Perpres Moratorium Konversi Lahan Segera Terbit
Peraturan Presiden (Perpres) moratorium pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tak lama lagi akan segera terbit. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengungkapkan, Perpres moratorium tersebut sudah memasuki tahap finalisasi.
“Masih finalisasi, mudah-mudahan segera selesai,” kata Zulkifli seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Kantor Presiden, Kamis (24/3).
Namun dia tidak bisa memastikan kapan persisnya Perpres tersebut akan terbit. Zulkifli mengatakan, saat ini prosesnya sudah masuk di Seskab. Zulkfli mengungkapkan, meski moratorium tersebut belum ada, kementerian yang dipimpinnya sudah melakukan moratorium, khususnya di kawasan primer dan lahan gambut. “Sudah kita hentikan mulai 2010,” kata menteri asal PAN itu.
Sementara untuk lahan perkebunan kelapa sawit, tambah Zulkifli, tetap diperbolehkan. Namun, diutamakan pada lahan 7 juta tanah yang terlantar. Sejatinya, penerbitan perpres tersebut tidak sesuai target sebelumnya yang direncanakan pada 1 Januari 2011. Sebelumnya, ada silang pendapat itu antara Kementerian Kehutanan dan Satgas Pembentukan Lembaga Penurunan Emisi Karbon. Dalam draf Perpres yang dibuat Kementerian Kehutanan, cakupan moratorium hanya hutan alam primer dan gambut. Tetapi Satgas Penurunan Emisi Karbon menambahkan hutan sekunder dalam lingkup moratorium.
Perpres ini berkaitan dengan kerjasama Indonesia dengan Norwegia dalam pengurangan emisi atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Dalam dokumen letter of intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia yang ditandatangani pada 26 Mei 2010 lalu disebutkan penghentian pengeluaran izin baru konversi hutan alam dan gambut selama 2 tahun dimulai pada Januari 2011.
Dalam dokumen LoI tersebut juga disebutkan peluncuran program uji coba provinsi REDD+ yang pertama dimulai pada Januari 2011, yang dilanjutkan uji coba REDD+ untuk provinsi kedua pada 2012. Mulai Januari 2011 juga telah dioperasionalkan instrumen pendanaan oleh pemerintah Norwegia sebesar 200 juta dolar AS sampai 2014.
Sementara itu, Ketua Gapki Joefly Bachroen mengatakan, mendukung adanya aturan tersebut. “Tapi ada satu masalah yang kita khawatirkan adalah moratorium ini disalahartikan, disalahgunakan pihak-pihak tertentu,” katanya usai pertemuan dengan presiden.
Dia mengatakan, moratorium memang akan menghambat produksi kelapa sawit. Namun Joefly mengatakan, presiden concern dengan perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Presiden, kata dia, tidak ingin ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk membalikkan opini tentang dunia kelapa sawit Indonesia. “Bapak Presiden mengatakan, beliau di luar negeri meng-counter, mempertahankan, memasang badan untuk lingkungan di negara yang kita cintai ini,” urainya.
Saat ini lebih dari 90 persen ekspor minyak sawit dunia berasal dari Malaysia dan Indonesia. Patut diamati bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekspor yang luar biasa antara tahun 2003 dan 2010 yaitu berlipat ganda menjadi 16,2 juta ton (musim panen 2009/2010) dan berdasarkan perkiraan akan terus meningkat.
Terkait dengan itu, di Sumatera Utara sebagai salah satu tempat yang menjadi titik awal perkebunan kelapa sawit, akan diadakan sebuah konferensi. Bertempat di Medan, acara Konferensi Alternatif Peringatan 100 Tahun Sawit di Indonesia akan digelar pada 26 sampai 29 Maret 2011. (fal/jpnn/zan)
