30 C
Medan
Monday, July 1, 2024

Wajah Baru, Rasa Baru

Para Menteri ‘Tambahan’ di Kabinet SBY-Boediono

Hasil perombakan kabinet telah diumumkan dan dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sejumlah wajah baru ditarik ke lingkaran kabinet. Dari 11 posisi menteri yang baru, tercatat enam nama baru yang masuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Tiga dari enam menteri tersebut langsung menmbeber program yang kelak mereka jalankan dalam kurun sekitar 2,5 tahun sisa pemerintahan SBY-Boediono, saat hari pelantikan. Sedangkan tiga menteri lainnya masih menyimpan rencana kerjanya. Apa saja yang menjadi perhatian mereka?

Menteri Hukum dan HAM, Amir Sjamsuddin, berjanji memfokuskan kinerja kementerian sesuai arahan Presiden SBY, yakni terkait moratorium terhadap pemberian remisi pada pelaku kejahatan korupsi yang sebelumnya sudah dilaksanakan Patrialis Akbar.

Kata Amir, pihaknya akan terus melakukan kajian mengenai pengaturan remisi terhadap para koruptor. “Selama kajian berjalan, kami akan lakukan moratorium remisi.”

Senada dengan Amir Sjamsuddin, wakilnya, Denny Indrayana, menegaskan bahwa kajian pemberian remisi tidak hanya dilakukan terhadap koruptor. Tetapi, juga terhadap teroris dan organized crime.

“Sambil kajian dilakukan, sambil menangkap aspirasi publik, maka remisi korupsi, teroris, organized crime akan diperketat,” sambung Denny.

Guna mencegah terjadinya konflik kepentingan, Amir menegaskan akan menanggalkan profesi advokat yang selama ini digelutinya. “Agar tidak terjadi fitnah dan benturan yang meragukan kredibilitas kami dan menimbulkan keraguan pada masyarakat,” sambung Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat ini.

Bicara program kerja,  Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menegaskan menerima tantangan pendahulunya untuk melanjutkan program yang belum tuntas. Bahkan dia berjanji akan menambah gagasan baru terutama menyikapi rumah liar di bantaran sungai rel kereta.

“Dengan dana yang dimiliki BUMN dan mudah-mudahan dana BUMN bisa digunakan kementerian kita, juga membangun rumah di perbatasan agar layak huni, karena mereka penjaga kedaulatan negeri di perbatasan,” katanya sebelum serah terima jabatan di kantor Kemenpera.

Sebelumnya, mantan Menpera Suharso Manoarfa menantang Djan Faridz, membangun perumahan untuk rakyat miskin. Dia optimis Djan Faridz bisa setelah melihat apa yang dilakukan pengusaha properti itu dalam membangun kawasan Tanah Abang dan kawasan bisnis lain.

“Sekarang saya kasih tantangan kepada Djan Faridz, seperti bagaimana mereka yang bisnis di Tanah Abang itu bisa punya rumah di dekat Tanah Abang. Mestinya beliau bisa, dia punya kapasitas,” katanya.

Dia menegaskan tugas utama Djan Faridz sesuai program yang ada. “Yang harus dia lakukan pertama, soal rumah murah dan melanjutkan program rumah susun sederhana milik menjadi lebih baik,” tandasnya.

Potensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang besar selama ini tidak berjalan maksimal, menjadi perhatian khusus  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan. Penyebabnya, pemborosan terjadi di mana-mana. Sehingga, meski memiliki 142 perusahaan BUMN dengan aset dan biaya operasional hingga Rp1.075 triliun, tak cukup ampuh menjamin kontribusi maksimal untuk perekonomian bangsa. Karenanya, kementerian ini buth orang yang mampu merancang program dan melaksanakan perbaikan kinerja sejumlah perusahaan plat merah.

Menanggapi hal itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku telah menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan reformasi birokrasi di kementerian yang dipimpinnya tersebut. Salah satunya mengenai jadwal rapat yang disebutnya sebagai sumber pemborosan waktu dan biaya.

“Undangan rapat ke BUMN itu harus bisa berkurang 50 persen. Buat apa selalu rapat tapi tidak ada keputusan. Nanti akan diatur jadwal rapat dengan baik. Surat menyurat juga akan dikurangi biar tidak boros,” kata Dahlan.
Dahlan berjanji, secepatnya menekan angka pemborosan di BUMN. Selain itu aksi-aksi korporasi perusahaan di BUMN akan lebih diberi keleluasaan. “Kementerian BUMN akan mendorong mereka untuk lebih berani lakukan aksi korporasi. Kementerian BUMN tidak akan jadikan mereka instansi di bawah BUMN tapi korporasi di bawah BUMN,” ujar mantan Dirut PLN tersebut.(afz/jpnn)

Wajah Baru di Kabinet SBY-Boediono

  1. Dahlan Iskan, Menneg BUMN
  2. Amir Sjamsuddin, Menteri Hukum dan HAM
  3. Djan Faridz,  Menneg Perumahan  Rakyat
  4. Beerth Kambuaya,  Menneg Lingkungan Hidup
  5. Azwar Abubakar,  Menneg PAN dan RB
  6. Tjitjip Sutardjo,  Menteri Kelautan  dan Perikanan

 

Para Menteri ‘Tambahan’ di Kabinet SBY-Boediono

Hasil perombakan kabinet telah diumumkan dan dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sejumlah wajah baru ditarik ke lingkaran kabinet. Dari 11 posisi menteri yang baru, tercatat enam nama baru yang masuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Tiga dari enam menteri tersebut langsung menmbeber program yang kelak mereka jalankan dalam kurun sekitar 2,5 tahun sisa pemerintahan SBY-Boediono, saat hari pelantikan. Sedangkan tiga menteri lainnya masih menyimpan rencana kerjanya. Apa saja yang menjadi perhatian mereka?

Menteri Hukum dan HAM, Amir Sjamsuddin, berjanji memfokuskan kinerja kementerian sesuai arahan Presiden SBY, yakni terkait moratorium terhadap pemberian remisi pada pelaku kejahatan korupsi yang sebelumnya sudah dilaksanakan Patrialis Akbar.

Kata Amir, pihaknya akan terus melakukan kajian mengenai pengaturan remisi terhadap para koruptor. “Selama kajian berjalan, kami akan lakukan moratorium remisi.”

Senada dengan Amir Sjamsuddin, wakilnya, Denny Indrayana, menegaskan bahwa kajian pemberian remisi tidak hanya dilakukan terhadap koruptor. Tetapi, juga terhadap teroris dan organized crime.

“Sambil kajian dilakukan, sambil menangkap aspirasi publik, maka remisi korupsi, teroris, organized crime akan diperketat,” sambung Denny.

Guna mencegah terjadinya konflik kepentingan, Amir menegaskan akan menanggalkan profesi advokat yang selama ini digelutinya. “Agar tidak terjadi fitnah dan benturan yang meragukan kredibilitas kami dan menimbulkan keraguan pada masyarakat,” sambung Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat ini.

Bicara program kerja,  Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menegaskan menerima tantangan pendahulunya untuk melanjutkan program yang belum tuntas. Bahkan dia berjanji akan menambah gagasan baru terutama menyikapi rumah liar di bantaran sungai rel kereta.

“Dengan dana yang dimiliki BUMN dan mudah-mudahan dana BUMN bisa digunakan kementerian kita, juga membangun rumah di perbatasan agar layak huni, karena mereka penjaga kedaulatan negeri di perbatasan,” katanya sebelum serah terima jabatan di kantor Kemenpera.

Sebelumnya, mantan Menpera Suharso Manoarfa menantang Djan Faridz, membangun perumahan untuk rakyat miskin. Dia optimis Djan Faridz bisa setelah melihat apa yang dilakukan pengusaha properti itu dalam membangun kawasan Tanah Abang dan kawasan bisnis lain.

“Sekarang saya kasih tantangan kepada Djan Faridz, seperti bagaimana mereka yang bisnis di Tanah Abang itu bisa punya rumah di dekat Tanah Abang. Mestinya beliau bisa, dia punya kapasitas,” katanya.

Dia menegaskan tugas utama Djan Faridz sesuai program yang ada. “Yang harus dia lakukan pertama, soal rumah murah dan melanjutkan program rumah susun sederhana milik menjadi lebih baik,” tandasnya.

Potensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang besar selama ini tidak berjalan maksimal, menjadi perhatian khusus  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan. Penyebabnya, pemborosan terjadi di mana-mana. Sehingga, meski memiliki 142 perusahaan BUMN dengan aset dan biaya operasional hingga Rp1.075 triliun, tak cukup ampuh menjamin kontribusi maksimal untuk perekonomian bangsa. Karenanya, kementerian ini buth orang yang mampu merancang program dan melaksanakan perbaikan kinerja sejumlah perusahaan plat merah.

Menanggapi hal itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku telah menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan reformasi birokrasi di kementerian yang dipimpinnya tersebut. Salah satunya mengenai jadwal rapat yang disebutnya sebagai sumber pemborosan waktu dan biaya.

“Undangan rapat ke BUMN itu harus bisa berkurang 50 persen. Buat apa selalu rapat tapi tidak ada keputusan. Nanti akan diatur jadwal rapat dengan baik. Surat menyurat juga akan dikurangi biar tidak boros,” kata Dahlan.
Dahlan berjanji, secepatnya menekan angka pemborosan di BUMN. Selain itu aksi-aksi korporasi perusahaan di BUMN akan lebih diberi keleluasaan. “Kementerian BUMN akan mendorong mereka untuk lebih berani lakukan aksi korporasi. Kementerian BUMN tidak akan jadikan mereka instansi di bawah BUMN tapi korporasi di bawah BUMN,” ujar mantan Dirut PLN tersebut.(afz/jpnn)

Wajah Baru di Kabinet SBY-Boediono

  1. Dahlan Iskan, Menneg BUMN
  2. Amir Sjamsuddin, Menteri Hukum dan HAM
  3. Djan Faridz,  Menneg Perumahan  Rakyat
  4. Beerth Kambuaya,  Menneg Lingkungan Hidup
  5. Azwar Abubakar,  Menneg PAN dan RB
  6. Tjitjip Sutardjo,  Menteri Kelautan  dan Perikanan

 

Artikel Terkait

Gatot Ligat Permulus Jalan Sumut

Gatot-Sutias Saling Setia

Erry Nuradi Minta PNS Profesional

Terpopuler

Artikel Terbaru

/