JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi janjinya untuk membantu kelancaran proses transisi pemerintahan. Pasca pertemuan dengan Presiden terpilih Jokowi di Bali, SBY menunjuk tiga menteri untuk membantu tim transisi Jokowi.
Ketiga menteri tersebut adalah Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menkoperekonomian Chairul Tanjung dan Mensesneg Sudi Silalahi. “Sudah (ditunjuk oleh SBY. Yang pertama Menkopolhukam, kedua Menkoperekonomian dan ketiga Mensesneg,”ujar Djoko saat dihubungi wartawan, kemarin (28/8).
Djoko memaparkan, ketiga menteri tersebut siap membantu tim transisi Jokowi terkait proses transisi pemerintahan. Namun, dia belum bisa menjabarkan hal-hal teknis apa saja yang akan dibahas bersama tim transisi. Menurut dia, hal tersebut tergantung dari keinginan tim transisi. “Ya tergantung timnya Pak Jokowi dong,”katanya.
Untuk menindaklanjuti pertemuan kedua presiden, kemarin (28/8) Jokowi dan Jusuf Kalla menggelar pertemuan tertutup dengan Tim Transisi. Fraksi pendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga diundang, seperti Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Fraksi Hanura.”
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu setengah jam. ada sejumlah petinggi fraksi yang hadir, diantaranya Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani dan Ketua Fraksi PKB Marwan Djafar. Kepala Staf Deputi Tim Transisi Rini Soemarno dan keempat Deputi Tim Transisi juga hadir. yakni, Hasto Kristiyanto, Anis Baswedan, Andi Widjajanto, dan Akbar Faisal.
Ditemui setelah pertemuan di Rumah transisi tersebut, Jokowi menjelaskan, pihaknya bertemu dengan seluruh partai pendukung dan tim transisi untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Presiden SBY di Nusa Dua Bali. “Ini soal proses transisi dari pemerintahan yang sekarang ke pemerintahan yang baru,” ujarnya.
Ada sejumlah kesepakatan untuk memperlancar proses transisi tersebut, yang paling utama adalah Presiden SBY sepakat untuk mempertemukan sejumlah kementerian dengan tim transisi. Terutama, untuk kementerian-kementerian yang perlu prioritas, seperti kemenkeu, kemendag, kementerian perindustrian, Bappenas, dan kementerian pertanian.” Semua kementerian itu harus secepatnya didatangi tim transisi,” ujarnya.
Soal kapan pertemuan antara Tim Transisi dengan sejumlah kementerian itu, Jokowi mengaku belum menentukan waktunya. namun, komunikasi keduanya harus dilakukan secepatnya. “Ya secepatnyalah,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla menjelaskan, saat ini masih dalam tahap evaluasi, apakah komunikasi dengan kementerian ini bisa untuk mengetahui persoalan-persoalan yang ada. “Kami perlu mengetahui persoalan-persoalan itu,” ujarnya.
Yang juga menjadi prioritas itu soal apakah program-program yang direncanakan bisa disesuaikan dengan program yang dirancang pemerintah yang baru. Apalagi, pada 2015 yang menjalankan pemerintahan Jokowi-JK.”Semakin bisa disesuaikan semakin bagus,” jelasnya.
Langkah Jokowi-JK untuk mendapat dukungan dari parlemen. Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani menuturkan, sebenarnya perlu ada dukungan kuat dari badan anggaran (Banggar). Karena itu perlu dipahami jika dalam banggar itu bukan hanya bicara soal peralihan pemerintahan, tapi soal bangsa Indonesia. ” Saya berharap apa yag diputuskan merupakan keputusan bersama, bukan masalah partai pendukung Jokowi-JK atau tidak. Tapi, semua ini untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.
Apakah agar memuluskan di Banggar akan berusaha mendapatkan krsi Ketua DPR, Dia menuturkan jika pihaknya belum bicara soal posisi pimpinan DPR. pihaknya masih berupaya menangan gugatan di Mahkamah Konstitusi. “Ya seharusnya, kursi pimpinan dikembalikan pada hak partai pemenang pilpres,” tegasnya.
Khusus terkait transisi pemerintahan, seharusnya arah RAPBN bisa diselesaikan sebaik-baiknya. Jangan sampai rakyat dikorbankan hanya karena perbedaan visi antara pemerintahan. “Rakyat harusnya yang iutamakan,” ujarnya.
KPK Menolak
Di gedung KPK, para komisioner tampaknya tidak tertarik untuk masuk ke dalam kabinet Jokowi-JO. Buktinya, tiga pimpinan KPK yakni Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Adnan Pandu Praja yang tidak mau memikirkan soal itu. Bambang yang membidani bidang penindakan misalnya, dia hanya menjawab singkat.
“Innalillahi (Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat yang berarti sesungguhnya kita adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada-Nya, red),” kata pria yang akrab disapa BW itu singkat. Ungkapan tersebut menunjukkan jabatan menteri adalah “bencana” yang tidak ingin dia dekati.
Busyro yang jabatannya berakhir pada Desember nanti, berpendapat berbeda dengan BW. Dia menutup mulutnya rapat. Sedangkan Adnan Pandu Praja dengan tegas menolak jabatan itu. Alasannya, KPK saat ini sangat solid dan tidak baik kalau dipisahkan. “Jangan diganggu. Tim ini sudah solid, kami yakin semua akan menolak,” terangnya. Sebelumnya, tersiar kabar kalau salah satu kandidat menteri Jokowi berasal dari KPK. Salah satu yang disebut-sebut masuk bursa adalah Abraham Samad selaku ketua lembaga antirasuah.
Namun, pria asal Makassar itu sudah sempat mengatakan keengganannya. Saat hadir di acara seminar Universitas Sebelas Maret (UNS) di Kentingan, Solo, dia menegaskan ingin fokus di KPK. “Saya ingin konsentrasi menyelesaikan tugas sampai akhir masa jabatan 2015. Banyak yang harus dikerjakan,” tuturnya. (ken/idr/dim/kim)
