Anggota DPR RI Asal Sumut Kritik Plt Gubsu
JAKARTA- Acara halal bi halal jajaran Pemprov Sumut dengan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut di Hotel Mulia, Jakarta, tadi malam (27/9) menjadi ajang untuk mengkritik kepemimpinan Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Abdul Wahab Dalimunthe misalnya, mengkaitkan lambatnya pembangunan Bandara Kualanamu dengan sikap lembeknya Gatot.
Mantan Ketua DPRD Sumut yang kini menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat menyingung masalah pembebasan tanah yang akan digunakan untuk area pembangunan bandara Kualanamu, yang belum klir, yang menyebabkan proses pembangunan lambat. Mestinya, ketika ada persoalan seperti itu, Gatot turun tangan untuk menegur langsung bupati.
“Janganlah pidato panjang-panjang, Kualanamu, tanah tak beres-beres. Tolong urusi itu tanah. Gatot sanggup nggak kamu jewer bupati. Kalau tidak sanggup, kamu yang kami jewer,” ujar Abdul Wahab di atas podium, saat diberi kesempatan bicara.
Hadir di acara itu Gatot, Plt Sekda Rachmatsyah, dan mayoritas SKPD Pemprov Sumut, termasuk Irwasdaprov, Nurdin Lubis. Dari 30 anggota DPR asal Sumut, mayoritas juga hadir. Dari empat anggota DPD asal Sumut, hanya Parlindungan Purba yang tidak hadir.
Sentilan keras juga disampaikan politisi senior dari PPP, Azrul Azwar. Terkait Kualanamu, Azrul mengatakan, sejak 2004, dirinya kencang mendorong Kualanamu cepat dikerjakan. Begitu ada kecelakaan yang menyebabkan Alm T Rizal Nurdin, dorongan itu makin kencang. Tapi, sekarang juga belum terwujud.
Yang disesalkan juga, pembangunan tol Medan-Tebingtinggi, juga tak ada kemajuan. “Hanya di atas kertas. Sementara, di Jawa tol tambah terus. Tol Medan-Binjai pun tak bisa,” ujarnya.
Menurut Azrul, ini antara lain disebabkan tidak adanya komunikasi antara Pemprov Sumut dengan para anggota DPR dan DPD yang ada di Senayan. “Kapan SKPD dari Pak Gubernur mendekati kami? Baru hari ini. Hanya saya harap Pak Gatot bisa membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik dengan DPRD maupun dengan DPR dan DPD,” ujar Azrul.
Dia memberi contoh, sempat munculnya gagasan DPRD Sumut menggunakan hak angket atau hak interpelasi terhadap kebijakan yang diambil Gatot, juga disebabkan lemahnya komunikasi itu. “Tak perlu ada hak angket atau interpelasi soal jabatan, jika komunikasi terbangun dengan baik,” pesannya.
Sesuai permintaan sejumlah politisi senior yang hadir, Gatot siap untuk mengintensifkan komunikasi dengan para anggota DPR dan DPD. Gatot, saat berada di atas podium, langsung memerintahkan kepada Plt Sekda Rachmatsyah, Nurdin Lubis, dan Kepala Bappeda yang ikut hadir, agar ke depan bertindak sebagai penghubung Pemprov dengan para politisi di Senayan asal Sumut.
Mutasi Jangan Disusupi Unsur Politik
Sementara masalah mutasi-mutasi di jajaran Pemprov, juga secara khusus disorot Wahab. “SKPD-SKPD, jangan disusupi unsur-unsur politik. Kalau main politik di SKPD, rusak nanti. Tak bisa bekerja mereka,” tandasnya.
Dengan tegas, anggota Komisi II DPR itu juga mengingatkan Gatot agar tidak menempatkan pejabat-pejabat yang berjiwa korup. “Jangan ada lagi koruptor masuk (ke jajaran Pemprov Sumut, Red). Jadi kadis ini, (bayar) sekian. Jadi kadis ini, sekian. DPRD juga diam saja,” kata Wahab. (sam)
