Menkumham Yasona H Laoly menjabat tangan mantan Menkumham Amir Syamsuddin, usai menerima buku hasil kinerja Kemenkumham selama lima tahun terakhir.
SUMUTPOS.CO – Yasonna Hamonangan Laoly, satu-satunya anggota Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, yang berasal dari Sumatera Utara danmenjadi putra Nias pertama yang menjabat menteri. Tamatan Fakultas Hukum USU tahun 1978 itu merasa yakin mampu menjalankan tugasnya sebagai menkumham. Bahkan, alumni North Carolina University 1994 itu menyatakan masih akan mengajar di Universitas Nomensen.
Lantas, masalah apa saja yang akan menjadi prioritas kerjanya? Berikut wawancara khusus wartawan JPNN (grup SUMUTPOS.CO) Natalia Laurens, dengan mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nomensen 1998-1999 itu, di Istana Negara, usai dilantik menjadi menteri oleh Presiden Jokowi, kemarin (27/10).
Apa yang akan Anda lakukan setelah pelantikan ini?
Langsung kerja keras.
Apa yang menjadi program prioritas?
Kalau di tempat kita kan lebih banyak peraturan perundang-undangan yang harus kita lihat. Dalam waktu dekat, harus menyusun prolegnas. Mana yanng prioritas, kemudian masalah lapas, soal remisi.
Apa yang menyangkut remisi untuk para napi?
Pengaturan remisi harus lebih baik dan transparan. Tidak terjadi seolah-olah ada orang yang dapat remisi lebih besar. Nanti kita akan kaji ulang semuanya. Kita harus kerja, langsung untuk hari ini. Saya langsung ke ke kantor hari ini, kumpulkan anggota. Para dirjen. Malam ini serah terima, besok rapat semua jadi satu. Kita gak boleh berleha-leha. Langsung jalan.
Mengenai masalah lama, lapas overcapacity, bagaimana?
Ini kan overcrowded-nya banyak masalah. Saya krimonolog, jadi saya tahu overcrowded itu menciptakan gesekan-gesekan, ketidakpuasan, emosi yang tinggi, saya berupaya agar hal itu tak terjadi lagi.
Tapi jumlah lapas overcapacity kan sangat banyak, bagaimana soal anggaran?
Memang membangun lapas itu membutuhkan biaya yang besar, tapi kita akan coba lihat mana yang lebih padat dialihkan ke mana. Kita coba lihat. Saya akan panggil Dirjen Pemasyarakatan untuk pemetaan masalah tentang itu. So far saya kira belakangan ini akan menurun sedikit persoalan-persoalan di lapas.
Jadi pembangunan lapas baru menjadi prioritas?
Kita lihat dulu kondisinya. Satu ruangan itu berapa. Kita akan lihat nanti.
Ada rencana mengubah struktur organisasi di Kemekumham?
Belum kita kaji. Memang Presiden katakan silakan lihat kalau ada re-organisasi, maka lakukan secara cepat, tanpa menganggu speed kerja.
Kembali ke soal remisi, apakah Anda akan memperketat syarat remisi napi koruptor?
Itu kan sudah ranah kebijakan. Memang filosofi dari kita ini kan bukan balas dendam, tapi pemasyarakatan. Mendidik, membuat orang bisa keluar ke masyarakat lagi. Tetapi ada hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan. Misalnya napi koruptor, napi teroris. Tetapi harus dikaji dengan benar dan baik.
Anda setuju napi koruptor tak gampang mendapat remisi?
Sebenarnya harus mulai dari atas. Saya berpendapat, filosofinya harus dari sana, keputusan hakimnya yang harus keras dan maksimal. Karena di sini (di lapas, red), filosofi kita bukan penjara, tapi pemasyarakatan. Sebetulnya namanya bukan narapidana, tapi warga binaan, menurut UU. Nah itu yang hrs kita lihat. Karena saya belum di sana, saya mau petakan masalahnya dulu.
Masalah apa lagi yang akan Anda benahi?
Saya juga harus lihat masalah bidang notaris, perizinan, perundang-undangan. Mengenai lapas, keimigrasian lebih cepat satu sistem, imigrasi sudah lebih baik, tapi perlu lebih baik lagi. Kita lihat nanti bagaimana. Pasport harus lebih cepet jadinya. Kita harus menutup kebocoran dan permainan termasuk di lapas. Ini harus kita selesaikan. Nanti setelah rapat dirjen, saya akan undang semua kepala kanwil se-Indonesia untuk rapat kerja.
Apakah perbaikan masalah itu juga akan diawali dengan perubahan regulasi?
Kita harus lihat lagi semuanya dulu, apa yang baik dikerjakan sekarang, jangan kita ubah, tapi kita sempurnakan. Tapi harus ada perubahan ke arah yang cepat bidang pelayanan. Terutama keimigrasian maupun izin-izin untuk perusahaan, PT, notaris.
Soal lain Pak. Muncul anggapan etnis Batak tak ada yang jadi anggota kabinet. Apakah Anda juga merasa mewakili etnis Batak?
Saya itu, mama saya boru Sihite, orang Batak tulen. Tapi seharusnya tidak lagi jadi persoalan. Kita Ini kan bangsa Indonesia, tapi kalau saya mengatakan, saya ini Sumut, paling tidak tiga etnik saya wakili. Saya putera Nias, ibu saya Batak, istri saya orang Karo. Menantu saya orang Biak lagi.
Tentunya nanti Anda super sibuk, apa masih tetap jadi dosen di Universitas HKBP Nommensen?
Saya tetap akan jadi dosen Nommensen. Saya akan lihat waktu saya nanti.
Ada syukuran dengan keluarga?
Saya kerja dulu, syukuran-syukuran nanti lain waktu. Kita sudah bersyukur sendiri. Kata presiden, kerja, kerja. Presiden bilang, jangan ragu ambil keputusan sepanjang dianggap benar. (*/tom)
