Studi Banding Kades Sergai Inisiatif Pemda
JAKARTA – Pihak Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Bandung, meluruskan sejumlah hal terkait masalah lawatan 247 kepala desa (kades) dan lurah dari Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei), Oktober 2011 silam.
Kabag Humas IPDN Drs Ujud Rusdia M Si membenarkan pada kurun Oktober itu ada kunjungan para kades dan lurah dari Sergei ke kampus Jatinangor. Hanya saja, lanjutnya, acaranya bukan pendidikan dan latihan (diklat), melainkan studi banding.
“Kita sebagai tuan rumah menerima tamu yang melakukan studi banding, bukan diklat. Jadi inisiatif kunjungan dari Pemkab. Kita hanya memfasilitasi,” terang Ujud Rusdia saat dihubungi koran ini dari Jakarta melalui ponselnya, kemarin (28/11).
Berkali-kali ditegaskan bahwa acara itu inisiatif Pemkab Sergei, bukan pihak IPDN yang mengundang. “Siapa pun tamu yang datang, ya kami layani. Mereka melakukan studi banding, ingin mendapatkan semacam pencerahan,” terangnya.
Mengenai informasi bahwa anggaran untuk satu peserta mencapai Rp6,5 juta sedang Kaban Badan Pemberdayaan Dan Pemerintah Desa Pemkab Sergei Drs H Ifdal S Sos M Ap menyebut angkanya hanya Rp5,5 juta dan disetorkan ke IPDN, Ujud mengaku tidak tahu-menahu berapa uang yang dikeluarkan dari Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2011 itu.
Yang jelas, lanjut Ujud, tak ada dana yang masuk ke IPDN. “Sekali lagi, kita hanya fasilitator. Tak ada uang yang masuk ke rekening IPDN, karena aturan melarang itu,” ujar Ujud.
Terkait keluhan peserta studi banding mengenai penempatan mereka di asrama Praja IPDN yang satu kamar ditempati 20 peserta dan tanpa AC, Ujud menjelaskan, ya memang itu yang dipunyai IPDN. “Karena kita hanya punya asrama. Ya kita melayani tamu semampu kita,” kata Ujud.
Ujud sendiri mau memberikan keterangan ke koran ini setelah tiga kali dihubungi. Saat dihubungi pertama kali, dia mengaku sedang mengajar sehingga tidak bisa memberikan keterangan. Yang kedua kalinya, dia merasa kurang pas memberikan keterangan dan meminta koran ini menghubungi ‘Pak Ubay’, yang koran ini tidak tahu apa jabatan dan kapasitas Ubay itu. Untuk ketiga kalinya, dia mau memberikan penjelasan.
Seperti diketahui, IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, saat dimintai konfirmasi terkait masalah ini, belum bisa memberikan penjelasan. Reydonnyzar yang kemarin sedang tugas di Padang, saat ditelepon lagi, mengaku masih menunggu keterangan dari Rektor IPDN Prof DR I Nyoman Sumaryadi, MSi.
Terpisah, Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo menilai, acara-acara semacam studi banding kades dan lurah dengan ongkos per orang hingga jutaan rupiah itu, lebih berorientasi kepada bisnis. “Kegiatan semacam itu tak bermanfaat, patut diduga hanya untuk bisnis saja,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.
Seperti diberitakan, dengan dalih meningkatkan pengetahuan manajemen pemerintahan, Oktober silam, Pemkb Sergei memberangkatkan 247 kepala desa dan lurah ke kampus IPDN. Mereka berangkat dalam dua termin. (sam)
