SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo kembali bicara soal hilirisasi di acara Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah yang digelar kemarin (22/2). Dia meyakinkan bahwa hilirisasi ini harus mendapat dukungan seluruh pihak.
MENURUT Jokowi, hilirisasi industri merupakan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Menurutnya, sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara maju jika negara-negara lain telah memiliki ketergantungan terhadap suatu produk.
Indonesia punya keuntungan demgan memiliki bahan mentah untuk pembuatan baterai kendaraan listrik Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peluang dan kesempatan untuk menjadi negara maju. Salah satunya melalui ekosistem industri kendaraan listrik dimana semua komponen yang dibutuhkan oleh kendaraan listrik ada di Indonesia. “Karena nikel kita memiliki, tembaga kita memiliki, timah kita memiliki, bauksit kita memiliki, semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik itu ada semuanya di Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, Indonesia juga perlu mengintegrasikan semua komponen kendaraan listrik yang tersebar di seluruh Tanah Air. Mulai dari nikel yang ada di Pulau Sulawesi, tembaga yang ada di Sumbawa dan Papua, dan timah yang ada di Bangka Belitung. Selain itu bauksit yang ada di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau juga perlu diintegrasikan. “Semuanya bisa diintegrasikan menjadi barang yang namanya EV baterai dan ekosistem yang lebih besar lagi menjadi mobil listrik yang ke depan itu semua negara akan membutuhkan,” tutur Mantan Gubernu DKI Jakarta itu .
Dia menyebut bahwa melalui hilirisasi industri tersebut, Indonesia akan mendapatkan nilai tambah yang berlipat ganda. Oleh sebab itu, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia harus segera meninggalkan ekspor bahan mentah. Yang menjadi alasan Jokowi adalah negara akan mendapatkan banyak penerimaan dan manfaat nyata dari hilirisasi industri. Nikel misalnya, nilai perdagangannya mengalami peningkatan dari Rp17 triliun menjadi Rp450 triliun setelah kebijakan larangan ekspor mentah diberlakukan oleh pemerintah. “Negara akan mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, dari pajak karyawan, dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dari bea ekspor, dari royalti,” ujarnya. Pendapatan ini nanti ditransfer lagi ke daerah, dana desa, atau bantuan sosial.
Presiden pun menegaskan bahwa Indonesia bukan negara tertutup meski telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah. Indonesia terbuka dan mempersilakan negara-negara lain untuk berinvestasi serta membangun industri pengolahan pertambangan di dalam negeri. “Boleh bekerjasama dengan perusahaan di Indonesia atau BUMN. Tetapi industrimu, pabrikmu ada di Indonesia bukan ada di Eropa,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu dia menyatakan berharap pada Muhammadiyah untuk memiliki agenda besar yang dapat memberikan manfaat pada generasi muda. Menurutnya, pemuda sangat penting terutama pada era bonus demografi. Sehingga pemuda jadi modal untuk maju. “PembNgunN SDM jadi suatu yang pemting. Produk dihasilkan oleh SDM yang baik dan membuat negara lain tergantung,” ucapnya. (lyn/jpg)
