JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Baru menjabat tiga hari sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi sudah membuat gebrakan. Salah satunya adalah mewajibkan seluruh perwakilan pemerintah Indonesia atau diplomat-diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bertugas di luar negeri untuk blusukan.
Blusukan ini memiliki makna berbeda dengan yang sering kita ketahui dari apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Blusukan ala diplomat adalah aktif melakukan lobi-lobi dengan pemerintah negara setempat. Gunanya untuk menjual Indonesia di sana,” jelasnya saat temu media di pejambon, kemarin (29/10).
Menlu perempuan pertama ini mencontohkan di bidang pariwisata misalnya. Para diplomat harus mengetahui angka turis dari negara tersebut yang melakukan perjalanan wisata ke Indonesia. “Jika terlihat turun, diplomat harus segera turun tangan. Dengan cara, meminta laporan dari negara setempat dan melakukan analisa untuk mengetahui penyebab penurunan angka tersebut,” tambahnya.
Contoh lain, lanjut dia, adalah mempromosikan penerbangan menggunakan Garuda jika ada rute yang melayani ke negara setempat. “Perlu perubahan mindset bagi diplomat kita, bahwa kita harus lebih aktif dalam masalah ekonomi. Kita blusukan, beri guidelines yang jelas bagi mereka. Semua kita lakukan untuk menjual Indonesia di sana,” ujarnya.
Untuk kegiatan blusukan ini tentu mengindikasikan adanya anggaran khusus bagi para diplomat di sana. Menjawab hal itu, mantan Dubes RI untuk Belanda ini menuturkan bahwa pihaknya juga berharap demikian. Ia berharap akan ada penambahan anggaran.
Namun menurut dia, ada tidak adanya tambahan ini para diplomat akan tetap melaksanakan blusukan yang menjadi salah satu program Kemenlu ini. “Mudah-mudahan ada tambahan. Tapi kalaupun tidak, kita sudah terbiasa bekerja dengan anggran” yang ada. Namanya juga diplomat, pejuang,” tandasnya.
Sementara itu, menanggapi program-program Kemenlu, LSM Migrant Care meminta agar Kemenlu tak hanya fokus blusukan masalah ekonomi. Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo juga meminta agar Retno memasukkan agenda blusukan diplomat juga diarahkan pada pantauan WNI terutama buruh migrant yang ada di sana. “Ini perlu,” tegasnya.
Blusukan itu diperlukan untuk perlindungan buruh migrant yang bekerja di sana. Diakuinya, blusukan pada buruh migrant tidak akan semudah blusukan ekonomi yang sifatnya promosi. Diperlukan strategi khusus, terutama untuk dapat menyentuh buruh migran bermasalah dan masuk yuridiksi negara lain. “Dalam konteks ini, yang diperlukan adalah total diplomasi, memaksimalkan forum-fprum bilateral, regional, dan multilateral,” jelasnya.
Dia melanjutkan, Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk total diplomasi adalah penguatan fungsi atase ketenagakerjaan. Selama ini menurutnya, atase ini hanya diperankan sebagai staf teknis non-diplomat. Dengan dikuatkan atau diberi mandat untuk melakukan diplomasi sebagai diplomat, mereka akan memiliki akses yang lebih luas. Dengan demikian, akan ada diplomat yang dapat difokuskan pada diplomasi masalah tenaga kerja indonesia di luar negeri. (mia/kim)