriksa travel umrah yang menetapkan biaya terlalu murah alias tidak wajar. Kemudian Kemenag juga segera mendeteksi jika ada praktik bisnis umrah yang menjalankan sistem MLM, ponzi, atau sejenisnya.

’’Harus lebih peka mana yang berpotensi menimbulkan masalah,’’ tutur dia.

Terkait dengan regulasi umrah yang baru, Dadi mengatakan secepatnya Kemenag sosialisasikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memiliki pandungan untuk memilih travel umrah yang bisa dipercaya.

Dia menjelaskan upaya sosialisasi ini juga butuh upaya ekstra. Namun dia yakin melalui jaringan Kemenag yang sampai tingkat kecamatan, sosialisasi umrah yang aman bisa tersampaikan dengan baik. (lyn/wan/jpg/ala)

 

Jemaah akan memperoleh nomor registrasi pendaftaran sebagai bukti proses pendaftaran yang dilakukan sesuai peraturan. Artinya, proses akhir pendaftaran adalah keluarnya nomor registrasi umrah. Dengan nomor tersebut bisa sebagai komunikasi antara jemaah dapat memantau proses persiapan keberangkatan hingga kepulangan yang dilakukan oleh PPIU.

”Saat ini, SIPATUH sedang dalam tahap ujicoba sampai dengan 31 Maret 2018 dan akan aktif diberlakukan per April 2018 setelah diresmikan Menteri Agama,” ungkapnya.

Pengamat haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi mengatakan kasus ABU Tours mengulang kasus First Travel. Dia mengatakan modusnya sama. Yakni membuat paket umrah murah.

Kemudian uang jamaah diputar sedemikian rupa, sampai ujungnya mengalami masalah financial. Akhirnya jamaah dikorbankan karena tidak jadi berangkat umrah.

’’Artinya semakin banyak kasus umrah. Kemenag harus merespon cepat,’’ jelasnya.

Dadi mengatakan, Kemenag harus memaksimalkan kerjasama dengan lembaga lain. Diantaranya asosiasi travel haji khusus dan umrah.

Dia mengatakan, kasus seperti First Travel maupun ABU Tours sebenarnya sudah pernah diprediksi sejak dua tahun lalu. Tetapi tidak ada upaya cepat, sampai akhirnya kasus meledak dan terlanjut memiliki jamaah banyak.

Dia menjelaskan penanganan persoalan umrah tidak cukup dengan pencabutan izin saja. Tetapi harus dilakukan dengan deteksi dini.

Misalnya Kemenag secepatnya memeriksa travel umrah yang menetapkan biaya terlalu murah alias tidak wajar. Kemudian Kemenag juga segera mendeteksi jika ada praktik bisnis umrah yang menjalankan sistem MLM, ponzi, atau sejenisnya.

’’Harus lebih peka mana yang berpotensi menimbulkan masalah,’’ tutur dia.

Terkait dengan regulasi umrah yang baru, Dadi mengatakan secepatnya Kemenag sosialisasikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memiliki pandungan untuk memilih travel umrah yang bisa dipercaya.

Dia menjelaskan upaya sosialisasi ini juga butuh upaya ekstra. Namun dia yakin melalui jaringan Kemenag yang sampai tingkat kecamatan, sosialisasi umrah yang aman bisa tersampaikan dengan baik. (lyn/wan/jpg/ala)

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/