Namun, Polri akan siap bila sewaktu-waktu dimintai bantuan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan penyanderaan kapal tersebut. ’’Densus 88 Antiteror dan Brimob siap dikerahkan,’’ tegasnya.
Dia berharap seluruh WNI yang disandera bisa diselamatkan dan tidak ada korban. ’’Karena itu, tentu perlu respons yang akurat dalam menghadapi masalah tersebut,’’ terangnya.
Sementara itu, Seskab Pramono Anung memastikan bahwa pemerintah bakal mengupayakan pembebasan sandera secepatnya. Sekaligus menangkap para penyandera. ’’Bagaimanapun, mereka telah melakukan tindak kriminal di wilayah NKRI,’’ ungkapnya setelah pencanangan zona integritas di lingkungan Sekretariat Kabinet kemarin.
Disinggung soal rencana pengerahan TNI untuk membebaskan sandera, Pramono membenarkan. Saat ini menteri luar negeri mengumpulkan data-data terkait dengan penyanderaan tersebut selengkap-lengkapnya. ’’Kami koordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk membantu agar pembebasan sandera bisa segera dilakukan,’’ lanjut politikus PDIP itu.
Dengan adanya tuntutan tebusan, tutur Pramono, berarti motif penyanderaan adalah murni perampokan. Soal kemungkinan uang tebusan itu akan digunakan untuk kepentingan penyandera atau milisi di Filipina, pemerintah akan lebih hati-hati melihatnya.
Dia menambahkan, yang bisa dipastikan dari peristiwa itu, pelakunya merupakan perampok. ’’Bahwa kelompok (perampok) itu memiliki kedekatan dengan separatis, tentu menjadi dugaan,’’ tambahnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah segera mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya soal penyanderaan tersebut. Pemerintah diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah dan angkatan bersenjata Filipina untuk menyelamatkan para WNI yang disandera.
’’Pemerintah harus mengirim negosiator lah karena anggota kelompok Abu Sayyaf ini sedikit, tapi cukup militan,’’ katanya.
Menurut Fadli, kabar bahwa kelompok pemberontak itu ingin meminta tebusan menunjukkan sinyal bahwa para ABK WNI bisa diselamatkan hidup-hidup. Karena itu, keberadaan negosiator dinilai perlu. Pemerintah, dalam hal ini, tidak boleh begitu saja menerima permintaan tebusan dari kelompok Abu Sayyaf.
’’Yang penting adalah keselamatan para warga. Kita juga nggak mau diperalat dengan diperas,’’ ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai, penyanderaan dan pembajakan yang dialami para ABK WNI tersebut menunjukkan bahwa kelompok itu makin terdesak dan mengalami kesulitan dana. Karena itu, mereka melakukan aksi itu dalam rangka mencari perhatian dan menambah sumber dana.
’’Pemerintah tidak perlu merespons, tidak perlu bernegosiasi. Pemerintah tinggal minta pemerintah Filipina melakukan semua langkah yang diperlukan dalam rangka pembebasan WNI,’’ katanya.
Menurut Mahfudz, pemerintah Indonesia tidak perlu menerjunkan tim bersenjata lebih dulu. Jika memang pemerintah Filipina meminta bantuan, barulah kemudian pemerintah Indonesia menentukan langkah-langkah.
’’Posisi kita adalah menunggu dan mendukung semua langkah pemerintah Filipina hingga 10 sandera itu tetap selamat dan dibebaskan,’’ tandasnya. (bil/far/idr/byu//jnr/ddq/sep/bay/c9/c5/ang)
