JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemilihan gubernur Sumatera Utara (Sumut) telah usai. Hasilnya, berdasarkan hitung cepat, pasangan Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah sementara ini unggul dari lawannya. Namun, yang cukup menarik adalah kahadiran Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat kampanye terakhir, Sabtu (23/6).
Gatot dengan semangat berapi-api saat itu menyerukan, bahwa memilih pemimpin Sumut bukan dari warga Sumut adalah penghinaan terhadap warga Sumut sendiri.
“Dalam diri putra-putri Sumatera Utara mengalir darah pemimpin. Warga Sumatera Utara bukan mental tempe,” tegas Gatot.
Namun, ucapan Gatot ini pun dianggap bertolak belakang dengan jargon “menjaga NKRI” yang selalu digembor-gemborkan oleh sang Jenderal bintang empat itu.
“Sepertinya tidak terlihat adanya konsistensi dari klaim NKRI yang selalu beliau ucapkan dalam setiap pidatonya. Artinya di satu sisi mengklaim nasionalis, di sisi lain menyerukan kepala daerah harus putra daerah,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing saat dihubungi wartawan, Rabu (27/6).
Selain itu, menurut Emrus, kesan yang dibaca publik adalah seruan itu ditujukan kepada pasangan yang didukungnya yaitu Edy-Ijeck. Dimana Edy Rahmayadi merupakan juniornya di TNI. Secara relasi, Emrus menilai, Gatot dan Edy memiliki kedekatan.
“Dari sisi komunikasi, di balik itu Gatot ingin mengarahkan pandangannya kepada salah satu paslon di Pilkada Sumut,” sambungnya.
“Pertanyaannya kemudian, putra daerah itu juga seperti apa? Apakah paslon di daerah tersebut benar-benar putra daerah. Jangan-jangan putra dari provinsi tertentu tetapi dia kecil di sana (Sumut). Misalnya saya suku Batak tapi saya lahir di Aceh, apakah saya putra Sumatera Utara atau putra aceh. Jadi tergantung dari perspektif mana melihat,” tambah Emrus.
Karena itu, menurut dia, tidak perlu lagi ada dikotomi antara putra daerah atau bukan putra daerah. Sebab, Indonesia bukan negara federal melainkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Artinya sangat indah sekali kalau misalnya warga Suku Batak jadi gubernur di Jawa Tengah. Kenapa tidak? Salahkah menurut undang-undang? Tidak. Kalau memang kita konsekuen dengan NKRI dan nasionalisme kita, jangan lagi mempersoalkan putra daerah atau nonputra daerah, tapi putra-putri Indonesia,” jelas Emrus.
Sementara itu saat ditanya soal peluang Gatot untuk maju dalam perhelatan Pilpres 2019, Emrus mengatakan, masih berat. Gatot dinilai masih memiliki dua kelemahan.
Pertama Gatot bukan orang partai. Kedua, elektabilitas Gatot masih rendah untuk maju sebagai capres.
Sekuat apapun upaya dia untuk memperkuat basis massa, kata Emrus, kalau tidak ada partai yang usung Gatot, pasti percuma. Karena pemilu 2019 adalah hajatan partai.
“Jadi partai menjadi sesuatu yang strategis dan penentu. Nah apakah partai-partai akan mengusung Gatot? Saya kira bargaining position Gatot tidak begitu kuat dalam posisi tawar menawar dengan partai. Saya malah mengatakan masih lemah,” pungkasnya.(gwn/jpc/ala)
