Home Blog Page 1006

Faskes Tingkat Pratama UHC di Puskesmas

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menyiapkan jaminan kesehatan kepada setiap warganya yang tidak memiliki jaminan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) sejak Desember 2022.

Dengan begitu, masyarakat dapat berobat ke setiap fasilitas kesehatan (faskes) maupun rumah sakit (RS) yang telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan hanya menunjukkan KTP Medan.

Namun begitu, terdapat perbedaan antara pasien BPJS Kesehatan pada umumnya dengan pasien UHC, yakni pada faskes tingkat pratama. Bila pasien BPJS Kesehatan pada umumnya dapat memilih untuk terdaftar di puskesmas ataupun klinik sebagai faskes tingkat pratama, maka pasien UHC hanya bisa berobat ke puskesmas.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi NasDem, T. Edriansyah Rendy SH MKn saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Jala 20 Gg. Serasi Lingkungan 20, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Minggu (29/10/2023) sore.

“Saat ini semua warga Kota Medan yang tidak punya jaminan kesehatan ataupun yang menunggak iuran BPJS Kesehatannya tetap dapat berobat secara gratis ke puskesmas. Sekali lagi ke puskesmas, bukan ke klinik. Sebab untuk kerjasama (UHC) Pemko Medan dengan BPJS Kesehatan, itu melalui puskesmas,” ucap Rendy di hadapan ratusan warga yang hadir.

Dikatakan Rendy dalam kegiatan yang turut dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan Kota Medan, Lukmanul Hakim dan Koordinator PKH Kota Medan, Dedy Irwanto Pardede tersebut, UHC JKMB merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab Pemko Medan dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warganya.

“Jadi tidak ada lagi istilah tidak bisa berobat karena tidak ada biaya, karena iuran BPJS nya menunggak atau tidak sanggup membayar tunggakan dan lain-lain. Saat ini semua warga Kota Medan, baik yang punya jaminan kesehatan ataupun tidak, semua tetap bisa berobat,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan Kota Medan, Lukmanul Hakim, menambahkan bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dari faskes ataupun RS yang menjadi provider BPJS Kesehatan dapat melaporkan hal itu kepada pihaknya.

Sebab, petugas BPJS Kesehatan selalu disiapkan di setiap RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. “Sebagai contoh, pasien disuruh pulang walaupun masih dalam kondisi sakit dengan alasan batasan hari untuk rawat inap. Perlu kami jelaskan bahwa tidak ada batasan hari untuk rawat inap di BPJS Kesehatan, maka segera laporkan kepada kami bila bapak/ibu mengalami hal seperti itu dan hal-hal lain yang tidak sesuai prosedur,” pungkasnya. (map)

Komisi IV Segera Sidak Bangunan di Jalan TB Simatupang Diduga Tak Punya IMB

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bangunan Gedung yang berlokasi di Jalan TB Simatupang (Pinangbaris), Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal disinyalir dibangun tanpa memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Berdasarkan penelusuran awak media di lokasi, Selasa (31/10/2023), kondisi bangunan hampir rampung dan terus dibangun.

Amatan awak media, sejak bangunan tersebut dibangun dari awal sampai saat ini, belum pernah ada terlihat papan PBG terpampang di depan gedung. Sayangnya, belum ada penindakan yang dilakukan oleh OPD terkait di Pemko Medan.

Camat Medan Sunggal, T Chairuniza ketika dikonfirmasi menyebutkan, pihaknya sudah pernah menyurati pemilik bangunan untuk mengurus izin PBG. Namun, pihaknya tidak mengetahui apakah pemilik bangunan sudah mengurus PBG bangunan tersebut atau belum.

“Sudah lama itu, kami sudah pernah menyurati pemilik bangunan agar mengurus PBG. Sudah ada PBG atau belum kami tidak mengetahui lagi, karena fungsi kami hanya memberikan imbauan,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid PBL Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Pemko Medan, saat dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya sudah pernah menyurati pemilik bangunan hingga tiga kali.

Terpisah, Ketua komisi IV DPRD Kota Medan, Haris Kelana Damanik ST, saat dikonfirmasi mengenai bangunan gedung di Jalan TB Simatupang yang disinyalir belum memiliki PBG mengatakan sangat menyayangkan pihak pengembang atau pemilik bangunan yang tidak taat aturan.

Politisi asal Partai Gerindra Kota Medan ini pun menegaskan akan segera melakukan sidak bersama komisi IV. “Segera akan kita kami sidak,” tegasnya. (map)

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Perlu Ditambah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan bersama Pemko Medan mengaku terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan. Salah satunya, dengan memperhatikan besaran alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang disisihkan dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Golkar, M Rizki Nugraha SE, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah ke-X Perda Kota Medan No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Garu I, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Senin (30/10/2023) sore.

“Di dalam Perda No.5 Tahun 2015 ini disebutkan, bahwa Pemko Medan wajib menyisihkan 10 persen dari total PAD yang ada,” ucap Rizki dalam kegiatan yang turut dihadiri Kasi Trantib Kecamatan Medan Amplas, Mustaqim Siregar, Lurah Harjosari I, Sahara Harahap, dan Koordinator PKH, Wiwin Prabudi Lubis tersebut.

Namun belakangan, kata Rizki, angka 10 persen yang dimaksud dinilai tidak lagi relevan untuk dapat menanggulangi kemiskinan di Kota Medan. Sehingga, perlu dilakukan penambahan anggaran.

Dengan begitu, DPRD Kota Medan akan mendorong untuk dilakukannya revisi terhadap Perda No.5 Tahun 2015, yakni penambahan minimal persentase yang harus disisihkan dari PAD untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. “Minimal 10 persen dari PAD kita nilai belum cukup, setidaknya butuh tambahan 10 persen lagi untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Medan. Jadi minimal, Kota Medan harus menyisihkan 20 persen dari total pendapatannya untuk mengatasi masalah kemiskinan ini,” ungkapnya.

Dijelaskan Rizki, pemerintah wajib memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, termasuk pemerintah kota. Diantaranya hak di bidang pelayanan kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, pendidikan yang berkualitas, dan lain-lain.

“Dan selama ini 10 persen dari PAD itu jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga tidak mampu di Kota Medan. Untuk itu, kita mendorong agar Perda ini segera direvisi agar hak-hak dasar setiap warga Kota Medan dapat terpenuhi,” ujar Anggota Komisi III DPRD Medan tersebut.

Selama ini, sambung politisi Partai Golkar itu, banyak warga miskin di Kota Medan yang mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal sejatinya, warga tersebut telah masuk ke dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun karena terbatasnya anggaran, tidak semua warga yang masuk di DTKS bisa mendapatkan bantuan.

“Kita harapkan dengan direvisinya Perda tersebut, maka akan lebih banyak warga yang tertolong, sehingga angka kemiskinan di Kota Medan bisa ditekan secara maksimal,” pungkasnya. (map)

Perkuat SDM, Ganjar Punya Program 1 Sarjana dalam 1 Keluarga Miskin

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Narasi dan Konten Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar-Mahfud, Roby Muhamad mengatakan, bakal calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo ingin memperkuat sumber daya manusia (SDM) lewat program satu sarjana di dalam satu keluarga miskin, jika menang dalam Pilpres 2024 mendatang.

“Jadi program satu keluarga miskin satu sarjana inin memang penting dan menarik, salah satunya karena terinspirasi dari Mas Ganjar sendiri,” kata Roby kepada wartawan, Selasa (31/10).

Roby menyebut, Ganjar lahir dari keluarga miskin. Menurutnya, ayah Ganjar hanya lulusan SD, sedangkan sang ibu lulusan SMP. Selain itu, anak pertama atau kakak pertama Ganjar lulusan SMA. “Baru kakak kedua yang bisa kuliah, sehingga Mas Ganjar kuliah di UGM. Dengan kuliah ini berhasil mengangkat taraf kehidupan keluarga, itu salah satu latar belakang inisiatif,” ujarnya.

Roby mengungkap, sebuah riset yang menyebut bahwa salah satu cara ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan sebuah keluarga dengan melalui pendidikan. Menurut riset itu, kata Roby, semakin tinggi pendidikan, semakin mungkin keluarga tersebut bisa keluar dari kemiskinan.

“Mas Ganjar benar-benar percaya pendidikan ini kunci untuk keluar dari kemiskinan. Karena itu program satu keluarga miskin satu sarjana harus ada, kemungkinan lebih besar naik kelas kehidupannya, penghidupannya. Penerapannya diharapkan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Ganjar Pranowo maju bersama Menko Polhukam Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Pasangan capres-cawapres Ganjar dan Mahfud MD didukung oleh PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura. Mereka telah resmi mendaftar ke KPU pada 19 Oktober lalu. (rel/adz)

Wacana Reshuffle 9 Hakim MK Bergulir

MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS WAWANCARA: Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie tiba di Gedung MK sebelum pertemuan tertutup dengan sembilan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin, (30/10). MKMK menggelar pertemuan dengan 9 hakim konstitusi terkait laporan dugaan pelanggaran etik. Pertemuan dilakukan secara tertutup.

SUMUTPOS.CO – Ketua MKMK Jimly Ashiddiqie mengatakan, dalam pemeriksaan awal pihaknya menyampaikan mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Usai diperiksa bersama, akan ada pemeriksaan lanjutan satu per satu. “Biar mereka bebas. Itu menyampaikan segala sesuatu yang mereka alami,” ujarnya di Gedung MK Senin petang.

Dalam kesempatan itu, Jimly juga menyampaikan perubahan jadwal penanganan perkara. Meski diberi waktu 30 hari, pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan kasus maksimal tanggal 7 november. Percepatan itu berkaitan dengan permintaan beberapa pelapor yang berharap kasus diputus sebelum batas akhir pergantian nama capres/cawapres.

Sebelummya, pelapor berharap, agar ada kesempatan mengganti nama capres/cawapres jika terbukti ada pelanggaran dalam putusan 90 tahun 2023 tersebut. “Kita penuhi permintaan itu,” tegas Jimly.

Mantan Ketua MK itu khawatir, jika tidak dipenuhi, akan muncul suara-suara mirimg terhadap MKMK. “Jangan sampai timbul kesan, misalnya ada orang menganggap sengaja ini dimolor-molorin,” kata Jimly.

Di samping itu, penanganan yang cepat juga diharapkan bisa menjadi dasar kepastian hukum dalam Pilpres. Pemeriksaan lanjutan sendiri, akan digelar hari ini dengan agenda mendengarkan laporan Denny Indrayana dan 16 guru besar. Kemudian di gelar maraton untuk pihak-pihak lainnya sampai dengan tanggal 7 November.

Jimly juga berharap, agar masyarakat tidak melaporkan kembali. Sebab saat ini sudah ada 18 laporan yang secara substansi sama. Jimly mengatakan, Ketua MK Anwar Usman paling banyak dilaporkan terkait dugaan pelanggaran etik. “Jadi sudah nambah lagi ini, dua hari ini. Dari 18 itu, ada enam isu. Kemudian ada sembilan terlapor tapi yang paling pokok, paling utama, paling banyak itu Pak Anwar Usman,” ungkapnya.

Jimly menyebut hakim konstitusi Saldi Isra menempati posisi kedua terbanyak dilaporkan. Kemudian disusul oleh hakim konstitusi Arief Hidayat. “Selain itu ya bersama-sama. Ada yang bersama-sama lima orang, ada yang dua orang, ada yang sama-sama sembilan orang,” ucapnya.

Jimly mengatakan MKMK akan menggelar sidang untuk Anwar Usman sebanyak dua kali, lantaran menjadi hakim terbanyak dilaporkan terkait dugaan pelanggaran etik. Sidang perdana akan digelar pada Selasa (31/10), hari ini. “Sidang akan diselenggarakan satu per satu dan kemungkinan khusus untuk ketua dua kali. Pertama besok, terakhir nanti diperiksa lagi karena dia paling banyak,” ujarnya. Harapannya, kerja MKMK jadi lebih cepat.

Sementara itu, di tengah proses etik yang berjalan, wacana reshuffle atau pergantian sembilan hakim MK bergulir. Wacana itu datang dari salah satu hakim yang menyampaikan Dissenting Opinion dalam putusan 90 tahun 2023, Arief Hidayat. “Dalam benak saya, terakhir-terakhir ini mengatakan, sepertinya kok Mahkamah Konstitusi sembilan-sembilan hakimnya kok harus direshuffle,” kata Arief dalam keterangannya.

Ide itu, lanjut dia, muncul karena kebuntuannya untuk menjaga marwah kelembagaan MK. Arief khawatir, MK tidak bisa mengarungi berbagai kritikan atas putusan terakhir yang ramai diperbincangkan publik. ”Apa iya ya, kita mampu pulih, Kalau tidak mampu pulih, apa kita memang bersembilan memang harus direshuffle,” ucap Guru Besar Undip, Semarang itu.

Namun sebagai sebuah gagasan dan pemikiran, Arief menyerahkan kepada publik. Bila masyarakat menginginkan hal itu sebagai solusi atas berbagi problematika bangsa terkini, maka Arief siap dan berharap 8 hakim MK lainnya melakukan hal serupa. “Kalau ini keinginan Bangsa Indonesia untuk mereshuffle, bagi saya ya saya kira ngga apa-apa,” tegasnya. (far/jpg)

Soal Pertemuan di Kertanegara 46, SYL Hanya Anggukkan Kepala

SALMAN TOYIBI/JAWA POS DIPERIKSA: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai diperiksa Dewas KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Senin (30/10). Alexander Marwata dimintai keterangan sekaligus klarifikasi oleh Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik, terkait pertemuan dan dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). FOTO:

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dua pimpinan KPK Johanis Tanak dan Alexander Marwata diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Keduanya diperiksa untuk pendalaman kasus dugaan pemerasaan dan dokumen foto antara Ketua KPK Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa, Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta mengatakan, dirinya diperiksa terkait dugaan pemerasaan terhadap SYL dan keterengan foto mengenai pertemuan Firli dengan SYL. “Kalau soal pemerasan saya bilang tidak tahu,” ucapnya kemarin.

Pun ketika ditanya soal foto oleh Dewas. Alex mengatakan tidak mengetahui, namun dia menjabarkan ke media soal mekanisme pelaporan dan penanganan di KPK. Laporan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) sejak Februari 2020.

Setahun kemudian, Januari 2021 prosesnya pelaporan tersebut dilanjutkan. Dan pada April 2021 Direktorat Pusat Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) memproses Dumas tersebut ke Direktorat Penyelidikan. Masih di bulan yang sama, Kedeputian Informasi dan Data (Inda) menyampaikan nota dinas kepada Deputi Penindakan. “Tembusan dari penerusan laporan tadi disampaikan ke pimpinan, bahwa laporan masyarakat itu sudah disampaikan ke Deputi Penindakan untuk dilakukan penyelidikan,” jelasnya.

Namun, ternyata kasus tersebut tidak langsung ditindaklanjuti. Deputi Penindakan baru meneruskannya ke direktorat penyelidikan untuk dilakukan penyelidikan. “Artinya Deputi Penindakan baru satu tahun kemudian baru dilaksanakan,” katanya.

Alex mengungkapkan, sejak proses di Deputi Penindakan itu hingga kini belum diterbitkan Sprinlidiknya. Sementara penetapan tersangka yang menjerat SYL berasal dari informasi Dumas KPK. Itu laporan lain, bukan laporan tahun 2020.

Sayangnya, Alex tidak merinci mengenai laporan Dumas mengenai SYL ini masuk tahun berapa. Namun, pada pemeriksaan oleh Dewas kepada pimpinan KPK lainnya, Nurul Ghufron menyebut laporan itu berlangsung akhir 2022. “Kalau tidak salah Desember 2022,” ucap Ghufron pada Jumat (27/10).

Alex memastikan, dirinya tidak akan terganggu dengan penggeledahan rumah Ketua KPK Firli Bahuri di sela-sela pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia memastikan, kerja pimpinan KPK menganut asas kolektif kolegial. “Saya pribadi enggak terganggu. Pimpinan itu kan lima, kolektif kolegial. Kalau misalnya ada satu pimpinan yang mbalelo, yakinlah itu tidak akan menghentikan proses. Kan begitu,” kata Alex.

Menurutnya, bukan hanya Firli Bahuri, melainkan ada satu pimpinan KPK lagi yang tersandung masalah hukum, tetap tidak akan menghentikan sebuah perkara. Ia menekankan, jika ingin mempengaruhi sebuah kasus di KPK, Alex berkelakar, maka harus menyuap kelima pimpinan. “Dua pimpinan, itu juga tidak akan menghentikan proses. Masih ada tiga, kalau voting masih menang. Kan begitu. Jadi kalau ingin mempengaruhi perkara di KPK, suap yang lima pejabat, atau paling enggak tiga lah, menang kan,” tegas Alex.

Kolektif kolegial sengaja dibuat di KPK untuk menghindari adanya intervensi. Hal ini penting, untuk meminimalisasi adanya kuasa pada satu orang. “Kalau toh ada intervensi, itu harus banyak pimpinan yang intervensi. Jauh lebih mudah kalau intervensinya ke penindakan, langsung,” ucap Alex.

Alex sendiri mengaku tidak mengetahui soal pertemuan dan foto Firli Bahuri dengan SYL. Rekannya tersebut juga tak pernah bercerita. “Ya, saya kalau ketemu siapa-siapa kan enggak harus sampaikan, pimpinan ketika pertemuan itu tidak membicarakan perkara. Kalau sekadar ngopi, ngobrol ngalur-ngidul, ngapain juga kami laporkan. Dan pimpinan kan juga enggak sempat juga ngecek, misalnya saya janjian dengan teman, orang ini dilaporkan ke masyarakat,” ujar Alex.

Ia mengungkapkan, ribuan laporan masyarakat diterima KPK setiap tahun. Karena itu, pimpinan KPK tidak selalu mengetahui apakah orang yang mereka temui adalah pihak yang dilaporkan ke KPK. “Jangan-jangan seluruh kepala daerah sudah dilaporkan, kan. Tapi kan enggak pernah dilakukan penyelidikan, kan gitu. Saya ketemu dengan kepala daerah di berbagai kesempatan,” pungkas Alex.

Di sisi lain, kasus pemerasan terhadap SYL yang ditangani Polda Metro Jaya terus berlanjut. Ketua KPK Firli Bahuri membatah terkait pernah melakukan pertemuan di rumah jalan Kertanegara Nomor 46. Namun, saat diperiksa KPK kemarin, SYL yang mengenakan rompi orange secara tersirat membenarkan soal pernah bertemu di Kertanegara 46. Utamanya saat para jurnalis menanyakan soal itu, SYL menganggukkan kepala.

Namun, saat dicecarkan soal pertemuan itu dan kasus pemerasannya, SYL menjawab singkat. “Tolong tanya ke Polda. Tanya ke Polda,” ucapnya di mobil sebelum kembali ke rutan KPK.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapat informasi dari Baintelkam Polri terkait dengan 12 senjata yang ditemukan KPK di rumah dinas SYL. “Menurut Baintelkam (belasan senjata) itu terdaftar, ada suratnya,” ungkap dia kemarin. Meski dititipkan kepada Polri, dia menyebut, sejauh ini senjata-senjata itu masih berada dalam penguasaan KPK.

Jenderal bintang satu Polri itu memastikan bahwa senjata-senjata itu terdaftar atas nama SYL. Di antara senjata-senjata tersebut ada yang perolehannya berasal dari hibah. Dia memastikan, bukti hibahnya juga ada. Namun demikian, dia belum bisa menyampaikan informasi lain. Sebab, pihaknya belum bisa melakukan pendalaman. “kecuali kalau nanti ada penyerahan, sehingga kami bisa mengecek fisik atau bisa kami cek lebih lanjut,” kata dia.

Sejauh ini, Djuhandani menyampaikan bahwa tindakan yang bisa dilakukan oleh instansinya hanya sebatas penyelidikan. Tidak lebih dari itu. “Kami masih menunggu lebih lanjut karena senjata-senjata tersebut masih dalam penguasaan KPK, masih dikuasai KPK hanya prosesnya masih dititipkan,” ujarnya. Dia menegaskan kembali, tindak lanjut dan pendalaman bisa dilakukan jika sudah ada penyerahan secara resmi kepada Polri. (elo/syn/jpg)

Jokowi Ajak Makan Siang Tiga Capres, Kompak Kenakan Batik Motif Parang

Presiden Joko Widodo ( dua dari kiri) bersama bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan (kanan) makan siang bersama saat melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo mengundang tiga calon presiden (Capres) untuk makan siang bersama, kemarin (30/10). Ganjar Prabowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan kompak mengenakan batik saat menyambangi Jokowi. Kepala Negara menjamin aparat netral.

Ruang makan di Istana Merdeka menjadi saksi pertemuan ketiga capres dengan Jokowi. Anies datang paling awal. Lalu disusul Ganjar dan Prabowo. Setelah memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia, Jokowi langsung menemui tiga tamunya.

Di meja makan bundar di Istana Merdeka, terdapat soto Lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, bebek pangan, cumi goreng, udang goreng telur asin, kailan cah sapi, dan es laksamana mengamuk terhidang. Media sempat diperkenankan untuk memotret mereka. Saat itu suasana terlihat akrab dengan Jokowi sebagai tuan rumah mempersilakan tamunya untuk mencicipi hidangan.

“Kelihatannya pada seger-seger. Sudah keliling ke mana saja, kelihatannya kok ada yang tambah gemuk ada yang tambah kurus,” kata Ganjar menirukan ucapan Jokowi.

Di makan siang ini, dia mengaku makan banyak. Sementara Prabowo, menurut Ganjar, hanya makan lontong. Sementara untuk baju batik dengan motif parang yang tiga capres kenakan menurut Ganjar merupakan suatu kebetulan. “Tidak janjian,” ucapnya.

Dari pertemuan itu, Ganjar menilai, Jokowi mencoba untuk selalu bisa komunikasi dengan baik. Dia sempat memuji Jokowi sebagai orang baik. “Insya Allah akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahkan apa yang disampaikan beliau bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Ketika ditanya soal kekompakan memakai batik, menurutnya ini merupakan kecintaan produk Indonesia. Semua terjadi kebetulan meski ketiganya memakai motif parang. “Nggak janjian ya Pak,” kata Ganjar sambil menatap dua lawannya.

Sementara itu Anies menyebut jika batiknya sudah lama. “Saya penggemar batik dari yang usianya cukup lama,” ujarnya. Bahkan tidak ada persiapan khusus sehingga menggunakan motif batik yang sama dengan Ganjar maupun Prabowo.

Anies sendiri menyampaikan banyak masyarakat yang menyayangi Presiden Jokowi. “Mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas dalam pilpres dan pemilu,” katanya.

Pesan ini bersambut. Jokowi, menurut Anies, akan mengumumpulkan pejabat, gubernur, bupati, dan mengumpulkan TNI dan polisi untuk netral.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas undangan makan siang tersebut. “Kalau enggak diundang kita jarang bisa kumpul ya,” ujar Prabowo.

Menteri Pertahanan itu menyatakan, semua pihak ingin pemilu yang lancar. “Saya kira semua berharap seperti itu,” ujarnya.

Pada acara dengan pemimpin daerah, Jokowi sempat menyinggung peran kepala daerah dalam memasuk tahun politik 2024. Menurutnya kepala daerah harus memberi dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi. “Saya minta jangan sampai memihak. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau tidak,” ungkapnya. Dia ingin memastikan ASN netral. Jika ada pergolakan di masyarakat, Jokowi minta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi positif pertemuan silaturahmi Presiden Jokowi dengan tiga capres di Istana Negara. Menurut Paloh, hal itu akan menjadi modal berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depannya. “Saya pikir bagus itu apapun juga fungsi peran presiden kepala pemerintahan sekaligus kepala negara,” kata Paloh usai meresmikan gedung DPW Nasdem Sulawesi Utara (Sulut) di Kelurahan Paniki Bawah, Kota Manado, kemarin.

Paloh mengatakan, sejak awal Nasdem telah mengingatkan presiden tentang arti kehadiran seorang presiden, kepala pemerintahan yang sekaligus sebagai kepala negara. Presiden milik bagi semua kelompok, golongan, dan semua partai.

Menurut Paloh, langkah presiden mengumpulkan para capres 2024 akan meredakan isu bahwa Presiden Jokowi hanya dekat dengan kandidat tertentu. Selama ini, ada pandangan sinisme yang menyatakan presiden hanya milik satu partai atau satu capres. “Nah presiden start hari ini dengan makan siang bersama, saya pikir bagus,” tuturnya.

Sementara itu bacawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menyebut Jokowi selaku kepala negara harus netral. Dia berharap kegiatan makan siang Jokowi dengan para bacapres merupakan bentuk sikap netral presiden pada pilpres 2024. “Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan tentu harus netral, senetral-netralnya,” kata Muhaimin, kemarin.

Ketua Umum DPP PKB yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menambahkan, Jokowi juga harus adil sebagaimana ajaran Islam. Hanya, dia enggan menjabarkan lebih jauh mengenai bentuk konkret dari sifat adil yang dimaksud tersebut. “Islam itu perintahnya adalah bersifat adil meskipun terhadap anaknya,” papar politisi yang kini menjabat Wakil Ketua DPR tersebut.

Politisi PDIP Aria Bima mengatakan, melalui pertemuan dengan tiga capres, Presiden Jokowi ingin menunjukkan netralitasnya sebagai kepala pemerintahan dan negara yang bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi 2024

Menurutnya, para capres, seperti Ganjar dan Anies memang berharap presiden bisa netral, sehingga pesta demokrasi benar-benar berjalan sesuai keinginan rakyat. “Aparat negara benar-benar pada posisi yang netral,” ungkapnya saat konferensi pers di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat kemarin.

Dengan demikian, lanjut anggota DPR RI itu, tidak ada kandidat yang merasa dianaktirikan oleh presiden. Jika presiden sudah menyatakan netralitasnya, maka tim kampanye nasional juga akan betul-betul mengikuti aturan yang ada.

Tentu, kata Aria, pihaknya juga akan ikut mengatasi agar aparat negara bisa menjaga netralitas sesuai dengan perintah presiden. “Jadi, aparat tidak ikut bermain atau ikut terlibat dalam memberikan dukungan terhadap calon tertentu,” terang legislator asal Dapil Jawa Tengah itu.

Aria percaya Jokowi adalah pemimpin yang baik. Presiden yang baik memberikan restu kepada semua calon dan mencamin aparat di bawahnya, baik TNI, Polri, para plt kepala daerah, dan penyelenggara pemilu untuk tetap dalam posisi netral.

Aria menegaskan, pihaknya tidak ingin virus Orde Baru atau toxic relationship Orde Baru masuk dalam lingkaran Jokowi dan memberikan dampak buruk terhadap pemerintahan. “Warna toxic relationship ini akan berakibat pada mundurnya proses kita membangun sistem demokrasi,” tegasnya.

Pada bagian lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakini, jika para menteri ataupun pejabat kementerian yang maju sebagai capres-cawapres maupun caleg 2024 akan bersikap professional. Para menteri tersebut dinilai bisa membagi waktu dan perannya masing-masing.

Sebagai informasi, ada banyak menteri yang ikut dalam kontestasi Pilpres dan caleg 2024. Diantaranya, Menhan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud Md, Menaker Ida Fauziyah, hingga Menkumham Yasonna H Laoly. ”Saya yakin, mereka-mereka para menteri yang jadi caleg, menteri yang dipercaya jadi kandidat presiden atau wakil presiden, pasti bisa itu memisahkan antara ketika dia berperan sebagai menteri atau pejabat negara dan kapan dia mengikuti kontestasi,” ujarnya usai pembukaan talk show Suara Pemuda Menentukan Nasib Bangsa: Ayo Bijak Memilih, dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 di Jakarta, kemarin (30/10).

Kendati demikian, dia mengingatkan, agar para menteri baik berlatarbelakang partai maupun non partai harus bersifat netral. Kemudian fokus untuk melayani masyarakat tanpa pilah-pilih.

Selain itu, disinggung soal masuknya anak muda, Gibran Rakabuming Raka, dalam kontestasi Pilpres 2024, ia mengaku menyambut baik. Menurutnya, anak muda yang berprestasi patut diberi ruang. “Siapapun anak mudanya yang telah menunjukkan prestasinya dan memiliki jalan harus kita beri ruang, jalan yang bagus,” ungkapnya. Memberi jalan kepada anak muda dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan pregenerasi pemimpin ke depan.

Muhadjir sendiri berprinsip, bahwa anak muda harus diberikan kesempatan untuk mempimpin dalam bidang apapun. Dengan begitu, anak muda bisa menorehkan prestasi.

Dia mencontohkan, pada prestasi yang diraih oleh atlet Asian Para Games. Yang mana, justru bisa menorehkan prestasi yang jauh lebih baik ketimbang ASEAN Games. Dari target hanya 19 emas, ternyata bisa mendapat 29 emas.

“Tapi bukan berarti saya meremehkan lho ya. Tapi artinya apa? Kita harus betul-betul memberikan kesempatan pada mereka yang selama ini sering dilihat sebelah mata. Itu ternyata kalau diberi peluang, itu juga memberikan kontribusi yang tidak kalah hebatnya,” paparnya. (lyn/lum/tyo/mia)

Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Djarot Merasa Gagal Didik Kader

DISKUSI: Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat usai diskusi di Ganjar Center, Jakarta, Senin, (30/10).

SUMUTPOS.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat merasa gagal mengemban tugas di kepengurusan karena Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

“Saya gagal. Di beberapa hal saya gagal, termasuk (kejadian) Mas Gibran misalnya,” ujar Djarot dalam diskusi Ganjar Center, Jakarta, Senin, (30/10).

Padahal, ia selalu menyuarakan dan menanamkan tiga hal kepada para kader PDIP di Sekolah Partai, yakni disiplin, loyal, dan ikhlas. “Di dalam membangunn

ideologi dan kaderisasi selalu dibahas dan digelorakan tiga. Satu disiplin, selalu disiplin. Disiplin bicara, disiplin teori, disiplin waktu,” katanya.

“Kedua loyal, jadi kader itu dididik betul untuk loyal. Loyal terhadap apa? Loyal terhadap ideologi, loyal terhadap tujuan negara, dan loyal kepada aturan partai. Loyal. Ketiga, ikhlas. Jadi, disiplin, loyal, dan ikhlas,” sambung dia.

Djarot juga menilai, apabila tiga hal itu tidak ada dalam diri Gibran di mana tidak tegak lurus dengan arahan partai. Djarot pun merasa telah gagal membimbing Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, itu.

Djarot lantas menilai jika tiga hal itu tidak ada dalam diri Gibran, maka terjadilah pembangkangan. Dia pun menyebut hal itu membuat dirinya merasa gagal. “Tidak ada loyalitas, tidak ada disiplin, tidak ada ikhlas, dan tidak ada semua,” jelas Djarot.

Ia merasa prihatin dengan kondisi perpolitikan yang terjadi saat ini, karena nilai-nilai yang telah ditanamkan di sekolah partai tidak berhasil terwujud. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung sosok Ganjar Pranowo sebagai salah satu kader yang berhasil dididik lantaran tetap teguh di PDIP meski banyak partai lain yang ingin Ganjar bergabung. “Gagal satu-dua tetapi banyak yang berhasil. Yang berhasil itu Mas Ganjar Pranowo, itu termasuk yang sangat berhasil, karena Mas Ganjar kan pernah dirayu-rayu kan sebelumnya oleh partai yang lain, dirayu-rayu, dia bilang ‘tidak’, saya kader PDIP,” ungkapnya.

Dosen Polmed Tingkatkan Produksi dan Pengelolaan Keuangan UMKM

Dosen Polmed melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan meningkatkan produksi dan pengelolaan keuangan salah satu UMKM. (ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dosen Politeknik Negeri Medan (Polmed) meningkatkan produksi dan pengelolaan keuangan UMKM. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Adapun dosen yang melakukan pengabdian, M Rikwan Effendi S Manik SE ME, Siti Asnida Nofianna SS MHum, Drs Kusumadi MT, dan Rizki Syahputra SE MSi. Sedangkan UMKM yang menjadi sasaran, salah satunya Medan Outdoor Equipment di kawasan Jalan Rawa Cangkuk IV, Komplek Puri Bromo Asri, Medan Denai. UMKM ini bergerak di bidang usaha penjualan tenda offroad.

Ketua tim pengabdian, M Rikwan Effendi S Manik menjelaskan, upaya meningkatkan produksi dengan memberikan sejumlah peralatan pendukung usaha. Peralatan yang diberikan berupa mesin jahit tenda, bor duduk, mesin las dan mesin potong.

Tak hanya peralatan, pelaku usaha tersebut juga diberikan pelatihan cara penggunaannya untuk memastikan pemanfaatan secara efektif. “Dengan adanya kelengkapan peralatan ini, efisiensi produksi meningkat dan UMKM dapat merespon permintaan pasar lebih cepat dan lebih efisien,” ujar Rikwan, Selasa (31/10/2023).

Dia mengungkapkan, sebelum adanya peralatan tersebut, kemampuan produksi UMKM ini hanya mampu menghasilkan dua tenda dalam satu bulan. Namun, setelah adanya peralatan ini ternyata dapat memproduksi empat tenda offroad dalam satu bulan. “Dengan demikian, terjadi sebuah peningkatan yang signifikan. Hanya saja, UMKM tersebut membutuhkan tenaga kerja agar dapat berproduktivitas secara lebih baik lagi,” ungkap Rikwan.

Setelah hasil produksi meningkat, lanjut dia, tim pengabdian membimbing pelaku usaha ini melakukan branding terkait dengan produknya. Tim memberikan sebuah pelatihan kecil sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan daya beli yang dimiliki konsumen. “Strategi branding yang terarah diterapkan dengan dukungan tim pemasaran. Kami membantu UMKM untuk membangun identitas merek yang kuat, serta memberikan pelatihan tentang pemasaran digital dan peningkatan kehadiran online. UMKM kini memiliki profil online yang lebih menarik dan konsisten, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan meningkatkan kepercayaan konsumen,” terang Rikwan.

Lebih jauh dia mengatakan, tim pengabdian juga memberikan bimbingan dalam upaya peningkatan nilai jual produk. “Melalui analisis pasar yang cermat, kami berhasil mengidentifikasi potensi peningkatan nilai jual produk UMKM ini. Perubahan desain produk dan peningkatan kualitas telah diterapkan, sehingga menghasilkan produk yang lebih menarik bagi konsumen. Karena itu, workshop dan pelatihan teknis dilakukan untuk memastikan pekerja UMKM mampu mengimplementasikan perubahan ini dengan baik dan memahami pentingnya standar kualitas tinggi,” sebutnya.

Rikwan menuturkan, selain aspek produksi dan pemasaran, tim pengabdian turut memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan. Pemahaman ini diberikan lewat workshop intensif mengenai manajemen keuangan, seperti memberikan pemilik UMKM pengetahuan praktis dalam mengelola pendapatan, pengeluaran, dan perencanaan keuangan jangka panjang. “Dengan penekanan pada efisiensi pengeluaran dan alokasi dana yang cerdas, UMKM dapat mengoptimalkan sumber daya finansial mereka, menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan,” tandasnya. (rel/azw)

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Perlu Ditambah, DPRD Medan Berencana Revisi Perda No.5/2015

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan bersama Pemko Medan mengaku terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan. Salah satunya, dengan memperhatikan besaran alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang disisihkan dari pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Golkar, M Rizki Nugraha SE, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah ke-X Perda Kota Medan No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Garu I, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Senin (30/10/2023) sore.

“Di dalam Perda No.5 Tahun 2015 ini disebutkan, bahwa Pemko Medan wajib menyisihkan 10 persen dari total PAD yang ada,” ucap Rizki dalam kegiatan yang turut dihadiri Kasi Trantib Kecamatan Medan Amplas, Mustaqim Siregar, Lurah Harjosari I, Sahara Harahap, dan Koordinator PKH, Wiwin Prabudi Lubis tersebut.

Namun belakangan, kata Rizki, angka 10 persen yang dimaksud dinilai tidak lagi relevan untuk dapat menanggulangi kemiskinan di Kota Medan. Sehingga, perlu dilakukan penambahan anggaran.

Dengan begitu, DPRD Kota Medan akan mendorong untuk dilakukannya revisi terhadap Perda No.5 Tahun 2015, yakni penambahan minimal persentase yang harus disisihkan dari PAD untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.

“Minimal 10 persen dari PAD kita nilai belum cukup, setidaknya butuh tambahan 10 persen lagi untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Medan. Jadi minimal, Kota Medan harus menyisihkan 20 persen dari total pendapatannya untuk mengatasi masalah kemiskinan ini,” ungkapnya.

Dijelaskan Rizki, pemerintah wajib memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, termasuk pemerintah kota. Diantaranya hak di bidang pelayanan kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, pendidikan yang berkualitas, dan lain-lain.

“Dan selama ini 10 persen dari PAD itu jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga tidak mampu di Kota Medan. Untuk itu, kita mendorong agar Perda ini segera direvisi agar hak-hak dasar setiap warga Kota Medan dapat terpenuhi,” ujar Anggota Komisi III DPRD Medan tersebut.

Selama ini, sambung politisi Partai Golkar itu, banyak warga miskin di Kota Medan yang mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal sejatinya, warga tersebut telah masuk ke dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun karena terbatasnya anggaran, tidak semua warga yang masuk di DTKS bisa mendapatkan bantuan.

“Kita harapkan dengan direvisinya Perda tersebut, maka akan lebih banyak warga yang tertolong, sehingga angka kemiskinan di Kota Medan bisa ditekan secara maksimal,” pungkasnya. (map)

1...1,0051,0061,007...15,695Page 1,006 of 15,695