28 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Home Blog Page 1071

Diikuti 250 Brand, Palmex Indonesia 2023 di Medan Targetkan Transaksi Rp15 Miliar

BUKA: Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Firsal 'Dida' Mutyara saat membuka PALMEX Indonesia Expo di Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PALMEX Indonesia Expo edisi ke-13 kembali digelar di Medan selama tiga hari pada 4 – 6 Oktober di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan.

Ajang yang juga dikenal dengan nama Indonesia Palm Oil Expo ini dibuka Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Firsal ‘Dida’ Mutyara tersebut diikuti 250 brand dari 10 negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Cina, India, Inggris, Prancis, Nigeria, Amerika Serikat.

Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Firsal ‘Dida’ Mutyara menyampaikan, bahwa Sumut merupakan salah satu produsen terbesar minyak sawit di Indonesia dengan jumlah produksi sekitar 6 hingga 7 juta ton per tahun.

Dia menyebutkan, acara seperti ini sangat baik dilakukan di sini, namun dia berharap supaya Sumatera Utara ini khususnya pengusaha-pengusaha yang ada di sini jangan hanya menjadi konsumsi market.

“Saya juga berharap bahwasannya ada pusat-pusat riset yang ada di Sumut bisa dipromosikan juga keluar seperti teknologi-teknologi kita yang ada di Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara menjadi barometer untuk industri sawit, bisa juga dipromosikan ke luar Sumatera apalagi ke luar negeri,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Fireworks Indonesia, Susan Tricia, selaku penyelenggara kegiatan tersebut mengatakan, PALMEX Indonesia ini bertujuan mempertemukan perusahaan hulu dan hilir kelapa sawit dan juga industri pendukungnya berskala internasional untuk berkumpul, saling bersosialisasi dan bertukar informasi membahas situasi atau kondisi terkini di lapangan, perkembangan dan teknologi terbaru hingga masalah dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.

“Pameran ini dihadiri 250 brand dari 10 negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand,
Filipina, Cina, India, Inggris, Prancis, Nigeria, Amerika Serikat. Diperkirakan, jumlah pengunjung yang akan hadir menyentuh 5.000 peserta dengan harapan nilai transaksi bisa mencapai 10 hingga 15 miliar,” ujarnya.

Dia menyebutkan, selain pameran produk-produk teknologi di industri kelapa sawit, pameran tersebut juga diisi dengan kegiatan Konferensi dengan tema ‘Innovations and Collaboration for a Sustainable Palm Oil Future’ dari Dewan Minyak Sawit Indonesia, Kementerian Pertanian, Indonesia Biofuel Producer Association (APROBI) & Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI).

Kemudian di hari kedua akan diadakan Teknologi Presentasi dari para peserta pameran, diantaranya PT Arianto Darmawan, PT Tsubaki Indonesia Trading, Evonik (SEA) Pte Ltd, Metito Overseas Ltd, dan PT Schaeffler Bearings Indonesia.

“PALMEX merupakan program regular pameran kelapa sawit yang diselenggarakan di bawah Fireworks Trade Media (Fireworks Group). Pameran kelapa sawit lainnya dilakukan dibeberapa negara, seperti di Thailand dan Malaysia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pembukaan Palmex Indonesia 2023 tersebut antara lain, Direktur Eksekutif Kadin Sumut Diaz Wardianto WK, Direktur PTKI Medan Poltak Hutaluju, Ketua DMSI Sahat M Sinaga, Pembantu Direktur I Poltek Ati Padang Dr. Harmiwati, Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Komunikasi (APROBI) Catra, Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (Pusat PPVI) Kemenperin Candra, Direktur Utama PT Fireworks Indonesia, Susan Tricia. (rel/ram)

Kawal Putusan PTUN, Massa Apuk Geruduk Kantor DPRD Dairi Tolak PT DPM dan PT Gruti

DEMO. Ratusan masyarakat lingkar tambang PT DPM dan areal PT Gruti tergabung dalam APUK demo ke ke Kantor DPRD Dairi, Kamis (5/10/2023).RUDY SITANGGANG/Sumutpos.Jawapos.com.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ratusan masyarakat tergabung dalam Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK) dari sejumlah Kecamatan di Kabupaten Dairi, menggelar aksi unjukrasa ke Kantor DPRD Dairi, Kamis (5/10/2023).

Aksi tersebut untuk mengawal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan masyarakat sekitar pertambangan PT Dairi Prima Mineral atas ijin Lingkungan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Massa yang merupakan para petani dari Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Parbuluan, Sumbul, Lae Parira, Berampu, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu Hulu dan Tigalingga, banyak membawa poster / spanduk bertuliskan penolakan terhadap operasional PT DPM di Parongil dan PT Gruti di Parbuluan dan Sumbul.

Secara bergantian, orator aksi, Pangihutan Sijabat dari Kelompok Tani Marhaen, Desa Parbuluan V dan Sandi Panjaitan dari Kecamatan Silima Pungga-Pungga, saat berorasi menyampaikan aspirasi mereka, meminta Pimpinan dan anggota DPRD menemui mereka.

Aksi sempat memanas, dimana pendemo hendak mau menerobos pagar betis Polisi yang berjaga ketat di pintu pagar Kantor DPRD.

Massa yang didominasi ibu-ibu petani itu marah, sebab sudah lama mereka berorasi, namun tak satupun pimpinan maupun anggota DPRD menemui pengunjukrasa.

Orator aksi, Pangihutan Sijabat sempat melontar supaya DPRD dibubarkan saja jika tidak mau lagi mendengar aspirasi masyarakat.

Menurut Pangihutan, aksi mereka ke DPRD, untuk mempertanyakan sikap DPRD Dairi yang memberikan dukungan operasional PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) dengan mendatangi Kantor Kementerian Limgkungan Hidup dan Kehutanan serta Kantor Menko Maritim Marves beberapa waktu lalu di Jakarta.

Pangihutan mengatakan, kenapa Pimpinan DPRD pergi ke Jakarta hanya untuk dukung PT DPM dan mengabaikan rakyat yang akan menderita jika PT DPM beroperasi.

“Padahal seperti kita ketahui, kata Pangihutan dan Sandi Panjaitan, saat ini masyarakat Kabupaten Dairi khususnya di lingkar pertambangan PT DPM, sedang berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta,” ujarnya.

Dimana, masyarakat lingkar tambang menggugat ijin lingkungan dikeluarkan KLHK. Dan pada putusan pertama, PTUN Jakarta, telah memenangkan rakyat lingkar tambang dan menganulir ijin lingkungan dimaksud.

Tetapi, karena mereka (PT DPM) kalah, mereka ajukan banding dan sekarang proses sedang berlangsung. Atas kemenangan rakyat itu, seharusnya DPRD bisa bersikap adil.

“Aspirasi kami sebagai penolak kehadiran PT DPM, harus mereka akomodir dan mereka sampaikan ke Kementerian terkait seperti mereka lakukan terhadap PT DPM, ungkap Sandi dan Pangihutan,” tambahnya.

Selain PT DPM, Pangihutan menegaskan, DPRD dan Pemkab Dairi harus ambil sikap terhadap aktivitas PT Gruti di Kecamatan Parbuluan dan Sumbul.

Dimana, masyarakat sebagai anggota kelompok tani Marhaen dan kelompok tani Bersatu, menemukan tumpukan kayu olohan di depan meja pekerja PT Gruti.

Artinya, PT Gruti diduga melakukan perambahan hutan. PT Gruti telah melakukan pembohongan publik. Padahal, mereka bilang tidak menebang pohon

Sementara pada, 23 September 2023 lalu, masyarakat kelompok tani marhen dan kelompok tani bersatu menemukan kayu olahan dimaksud.

“Sementara ijin mereka adalah hak penguasaan hutan (HPH), yang sebenarya tidak boleh melakukan penebangan pohon apalagi pembersihan lahan (land creaming),” ungkapnya.

Aksi pengunjukrasa sempat ditemui Wakil Ketua DPRD, Halvensius Tondang. Namun oleh pengunjukrasa, apa diterangkan Halven todak bisa diterima.

Dan akhirnya, Wakil Ketua DPRD itu meninggalkan pengunjukrasa. Kepada wartawan, Halvensius mengatakan, apa yang mereka sampaikan kepada kementerian terkait, adalah aspirasi masyarakat juga. (rud/ram)

Sidak Kilang Padi di Deliserdang, Permasalahannya Beruntun, Cuaca Ekstrem Hingga Banjir

SIDAK: Pemprov Sumut sidak Kilang Padi di Kabupaten Deliserdang.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mencari penyebab kenaikan harga beras dalam beberapa bulan terakhir. Setelah sebelumnya mengecek langsung ke pasar, kini Pemprov Sumut bersama lembaga terkait meninjau langsung ke kilang-kilang padi.

Pemprov Sumut, Bank Indonesia, Satgas Pangan dan Bulog turun mengecek penyebab kenaikan harga beras. Pada kesempatan ini tim mengecek dua kilang padi yang terletak di Kabupaten Deliserdang. Hasilnya diketahui memang kilang padi kesulitan mendapatkan gabah.

Pada bulan Maret beberapa daerah di Sumut terkena banjir seperti di Sei Rampah termasuk Tanjung Morawa. Banjir tersebut membuat sebagian besar petani padi mengalami gagal panen, dan di daerah-daerah lainnya belum memasuki masa panen sehingga terjadi kelangkaan gabah.

“Permasalahannya beruntun, cuaca ekstrem, banjir juga khususnya sekitar sini sehingga ada gangguan produksi, ada juga kerusakan infrastruktur karena banjir mempengaruhi kuantitas panen,” kata Kabiro Perekonomian Pemprov Sumut Poppy M Hutagalung usai meninjau kilang padi di Desa Punden Rejo, Tanjung Morawa, Deliserdang, Rabu (4/10/2023).

Menurut Poppy, saat ini kondisinya sudah mulai membaik setelah langkah yang diambil pemerintah mengintervensi harga dan juga masuknya masa panen. Dia berharap harga beras terus stabil hingga hari-hari besar nasional.

“Dari dua kilang yang kita datangi harga gabah sudah turun ke angka Rp5.800 per Kg, di bulan Juli sampai September itu sampai Rp7.000, sehingga mau tidak mau beras juga naik, kita harap tetap stabil karena sebentar lagi akan ada hari besar,” kata Poppy.

Salah satu pengusaha kilang di Punden Rejo, Hadi mengatakan akibat banjir dan kegagalan panen kilang-kilang padi berebut gabah karena harus memenuhi permintaan pelanggannya. Ini yang membuat harga gabah meningkat karena beberapa kilang berani menaikkan harganya.

“Rebutan, jadi petani menjual gabahnya ke kilang yang berani pasang harga paling tinggi, kalau kita tidak beli pelanggan kita bisa marah, pindah ke kilang lainnya, mau tidak mau kita harus ikut menaikkan harga,” kata Hadi.

Walau ini banyak menguntungkan petani, Hadi berharap kondisi seperti ini tidak terulang lagi karena akan memberatkan konsumen. “Kami berharap harga gabah stabil kayak dulu, karena waktu langka kami juga banyak mengalami kerugian, ongkos produksinya gak nutup,” kata Hadi.

Sementara itu, Sekretaris DPP ESDM Yosi Sukmono mengatakan untuk mengantisipasi hal ini terjadi kembali perlu komunikasi yang kuat antara pemerintah, lembaga, petani dan pelaku usaha. Sehingga bisa diantisipasi sesegera mungkin sebelum berdampak besar ke masyarakat.

“Pemprov Sumut akan terus melanjutkan langkah-langkah strategis, kita harus solid lintas sektor termasuk KPPU, BI, Satgas Pangan, Bulog, petani dan pelaku usaha, ketika ada sesuatu yang kurang beres di sana, apa yang harus kita lakukan, kita bincangkan dan kita lakukan langkah bersama,” kata Yosi.(gus/ram)

Tahun Depan Seluruh Guru Mengaji Dapat Insentif

PENGAJIAN: Bupati Sergai H. Darma Wijaya saat memberikan sambutan di Pengajian Dambaan. ( fad)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya mengungkapkan seluruh guru mengaji akan menerima insentif. Kebijakan ini dimulai tahun depan.

Kabar gembira tersebut disampaikannya langsung saat memberikan sambutan dalam kegiatan Majelis Taklim Muslimah Dambaan (MTMD) Kecamatan Sei Rampah di Lapangan Tanah Raja, Selasa (3/10/2023).

“Sebelumnya terbatas, tapi tahun depan semua guru mengaji akan menerima insentif. Pak Camat, silahkan data semuanya,” ucap pria yang akrab disapa Wiwik ini didampingi Ketua MTM Dambaan Kabupaten Ny Rosmaida Darma Wijaya.

Sebelumnya, ia menerangkan insentif guru mengaji disalurkan oleh Baznas Sergai. “Ke depan anggarannya akan kami masukkan dalam APBD, sehingga bisa mengcover semua guru mengaji. Tidak terbatas lagi,” sambungnya.

Darma berharap, pendataan guru mengaji bisa dilakukan dengan benar. “Jangan nanti tiba-tiba semua jadi guru mengaji. Datanya harus benar,” pungkasnya.

Diketahui, saat ini ada insentif guru mengaji diberikan oleh Baznas kepada 1.081 orang. Bukan hanya guru mengaji, insentif juga diberikan kepada 1.368 bilal mayit. Masing-masing menerima secara bertahap sebesar Rp1,2 juta. (fad/ram)

Cegah Radikalisme Polres Sergai Gelar FGD bersama Tokoh Masyarakat

BERSAMA: Wakapolres Sergai Kompol DC Aritonang bersama perwakilan tokoh Masyarakat se Serdangbedagai di Aula Mapolres Sergai. (fad)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Polres Serdangbedagai (Sergai) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Tokoh masyarakat se Serdangbedagai dalam rangka mencegah Radikalisme di wilayah hukum Polres Sergai,di Aula Patriatama Polres Sergai Seirampah, Senin (2/10/2023).

Kapolres Sergai, AKBP Oxy Yudha Pratesta diwakili Wakapolres Kompol DC Aritonang saat membuka kegiatan meminta para peserta untuk menjaga keutuhan NKRI, dan tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks.

“Semoga, penjelasan dari narasumber nanti dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua,” katanya.

Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Nurul Azizah selaku ketua tim mengatakan teroris adalah musuh bersama. Oleh karenanya, ia mengajak untuk mencegah faham radikalisme dan menjaga keutuhan NKRI .

“FGD Kontra Radikal ini merupakan program Kapolri, yang juga upaya preventif untuk mencegah faham radikalisme,” katanya.

Nasir Abbas, mantan anggota terorisme yang bertindak sebagai narasumber dalam FGD tersebut menyampaikan sebagai mantan anggota Jamaah Islamiyah, ia sangat bersyukur ditangkap dan disadarkan melalui program deradikalisasi untuk memahami ajaran agama Islam yang sebenarnya

“Saya berasal dari Singapura dan mantan Pimpinan Jamaah Islamiyah yang sudah pernah berperang di Afganistan. Dan saya memengaruhi orang untuk menjadi pelaku bom bunuh diri dan mengajak orang berjihad,” ujarnya.

Nasir Abbas menyebut dirinya adalah contoh yang salah, dan meminta para peserta untuk tidak mencontoh dirinya. “Saya sangat menyesal melakukannya. Karena di umur 18 tahun, saya sudah meninggalkan keluarga pergi ke Afganistan,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan jika kelompok terorisme seperti, JI, JAD, ISIS, NI, dan HTI, ingin menegakkan negara Islam sesuai dengan khilafah dengan jalan berjihad memerangi negara Indonesia.

“Untuk itu, kita harus memperkokoh Negara Indonesia dan NKRI harga mati,” tegasnya.

Dengan tema “Terorisme adalah musuh kita bersama”, FGD dihadiri Kasubbag Renmin Humas Polda Sumut AKBP Gatot Hendro Hartono, Kabag Ops Polres Sergai Kompol LS Siregar, Kasat Intelkam AKP Siswoyo, Kasat Binmas AKP R Panjaitan, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sumut B Manullang, Kabid SMP Dinas Pendidikan Sergai Maryam, serta diikuti pengurus FKUB Sergai, para tokoh agama, Bhabinkamtibmas Polres Sergai dan Babinsa Kodim 0204/DS, serta pelajar. (fad/ram)

Tingkatkan Integrasi Layanan Primer, Pemkab Dairi Bina Pokjanal Posyandu

DIABADIKAN; Penjabat Sekda, Suring Charles Bantjin diabadikan bersama peserta pembinaan Pokjanal saat melakukan kegiataan pembinaan di Aula Hotel Beristera Sitinjo, Kamis (5/10/2023). Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Kesehatan, menyelenggarakan pembinaan kelompok kerja operasional (Pokjanal) Posyandu untuk meningkatkan integrasi layanan primer, di Aula Hotel Beristra Sitinjo, Kamis (5/10/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat mengatakan, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda), Surung Charles Bantjin menyampaikan, pokjanal memiliki fungsi sebagai pembina posyandu.

Pokjanal bertugas memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal yang akan memberikan pengaruh pada keaktifan Posyandu.

“Di tingkat kabupaten, keberadaan Pokjanal Posyandu sangat strategis dalam penerapan transformasi layanan primer. Sehingga dibutuhkan dukungan dari lintas sektor terkait kelembagaan dan dukungan sistem yang telah ada,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diwakili, Soekmawati Hia menyampaikan, pembinaan pokjanal bertujuan untuk mengintegrasikan layanan primer sehingga semua posyandu itu dapat memberikan layanan siklus hidup.

“Misalnya, di suatu desa terdapat 3 posyandu, maka ketiga posyandu tersebut dapat digabung untuk memberikan layanan siklus hidup atau masing-masing posyandu memberikan layanan siklus hidup, sehingga tidak terpisah-pisah,” ucapnya.

Oleh karena itu, katanya, diharapkan setiap kader memiliki 25 kompetensi yang mendukung kesuksesan program ini.

Soekmawati menyebut, masing-masing Kabupaten/Kota akan mengirimkan satu perwakilan kader untuk mengikuti hari kesehatan nasional di Istana Merdeka, Jakarta.

Kegiatan pembinaan Pokjanal Posyandu diikuti 64 orang yakni Pokjanal Posyandu, Camat serta kepala Puskesmas se Dairi. (rud/ram)

Pemutihan PKB Diperpanjang hingga 31 Oktober 2013

Kaban Bapenda Sumut, Achmad Fadly.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berikan kemudahan dalam pelayanan bagi masyarakat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara memperpanjang masa pelaksanaan program pemutihan, pajak kenderaan bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2023.

Dalam program ini, kendaraan bermotor akan dibebaskan, tunggakan pokok PKB tahun ke-3 dan seterusnya, denda PKB, pokok BBNKB ke-II, denda BBNKB ke-II, pajak progresif dan denda SWDKLLJ untuk tahun lewat.

Adapun pelaksanaan program ini berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009, pasal 74 ayat 2. Bapenda Sumut juga mengingatkan masyarakat agar taat membayar pajak.

Kepala Badan (Kaban) Bapenda Sumut, Achmad Fadly mengatakan, adanya penambahan waktu dalam pelaksanaan program pemutihan pajak ini karena tingginya animo masyarakat menjelang 10 hari berakhir masa yang dijadwalkan sebelumnya.

“Membludaknya, terkait pemanfaatan pemutihan ini dalam 10 hari terakhir berakhirnya masa atau jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ucap Fadly kepada wartawan, saat dikonfirmasi, Kamis (5/10/2023).

Belum lagi, kata Fadly, dari analisa yang dilakulan oleh Bapende Sumut, data dari tunggakan belum sampai 35 persen yang memanfaatkan oleh masyarakat. Karenanya, ia mengajak masyarakat agar mendatangi kantor-kantor Samsat untuk memanfaatkan program pemutihan ini.

Lebih lanjut, Fadly juga mengingatkan masyarakat agar segera meregistrasi ulang kenderaraan bermotor yang sudah habis masa STNK.

“Bagi kenderaan yang tidak melakukan registrasi ulang 2 tahun setelah masa STNK habis, maka akan dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kenderaan bermotor,” ungkapnya.

“Kenderaan yang sudah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali dan tidak dapat digunakan dijalan,” jelas Fadly.(gus/ram)

Gelar SLCN, BMKG Stamar Belawan Berikan Edukasi Kepada Nelayan Kabupaten Langkat Sumatera Utara

BMKG: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Maritim Belawan Medan melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) 2023 dengan mengusung tema "Dengan SLCN Nelayan Hebat, Selamat dan Sejahtera". Acara tersebut dilaksanakan di Aula Sobat bagus Stabat Kab. Langkat, Kamis (5/10/2023).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Melalui Stasiun Meteorologi Maritim Belawan Medan melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) 2023 dengan mengusung tema ‘Dengan SLCN Nelayan Hebat, Selamat dan Sejahtera’. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Sobat bagus Stabat Kabupatem Langkat, Kamis (5/10/2023).

Kegiatan SLCN merupakan kegiatan rutin dari BMKG sebagai salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat, utamanya nelayan untuk dapat memahami informasi cuaca sebagai bekal dalam beraktivitas di laut.

Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Belawan Medan, Sugiyono, ST., M.Kom mengatakan, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan ini memperkuat peran kelompok Nelayan, Penyuluh dan Instansi terkait dalam menyebarkan Informasi Cuaca dan Iklim BMKG kepada Nelayan.

Para peserta yang dilatih ini, nantinya berperan sebagai “Agen BMKG ” yang meneruskan dan menyebarluaskan informasi Peringatan Dini dan Informasi Cuaca dan Iklim BMKG kepada Nelayan maupun masyarakat di sekitar mereka yang belum mengikuti pelatihan dan belum mengetahui informasi BMKG.

Lebih Lanjut Sugiyono menyampaikan bahwa Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan nelayan terhadap informasi cuaca maritim guna mendukung kegiatan sektor perikanan dan kelautan.

Kepala Balai Besar MKG Wilayah I Medan Hendro Nugroho yang hadir pada acara tersebut yang mewakili Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pusat juga menyampaikan pentingnya dilakukan upaya pendekatan guna mengantisipasi atau mengatasi masalah iklim dan juga mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

“Selain itu juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam memanfaatkan informasi cuaca maritim guna antisipasi dan adaptasi terhadap dampak fenomena iklim ekstrem, Selain mendapatkan informasi cuaca sebagai bekal untuk nelayan, dari Ina-WIS nelayan juga dapat melihat dimana saja zona tangkap ikan, sehingga nelayan tidak lagi mencari ikan, tetapi langsung datang menangkap ikan ke lokasi yang tepat. Hal ini tentu saja mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan sekaligus menghemat bahan bakar,” katanya.

Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu, pada acara tersebut membuka acara SLCN secara langsung menekankan pentingnya informasi cuaca dan iklim untuk mendukung Nawacita ketahanan pangan pemerintah.

“Komisi V DPR RI selaku mitra kerja BMKG mendukung penuh seluruh kegiatan BMKG yang menyentuh langsung dalam meningkatkan pamahaman cuaca dan iklim kepada nelayan, pengoptimalisasi informasi cuaca dan iklim terhadap penyuluh nelayan dan dinas terkait agar informasi yang diberikan dapat di pahami dengan baik sehingga sasaran peningkatan ketahanan pangan di Indonesia dapat tercapai,” ungkapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kapoksi Komisi V DPR RI Bpk. Bob Andika Mamana Sitepu,SH, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat, para Stakeholder, Kepala Balai MKG Wil I Medan Bpk. Hendro Nugroho, M.Si dan para KUPT BMKG Wil Medan. (mag-1/ram)

Diduga Merusak Lahan, Mobil K3 Milik PT HKI Disandera Masyarakat di Langkat

SANDERA: Mobil K3 PT HKI disandera masyarakat di Kecamatan Gebang, Langkat.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Satu unit mobil keselamatan dan kesehatan kerja (K3) milik PT Hutama Karya Infrastruktur disandera masyarakat di Desa Pasiran, Kecamatan Gebang, Langkat, Selasa (3/10/2023). Masyarakat menuding, anak perusahaan plat merah ini diduga telah melakukan perusakan lahan untuk pembangunan jalan tol Binjai-Pangkalan Brandan.

Buntut peristiwa ini, Polsek Gebang dan sejumlah perwakilan PT HKI turun ke lokasi, karena sempat terjadi keributan di lokasi.

Mediasi pun dilakukan hingga malam hari antara masyarakat dengan PT HKI.

Kapolsek Gebang, Iptu Mahruzar Sebayang dan Kasat Intelkam Polres Langkat, AKP M Syarif Ginting hingga Humas PT HKI, Candra, mengikuti mediasi tersebut.

Mewakili masyarakat, Darlan Sihite menjelaskan, lahan yang diduga dirusak PT HKI ditanami tanaman sawit dan aren milik Jhon Pasaribu. Melalui video yang beredar, pemilik lahan terlihat menangis histeris ketika lahan sawit dan aren dirusak dengan cara ditumbangkan menggunakan alat berat atau eskavator.

“Kami ke lapangan ada perusakan lahan milik Jhon Pasaribu yang dikerjakan oleh pihak PT HKI, dan kami menyatakan itu perampasan hak semena-mena oleh pihak PT HKI tanpa ada diketahui pemiliknya,” ujar Darlen, Kamis (5/10/2023).

“Dan itu jelas-jelas sudah ada suratnya dan tidak ada koordinasi sama pihak yang punya tanah, itu sudah jelas merampas hak, serta menghilangkan mata pencarian warga,” sambungnya.

Eskavator yang bekerja dikabarkan juga disandera masyarakat ketika sedang bekerja merusak lahan milik masyarakat. Namun kini, sudah tidak lagi.

“Kami ada menahan mobil pihak PT HKI dan sudah diamankan di Polsek Gebang,” ujar Darlen.

Darlen pun menjabarkan, sekitar 17 pohon sawit dan 3 pohon aren milik Jhon Pasaribu yang sudah dirusak. Meski demikian, Darlen tak menampik jika beberapa waktu yang lalu, masyarakat dengan PT HKI ada melakukan pertemuan di Polres Langkat.

Namun kedua belah pihak tidak ada kata sepakat terkait harga ganti rugi tanah yang sudah ditentukan. “PT HKI mengaku tidak mengetahui pengerusakan lahan itu sehingga terjadi keributan tadi. Padahal di dokumentasi yang kita lihat, ada pihak PT HKI, kepala dusun, dan camatnya di lokasi perusakan lahan itu,” ujar Darlen.

“Supaya hak-hak kita dan kerugian kita harus diperhatikan sesuai dengan permohonan kita. Masalah jalan tol ini kita tidak menghambat, tapi kami minta harga sesuai, demi kesejahteraan masyarakat. Kalau semena-mena dibuat tanpa sesuai mekanisme, kami akan tetap bertahan, Gak mau dirusak secara paksa,” tambah Darlen.

Terpisah, Humas PT HKI, Chandra membantahnya, jika pihaknya disebut melakukan perusakan lahan milik warga. Dia menegaskan, dugaan perusakan lahan bukan dilakukan oleh PT HKI.

“Kemarin itu ada kegiatan Pengadilan Negeri Stabat mengeksekusi lahan di Desa Pasiran. Nah setelah melaksanakan eksekusi di Desa Pasiran, tim K3 kami dari pihak PT HKI melakukan patroli, tiba-tiba didatangi massa yang dipimpin oleh Darlen Sihite,” ujar Chandra.

Atas hal ini, Chandra menyebut, telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gebang. “Tim mau pulang mobil ditahan, dan saya langsung ke Polsek Gebang melaporkan hal itu, dan langsung direspon sama Kapolsek dan langsung ke TKP. Dan benar mobil kami ditahan dan gak boleh pulang. Dasar mereka nahan apa, kegiatan di situ apa, kami pun tidak mengerti,” ujar Candra.

“Jadi itu pengadilan, mereka mengira PT HKI itu salah besar. Apa dasar PT HKI mengeksekusi, bukan PT HKI saya bilang. Dan yang saya sayangkan lagi, itu warga Desa Bukit Mengkirai, bukan warga Desa Pasiran, dasarnya apa kita pun gak mengerti,” sambungnya.

Saat ini PT HKI masih melihat situasi dan mengedepankan persuasif. Menurut Chandra, yang dihadapi saat ini adalah masyarakat.

“Tapi kalau masyarakatnya melanggar hukum dan kami mendapat kerugian dari situ, kami akan melaporkan itu ke pihak yang berwajib untuk di proses lebihlanjut. Mobil yang disandera itu kami titipkan di Polsek Gebang, karena besok, Jumat (6/10/2023) ada pertemuan di Polres Langkat,” tutup Candra. (ted)

Bebaskan 2 Rekanan Achiruddin, Hakim Oloan Silalahi Miliki Tanah dan Bangunan Miliaran Rupiah

SIDANG: Hakim Oloan Silalahi (tengah) saat menyidangkan perkara BBM solar ilegal, di PN Medan. (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nama Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Oloan Silalahi menjadi perhatian publik usai menjatuhkan vonis bebas terhadap 2 terdakwa rekanan AKBP Achiruddin, kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar secara ilegal.

Kedua terdakwa yang divonis bebas yakni Edi selaku Direktur PT Almira Nusa Raya (ANR) dan Parlin selaku manajer operasional. Keduanya dinilai majelis hakim yang diketuai Oloan Silalahi tidak terbukti bersalah menyalahgunakan niaga BBM jenis solar bersubsidi.

Selain itu, Hakim Oloan juga memberikan vonis ringan kepada mantan Anggota DPRD Tanjungbalai, Mukmin Mulyadi (49) yang terjerat kasus narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.000 butir. Ia hanya dijatuhi hukuman selama 7 tahun, dari tuntutan 17 tahun JPU.

Sementara, menelisik harta Oloan Silalahi dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.go.id, mantan Ketua PN Kisaran itu tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp4.895.936.922.

Dilihat, Kamis (5/10/2023), Oloan Silalahi terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022. Berikut jumlah harta kekayaannya:

A. Tanah dan Bangunan Rp4.100.000.000

– Tanah dan bangunan seluas 137 m2/180 m2, di Kota Medan, Rp1.500.000.000

– Tanah dan bangunan seluas 84 m2/100 m2, di Kota Medan, Rp600.000.000

– Tanah seluas 30000 m2, di Kabupaten Simalungun, Rp1.700.000.000

– Tanah dan bangunan seluas 120 m2/180 m2. di Kota Medan, Rp300.000.000

Dari 4 lokasi tersebut, Oloan Silalahi memiliki tanah dan bangunan senilai Rp4,1 miliar. Tiga lokasi di antaranya berada di Kota Medan.

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp438.000.000

– Mobil, Toyota Fortuner Tahun 2011, Rp175.000.000

– Motor, Yamaha Vixion Tahun 2016, Rp8.000.000

– Mobil, Wuling, Confero Tahun 2017, Rp105.000.000

– Mobil, Mitsubishi XPANDER Tahun 2018, Rp150.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya Rp124.500.000

D. Kas dan Setara Kas Rp233.436.922

Sehingga total harta kekayaan yang dimiliki Oloan Silalahi sebesar Rp4.895.936.922 atau Rp4,8 miliar. (man)