MEDAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan, menggelar paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan SBY dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-66 RI melalui sidang paripurna bersama DPR RI dan DPD RI.
Pantauan waratawan koran ini, sejumlah persiapan sudah dilakukan diantaranya paduan suara serta pengamanan di sekitar komplek gedung DPRD Medan. Ratusan undangan mulai berdatangan ke gedung DPRD Medan. Sementara rapat paripurna rencananya akan dimulai pukul 10.00 WIB.
Usai pidato kenegaraan, SBY yang dijadwalkan menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 pada rapat paripurna DPR RI yang dihadiri bersama oleh anggota DPR RI dan DPD RI ditempat yang sama, mulai pukul 14.00 WIB. Hadir dalam paripurna istimewa tersebut, Walikota Medan Rahudman Harahap, Ketua DPRD Medan Amiruddin, seluruh anggota Dewan dan undangan.
Dewan Pimpinan Daerah Komite Pemuda Pemantau Pemanfaatan Keuangan Negara (DPD KP3KN) Propinsi Sumatera Utara tidak mau kalah. Mereka menggelar nonton bareng (nobar) pidato presiden SBY menyangkut nota keuangan negara yang berlangsung di sekretariat DPD KP3KN Sumut Jalan Kapten Muslim Komplek Ruko tata Plaza Blok A No 6 Medan, Selasa (16/8). Kegiatan nobar itu demi meningkatkan silaturahmi sesama pengurus DPD KP3KN Sumut, serta mningkatkan pemahaman terhadap konidisi keuangan negara.
Menurut Ketua DPD KP3KN SUMUT, Franc Hockly Tambunan, bahwa KP3KN Sumut merupakan LSM Nasional yang kini hadir sebagai DPD di Sumatera Utara. “ Artinya lembagai ini (KP3KN Sumut-red) menyangkut keungaan negara yang notabene juga menyangkut keuangan masyarkat Sumut. Oleh sebab itu, di acara Nobar pidato presiden inilah kita memperkenalkan diri kepada masyarakat dan media.” bilang Franc.
Dilanjutkannya, untuk itu DPD KP3KN Sumut menganggap perlu memberikan tanggapan atas pidato bapak presiden, agar masyarakat semakin faham tentang isi dan makna dari pidato presiden yang lazim dilakukan setiap tanggal 16 Agustus dari masyarakat umum dan LSM.
Dikatakan Franc, mengapa perlu KP3KN memberikan tanggapan?. Tentunya karena rancangan anggaran sering tidak realistis dan politik anggaran itu sendri sering pula tidak berpihak pada rakyat melalui pemanfaatan dana-dana yang belum maksimal menunjung laju pertumbuhan ekonomi rakyat. “ Di sinilah, anggaran belanja modal untuk pembangunan dikorupsi oleh para birokrat, politisi dan calo-calo anggaran,” kata Franc.
Di Tebing Tinggi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Wali Kota Tebing Tinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuhan dan wakilnya, Irham Taufik SH serta seluruh SKPD, Muspida, Camat dan Lurah seluruh Kota Tebing Tinggi antusias mendengarkan pidato kenegaraan SBY. Mereka menonton melalui layar monitor di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Tebing Tinggi menjelang akan diperingati hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 66, Selasa (16/8).
Wakil Ketua II DPRD, H Amril Harahap dalam sambutannya mengatakan hendaklah kita bisa menghargai kemerdekaan yang telah dipertaruhkan oleh pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawa untuk membela sampai titik darah penghabisan. “ Kita layaknya sebagai generasi penerus bangsa, apa yang sudah bisa kita berikan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah 66 tahun lamanya,” papar Wakil Ketua II DPRD, Amrilo Harahap ketika membacakan kata sambutan.
Wali Kota Tebing Tinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuhan mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada bulan Ramadan hendaklah jangan terlalu berlebihan dalam merayakannya “ Untuk pawai keliling kota, kemungkinan kita tidak melaksanakan, hal itu berhubung sedang berpuasa,” jelasnya.
Di Binjai, para unusur Muspida dan Muspika Binjai yang ada di seluruh kabupten/kota, juga mendengarkan pidato Presiden RI, SBY di gedung DPRD Binjai, Jalan Veteran, Kecamatan Binjai Kota melalui televisi yang disiapkan.
Namun, dalam rapat paripurna istemewa tersebut, rasa nasionalisme para pejabatan di Kota Binjai sekaan kian memudar. Pasalnya, ratusan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), seperti Lurah, Camat, dan lainnya, yang seharusnya memadati gedung Dewan, tetapi kali ini, kursi di gedung Dewan terhormat tersebut tampak lenggang, baik di dalam mapun di luar gedung.
Bahkan, hal ini sempat menjadi bahan pembicaraan sejumlah pejabat. Ada yang mengaku rapat paripurna yang dilakukan sangat sepi dari paripurna yang dilakukan saat pemimpin Binjai sebelumnya.
Parahnya lagi, dari 30 anggota DPRD Binjai yang ada tak tampak tidak hadir.
Sekwan Kota Binjai, Kumar Tanjung, saat ditanya tentang itu itu hanya mengaku sebagai pengundang. (adl/omi/dan/mag-3/saz)
