29 C
Medan
Tuesday, April 7, 2026
Home Blog Page 101

Sekda Karo Siap jadi Jembatan Bagi Wartawan

SAMBUTAN: Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM saat memberi sambutan dalam pelatihan jurnistik.(ISTIMEWA)
SAMBUTAN: Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP, MM saat memberi sambutan dalam pelatihan jurnistik.(ISTIMEWA)

KARO, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting menegaskan, siap menjadi jembatan jika wartawan mendapat kendala dalam hal konfirmasi dari OPD terkait. Hal ini dikatakan Sekda saat membuka Pelatihan Jurnalistik bagi Insan Pers Mitra Pemkab Karo, di aula kantor Bupati Karo, Kabanjahe, Selasa (16/11).

Hal ini penting karena Pers merupakan mitra strategis Pemkab Karo pemerintah membangun komunikasi publik yang berkualitas. “Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga bagian penting dalam membangun citra positif daerah, mengedukasi masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya Sekda saat membacakan sambutan Bupati Karo.

Sekda berharap pelatihan ini mampu meningkatkan kompetensi wartawan dalam penulisan berita, teknik wawancara, verifikasi informasi, hingga pemahaman mendalam mengenai etika jurnalistik. Sekda juga menekankan bahwa pemerintah siap menyediakan akses informasi yang akurat demi mendukung profesionalisme pers.

“Jika ada kendala untuk konfirmasi, Dinas Kominfo dapat menjadi jembatan resmi untuk memberikan klarifikasi. Kalau tidak juga terjawab, silakan rekan-rekan hubungi saya,” tandasnya sembari menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Karo karena sedang bertugas di Jakarta.

Pelatihan yang digelar Pemkab Karo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika ini, diikuti sekitar 75 wartawan dari berbagai media. Dalam pelatihan turut hadir tiga narasumber masing-masing, Kabid IKP Dinas Kominfo Provsu Porman Juanda Marpomari Mahulae dengan materi Mengelola Media Instansi Pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sumut Sugiatmo dengan materi Pers Bebas dan Bertanggung Jawab, dan Kepala Dinas Kominfo Karo Hesti Maria Br Tarigan dengan materi Fungsi Humas pada Dinas Kominfo Karo. (deo/adz)

Wakil Wali Kota Medan Launching Aplikasi SIKAPI,  RSUD Dr Pirngadi Menuju Digitalisasi Sistem Keuangan Rumah Sakit

MEDAN-RSUD Dr Pirngadi mengambil langkah besar dalam upaya digitalisasi sistem keuangan dengan meluncurkan aplikasi SIKAPI (Sistem Keuangan Pirngadi). Aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan tata kelola keuangan anggaran Rumah Sakit ini resmi dilaunching oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, di Ruang Rapat I Kantor RSUD Dr. Pirngadi, Rabu (19/11/2025).

Di hadapan Dewan Pengawas, Direktur, Wakil Direktur, dan para Kabag, Zakiyuddin Harahap menyampaikan rasa syukur dengan lahirnya aplikasi SIKAPI. Sebab aplikasi ini sangat penting dalam mewujudkan transparansi sistem keuangan guna menghindari timbulnya masalah keuangan Rumah Sakit.

“Sudah tidak zamannya lagi sistem keuangan secara manual. Dengan adanya aplikasi SIKAPI, kita dapat mengetahui kejelasan neraca keuangan seperti ini. dengan begitu, dapat menghindari munculnya masalah keuangan dikemudian hari,” kata Zakiyuddin Harahap.

Dalam kesempatan itu, Zakiyuddin Harahap juga sempat menyinggung rencana pembangunan RSUD Dr. Pirngadi yang akan dimulai tahun depan. Untuk itu, Zakiyuddin Harahap berharap seluruh jajaran yang ada mendukung sepenuhnya, dengan cara meningkatkan sistem pelayanan terhadap masyarakat.

“Insha Allah tahun depan Pirngadi mulai dibangun, dengan dilengkapi alat-alat yang semakin baik. Untuk itu, saya berharap kita semua mendukung dengan menghadirkan inovasi yang semakin baik demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berobat,” harap Zakiyuddin Harahap.

Sementara itu, Direktur RSUD Dr.Pirngadi, dr. Suhartono menjelaskan manfaat dari aplikasi SIKAPI ini ialah untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik sehingga lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit.

“Ini upaya kita menuju digitalisasi di sektor keuangan Rumah Sakit. kami berharap tercipta transparansi keuangan yang baik dan benar.”harapnya.

Dalam kesempatan itu, Kabag Keuangan RSUD Dr. Pirngadi, Diah Rosita Nasution juga turut memaparkan mekanisme penggunaan aplikasi SIKAPI. Dimana dalam aplikasi tersebut menyajikan data secara real time terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan RSUD Dr. Pirngadi. (map/ila)

Sambut HKN, RSU Haji Medan Gelar Rangkaian Kegiatan

MEDAN, SUMUTPOS.CO  — Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tahun 2025, Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan menyusun serangkaian kegiatan edukatif dan partisipatif yang berlangsung mulai 25 hingga 28 November 2025.

Di bawah kepemimpinan Direktur RSU Haji Medan Sri Suriani Purnamawati, SSi, Apt, MKes, perayaan HKN tahun ini mengusung semangat kolaborasi dan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat.

Kegiatan dimulai pada 25 November 2025 dengan Edukasi Seputar Diabetes, yang akan dipandu oleh Nurmalina Marbun, SPsi dan Irma Yeni, SKM, MKes.

Pada 26 November 2025, akan digelar Seminar Kesehatan Nefrologi Anak bersama drg Afrida Arwi dan drg. Anda Siregar, MKes.

Selanjutnya, pada 26 hingga 27 November 2025, RSU Haji Medan mengadakan Donor Darah Keluarga Besar RSU Haji Medan Provsu, yang dikoordinasikan oleh dr Sri Alinawati, M.Kes, Tenne Erika Napitupulu, SST, MKM, dan Rosdiana, SKep, Ns.

Sebagai penutup, pada 28 November 2025, akan diadakan Senam Jantung Sehat bersama SDM RSU Haji Medan dan Lucky Draw, dipandu kembali oleh Nurmalina Marbun, SPsi dan Irma Yeni, SKM, MKes.

Direktur RSU Haji Medan Sri Suriani Purnamawati, menegaskan bahwa HKN bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat sinergi antara rumah sakit dan masyarakat.

“Kami ingin menjadikan HKN sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran kesehatan,” ujarnya, Senin (17/11/2025). (ila)

Wamenaker Apresiasi Upaya PLN Sumut Perkuat Infrastruktur SPKLU

Wamennaker RI, Afriansyah Noor saat melakukan simulasi pengecasan pada Mobil listrik di SPKLU Kantor PLN UID Sumut (19/11)
Wamennaker RI, Afriansyah Noor saat melakukan simulasi pengecasan pada Mobil listrik di SPKLU Kantor PLN UID Sumut (19/11)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upaya PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara dalam memperluas infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan membangun ekosistem kendaraan listrik kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ir. H. Afriansyah Noor, MSi, IPU, saat berkunjung ke PLN UID Sumatera Utara.

Dalam kunjungannya, Wamenaker menegaskan bahwa keberadaan SPKLU di berbagai wilayah Sumatera Utara menjadi faktor penting yang dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

“Dahulu banyak warga Sumatera Utara ragu beralih ke mobil listrik karena khawatir sulit mencari tempat untuk ngecas. Sekarang kondisinya sudah jauh lebih siap. SPKLU telah tersedia di Medan dan berbagai kota lain di Sumut, termasuk jalur Lintas Sumatera, dan jumlahnya terus bertambah,” ujar Afriansyah Noor.

Ia menjelaskan bahwa pengisian daya kini semakin mudah dan fleksibel. Selain SPKLU, masyarakat juga dapat memasang home charging di rumah untuk konsumsi pribadi.

“Mobil listrik itu hemat operasional, perawatannya sederhana, dan membantu mengurangi polusi udara. Saya mengajak masyarakat mencoba kendaraan listrik yang aman, hemat, dan kini telah didukung infrastruktur yang memadai,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wamenaker turut mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile untuk mempermudah akses layanan.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir, menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa PLN Sumut terus memperkuat infrastruktur kendaraan listrik, terlebih menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang biasanya mengalami peningkatan mobilitas masyarakat.

“PLN sangat siap mendukung ekosistem kendaraan listrik. Menjelang Nataru, PLN UID Sumut telah menyediakan sebanyak 76 unit SPKLU yang tersebar di 57 lokasi strategis, mulai dari pusat kota, kawasan wisata, hingga jalur tol dan lintas utama Sumatera. Semua fasilitas ini kami siapkan untuk memastikan pengguna EV mendapatkan kenyamanan dan keamanan selama perjalanan,” ungkap Mundhakir.

Ia menambahkan bahwa komitmen PLN tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi juga edukasi publik mengenai manfaat kendaraan listrik, mulai dari efisiensi energi, pengurangan emisi, hingga kontribusi terhadap target nasional Net Zero Emission 2060.

“Ekosistem kendaraan listrik bukan hanya tren, tetapi bagian dari transformasi energi bersih yang sedang kita bangun. PLN hadir bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai katalis perubahan menuju masa depan yang lebih hijau,” tegasnya. (ila)

Buka Konferda VI DPD PDI Perjuangan, Andreas Pareira Sebut Sumut Daerah Penting dan Stratagis

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan Andreas Hugo Pareira mengatakan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) adalah daerah yang penting karena posisinya yang strategis, baik secara geopolitik, geoekonomi, maupun geostrategis. Karena itu, sejak dulu partai-partai politik melihat Sumut sebagai daerah yang sangat penting di Indonesia.

“Dilihat dari letaknya, Sumut berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan lainnya. Posisi Sumut seperti gerbang terbuka dunia,” kata Andreas saat membuka Konferensi Daerah (Konferda) VI DPD PDI Perjuangan Sumut di Hotel Grand Mercure, Rabu (19/11/2025).

Andreas mengatakan, pentingnya Sumut sebagai barometer politik ini harus disikapi dengan sangat bijak oleh seluruh kader PDI Perjuangan terutama di Sumatera Utara. Jalinan kerjasama dalam berbagai bidang harus terus digalakkan dengan melihat secara jeli mengenai dinamika yang aktual. Salah satunya, dengan memberikan perhatian serius bagi generasi muda atau generasi Z.

“Karena itu, komposisi ketika kita menyusun pengurus partai, hal pertama 30 persen keterwakilan perempuan. Hal berikut, konteks anak muda. Ini sudah menjadi instruksi dari ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.

Selain itu, sambung Andreas, dalam kontes Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan, aspek keterwakilan daerah menjadi hal penting. Aspek ini menurutnya sudah menjadi salah satu hal yang memicu dinamika politik di internal PDI Perjuangan, termasuk ketika bergulirnya agenda politik Pemilu.

“Representasi keterwakilan daerah itu menjadi tuntutan dari masyarakat sekarang ini. Saya banyak dengar keluhan masyarakat, banyak anggota dewan yang setelah terpilih tidak pernah turun lagi ke daerah pemilihannya. Itu karena yang bersangkutan tidak merasa menjadi representasi keterwakilan dari daerah itu. Ini juga perlu diperhatikan dari aspek ini,”

Andreas juga menekanankan, siapapun yang nanti terpilih harus kembali ke akar. Kembali ke masyarakat, wong cilik. “Keberpihakan kepada wong cilik adalah pesan yang disampaikan Bung Karno sebagai spirit kita,” kata Andreas

Anggota DPR RI ini kembali mengingatkan representasi atau aspek keterwakilan dalam kepengurusan mendatang. “Jangan karena kawan, atau satu marga, yang lain justru lebih berpotensi malah diredam. Padahal, mungkin dia mewakili keterwakilan suatu daerah. Representasi itu penting. Penyusunan pengurus ke depan harus memperhatikan itu sejak awal, aspek anak muda dan representasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon mengatakan, mereka sudah siap untuk menerima arahan dari DPP PDI Perjuangan terkait pelaksanaan Konferda ini. “Mudah-mudahan apa yang diputuskan dalam Konferda ini menjadi yang terbaik bagi partai,” katanya.

Rapidin juga mengingatkan kepada seluruh kader untuk tetap menjaga kebersamaan dan kesolidan. “Kebersamaan dan kesolidan kita harus bida dijaga selama-lamanya” imbau mantan Bupati Samosir ini.

Anggota Komisi XIII DPR RI ini juga berharap bimbingan dan arahan dari para kader senior partai seperti Japorman Saragih, Syamsul Hilal, Taufan Agung Ginting, Analisman Zalukhu dan lainnya. “Kepada para senior partai, terus memberikan semangat kepada kami,” harapnya.

Hadir di Konferda VI ini, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat, Dedi Sitorus, Yassona H Laoly, Rony Talapessy, Gubernur Sumut periode 2018-2023 Edy Rahmayadi, para kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan seperti Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, Bupati Langkat Syah Afandin, dan laainya. (adz)

S1 Fisika FMIPA & D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi Fakultas Vokasi USU Selesaikan Perkuliahan Terintegrasi Tridarma Berbasis STEAM

LANGKAT, SSUMUTPOS.CO – Dua program studi (Prodi) di Universitas Sumatera Utara (USU); S1 Fisika-Fakultas MIPA dan D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi-Fakultas Vokasi, telah menyelesaikan Metode Perkuliahan Terintegrasi Tridarma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), Sabtu (15/11/2025).

Ini merupakan kegiatan perkuliahan akhir yang melibatkan mata kuliah sistem sensor untuk S1 Fisika dan teknologi sensor dan transduser untuk D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi (TRI) yang diisi dengan presentasi dari masing-masing kelompok kerja mahasiswa yang dilaksanakan di Aula Rumah Edukasi Sains dan Teknelogi (Restek), Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.

Selain itu, kegiatan perkuliahan akhir ini ditutup dengan serah terima alat dari mahasiswa kepada pembudidaya ikan air tawar di desa tersebut yang diwakili Masnan. Hadir juga pada perkuliahan ini, kepala desa Lubuk Kasih Mei Joni Irawan, Ketua Forum Bumdes Indonesia (FBI) Sumut Supono, S.T, Sekretaris Desa Armansyah, Ketua Kelompok Tani Pasir Putih I Ilyas, Ketua Bumdes Tanjung Pasir Bardi, dan masyarakat pembudidaya ikan air tawar.

Saat memberikan kata sambutan, baik Kades maupun Ketua FBI Sumut menyampaikan pandangan yang sama dan dukungannya terhadap kegiatan ini karena sangat relevan dengan pembangunan desa, khususnya mendorong pengembangan model bisnis inovatif di desa dan menciptakan sarjana-sarjana berjiwa wirausaha yang siap terjun ke desa.

Sedangkan dosen pengampu kedua mata kuliah, Dr. Tulus Ikhsan Nasution, S.Si, M.Sc, dalam kata sambutannya menjelaskan, ketika proses perkuliahan di kelas, mahasiswa mempelajari dan mendiskusikan teori, konsep, dan praktik menggunakan pendekatan STEAM dari mata kuliah yang diberikan untuk menyelelesaikan suatu masalah.

Dalam hal ini, permasalahan yang akan diselesaikan oleh mahasiswa/i kedua prodi adalah tingkat kematian yang masih tinggi dan pertumbuhan yang lambat pada budidaya ikan nila dan ikan emas di kolam tanah di desa Lubuk Kasih.

Selanjutnya, mahasiswa/i melakukan penelitian berbasis STEAM untuk menghasilkan solusi dalam mengontrol kualitas air kolam, yaitu berupa inovasi aerator otomatis berbasis sensor oksigen terlarut dan sensor suhu serta alat pendeteksi cuaca yang terdiri dari suhu, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, radiasi matahari dan curah hujan.

Agar pemantauan dan kontrol dapat dilakukan dari jarak jauh, mahasiswa/i mengintegrasikan kedua alat ini dengan Internet of Things (IoT). Selama penelitian, mahasiswa/i mengumpulkan data, mengolah data dan menginterpretasikan data, baik data kualitas air kolam maupun data cuaca dan kemudian membuat korelasinya dengan menggunakan metode statistik.

Dr. Tulus Ikhsan juga menjelaskan, pada sesi perkuliahan di kelas, mahasiswa tidak hanya belajar teori tentang jenis-jenis sensor beserta prinsip kerjanya, tetapi juga belajar membuat perancangan alat dalam bentuk gambar 3D menggunakan aplikasi komputer, memilih komponen-komponen dengan spesifikasi yang sesuai untuk dirangkai dan metode pengolahan data.

Sedangkan selama penelitian, mahasiswa dengan didampingi Dosen Pengampu merakit komponen-komponen tersebut untuk menghasilkan alat pendeteksi dengan fungsi tertentu, menguji performa alat dan mengkalibrasi alat. Semua kegiatan ini dikerjakan mahasiswa/i sebelum UTS (Ujian Tengah Semester).

Setelah UTS, mahasiswa/i di bawah supervisi Dosen Pengampu melakukan uji coba alat di lingkungan operasional pada kolam budidaya ikan air tawar di desa Lubuk Kasih dan setelah berhasil, melakukan serah terima alat agar inovasi hasil perkuliahan dan penelitian ini dapat diterapkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga unsur ini membentuk siklus terintegrasi : Belajar → Meneliti → Menerapkan hasil di masyarakat dengan luaran yang diharapkan berupa lulusan problem solver, kurikulum perkuliahan integratif berbasis STEAM dan Dosen Praktisi yang berasal dari mitra masyarakat.

Sementara itu, Aldo Rido Purba yang merupakan mahasiswa D4 TRI ketika pada sesi acara kesan dan pesan menyampaikan rasa senang karena mendapatkan pengalaman dan suasana baru. “Belajar seperti ini memberikan sensasi yang spesial bagi saya dan semua teman-teman kata Aldo”. Ini karena suasana belajarnya tidak monoton seperti metode pembelajaran regular yang selama ini kami rasakan di dalam kelas,” tambahnya.

Sedangkan Gerrid Arisandy mahasiswa S1 Fisika pada sesi kesan dan pesan menyampaikan perasaan puasnya selama mengikuti perkuliahan ini. “Perkuliahan seperti ini tidak membosankan dan bahkan memotivasi kami sebagai mahasiswa/i untuk berpikir kritis dan lebih kreatif,” katanya.

Untuk itu, semua mahasiswa/i kedua prodi sangat setuju jika metode pembelajaran seperti ini terus diterapkan dan bahkan untuk mata kuliah-mata kuliah yang lainnya karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus (IKU 2) yang sangat relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

Karena itu, motto yang diusung mahasiswa/i dari kedua prodi pada kegiatan ini bertema : “Kami Kuliah, Kami Meneliti, Kami Mengabdi dan Kami adalah Problem Solver”. (rel/adz)

Anggota DPD RI Muhammad Nuh Dukung BPJPH Batasi Masa Berlaku Sertifikat Halal

JAKARTA, SumutPos.co- Anggota DPD RI KH Muhammad Nuh MSP mendukung usulan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, sertifikat halal memiliki batasan masa berlaku. Usulan ini disampaikan Haikal Hasan pada rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (18/11/2025)

“Saya sangat mendukung usulan tersebut. Dengan adanya massa berlaku sertifikat halal, masyarakat akan merasa terlindungi dan nyaman, negara harus hadir melindungi rakyat,” kata senator asal Sumatera Utara ini.

Menurut Nuh, masa berlaku sertifikat halal saat ini, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), berlaku selama tidak ada perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal (PPH). Nuh menilai, hal ini sangat rentan karena sewaktu-waktu komposisi produk bisa saja berubah.

“Sertifikat halal berbatas waktu sangat penting untuk diterapkan, karena yang saya tahu komposisi dari sebuah produk terutama kosmetik sangat dinamis. Sehingga perlu pengawasan peninjauan secara berkala,” ujar Ketua Persis Sumatera Utara ini.

“Mekanismenya, bisa yang mempunyai produk datang ke BPJPH atau BPJPH yang jemput bola. Ini harus dilakukan secara berkala agar masyarakat yakin betul bahwa produk yang mereka beli telah tersertifikasi halal,” terang Nuh.

Dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara ini menambahkan, sertifikat halal yang ada saat ini sudah melewati perjalanan panjang mulai dari tahun 1980-an. “Benar-benar dari bawah Majelis Ulama Indonesia memperjuangkannya,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, pada tahun 1980 ada seorang akademisi dari Universitas Brawijaya Malang Prof Tri Susanto yang melakukan survei di beberapa swalayan. Ternyata dari hasil survei tersebut, ditemukan tidak adanya informasi halal dari makanan dan minuman yang dijual. “Menyikapi hal tersebut, MUI kala itu bergerak cepat dengan mendorong pemerintah segera membuat regulasi halal,” pungkasnya. (adz)

Pembentukan Pansus PAD dan Penertiban Aset, Fraksi DPRD Medan Kompak Mendukung

PARIPURNA: Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Medan, Selasa (18/11/2025).
PARIPURNA: Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Medan, Selasa (18/11/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dukungan penuh terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penertiban Aset. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Medan, Selasa (18/11/2025), di mana Anggota DPRD Medan, El Barino Shah, memberikan jawaban resmi pengusul atas pandangan umum masing-masing fraksi.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala, berjalan dinamis dan menunjukkan komitmen kolektif legislatif untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

El Barino menyampaikan apresiasi pertama kepada Fraksi PDIP yang tidak hanya mendukung, tetapi juga menekankan agar Pansus bekerja tuntas dalam batas waktu yang ditetapkan. “Kami berharap melalui kerja sama seluruh anggota DPRD, potensi PAD dapat diidentifikasi secara komprehensif,” ujarnya.

Fraksi PKS turut memberi dukungan dengan menilai pembentukan Pansus sebagai wujud kepedulian DPRD Medan terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan serupa juga datang dari Fraksi Gerindra, yang menilai Pansus PAD dan Penertiban Aset sebagai langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Ini langkah strategis yang patut diapresiasi,” kata El Barino menyampaikan pandangan fraksi tersebut.

Fraksi Golkar pun menyambut positif pembentukan Pansus, berharap badan itu dapat memperkuat fungsi pengawasan serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis audit BPK RI.

Fraksi NasDem juga memberi lampu hijau, menilai Pansus berpotensi memperkuat struktur keuangan daerah secara signifikan.

Tak ketinggalan, Fraksi PSI menilai Pansus sebagai langkah strategis menuju kemandirian fiskal, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap aset daerah.

Fraksi Demokrat pun menyatakan dukungan penuh dengan harapan pembentukan Pansus mampu memaksimalkan PAD secara sistemik dan terukur.

Fraksi PAN-Perindo memberikan pandangan lebih spesifik. Mereka berharap pembahasan PAD dilakukan melalui dua Pansus terpisah, yaitu Pansus Optimalisasi Pajak dan Pansus Optimalisasi Retribusi.

Terakhir, Fraksi Hanura-PKB menyatakan keyakinannya bahwa keberadaan Pansus ini dapat menjadi instrumen peningkatan pendapatan daerah.

Menutup penyampaiannya, El Barino menegaskan bahwa Pansus PAD dan Penertiban Aset diharapkan mampu memperkuat pengawasan, menutup potensi kebocoran penerimaan, memperjelas alur pengelolaan PAD, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perangkat daerah. (map/ila)