23 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Home Blog Page 1146

Mulia Syahputra Minta Kelurahan Sosialisasikan Program Bantuan ke Warga yang Berhak

SOSIALISASI: Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Gerindra, Mulia Syahputra SH MH saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Wakaf Lingkungan 14, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (9/9/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berbagai program bantuan disiapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menyejahterakan masyarakat yang bertujuan menanggulangi angka kemiskinan. Namun, masih ada saja masyarakat yang belum mengetahui banyaknya berbagai bantuan yang disiapkan Pemko Medan.

Oleh sebab itu, perangkat pemerintah di kewilayahan diminta untuk terus menyosialisasikan berbagai program tersebut. Termasuk, memastikan warga yang berhak mendapatkan bantuan yang dimaksud.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Gerindra, Mulia Syahputra SH MH saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Wakaf Lingkungan 14, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (9/9/2023).

“Banyak program bantuan yang disiapkan Pemko Medan untuk menanggulangi kemiskinan. Kelurahan sebagai ujung tombak harus memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik dan sampai kepada warga yang berhak,” ucap Mulia.

Di hadapan Lurah Sunggal Siti Arnisah, perwakilan Dinsos Medan Rinaldy Sitorus, dan perwakilan BPJS Kesehatan Medan Ferry Oliver, Mulia juga meminta agar perangkat di kewilayahan dapat membantu masyarakat yang berhak untuk mendapatkan program-program tersebut.

Salah satu program tersebut, sambung Mulia, yakni bantuan lansia tunggal. Sebelumnya, bantuan lansia tunggal merupakan bantuan dari Kementerian Sosial melalui Progam Keluarga Harapan (PKH). Namun saat ini, bantuan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Pemko Medan agar lebih banyak lansia di Kota Medan yang mendapatkannya.

“Pemko Medan sudah menyiapkan bantuan lansia tunggal. Syaratnya, orangtua berusia minimal 60 tahun, tinggal sendiri atau tinggal bersama anak namun anaknya tidak mampu. Dulu bantuan lansia ini adalah program PKH, tapi sekarang sudah jadi program Pemko Medan,” ujar Anggota Komisi III tersebut.

Tak hanya itu, lanjut Mulia, ke depannya Pemko Medan juga akan semakin meningkatkan kesejahteraan para pelayan masyarakat seperti bilal mayit, penggali kubur, guru maghrib mengaji dan pelayan masyarakat lainnya. “Insha Allah tahun depan selain honor keplinf, honor pelayan masyarakat juga akan naik,” lanjutnya.

Mulia juga menjelaskan bahwa saat ini bilal mayit, penggali kubur,  dan guru maghrib mengaji tidak lagi memiliki batas usia. “Hari ini tidak ada lagi batas usia bilal mayit, penggali kubur dan guru mengaji, sebab aturan batas usia sudah dibatalkan,” jelasnya.

Namun begitu, Mulia meminta kepada Dinas Sosial Kota Medan untuk mengevaluasi kembali para pelayan masyarakat di Kora Medan.

“Harus ada evaluasi, yang tidak aktif jangan di kasih honor. Misalnya guru mengaji yang tidak ada kegiatan, jangan diberi honor. Sebaliknya, ada bilal mayit yang aktif tapi tidak dapat honor. Ini harus dievaluasi,” pungkasnya. (map/ila)

Hunian BOR Hanya 40 Persen, DPRD Medan Sayangkan Kinerja RSUD Pirngadi Medan

RAPAT: Ketua Komisi II, Sudari ST didampingi anggota komisi Janses Simbolon saat rapat konsultasi Komisi II DPRD Kota Medan dengan pihak RSUD Pirngadi Medan terkait P-APBD Kota Medan TA 2023 di gedung DPRD Medan, Sabtu (9/9/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Medan sangat menyayangkan kinerja manajemen RSUD dr Pirngadi Medan yang minim dengan pemakaian Bed Occupancy Rate (BOR), yakni kamar hunian rawat inap hanya terpakai 40 persen. Komisi II menilai, kenyataan itu sebagai bukti buruknya kinerja jajaran manajemen dalam mengelola RS.

“Sangat kita sayangkan pemakaian BOR di RS Pirngadi hanya 40 persen. Padahal, RS lain hampir setiap hari full (penuh), bahkan sampai menolak pasien untuk rawat inap. Sementara, program UHC sudah diberlakukan sejak 1 Desember 2022 lalu,” ucap Ketua Komisi II, Sudari ST didampingi anggota komisi Janses Simbolon saat rapat konsultasi Komisi II DPRD Kota Medan dengan pihak RSUD Pirngadi Medan terkait P-APBD Kota Medan TA 2023 di gedung DPRD Medan, Sabtu (9/9/2023).

Dalam rapat yang dihadiri Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suhartono SpPD didampingi para stafnya, Sudari menekankan kepada manajemen untuk melakukan pembenahan secara serius terhadap RSUD Pirngadi. Komisi II berharap, RS milik Pemko Medan itu dapat meningkatkan citra baik dan semakin dipercaya masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi II, Janses Simbolon mendesak Dirut RSUD Pirngadi yang baru saja dilantik pada pekan lalu, dr Suhartono agar melakukan reformasi sistem pelayanan kesehatan di RSUD Pirngadi.

“Dirut yang baru harus mampu membangun kepercayaan lagi. Selama ini masyarakat trauma berobat ke Pirngadi, maka perlu perbaikan citra buruk pelayanan agar dipercaya lagi, sehingga pemakaian BOR bisa maksimal,” ujar Janses.

Disampaikan Janses, dirinya punya pengalaman buruk saat berobat di RS milik Pemko Medan tersebut, yakni adanya birokrasi yang dipersulit dan pelayanan yang tidak humanis. Untuk itu, Janses meminta RSUD Pirngadi untuk melakukan birokrasi sistem pelayanan yang terkesan dipersulit oleh para oknum, baik disengaja ataupun tidak.

Menyahuti kritikan dewan, Dirut RSUD Pirngadi Medan, dr Suhartono mengaku akan berupaya melakukan perubahan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
(map/ram)

DPRD Medan Kritik Kinerja Buruk  Manajemen RSUD Pirngadi Medan

RAPAT: Ketua Komisi II, Sudari ST didampingi anggota komisi Janses Simbolon saat rapat konsultasi Komisi II DPRD Kota Medan dengan pihak RSUD Pirngadi Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Medan sangat menyayangkan kinerja manajemen RSUD dr Pirngadi Medan yang minim dengan pemakaian Bed Occupancy Rate (BOR), yakni kamar hunian rawat inap hanya terpakai 40 persen. Komisi II menilai, kenyataan itu sebagai bukti buruknya kinerja jajaran manajemen dalam mengelola RS.

“Sangat kita sayangkan pemakaian BOR di RS Pirngadi hanya 40 persen. Padahal, RS lain hampir setiap hari full (penuh), bahkan sampai menolak pasien untuk rawat inap. Sementara, program UHC sudah diberlakukan sejak 1 Desember 2022 lalu,” ucap Ketua Komisi II, Sudari ST didampingi anggota komisi Janses Simbolon saat rapat konsultasi Komisi II DPRD Kota Medan dengan pihak RSUD Pirngadi Medan terkait P-APBD Kota Medan TA 2023 di gedung DPRD Medan, Sabtu (9/9/2023).

Dalam rapat yang dihadiri Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suhartono SpPD didampingi para stafnya, Sudari menekankan kepada manajemen untuk melakukan pembenahan secara serius terhadap RSUD Pirngadi. Komisi II berharap, RS milik Pemko Medan itu dapat meningkatkan citra baik dan semakin dipercaya masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi II, Janses Simbolon mendesak Dirut RSUD Pirngadi yang baru saja dilantik pada pekan lalu, dr Suhartono agar melakukan reformasi sistem pelayanan kesehatan di RSUD Pirngadi.

“Dirut yang baru harus mampu membangun kepercayaan lagi. Selama ini masyarakat trauma berobat ke Pirngadi, maka perlu perbaikan citra buruk pelayanan agar dipercaya lagi, sehingga pemakaian BOR bisa maksimal,” ujar Janses.

Disampaikan Janses, dirinya punya pengalaman buruk saat berobat di RS milik Pemko Medan tersebut, yakni adanya birokrasi yang dipersulit dan pelayanan yang tidak humanis.

Untuk itu, Janses meminta RSUD Pirngadi untuk melakukan birokrasi sistem pelayanan yang terkesan dipersulit oleh para oknum, baik disengaja ataupun tidak.

Menyahuti kritikan dewan, Dirut RSUD Pirngadi Medan, dr Suhartono mengaku akan berupaya melakukan perubahan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (map/ila)

Pemko Medan Siapkan Program Penanggulangan Kemiskinan, Kelurahan Diminta Pastikan Warga yang Berhak

SOSIALISASI: Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Gerindra, Mulia Syahputra SH MH saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Wakaf Lingkungan 14, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (9/9/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berbagai program bantuan disiapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menyejahterakan masyarakat yang bertujuan menanggulangi angka kemiskinan. Namun, masih ada saja masyarakat yang belum mengetahui banyaknya berbagai bantuan yang disiapkan Pemko Medan.

Oleh sebab itu, perangkat pemerintah di kewilayahan diminta untuk terus mensosialisasikan berbagai program tersebut. Termasuk, memastikan warga yang berhak mendapatkan bantuan yang dimaksud.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Gerindra, Mulia Syahputra SH MH saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Wakaf Lingkungan 14, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (9/9/2023).

“Banyak program bantuan yang disiapkan Pemko Medan untuk menanggulangi kemiskinan. Kelurahan sebagai ujung tombak harus memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik dan sampai kepada warga yang berhak,” ucap Mulia.

Dihadapan Lurah Sunggal Siti Arnisah, perwakilan Dinsos Medan Rinaldy Sitorus, dan perwakilan BPJS Kesehatan Medan Ferry Oliver, Mulia juga meminta agar perangkat di kewilayahan dapat membantu masyarakat yang berhak untuk mendapatkan program-program tersebut.

Salah satu program tersebut, sambung Mulia, yakni bantuan lansia tunggal. Sebelumnya, bantuan lansia tunggal merupakan bantuan dari Kementerian Sosial melalui Progam Keluarga Harapan (PKH). Namun saat ini, bantuan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Pemko Medan agar lebih banyak lansia di Kota Medan yang mendapatkannya.

“Pemko Medan sudah menyiapkan bantuan lansia tunggal. Syaratnta, orangtua berusia minimal 60 tahun, tinggal sendiri atau tinggal bersama anak namun anaknya tidak mampu. Dulu bantuan lansia ini adalah program PKH, tapi sekarang sudah jadi program Pemko Medan,” ujar Anggota Komisi III tersebut.

Tak hanya itu, lanjut Mulia, kedepannya Pemko Medan juga akan semakin meningkatkan kesejahteraan para pelayan masyarakat seperti bilal mayit, penggali kubur, guru maghrib mengaji dan pelayan masyarakat lainnya.

“InsyaAllah tahun depan selain honor keplinf, honor pelayan masyarakat juga akan naik,” lanjutnya.

Mulia juga menjelaskan bahwa saat ini bilal mayit, penggali kubur, dan guru maghrib mengaji tidak lagi memiliki batas usia.

“Hari ini tidak ada lagi batas usia bilal mayit, penggali kubur dan guru mengaji, sebab aturan batas usia sudah dibatalkan,” jelasnya.

Namun begitu, Mulia meminta kepada Dinas Sosial Kota Medan untuk mengevaluasi kembali para pelayan masyarakat di Kora Medan.

“Harus ada evaluasi, yang tidak aktif jangan di kasih honor. Misalnya guru mengaji yang tidak ada kegiatan, jangan diberi honor. Sebaliknya, ada bilal mayit yang aktif tapi tidak dapat honor. Ini harus dievaluasi,” pungkasnya.
(map/ram)

Banyak Perusahaan Tak Miliki UKL-UPL, Komisi II Nilai DLH Medan Lalai

RAPAT: Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST didampingi anggota komisi Modesta Marpaung saat rapat konsultasi Komisi II DPRD Kota Medan dengan pihak DLH Kota Medan terkait P-APBD Kota Medan TA 2023 di gedung DPRD Medan, Sabtu (9/9/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Medan mempertanyakan keseriusan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan dalam hal pengawasan terhadap perusahaan agar taat menjalankan laporan semester Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantau Lingkungan Hidup (UKL UPL).

Oleh sebab itu, Komisi II menilai para pejabat di lingkungan DLH Kota Medan telah lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga banyak perusahaan yang tidak menjalankan aturan itu.

Penilaian itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST didampingi anggota komisi Modesta Marpaung saat rapat konsultasi Komisi II DPRD Kota Medan dengan pihak DLH Kota Medan terkait P-APBD Kota Medan TA 2023 di gedung DPRD Medan, Sabtu (9/9/2023).

“Sebab berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, menyebutkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL dan harus melaporkannya setiap 6 bulan sekali,” tegas Sudari.

Namun, sambung Sudari, hal itu tidak terlaksana, DLH Medan tidak pernah transparan soal data perusahaan yang taat menjalankan laporan semesternya. Hingga saat ini, banyak perusahaan beroperasi tanpa dokumen UKL – UPL di Kota Medan. “Mana data perusahaan yang taat membuat laporan semesternya. Sudah lama kita minta data tersebut tapi tak pernah ada dan terkesan ditutupi,” ucap Sudari.

Dalam rapat tersebut, para Kabid di DLH Kota Medan yang hadir tampak tidak bisa menjawab pertanyaan Sudari. Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Suryadi Panjaitan tidak menghadiri rapat konsultasi tersebut.

“Ada apa DLH kok diamin saja perusahaan tanpa UKL UPL, tidak pernah dikasih tahu. Kita ingin tahu berapa perusahaan yang taat memberikan laporannya dan jenis kegiatannya. Kalau hal ini saja lalai, bagaimana pula kita mengawasi pengelolaan lingkungan hidup di Kota Medan,” ujarnya.

Dijelaskan Sudari, banyak perusahaan di Kota Medan saat ini yang belum memiliki dokumen penting tersebut, padahal perusahaan-perusahan tersebut sudah lama beroperasi. Sepatutnya, DLH Kota Medan memanggil pihak perusahaan lalu memberikan arahan dan bimbingan. “Jika sudah diberikan pembinaan tapi tetap diteruskan, beri sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mengindahkan aturan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Disebutkan,  setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL dan harus melaporkannya setiap 6 bulan sekali.

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UKL-UPL ) merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. (map/ila)

Polisi Grebek “Kampung Narkoba”, 5 Pria dan 1 Wanita Ditangkap

PERIKSA: Personel Satnarkoba Polresta Deliserdang melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga menggunakan narkoba.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Belasan personel Kepolisian Satnarkoba Polresta Deliserdang menyerbu Dusun Ampera atau akrab digelar Kampung Narkoba yang merupakan kampung rawan peredaran narkoba di Desa Sekip Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Jumat (8/9/2023).

Petugas dengan menumpangi mobil dan sepeda motor mengepung wilayah yang dicurigai adanya pengguna dan pengedar narkoba. Hasilnya, 5 orang pria dan 1 orang wanita diamankan bersama barang bukti narkotika jenis sabu sabu. Semuanya digelandang ke Mapolresta Deliserdang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyergapan dilakukan secara mendadak di Dusun Ampera dan sekitarnya. Petugas melakukan pemeriksaan pada orang orang yang dicurigai dan rumah warga yang diduga menyimpan narkoba.

Kasat Narkoba Polresta Deliserdang Kompol Zulkarnain SH saat dikonfirmasi Sabtu (9/9/2023) membenarkan pihaknya melakukan pengerebekan disalah satu lokasi rumah warga di Dusun Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubukpakam, tepatnya disekitaran Posko bersih Narkoba yang sudah dibangun beberapa waktu lalu.

“Benar kita melakukan penggerebekan dan mengamankan 6 orang ke komando. Saat ini proses penyidikan masih dilakukan,” ucap Kompol Zurkanain SH.

Berikut penguna narkoba yang diamankan, berinisial A(40), HS(37), AI(49), AP(24), BW(43) dan 1 orang Wanita berinisial NA(35). Barang bukti yang ditemukan berupa 3 (Tiga) paket sabu dengan berat bruto 0.84 gram, uang tunai Rp. 50.000, 1 (satu) blok plastik klip kosong.(btr/ram)

HUT Polantas ke – 68 dan Hari Olah Raga Nasional, Polres Pelabuhan Belawan Laksanakan Senam Bersama

BERSAMA: Polres Pelabuhan Belawan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan Hari Olahraga Nasional dengan menggelar kegiatan olahraga bersama di Halaman Mapolres Pelabuhan Belawan, Sabtu, (9/9/2023).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Polres Pelabuhan Belawan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan Hari Olahraga Nasional dengan menggelar kegiatan olahraga bersama, diadakan di Lapangan Apel Mapolres Pelabuhan Belawan, Sabtu, (9/9/2023).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Josua Tampubolon, SH., MH., dan diikuti oleh seluruh pejabat utama, personil Polres dan Polsek, ASN, serta PHL Polres Pelabuhan Belawan.

Acara dimulai dengan rangkaian senam bersama untuk memanaskan tubuh peserta sebelum melanjutkan berbagai kegiatan olahraga.

Peserta bisa memilih untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis olahraga, termasuk lari, basket 3 on 3, futsal, voli, dan tenis meja. Semangat dan semarak meramaikan lapangan, dengan peserta yang bersemangat berkompetisi dan berolahraga bersama rekan-rekan mereka.

Sebagai penghargaan atas semangat peserta, Kapolres Pelabuhan Belawan memberikan hadiah kepada enam personel yang paling bersemangat dalam berolahraga. Kegiatan ini tidak hanya merayakan HUT Polantas ke-68, tetapi juga mempromosikan gaya hidup sehat melalui olahraga.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Josua Tampubolon, menyatakan bahwa kegiatan seperti ini adalah cara yang baik untuk mempererat hubungan antara personil Polres Pelabuhan Belawan, Polsek, dan ASN, serta meningkatkan semangat kebersamaan di antara mereka.
“Selain itu, acara ini juga mendorong semua orang untuk menjalani gaya hidup aktif dan sehat,” ujarnya.

Semangat kebersamaan dalam merayakan HUT Polantas ke-68 dan Hari Olahraga Nasional terasa sangat kuat dalam acara ini.(mag-1/ram)

Menara BRI Medan Gelar Simulasi Tanggap Bencana

Regional CEO BRI Medan Aris Hartanto bersama Pgs Regional Operation Head BRI Medan Elizabet Primasari S, Pinca Medan Putri Hijau Ahmad Muflihin Taiyeb, Kepala Badan (Kaban) BPBD Kota Medan Muhammad Husni SE MSi, Kepala Dinas (Kadis) Damkar Muhammad Yunus SSTP serta Disdamkarmat Kota Medan dan seluruh pegawai dan staf BRI Medan Putri Hijau, di Menara BRI Medan, Jumat (8/9). Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menara Bank Rakyat Indonesia (BRI) Medan menggelar simulasi tanggap bencana kepada seluruh satuan pengamanan (Satpam) dan seluruh pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI), di Menara BRI Medan, Jumat (8/9).

Kegiatan ini bekerja sama antara unit kerja BRI Regional Office Medan, Regional Audit Office dan BO Medan Putri Hijau bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Regional CEO BRI Medan Aris Hartanto, Pgs Regional Operation Head BRI Medan Elizabet Primasari S, Pemimpin Cabang (Pinca) Medan Putri Hijau Ahmad Muflihin Taiyeb, beserta seluruh pegawai dan staf BRI Medan Putri Hijau, Kepala Badan (Kaban) BPBD Kota Medan Muhammad Husni SE MSi, Kepala Dinas (Kadis) Damkar Pemko Medan Muhammad Yunus SSTP serta Disdamkarmat Kota Medan.

“Banyak pelatihan terkait tanggap bencana bagi staf dan satpam kita, seperti mengatasi kebakaran menggunakan racun api dan kain goni basah, serta pertolongan pertama bagi yang mengalami pingsan atau sesak nafas akibat dari bencana kebakaran tersebut. Bukan hanya itu saja, tetapi juga pelatihan-pelatihan tanggap bencana lainnya,” ujar Regional CEO BRI Medan Aris Hartanto.

Dijelaskan Aris, Menara BRI merupakan gedung yang mengonsep ‘Green Building’ sebuah konsep bangunan yang ramah lingkungan yang dapat diterapkan untuk gedung perkantoran di era globalisasi saat ini untuk mengurangi global warming (pemanasan global).

“Nah, konsep Menara BRI sudah ramah lingkungan, yaitu Green Building untuk mengurangi pemanasan global. Jadi kita bukan hanya peduli terhadap perekonomian Indonesia semata, tetapi juga peduli terhadap lingkungan di bumi yang kita tempati ini,” tukasnya. (dwi/tri)

Bupati Nias Selatan Pimpin Rapat Pemantapan Pelaksanaan Nias Pro 2023

PIMPIN: Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha saat memimpin rapat kordinasi Kejuaraan World Surf League (WSL) Nias Pro 2023.

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO- Kegiatan Kejuaraan World Surf League (WSL) Nias Pro 2023 Kualifikasi Seri 5.000 akan dilaksanakan di Pantai Sorake, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 11 – 17 September 2023.

Untuk memastikan kelancaran kegiatan tersebut, panitia pelaksana kegiatan menggelar rapat koordinasi dengan setiap stakeholder bersama dengan Forkopimda Nias Selatan.

Rapat koordinasi langsung dipimpin oleh Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha bersama dengan Wakil Bupati Nias Selatan, Firman Giawa, yang sekaligus Ketua Panitia Nias Pro 2023, dan dihadiri Danlanal Nias, Dandim 0213/Nias, Kapolres Nias Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, perwakilan PSOI dan EO.

Selain itu rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Nias Pro 2023, juga dihadiri Sekretaris Daerah Nias Selatan, Ikhtiar Duha, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nias Selatan, Anggreani Dachi, Kepala Dinas Pendidikan, Kasat Pol PP, Kepala Dinas Kebersihan, dan perwakilan Kepala Dinas Kesehatan.

Dalam pertemuan tersebut seluruh panitia menyampaikan bahwa semua perlengkapan dan lainnya untuk menyukseskan Pelaksanaan Nias Pro 2023 telah siap.

Menanggapi kesiapan seluruh stakeholder dalam kepanitian Nias Pro 2023, Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha, mengucapakan terima kasih dan berharap kepada seluruh LO untuk tidak ragu dalam melaksanakan kegiatan dan menyukseskan Nias Pro 2023.
“Terima kasih atas kerja sama yang baik dan untuk para LO jangan ragu dan bimbang untuk bekerja hingga pelaksanaan Nias Pro 2023 dapat terlaksana dengan baik,” katanya. (mag-8/ram)

PAUD Tentukan Perkembangan Otak di Masa Depan

DIABADIKAN. Kepala Dinas Pendidikan Dairi, Jonny Waslin Purba serta Bunda PAUD, Ny Romy Mariani diabadikan dalam kegiatan sosialisasi pengembangan PAUD berkualitas.Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Dairi, Ny Romy Mariani Simarmata menegaskan, PAUD sangat menentukan perkembangan otak dimasa depan. Hal itu disampaikan Romy Simarmata dalam sosialisasi pengembangan program PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif (HI) di Aula Dinas Pendidikan, Kamis (7/9/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Jumat (8/9) mengatakan, dalam sambutanya, Romy menyebut, masa usia dini 0-1.000 hari kelahiran, merupakan masa kritis tumbuh kembang otak anak. Sehingga menentukan perkembangan anak pada tahap selanjutnya.

Pemkab Dairi menjaga komitmen dalam visi misi Dairi Unggul melalui program Dairi Cerdas yang pengaplikasiannya dilakukan lewat program unggulan 1 Desa 1 PAUD.

“Program tersebut berjalan cukup baik, dan hampir tercapai. Itu semua berkat kerjasama, kolaborasi yang baik dari seluruh sektor sejak kita mulai di 2021 lalu,” ujarnya.

Namun yang menjadi tantangan saat ini adalah kompetensi guru PAUD atau tutor yang harus diperjuangkan.

“Kompetensi guru bukan hanya dari tingkat SD hingga SMA, namun atensi terhadap guru PAUD juga perlu kita perjuangkan bersama,” katanya.

Romy menambahkan, sosialisasi ini upaya nyata untuk meningkatkan kualitas Layanan PAUD Holistik Integratif sekaligus mendiseminasikan program PAUD HI secara luas.

Sehingga masyarakat memahami PAUD-HI merupakan penanganan anak usia dini secara utuh.

Mencakup layanan gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak ke depan. (rud/ram)