Oleh: Dr. Adv. Sherhan Munthe, S.H, M.H
Untuk apa memenangkan perkara jika tanah belum kembali, rumah belum dapat ditempati, atau uang yang diperintahkan hakim untuk dibayar tidak kunjung diterima? Pertanyaan ini terdengar sederhana. Namun, di situlah wibawa peradilan diuji: ketika putusan harus mengubah keadaan, bukan sekadar menjelaskan siapa yang benar.
Bayangkan seorang warga menggugat penguasaan tanahnya. Ia membayar biaya perkara, menghadirkan saksi dan mengikuti persidangan. Setelah menempuh proses panjang, ia memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan penyerahan tanah. Akan tetapi, pihak yang kalah menolak pergi. Warga itu memegang putusan kemenangan, sementara tanahnya tetap dikuasai orang lain. Ilustrasi ini memperlihatkan jarak antara pengakuan hak dan pemulihan hak.
Dalam perkara perdata, jarak tersebut dapat menjadi babak perjuangan tersendiri. Pihak yang menang masih harus mengajukan permohonan eksekusi, mengikuti tahapan pelaksanaan serta menghadapi biaya dan persoalan dilapangan. Bagi pencari keadilan, keadaan ini menimbulkan pertanyaan yang wajar: sampai kapan seseorang harus berjuang untuk memperoleh sesuatu yang telah diputuskan sebagai haknya?
Secara hukum, putusan dan pelaksanaannya memang merupakan tahapan berbeda. Pada prinsipnya, putusan yang bersifat menghukum atau condemnatoir dan telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak memenuhinya secara sukarela. Putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum tidak serta-merta membutuhkan tindakan eksekusi yang sama. Ketepatan memahami amar putusan karena itu menentukan langkah pemulihan.
Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg menyediakan mekanisme permohonan pelaksanaan putusan serta teguran atau aanmaning kepada pihak yang kalah. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan pelaksanaan putusan perdata pada panitera dan juru sita di bawah pimpinan ketua pengadilan. Pasal 55 ayat (1) juga mewajibkan ketua pengadilan mengawasi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Artinya, pelaksanaan putusan merupakan tanggung jawab kelembagaan yang memiliki dasar hukum. Pihak yang menang memang harus memenuhi prosedur, tetapi ia tidak semestinya dibiarkan menghadapi ketidakpatuhan pihak lawan seorang diri. Negara telah menyediakan pengadilan sebagai jalan penyelesaian sengketa; jalan itu harus dapat mengantarkan warga menuju pemulihan yang sah.
Persoalannya, pelaksanaan putusan dapat tersandung hambatan yang berlapis. Objek eksekusi mungkin tidak jelas, muncul klaim pihak ketiga, aset untuk memenuhi pembayaran sulit ditemukan atau pelaksanaan di lapangan membutuhkan pengamanan. Pembahasan di lingkungan peradilan sendiri telah mengangkat kendala yuridis, teknis dan sosial tersebut. Karena itu, penyelesaiannya memerlukan pemeriksaan penyebab secara konkret, bukan sekadar seruan agar semua putusan segera dieksekusi.
Tidak setiap keterlambatan merupakan kelalaian. Pengadilan tidak dapat menciptakan aset yang memang tidak dimiliki pihak yang kalah dan tidak boleh mengabaikan hak pihak ketiga yang sah. Namun, hambatan yang nyata harus dapat dijelaskan, ditindaklanjuti dan diawasi. Penundaan tanpa kejelasan alasan dan arah penyelesaian akan mengubah prosedur menjadi ruang tunggu yang tidak pasti.
Dalam filsafat hukum, persoalan ini mempertemukan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Putusan yang telah final memberikan kepastian mengenai hubungan hukum yang disengketakan. Akan tetapi, manfaat praktisnya dapat tertahan ketika kewajiban dalam amar tidak dijalankan. Keadilan pun belum dirasakan utuh oleh orang yang haknya telah diakui, tetapi belum dapat dinikmati.
Waktu dalam perkara perdata mempunyai harga. Rumah yang belum dapat ditempati berarti biaya tempat tinggal terus berjalan. Modal usaha yang belum kembali dapat menghambat penghasilan keluarga. Tanah yang belum diserahkan dapat berarti hilangnya kesempatan mengelola sumber kehidupan. Kerugian akibat menunggu tidak berhenti hanya karena proses pemeriksaan perkara telah selesai.
Ketimpangan menjadi lebih tajam ketika kemampuan para pihak untuk menanggung waktu berbeda. Pihak yang secara ekonomi kuat mungkin sanggup bertahan, sedangkan pihak yang membutuhkan pemulihan segera terdesak menerima penyelesaian jauh di bawah hak yang telah diputuskan. Perdamaian tetap bernilai apabila lahir dari kehendak bebas. Nilainya patut dipertanyakan ketika persetujuan muncul terutama karena seseorang kehabisan biaya dan tenaga untuk menagih hak.
Pembenahan harus dimulai dengan menempatkan pelaksanaan putusan sebagai ukuran penting keberhasilan peradilan. Jumlah perkara yang diputus perlu dibaca bersama keadaan permohonan eksekusinya: berapa yang selesai, berapa yang tertunda dan apa penyebabnya. Data tersebut harus membedakan hambatan hukum, keterbatasan aset serta kendala administrasi dan koordinasi agar evaluasi tidak berubah menjadi tuntutan angka semata.
Berikutnya, setiap pemohon membutuhkan informasi yang mudah diakses mengenai tahapan, biaya resmi dan tindak lanjut permohonannya. Standar waktu layanan pada tahap administrasi perlu disertai penjelasan tertulis ketika terjadi keterlambatan. Transparansi tidak menjamin semua hambatan langsung selesai, tetapi memungkinkan pencari keadilan mengetahui posisi permohonannya dan meminta pertanggungjawaban secara terukur.
Koordinasi pengadilan dengan aparat pengamanan dan instansi terkait juga perlu diperkuat sesuai kewenangan masing-masing. Risiko konflik harus dikelola melalui persiapan yang cermat dan tindakan proporsional. Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan pelaksanaan putusan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Ketegasan menjalankan putusan harus berjalan bersama perlindungan terhadap setiap orang yang terdampak.
Advokat turut memikul tanggung jawab profesional. Sejak menyusun gugatan, kejelasan objek, ketepatan tuntutan dan kemungkinan pelaksanaan putusan perlu diperhitungkan. Klien juga berhak memperoleh penjelasan yang jujur tentang perbedaan antara peluang memenangkan perkara dan peluang memperoleh pemulihan. Pendampingan hukum yang baik membantu klien memahami seluruh perjalanan perkara, termasuk keterbatasannya.
Pada akhirnya, warga datang ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian yang dapat dirasakan dalam kehidupannya. Kepercayaan mereka tumbuh ketika putusan dijalankan secara tertib, manusiawi dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kemenangan yang terus tertahan berisiko mengajarkan bahwa ketidakpatuhan lebih menguntungkan daripada kepatuhan.
Negara hukum harus memastikan bahwa orang yang telah menempuh jalan hukum tidak kehilangan harapan justru di ujung prosesnya. Sebab, selama seseorang masih dapat menang di pengadilan tetapi kalah dalam kenyataan, pekerjaan menegakkan keadilan belum selesai. (*)
(Penulis: Dr. Adv. Sherhan Munthe, S.H, M.H merupakan dekan Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia Pimpinan Kantor Hukum S.Munthe & Rekan serta wakil sekretaris BPPH MPW PP Sumatera Utara)
