JAKARTA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah pada tahun ini menyiapkan kuota 100 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru. Jumlah itu untuk memenuhi kekurangan guru PNS sebanyak 736 ribu orang di seluruh Indonesia.
“Insya Allah tahun ini akan diangkat 100 ribu guru CPNS baru. Sebenarnya yang kami minta lebih dari itu, tapi yang disetujui hanya itu,” ungkap Muhadjir, Rabu (29/8) lalu.
Menurut Muhadjir, walaupun pemerintah memberlakukan redistribusi guru dalam rangka pemerataan, tapi rekrutmen CPNS untuk tenaga pendidik tetap ada. Untuk mengisi kuota 100 ribu itu, lanjutnya, pemerintah tidak membatasinya pada honorer saja.
Menurut Muhadjir, formasi itu berlaku untuk umum yang memenuhi syarat jadi guru. “Guru honorer bisa ikut tes CPNS, asalkan punya kriteria sesuai UU Aparatur Sipil Negara, dan harus punya sertifikat pendidik,” tegasnya.
Lantas, kapan proses rekrutmen itu akan dilaksanakan? Muhadjir mengatakan, keputusan soal itu ada di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
“Saya belum tahu kapan, karena itu ranahnya MenPAN-RB,” pungkasnya. (esy/jpnn/saz)
JAKARTA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah pada tahun ini menyiapkan kuota 100 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru. Jumlah itu untuk memenuhi kekurangan guru PNS sebanyak 736 ribu orang di seluruh Indonesia.
“Insya Allah tahun ini akan diangkat 100 ribu guru CPNS baru. Sebenarnya yang kami minta lebih dari itu, tapi yang disetujui hanya itu,” ungkap Muhadjir, Rabu (29/8) lalu.
Menurut Muhadjir, walaupun pemerintah memberlakukan redistribusi guru dalam rangka pemerataan, tapi rekrutmen CPNS untuk tenaga pendidik tetap ada. Untuk mengisi kuota 100 ribu itu, lanjutnya, pemerintah tidak membatasinya pada honorer saja.
Menurut Muhadjir, formasi itu berlaku untuk umum yang memenuhi syarat jadi guru. “Guru honorer bisa ikut tes CPNS, asalkan punya kriteria sesuai UU Aparatur Sipil Negara, dan harus punya sertifikat pendidik,” tegasnya.
Lantas, kapan proses rekrutmen itu akan dilaksanakan? Muhadjir mengatakan, keputusan soal itu ada di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
“Saya belum tahu kapan, karena itu ranahnya MenPAN-RB,” pungkasnya. (esy/jpnn/saz)
