JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden terpilih, Joko Widodo alias Jokowi menegaskan, kasus lumpur Lapindo bukan penghalang bagi dirinya untuk bekerja sama dengan Partai Golkar.
Menurutnya, kasus Lapindo adalah masalah pribadi Ketua Umum Aburizal Bakrie dan tidak bisa dikaitkan dengan partai.
“Golkar kok dikaitkan dengan lumpur. Kan berbeda dong itu kan ada urusan Aburizal Bakrie dan urusan Golkar kan beda,” kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/8) pagi.
Seperti diketahui, Jokowi telah membuka pintu bagi partai-partai di luar koalisi pendukungnya untuk bergabung. Partai Golkar merupakan salah satu yang memberi sinyal kuat akan menerima tawaran itu.
Merapatnya Golkar dikhawatirkan mengganggu kontrak politik Jokowi dengan warga korban lumpur Lapindo. Salah satu isi kontrak yang dibuat pada masa kampanye pemilu presiden itu adalah penyelesaian kasus Lapindo baik dari sisi hukum, sosial, dan lingkungan.
Jokowi pun menegaskan bahwa kerjasama yang dibangun dengan partai politik selama ini tidak melibatkan jual-beli kepentingan. Syarat tersebut akan tetap berlaku jika nantinya Golkar memutuskan untuk bergabung dengan koalisi.
“Kerjasama yang dulu saja kita enggak beri itu, masak yang kedua kita berikan. Bisa diamuk-amuk nanti,” ujar pria yang masih aktif menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, ada tiga partai yang sudah membuka komunikasi. Namun, proses tersebut kini terhambat lantaran kubu Prabowo-Hatta menggugat hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dalam proses belum rampung. Belum bisa final. Karena sekarang ada proses MK itu jadi anu (berhenti) lagi,” tandasnya.(dil/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden terpilih, Joko Widodo alias Jokowi menegaskan, kasus lumpur Lapindo bukan penghalang bagi dirinya untuk bekerja sama dengan Partai Golkar.
Menurutnya, kasus Lapindo adalah masalah pribadi Ketua Umum Aburizal Bakrie dan tidak bisa dikaitkan dengan partai.
“Golkar kok dikaitkan dengan lumpur. Kan berbeda dong itu kan ada urusan Aburizal Bakrie dan urusan Golkar kan beda,” kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/8) pagi.
Seperti diketahui, Jokowi telah membuka pintu bagi partai-partai di luar koalisi pendukungnya untuk bergabung. Partai Golkar merupakan salah satu yang memberi sinyal kuat akan menerima tawaran itu.
Merapatnya Golkar dikhawatirkan mengganggu kontrak politik Jokowi dengan warga korban lumpur Lapindo. Salah satu isi kontrak yang dibuat pada masa kampanye pemilu presiden itu adalah penyelesaian kasus Lapindo baik dari sisi hukum, sosial, dan lingkungan.
Jokowi pun menegaskan bahwa kerjasama yang dibangun dengan partai politik selama ini tidak melibatkan jual-beli kepentingan. Syarat tersebut akan tetap berlaku jika nantinya Golkar memutuskan untuk bergabung dengan koalisi.
“Kerjasama yang dulu saja kita enggak beri itu, masak yang kedua kita berikan. Bisa diamuk-amuk nanti,” ujar pria yang masih aktif menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, ada tiga partai yang sudah membuka komunikasi. Namun, proses tersebut kini terhambat lantaran kubu Prabowo-Hatta menggugat hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dalam proses belum rampung. Belum bisa final. Karena sekarang ada proses MK itu jadi anu (berhenti) lagi,” tandasnya.(dil/jpnn)
