31 C
Medan
Saturday, April 18, 2026
Home Blog Page 1091

Pendaftaran PPPK Masih Dibuka, Paling Banyak untuk Guru

Kepala BKD Sumut, Safruddin.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut membuka formasi sebanyak 2.386 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada penerimaan tahun 2023 ini. Sesuai dengan jadwal, pendaftaran PPPK berlangsung mulai 17 September – 6 Oktober 2023.

“Untuk pelamar PPPK di Sumut, yang sepi peminat kita belum bisa memastikan. Karena kan pendaftaran masih dibuka,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin, Senin (2/10/2023).

Untuk mengatasi sepi pendaftar PPPK ini, Safruddin mengungkapkan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas.

“Kita terus bergegas lakukan sosialisasi. Pelamar bisa mendaftarkan diri melalui website https://sscasn.bkn.go.id yang telah disediakan panitia seleksi,” jelas Safruddin.

Namun, ia tidak membeberkan secara detail berapa sudah mendaftar PPPK tersebut.

Pada tahap dan jadwal pelaksanaan seleksi. Adapun tahapannya meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Formasi PPPK sudah kita terima, tapi masih didominasi tenaga guru dan beberapa teknis lainnya seperti nakes dan tenaga lainnya terbatas. Ada 2 ribunya adalah formasi guru,” sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin.

Safruddin mengungkapkan untuk petunjuk teknis (Juknis) dilakukan dengan sistem CAT. Sehingga sistem rekrutmen PPK dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik.

Dimana, baik tenaga honorer dan non honorer memiliki kesempatan yang sama dalam rekrutmen PPK ini. Sehingga, Safruddin mengungkapkan mempersiapkan diri untuk mengahadapi seluruh tahapan rekrutmen PPPK ini. Kerena semua memiliki keinginan, kesempatan dan peluang.

“(CAT) disitu nanti transparan, jadi tidak ada lagi disembunyikan, bagi kawan-kawan guru tidak tetap harus mempersiapkan diri itu, harus belajar. Kalau kita guru, seolah-olah kita sudah siap, menurut saya persiapan yang ekstra. Disini punya keinginan, tentu berusaha dan semua memiliki peluang,” sebut Safruddin.

Safruddin menambahkan pihaknya akan melakukan kordinasi dengan stekholder terkait dalam rekrutmen PPPK yang harus dilakukan transparan dan terbuka kepada publik.

“Transparan kita sepakat, kedepan kami akan berkordinasi berusaha berperan lagi, dalam juknis peran BKD daerah rekrutmen PPPK,” tandasnya.

Berdasarkan data diperoleh dan mengutip pengumuman Nomor: 800.1.13.2/4880/BAPEG/IX/2023 tertanggal 15 September 2023. Jumlah 2.386 formasi PPPK dengan perincian tenaga guru 2.000, tenaga kesehatan 250 dan tenaga teknis 136. (gus/ram)

Berikut jadwal pelaksanaan seleksi adalah sebagai berikut:
1. Pengumuman Seleksi 16-30 September 2023.
2. Pendaftaran Seleksi 17 September – 6 Oktober 2023.
3. Seleksi Administrasi 17 September – 9 Oktober 2023.
4. Pengumuman Hasil Seleksi 10-13 Oktober 2023.
5. Masa Sanggah 14-16 Oktober 2023.
6. Jawab Sanggah 14-18 Oktober 2023.
7. Pengumuman Pasca Sanggah 17-23 Oktober 2023.
8. Penarikan Data Final 24-26 Oktober 2023.
9. Penjadwalan SKD 27-30 Oktober 2023.
10. Pengumuman Jadwal Peserta, Waktu dan Tempat SKD 31 Oktober – 3 November 2023.
11. Pelaksanaan SKD 4-13 November 2023.
12. Pengolahan Nilai SKD 11-14 November 2023.
13. Pengumuman Hasil SKD 15-17 November 2023
14. Masa Sanggah 18-20 November 2023.
15. Jawab Sanggah 18-22 November 2023.
16. Pengolahan Nilai SKD Hasil Sanggah 21-25 November 2023.
17. Pengumuman Pasca Sanggah 22-27 November 2023.
18. Pelaksanaa SKB Non CAT 28 November – 17 Desember 2023.
19. Pemetaan Titik Lokasi SKB Hasil dengan CAT 28-30 November 2023.

Kuasa Hukum Debitur Minta KY Pantau Sidang PKPU PT Swarna Nusa Sentosa

Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Yudisial (KY) diminta agar turun langsung memantau jalannya persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Permintaan itu disampaikan tim kuasa hukum PT Swarna Nusa Sentosa (Debitur) PKPU, Hadi Yanto SH MH, CLA kepada wartawan di Medan, Senin (2/10/2023).

Ia mengatakan, hal itu dilakukan agar mencegah terjadinya dugaan praktik mafia perkara PKPU yang saat ini menjadi perbincangan.

“Kita meminta agar KY dapat memantau jalannya persidangan PKPU PT Swarna Nusa Sentosa yang digelar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, untuk menghindari dugaan praktik mafia perkara PKPU yang kian mengkhawatirkan,” katanya.

Ditegaskannya, meskipun PT Swarna Nusa Sentosa telah dinyatakan PKPU sementara, namun pihaknya tetap menghormati putusan yang disampaikan dalam sidang yang digelar, pada Jumat (26/5/2023) lalu.

“Kami menghormati putusan majelis hakim, dan kami juga telah berkoordinasi kepada Tim Pengurus di bawah pengawasan hakim pengawas dan kita telah mengajukan proposal perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran lunas seketika terhadap tagihan sebesar Rp500 juta-an kepada Kreditur, namun tawaran kita ditolak,” kata Hadi.

Padahal, kata dia lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Debitur dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan bahwa harta Debitur memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan para kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan.

“Jadi, Debitur yakni PT Swarna Nusa Sentosa dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU, dikarenakan keuangan PT Swarna Nusa Sentosa telah dalam keadaan mampu membayar kembali utang-utangnya kepada para Kreditur,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua Komisi Yudisial (KY) Prof Amzulian Rifai sedang menyoroti dugaan praktik mafia perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada pengadilan di Indonesia. Sebab, fenomena tersebut telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang ditandai dengan putusan yang dinilai aneh.

Perlunya penanganan serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap perkara-perkara PKPU, khususnya dengan melihat putusan-putusan terkait.

Hal itu disampaikan Amzulian dalam penandatanganan kerjasama KY dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan korupsi di sektor peradilan, Kamis (24/8) lalu.

“Saya tidak menggurui isu peradilan tapi saya temui entah saya sebut mafia soal PKPU, bagaimana kasus sekarang atas nama PKPU ternyata ada mafia di situ,” kata Amzulian di hadapan ketua KPK Firli Bahuri.

Amzulian mensinyalir, banyak putusan aneh mengenai kasus PKPU di Indonesia. Keanehan itu bahkan bisa disadarinya yang bukan seorang pakar di bidang hukum bisnis. “Saya bukan ahli hukum bisnis tapi PKPU setingkat di bawah pailit, silakan KPK dalami karena banyak putusan aneh,” ujarnya.

Dia kemudian mengusulkan agar KPK mendalami kejanggalan dalam kasus PKPU. Menurutnya, KPK dapat memulai penyelidikan dari pihak yang mengajukan PKPU. “Mungkin KPK bisa dalami dari siapa yang usulkan PKPU,” ujar Amzulian.

Dia mengungkapkan, keanehan perkara PKPU sudah ditemuinya sejak menahkodai Ombudsman RI pada 2016-2021. Keanehan itu terus berlanjut ketika dirinya bertugas di KY saat ini.

“Banyak yang cerita ke saya sejak di Ombudsman kusutnya mafia PKPU. Ada yang punya utang Rp1 miliar tapi kehilangan aset puluhan miliar dengan alasan PKPU,” ujar Amzulian.

Amzulian lantas mendorong KPK mendalami mafia PKPU dalam sistem peradilan di Tanah Air. Amzulian merasa dugaan korupsi dalam perkara PKPU dapat ditelaah KPK. Adapun KY siap membantu KPK dalam tugas tersebut.

“Ini menurut saya ladang baru bagi KPK untuk mendalami dan kita siap kerja sama untuk isu seperti ini,” ucap Amzulian.

Menanggapi pernyataan Amzulian tersebut, Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan siap mendalami mafia kasus PKPU pada pengadilan. Namun, dia menyampaikan pihaknya belum mendapatkan informasi secara detail dari pernyataan Ketua KY tersebut.

Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan komitmen lembaga negara untuk memberantas kejahatan korupsi yang melibatkan pengadilan.

“Informasi yang disampaikan Ketua KY terkait dugaan korupsi di PKPU, ini informasi yang baik buat kami dan akan kami tindak lanjuti. Mengenai perkara, saya sendiri belum tahu. Ini informasi yang berharga,” ujarnya.

Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu menyebut kerja sama yang dijalin dengan KY merupakan langkah strategis KPK memberantas korupsi di Indonesia.

Menurutnya, KY sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan pengawasan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat hakim di seluruh wilayah Indonesia, tentu punya andil membantu KPK memberantas korupsi. Dimana, peradilan tindak pidana korupsi ditangani oleh seorang hakim.

“KPK tidak bisa bekerja sendiri, karena itu KPK terus bekerja sama dengan sejumlah lembaga negara untuk menindak serta mencegah korupsi. Kesepakatan KPK dan KY merupakan cara untuk membersihkan korupsi di Indonesia dengan semangat dan komitmen mewujudkan peradilan yang adil,” ujarnya

KPK telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi pada sektor hukum, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan. Pada upaya penindakan, terbaru KPK menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dari perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah menetapkan para tersangkanya, baik dari pihak swasta, PNS pada MA, serta hakim. (man/ram)

PKB dan Perindo Langkat Ganti Bacaleg

Komisioner KPU Kabupaten Langkat, Muhammad Khair.Teddy Akbari/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sudah mengumumkan daftar calon sementara (DCS), beberapa waktu lalu. Sejalan dengan ini, masyarakat diminta atau berhak memberi tanggapannya atas pengumuman DCS tersebut.

Menurut Komisioner KPU Kabupaten Langkat, Muhammad Khair, ada 2 bacaleg dari parpol berbeda yang melakukan pergantian. “Ada pergantian calon pasca masukan dan tanggapan masyarakat. Dari Perindo dan PKB, Masing-masing 1 calon,” ujarnya, Senin (2/10).

Sayangnya, Khair tidak dapat mengumumkan nama atau identitas bacaleg tersebut. “Maaf, namanya kita rahasiakan,” kata dia.

Khair menambahkan, masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS tersebut berlangsung dari Sabtu (19/8) hingga Senin (28/8) lalu. KPU Kabupaten Langkat juga sudah melakukan permintaan klarifikasi terkait masukan dan tanggapan masyarakat tersebut.

“Masukan dan tanggapan masyarakat untuk Perindo soal syarat calon. Sementara PKB karena calon meninggal dunia,” pungkasnya.

Kini, tahapan sedang berjalan yakni pencermatan daftar calon tetap (DCT). Dijadwalkan DCT akan diumumkan pada awal November 2023 mendatang. (ted/ram)

SPs USU Bantu Desa Lubuk Kasih Rencanakan Ekowisata dengan Teknologi Drone

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Angin semilir berhembus dari dedaunan hutan mangrove. Kicauan burung mengiringi sejuknya udara yang mengaliri Desa Lubuk Kasih. Sebuah desa yang terhampar mangrove yang masih luas di Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Desa ini terkenal dengan kepiting lunak yang menjadi kuliner andalan bagi tamu yang merindukan masakan khas laut. Kepiting itu diperoleh dari habitatnya yang masih luas yaitu hutan mangrove.

Sudah lama pihak pemerintah desa dan kelompok masyarakat Desa Lubuk Kasih menginginkan desanya berkembang wisatanya. Hutan Mangrove di Desa Lubuk Kasih relatif terjaga dan jaraknya tidak jauh dari jalan provinsi masih cukup terjaga dan relative luas. Terlebih, desa ini sering mendapat kunjungan dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian maupun kunjungan lapangan.

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (SPs USU) melalui program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Monotahun Reguler Tahun 2023 membuat program pendampingan pengelolaan ekowisata di Desa Lubuk Kasih. Program PPM ini Pemetaan Hutan Mangrove Menggunakan Teknologi Drone untuk Pengembangan Ekowisata di Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

Kegiatan PPM ini bertujuan untuk menyediakan peta atraksi ekowisata terkini bagi pengelola dan pengunjung serta membuat media promosi ekowisata dengan teknologi drone. Ketua tim PPM ini Dr Achmad Siddik Thoha SHut MSi, menyebutkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengelola kawasan mangrove menjadi kawasan wisata berbasisi konservasi, pendidikan dan partisipasi masyarakat.

Melalui peta drone yang detil akan dapat dilihat potensi atraksi dan fasilitas yang tersedia di Kawasan seluas 22 ha ini dengan lebih detil dan akurat. Selain itu dokumentasi dari foto dan video drone akan membantu meningkatkan daya tarik dalam promosi ekowisata di desa yang memiliki luas sekitar 1.350 ha ini.

Kegiatan PPM ini diawali dengan sosialisasi dan koordinasi dengan perangkat desa Lubuk Kasih pada Hari Jumat, 6 September 2023. Acara sosialisasi ini juga dihadiri Kepala Desa (Kades) Lubuk Kasih Mei Joni Irawan dan Sekeretaris Desa Arman beserta anggota kelompok pelestari mangrove. Dari pihak Universitas Sumatera Utara hadir Dr Tulus Ikhsan Nasution SSi MSc dan Dr Ir OK Hasnanda Syahputra MP.

Kades Lubuk Kasih sangat senang desanya dibantu dalam perencanaan dan pengembangan ekowisata mangrove. Beliau menyatakan, dengan banyaknya kegiatan dari USU menjadikan desanya bisa berkembang hingga saat ini.

Kegiatan berikutnya, tim sudah melakukan pemetaan Kawasan seluas 22 ha dengan drone. Tahap selanjutnya tim juga melakukan survei potensi atraksi dan sarana prasarana di lokasi yang dikelola nantinya akan dikelola oleh BUMDES dan kelompok pelestari mangrove.

Direktur Sekolah Pascasarjana USU, Prof Tengku Sabrina, berharap SPs bisa memberikan kontribusi dari program pengabdian pada dosen dari SPs USU. Program PPM terkait ekowisata yang dilakukan oleh Program Studi S3 Perencanaan Wilayah dan S2 Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan ini juga telah dilaksanakan di di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdangbedagai. (adz)

Lions Club Distrik 307 A2 Bantu Pemerintah Dalam Mencegah Stunting di Samosir

Pemkab Samosir dan Lions Club Distrik 307 A2 Salurkan Paket Beras Fortifikasi.(ist/SUMUT POS)

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Distrik 307 A2 Lions Clubs International menggelar bakti sosial (Baksos) dengan memberikan paket makanan sehat diantaranya beras fortifikasi dan tanaman alpokat untuk para anak beresiko stunting, di Kabupaten Samosir.

Kegiatan baksos ini juga dirangkai dengan pemeriksaan mata dan pemberian kaca mata baca dan pemeriksaan diabetes untuk Keluarga Pra Sejahtera. Kegiatan baksos diawali dengan peletakan batu pertama untuk pembangunan pompa air bertenaga matahari (solar cell system) di Desa Sigaol Simbolon Kecamatan Palipi Samosir.

Gubernur Distrik 307 A2 Lions Clubs International, Darma Sakti mengatakan,
salah satu penyebab kasus stunting terjadi adalah akibat kebersihan lingkungan yang buruk dikarenakan kurangnya air bersih dan sanitasi yang tidak memadai, sehingga anak sering terkena infeksi.

“Untuk itu Lions Clubs merasa perlu untuk membantu masyarakat di sekitar Desa Sigaol Simbolon yang merupakan salah satu Desa Locus Stunting di Samosir. Sehingga Lions Clubs berharap bantuan ini dapat mengurangi kasus anak beresiko stunting di Samosir,” kata Darma Sakti, dalam keterangan yang diterima, Senin (2/10).

Darma Sakti mengatakan, bahwa Lions Clubs Internasional sebagai salah satu organisasi Internasional yang bersifat pengabdian. Tidak membedakan agama, suku, dan politik.

“Dimana dibutuhkan, disitulah Lions Club ada. Untuk Distrik 307 A2 membawahi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau Daratan, memiliki 113 clubs dengan jumlah member sekitar 4300,” ungkapnya.

“Di Indonesia ada 4 distrik dengan total 15 ribu member. Secara internasional ada 1.4 juta anggota yang menyebar di 200 negara di seluruh dunia, dan salah satunya adalah Indonesia. Memiliki 5 fokus kegiatan utama yakni, ‘Feed the hunger’ disamping pemeriksaan mata, diabetes, kanker anak, dan lingkungan hidup,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Mery Suly Sitanggang yang juga President Club Tridharma menceritakan, awal dipilihnya Samosir menjadi sasaran kegiatan baksos ini.

“Ketika mendapat undangan menjadi narasumber dari salah satu organisasi LSM luar (internasional), yang topiknya tentang bagaimana Peranan Private Sector dalam mengurangi angka stunting di Samosir,” kata Suly.

Setelah itu, Suly berkomunikasi dengan
Lions Clubs, mereka terpanggil untuk memberikan bantuan. Lalu kemudian Suly berkomunikasi dengan Kadis P3AP2KB dr. Friska Situmorang yang selanjutnya difasiltasi oleh Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Samosir.

“Baksos hari ini memberikan 265 paket yang dirangkai dengan kegiatan pemeriksaan gula darah (diabetes), pemeriksaan mata dan memberikan kaca mata baca untuk masyarakat keluarga Pra Sejahtera dan anak beresiko stunting,” ungkapnya.

Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, mengucapkan terima kasih atas baksos yang dilaksanakan oleh Lions Clubs International Distrik 307 A2 bersama Club Tridharma dan Club Seruni.

Turut hadir dalam kegiatan ini Club Seruni bersama President Angelina Anastasia, Club Host bersama President Melvin Ketaren serta Kepala Daerah Erni dan Maria Simatupang beserta para anggota Lions datang dan hadir dari kota Medan. Dan sejumpah pimpinan OPD Pemkab Samosir.

kegiatan ini juga didukung oleh Club Alumni Darma Agung, Club Champion, Club Aryaguna, Club Host, Club Centenial Diamond dan Partisipan di luar Lions Clubs seperti : Dimensi Kreasi Nusantara, Truman Consultant, Tri Megah Production, KAM IPB Sumut, Rai Grafika.(gus)

Ribuan Masyarakat Sumut Manfaatkan Promo Tambah Daya Hari Pelanggan Nasional 2023

Dari kiri ke kanan, Manager PLN UP3 Medan, Ricki Yacob, Pelanggan, Team Leader Pemasaran UP3 Medan, Andina Viryandini dan Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Selatan sedang menunjukan cara melakukan penambahan daya menggunakan promo Hari Pelanggan Nasional melalui aplikasi PLN Mobile saat Car Free Day di Lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara (17/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program promo tambah daya listrik dengan tema “Senyum Pelanggan PLN 2023” kembali lagi berhasil diserbu ribuan pelanggan di Sumatera Utara. Program tersebut diluncurkan dalam rangka memeriahkan Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2023 yang jatuh pada 4 September 2023. Promo ini telah berlangsung sejak 01 September hingga 30 September 2023.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Awaluddin Hafid mengatakan program promo bertema “Senyum Pelanggan PLN 2023” ini diadakan untuk memudahkan pelanggan yang ingin memenuhi kebutuhan listriknya dengan biaya lebih terjangkau (1/10/2023).

“Hari Pelanggan Nasional merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi PLN kepada para pelanggan. Selama program promo tambah daya listrik bertema “Senyum Pelanggan PLN 2023” digelar, tercatat sebanyak 7.582 pelanggan di Sumatera Utara telah memanfaatkan promo tambah daya listrik ini,” kata Awaluddin.

Awaluddin menambahkan dalam promo “Senyum Pelanggan PLN 2023” ini, pelanggan semua golongan tarif mulai dari 450 VA hingga 5.500 VA dapat menikmati harga spesial dari harga normal yang jauh lebih besar biayanya. Cukup membayar sebesar Rp202.300 melalui aplikasi PLN Mobile, pelanggan dapat menikmati promo tambah daya ini.

Aplikasi PLN Mobile merupakan salah satu transformasi digital yang dilakukan PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sejak diluncurkan pada tahun 2020 lalu, aplikasi ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Terbukti tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PLN mencapai 4.8 dari skala 5 di Play Store.

Awaluddin juga menjelaskan dengan transformasi ini, pelayanan PLN menjadi jauh lebih cepat. PLN juga melakukan transformasi penanganan gangguan dengan mengintegrasikan aplikasi PLN Mobile dengan virtual command center dan yantek optimization. Selain itu, aplikasi PLN Mobile kini telah dilengkapi dengan berbagai fitur lainnya yang semakin memudahkan dan memanjakan pelanggan dalam menggunakan layanan PLN.

“PLN akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan menghadirkan berbagai produk layanan untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Tidak hanya sekadar aplikasi, melalui PLN Mobile, PLN ingin memberikan pengalaman baru kepada pelanggan dalam mengakses layanan listrik,” tutur Awaluddin. (ila)

Buang Sampah Sembarangan Didenda Rp10 Juta

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang akan menerapkan sanksi denda sebesar Rp10 juta kepada setiap orang yang terbukti membuang sampah sembarangan di Kota Medan. Kebijakan ini didukung Anggota DPRD Kota Medan Fraksi NasDem, Habiburrahman Sinuraya S.ST.

Mengingat, ketentuan sanksi tersebut memang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Namun hingga saat ini, masih cukup banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena belum tegakkannya aturan tersebut secara tegas.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Medan Fraksi NasDem, Habiburrahman Sinuraya S.ST saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Perjuangan No.46, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (1/10/2023).

“Kita harus mendukung upaya Pemko Medan untuk menegakkan aturan dalam Perda No.6/2015 ini. Perda ini sudah lama dibuat, tapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Untuk itu sanksi denda tersebut memang harus diberlakukan, agar tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dapat meningkat,” ucap Habib.

Anggota Komisi I DPRD Medan tersebut mengatakan, dalam Pasal 32 dan Pasal 35 dalam Perda No.6/2015 terkait larangan membuang sampah sembarangan, memang disebutkan tentang sanksi denda Rp10 juta atau kurungan badan selama 3 bulan bagi masyarakat perorangan yang terbukti membuang sampah sembarangan. Bahkan, sanksi yang lebih besar berlaku bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut.

“Jadi bukan hanya perorangan yang mendapatkan sanksi, badan usaha juga mendapatkan sanksi, bahkan lebih berat,” ujarnya.

Dijelaskan Habib, sanksi tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Guna mendukung kebijakan tersebut, Wali Kota Medan akan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Pengelolaan Persampahan sebagai petunjuk teknis (juknis) bagi OPD terkait dalam menjalankan kebijakan tersebut.

“Sanksi dalam Perda ini akan berlaku sejak 1 Januari 2024, sudah 8 tahun usia perda ini dibuat, tapi belum ada Perwalnya. Tapi nanti 1 Januari 2024 Perwalnya akan dibuat untuk ditegakkan Perdanya. Saya yakin, kedepan masyarakat akan lebih menjaga lingkungan,” katanya.

Ia menuturkan, Pemko Medan juga saat ini tengah berusaha agar sungai di Kota Medan tidak lagi meluap. Saat ini, Pemko Medan tengah menormalisasi sungai Deli di Kota Medan.

“Untuk itu, kami juga mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Deli untuk turut membantu proses normalisasi sungai tersebut. Mari bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita,” pungkasnya. (map)

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Tugu Letda Sujono, Jaga Keharmonisan dalam Keberagaman

DIABADIKAN: Pj Gubernur Sumut Hassanudin, diabadikan bersama Forkopimda Sumut pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2023 di Kabupaten Simalungun.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Tugu Letda Sujono, Perkebunan Bandar Betsy, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Minggu (1/10), Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin, mengimbau seluruh masyarakat Sumut untuk terus menjaga keharmonisan dalam keberagaman.

“Kita harus senantiasa menjaga keharmonisan dalam keberagaman dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkap Hassanudin, usai upacara.

Hassanudin juga mengatakan, selama ini, banyak hal yang bisa merenggangkan kesatuan dan persatuan di Republik Indonesia. Namun dengan ideologi Pancasila, persatuan dan kesatuan akan tetap dapat terus terjaga.

“Kita bertekad selalu awas dan tidak terbuai dengan kondisi yang dapat menciptakan perpecahan. Memang selama ini kita mengalami gangguan, karena itu, kita tidak boleh terbuai dan terlena akan hal itu,” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, nilai luhur Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara harus terus dijaga. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam menjaga nilai luhur Pancasila, satu di antaranya adalah dengan cara mengamalkannya. Dan nilai luhur Pancasila akan terus relevan bagi setiap generasi bangsa.

“Pancasila ini akan selalu dan terus relevan bagi setiap generasi bangsa. Sehingga Pancasila bisa terus diamalkan sesuai dengan kondisi zamannya,” sebut Hassanudin.

Pada upacara tersebut, juga dibacakan Ikrar Peringatan Kesaktian Pancasila oleh Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution. Dalam ikrar tersebut, ratusan peserta upacara yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, menyatakan dan membulatkan tekad, untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam menjaga keutuhan NKRI.

Dalam peringatan ini, juga dilakukan peletakan karangan bunga di Tugu Letda Sujono, penampilan marching band oleh Satpol PP Sumut, tarian multietnik, fragmen tragedi 1965 Bandar Betsy, serta pemberian tali asih kepada keluarga Letda Sujono.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Mochammad Hasan, Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho, Kepala Diskominfo Sumut Ilyas Sitorus, Kepala Dishub Sumut Agustinus, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Muttaqien Hasrimi, dan para kepala OPD Pemprov Sumut lainnya.

Sementara itu, Pemkab Dairi juga memperingati Hari Kesaktian Pancasila sekaligus Hari Jadi ke-76 Kabupaten Dairi dengan menggelar upacara di halaman depan Kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Minggu (1/10).

Dalam kesempatan itu, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, menyampaikan sambutan terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Dan secara khusus, menyampaikan serta memaparkan capaian kinerja pemerintah memasuki usia Kabupaten Dairi ke-76 tahun pada 2023 ini.

Eddy menjelaskan, pesan yang bisa diteladani dari perjuangan pahlawan adalah pengorbanan dan daya juang yang telah melahirkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

“Semoga pegorbanan para pahlawan ini, jadi teladan dan pedoman. Pancasila bukan sekadar kata dalam kertas, namun Pancasila telah mampu menyatukan perbedaan,” tuturnya.

“Hari ini, kita merayakan Hari Jadi ke-76 Dairi. Saya mengajak semua elemen masyarakat, untuk bersama-sama melaju menuju Dairi Unggul dalam harmoni keberagaman,” kata Eddy. (gus/mag-7/rud/saz)