32 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Home Blog Page 1202

Wabup Dairi Kunjungi Pekerjaan Proyek Hibah dari BNPB

Wakil Bupati Dairi Jimmy Aandrea Lukita Sihombing.Rudy Sitanggang/Sumut Pos.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing, mengunjungi lokasi pekerjaan proyek hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran (TA) 2023.

Jimmy yang ditemui wartawan, Jumat (25/8), mengaku, telah mengunjungi atau mengecek proses pekerjaan satu proyek rekonstruksi jalan yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Dairi di Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-pungga.

Menurut Jimmy, dari pengecekan yang dilakukan Kamis (24/8) lalu, ditemukan kekurangan, baik secara konstruksi maupun dari sisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dia mengatakan, pekerjaan rekonstruksi jalan bekas banjir bandang itu, juga kurang transparan, karena di lokasi tidak terlihat plang proyek.

“Kami menginginkan, supaya pekerjaan dilakukan transparan. Proses pekerjaan proyek rekonstruksi jalan berbiaya Rp924 juta itu, sepertinya kurang pas. Perlu pengawasan ketat. Dalam pengecekan yang saya lakukan, kami temukan bangunan kurang kokoh. Dan kami menemukan ada rembesan air di lokasi,” ungkap Jimmy.

“Berarti kontruksi pondasi tidak bagus. Saya sudah suruh Kepala BPBD Dairi Hotmaida Butar-butar, supaya meninjau ke sana. Agar titik pekerjaan yang ada rembesan dibongkar. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak konsultan, saat saya ke sana, tidak berada di tempat. Kami hanya bertemu dengan pengawas yang tidak berwewenang untuk memberikan keterangan. Saya juga mengecek mengenai material yang digunakan,” jelasnya lagi.

Atas temuan itu, lanjutnya, Jimmy akan memanggil Pokja dan PPK untuk mempertanyakan mengenai proses pekerjaan dimaksud.

“Pokja akan saya panggil, karena pekerjaan itu ditenderkan. Kami ingin mengetahui proses awal tender, mengenai kelengkapan berkas dan bagaimana proses pelelangan, seperti apa dasar penetapan perusahaan pemenang pekerjaan dimaksud,” katanya.

“Saya juga akan tanya PPK dan pihak konsultan yang mengawasi pekerjaan,” imbuh Jimmy.

Jimmy mengatakan, adapun tujuannya melakukan pengecekan terhadap pekerjaan bersumber dari dana hibah untuk rekonstruksi rehabilitasi itu, agar dana pusat tersebut berjlan baik dan berkualitas, untuk menunjang aktivitas masyarakat.

“Kami tidak mau pekerjaan ini asal jadi. Mutu dan kualitas harus dijaga, sehingga ketahanan bangunan bisa tahan lama. Pekerjaan ini ditender, semua berkas diperiksa dan aturan dijalankan. Konsultan juga supaya bekerja maksimal melakukan pengawasan, supaya pekerjaan sesuai rencana awal. Pekerjaan itu harus berkualitas, sehingga cita-cita mewujudkan Dairi Unggul akan tercapai,” harapnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Dairi Hotmaida Butar-butar, melalui Kepala Bidang Rekonstruksi Rehabilitasi yang juga PPK proyek, Provet Sitanggang menjelaskan, 2023 ini BPBD Kabupaten Dairi mendapat dana hibah dari BNPB pusat untuk pekerjaan rekonstruksi, rehabilitasi irigasi dan jalan.

“Ada sebanyak 6 titik pekerjaan. Satu di antaranya di Desa Bongkaras. Terkait apa yang ditemukan Pak Wakil Bupati, akan diperbaiki,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan, konsultan sudah 3 kali melayangkan surat peringatan kepada rekanan, untuk dilakukan perbaikan pekerjaan.

“PPK dan konsultan sudah menyurati rekanan agar pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan kualitas rendah, agar segera dibongkar. Dan pihak rekanan, sudah menyanggupi serta akan membongkar pekerjaan yang tidak sesuai kontrak,” kata Provet.

Begitu juga masalah plang dan K3, lanjut Provet, menurutnya sudah ada semua. Hanya saja, ketika Wakil Bupati Dairi melakukan tinjauan, pekerja tidak mengenakannya karena pekerja mengaku agak kerepotan kalau memakai perlengkapan itu.

“Pekerjaan proyek itu masih tahap pekerjaan dan belum dibayarkan 100 persen. Artinya, masih ada tahap pemeliharaan,” pungkasnya. (rud/saz)

Medan Amplas Juara Umum Porkot 2023

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dominasi Kecamatan Medan Denai pada Pekan Olahraga Kota (Porkot) Medan akhirnya runtuh. Ini terjadi setelah Medan Amplas meraih gelar juara umum Porkot Medan XIII tahun 2023 yang berakhir Sabtu (26/8/2023).

Medan Amplas menjadi juara umum setelah mengoleksi 32 emas, 27 perak, dan 32 perunggu. Posisi kedua ditempati Medan Deli dengan 23 emas, 21 perak, dan 23 perunggu. Posisi ketiga ditempati Medan Marelan dengan 19 emas, 17 perak, dan 17 perunggu.

Medan Denai yang telah menjadi juara umum delapan kali beruntun, harus puas berada di posisi lima dengan 15 emas, 16 perak, dan 19 perunggu. Medan Tembung di posisi keempat dengan 15 emas, 18 perak, dan 17 perunggu.

Keberhasilan Medan Amplas meraih gelar juara umum didukung dominasi di beberapa cabang olahraga. Mulai dari gateball, gulat, menembak, dan panahan. Sedangkan Medan Deli yang berada di posisi kedua mendominasi cabang olahraga kick boxing. Marelan mendominasi di pencak silat, petanque, dan tarung derajat.

Porkot Medan 2023 ditutup Wali Kota Medan di stadion Teladan Medan, Sabtu (26/8) sore ini. Ketua Umum KONI Medan Drs Eddy H Sibarani MSi di sela sela menghadiri gladi bersih acara penutupan, Jumat (25/8) sore mengatakan, kegiatan multi event yang berlangsung sejak 19 Agustus lalu 9 akan ditutup oleh Wali Kota Medan dan dihadiri Forkopimda Kota Medan pada Sabtu sore.

Disebutkan, seremoni acara penutupan juga dirancang menarik untuk disaksikan. “Penonton yang hadir juga disajikan hiburan dan aneka lucky draw dengan hadiah-hadiah menarik,” lanjut Eddy. (dek)

Terkait Tudingan Penahanan Zainal Muttaqin Dipaksakan, Ini Penjelasan Kuasa Hukum PT JJMN

Kuasa Hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) Andi Syarifuddin

SURABAYA, SUMUTPOS.CO – Kuasa Hukum PT Jaringan Jawa Pos Media Nusantara (JJMN) induk dari PT Duta Manuntung (DM) Andi Syarifuddin mengatakan, kasus dugaan penggelapan setifikat tanah milik perusahaan yang diduga dilakukan mantan petinggi Jawa Pos Zainal Muttaqin (ZM) telah ditangani oleh Bareskrim Polri kurang lebih satu tahun, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan dengan tujuan mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan atau menetapkan tersangkanya.

Penyidik telah menemukan lebih dua alat bukti yang sah yang menjelaskan bahwa sertifikat atas tanah yang tercacat atas nama ZM itu dibeli oleh PT Duta Manuntung dengan mempergunakan uang perusahaan, oleh karenanya penyidik menetapkan ZM sebagai tersangka sebagaimana dimaksud di Pasal 184 KUHAPidana.

Selanjutnya kedua alat bukti tersebut telah diteliti oleh jaksa dan dinyatakan telah lengkap atau P21, sehingga penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.

“Jika ada pendapat yang menyatakan bahwa penahanan ZM terkesan dipaksakan dan janggal dengan alasan bahwa sertifikat tanah itu benar atas nama ZM dan sertifikat tanah tersebut ada di rumah ZM, pendapat tersebut keliru karena tidak semua nama yang tercatat dalam sertifikat tanah adalah pemilik yang sah. Bisa saja namanya dipinjam (nominee), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya tentang adanya ketidakbenaran baik data yuridisnya maupun data fisiknya,” kata Andi.

Dalam perkara ini memang benar bahwa nama Zainal tercatat dalam sertifikat itu, secara formil sebagai pemilik, namun tidak memenuhi unsur materil sebagai syarat kepemilikan yang sah kerena dalam pembelian tanah itu Zainal tidak bisa membuktikan bahwa dirinya yang membayar tanah tersebut dengan mempergunakan uang pribadinya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPerdata tentang jual beli, artinya data yuridisnya harus dianggap tidak benar, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah-tanah yang diklaimnya itu sebagai miliknya.

Andi menambahkan, jika dengan alasan bahwa penahanan ZM itu terkesan dipaksakan dan janggal kerena sertifkat tanah itu ada di rumah ZM, pernyataan tersebut justru membuat terang pidananya.

“Mungkin lupa kalau pasal yang dituduhkan kepada ZM itu adalah pasal penggelapan. Pidana penggelapan itu terjadi jika barang yang ada dalam penguasaannya telah diminta, namun barang itu tidak dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dalam perkara ini PT Duta Manuntung sudah dua kali meminta kepada ZM agar semua sertifikat tanah-tanah dikembalikan kepada perusahaan, namun ZM tidak mengembalikannya, sehingga PT Duta Manuntung membuat laporan polisi di Bareskrim Polri,” terangnya.

Pertanyaannya, kata Andi, apakah ZM bisa membuktikan bahwa tanah itu dibeli dengan mempergunakan uang pribadinya. Jika ZM tidak dapat membuktikan, bahwa tanah-tanah tersebut benar dibeli dengan uang pribadinya, itu artinya namanya hanya dipinjam (nominee), yang seharusnya tidak perludi pertahankan sampai masuk ke ranah hukum.

Kalau dikatakan PT Duta Manuntung mengklaim tanah itu adalah miliknya tapi tidak ada dasar yuridisnya yang menyatakan ada pengikatan jual beli, itupun juga keliru karena data yuridis itu bukan hanya data formil, tapi data yuridis itu adalah semua perbuatan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti jual beli di bawah tangan secara lisan hanya berdasarkan kuwitansi atau tanpa kuwitansi, sepanjang jual beli tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka jual beli itu dianggap sah, artinya kepemilikan itu berpindah secara hukum.

Dalam perkara ini PT Duta Manuntung cukup banyak bukti yang membuktikan bahwa benar tanah-tanah itu dibeli oleh perusahaan dengan mempergunakan uang perusahaan kemudian diatasnamakan Zainal sebagai direktur perusahaan pada saat itu.

Dan bahkan ZM saat menjabat diretur di PT JJMN pernah membuat surat edaran yang memerintahkan semua direksi di anak perusahaan yang namanya dipinjam atas nama aset perusahaan segera dibaliknama menjadi atas nama perusahaan.

Akibat surat edaran ZM itu banyak direksi perusahaan dari anak usaha PT JJMN dan PT Jawa Pos yang namanya tercatat di dalam sertifikat tanah milik perusahaan, dibalik nama menjadi atas nama perusahaan.

“Anehnya ZM sendiri yang memerintahkan kepada direksi lainnya, tapi ZM sendiri bersikeras mengklaim bahwa tanah milik perusahaan itu adalah miliknya,” tambah Andi. (rel/sih)

Anies Temui SBY-AHY Bahas Strategi

TIBA: Anies Baswedan menyapa wartawan saat tiba di rumah SBY, Jumat (25/8) malam.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sempat memanas akibat perang pernyataan antara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terus melakukan konsolidasi. Upaya itu dipimpin langsung oleh bakal calon presiden (bacapres) KPP Anies Baswedan.

Setelah menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Tim Delapan Kamis (24/8) malam, Anies dengan formasi serupa menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Cikeas, Kabupaten Bogor, tadi malam.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, pertemuan Anies dengan SBY-AHY diadakan untuk membahas teknis pemenangan. “Membahas strategi pemenangan Koalisi Perubahan dalam menghadapi Pilpres 2024,” ujarnya, kemarin (25/8).

Dalam pertemuan dengan Surya Paloh, Anies menyatakan, pihaknya meng-update dan menceritakan perkembangan di setiap partai yang tergabung dalam KPP, baik Nasdem, Demokrat, maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Progresnya sangat menggembirakan,” kata Anies.

Anies juga menepis isu keretakan. “Seru, guyub, akrab, dan sangat penuh dengan nuansa optimisme,” ungkapnya.

Terkait dengan hasil survei yang menempatkannya di posisi buncit, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengklaim temuan survei internal tidak seperti itu. Dia menyebut, elektabilitasnya lebih baik. “Bedanya jauh sekali,” kata dia.

Sementara itu, Ketum Nasdem Surya Paloh menepis anggapan partainya yang menghambat deklarasi cawapres. Dia juga membantah tudingan menolak keras nama AHY menjadi wakil Anies. “Itu pasti bukan. Saya enggak mungkin juga, bagaimana saya sampai pemikiran seperti itu,” ujar Paloh.

Paloh menegaskan, pihaknya sudah berkomitmen mencalonkan Anies. Kemudian, dalam keputusan bersama disepakati bahwa Anies diberi kepercayaan memutuskan waktu yang tepat untuk mengumumkan cawapres.

Sementara itu, dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di Senayan mengungkapkan, penentuan wakil Prabowo masih berlangsung. Fadli menyebut banyaknya nama yang muncul, termasuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, sebagai bagian dari dinamika.

Dia mengakui, ada banyak nama yang eligible untuk dipasangkan dengan Prabowo. Mulai Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, hingga Gibran. “Tinggal keputusan nanti gimana,” katanya.

Menanggapi wacana duet Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, pada kontestasi Pilpres 2024. Elite Partai Gerindra itu menyebut wacana itu hanya sebuah gimmick politik yang tidak mungkin terjadi. “Enggak lah, itu dinamika biasa, mungkin ada sedikit gimmick-gimmick itu biasa,” kata Fadli Zon.

Menurut Fadli, partai politik pengusung Anies Baswedan seperti PKS dan Partai Demokrat telah tegas menolak wacana duet tersebut. Menurut Fadli, itu hanya dinamika menjelang pengumuman bakal calon wakil presiden (cawapres) bagi masing-masing capres. “Jadi bagi saya dinamika menjelang keputsuan besar untuk menentukan paslon capres-cawapres,” tegas Fadli.

 

Ganti Nama Koalisi

Sementara, bergabungnya Golkar dan PAN dengan Gerindra dan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), memunculkan wacana untuk mengganti nama koalisi. Sebab, KKIR hanya akronim dari PKB dan Gerindra.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan tidak keberatan jika nama koalisi diubah setelah PAN dan Golkar bergabung. Yang terpenting bagi PKB, Muhaimin Iskandar tetap menjadi bacawapres pendamping Prabowo. “Tidak ada opsi lain. Gus Muhaimin harus masuk kertas suara Pilpres,” tegasnya.

Bagaimana jika Muhaimin gagal menjadi bacawapres Prabowo? Jazil menyatakan, PKB sudah memberikan mandat kepada Muhaimin sebagai capres atau cawapres. Jika nanti tidak berhasil menjadi capres atau cawapres, Muhaimin harus menyerahkan kembali mandat tersebut ke PKB. Setelah itu, PKB akan mengambil sikap.

Yang pasti, lanjut Jazil, hingga kini belum ada opsi lain. Kecuali Muhaimin menjadi bacawapres. Terlebih, dukungan terhadap Muhaimin terus meningkat di banyak tempat. “Para kiai pun terus memantau perkembangan politik saat ini,” ujarnya.

Seperti diketahui, beberapa parpol lain juga resmi menyatakan dukungan kepada Prabowo. Salah satunya Partai Bulan Bintang (PBB). Bahkan, dalam waktu dekat, Partai Gelora bakal deklarasi dan bergabung dalam koalisi. Demikian juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga memberi sinyal ke Prabowo.

Jazil menambahkan, sejauh ini, posisi tiap partai dalam koalisi pendukung Prabowo itu belum dibahas. Karena belum ada pembahasan di internal koalisi, PKB tetap berpegang pada komitmen awal antara Gerindra dan PKB. “Mungkin nanti akan dibahas mekanismenya,” ungkap wakil ketua MPR itu. (jpg/adz)

Jelang Sidang Tuntutan Tosa Ginting, Ratusan Warga Demo ke PN Stabat dan Kejari Langkat

DEMO: Ratusan masyarakat Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, saat menggelar demo di PN Stabat, Jumat (25/8).

STABAT, SUMUTPOS.CO – Ratusan masyarakat Desa Besilam Bukit Lembasa,Kecamatan Wampu,Kabupaten Langkat,menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Pengadilan Negeri (PN) Stabat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat,Jumat (25/8). Hal inidilakukan, jelang tuntutan yang bakal dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU)kepada terdakwapembunuhan almarhumPaino, atas nama LuhurSentosa Ginting alias Tosa Ginting, yang disangkakansebagai otak pelaku.

Dalam aksinya, ratusan masyarakat dan keluarga almarhum, membawa spanduk, poster, yang meminta agar Kejari Langkat bersikap adil, dalam menuntut otak pelaku pembunuhan, dengan pasal 340 KUHPidana, tentang Pembunuhan Berencana, dengan ancaman hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati.

Koordinator Aksi, Togar Lubis dalam orasinya, meminta hukuman maksimal terhadap terdakwa Tosa Ginting. Terlebih lagi, juga ada hal yang memberatkan bagi terdakwa.

“Kami minta hukuman maksimal terhadap terdakwa Luhur Sentosa Ginting alias Tosa,” ungkap Togar.

Togar menjelaskan, terdakwa Tosa Ginting acap kali tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya, dalam sidang yang digelar di PN Stabat. Kemudian hal yang memberatkan lainnya, lanjutnya, terdakwa juga pernah dihukum atas 2 kasus. Adalah tindak pidana penganiayaan dan penembakan, yang terjadi di Desa Besilam Bukit Lembasa pada 22 Mei 2021. Menurut Togar, tingkah laku dan perbuatan terdakwa Tosa Ginting dinilai telah meresahkan masyarakat. Bahkan, masyarakat juga merasa terancam nyawanya karena perbuatan terdakwa.

Karenanya, Togar melanjutkan, sebagai saudara korban almarhum Paino, dan atas nama seluruh masyarakat Desa Besilam Bukit Lembasa, meminta dan menuntut kepada JPU yang mengadili perkara tindak pidana pembunuhan berencana ini, agar menuntut hukuman maksimal. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum, yakni pasal 340 KUHPidana dengan hukuman mati.

Juga kepada majelis hakim PN Stabat yang mengadili dan memeriksa perkara ini, saat menjatuhkan putusan atau vonis kepasa terdakwa Tosa Ginting, agar memberi hukuman maksimal atas tuntutan JPU, yakni vonis pidana mati.

“Kami minta kepada JPU agar menuntut dengan hukum maksimal, dan kepada PN Stabat untuk memvonis terdakwa Luhur Sentosa Ginting alias Tosa Ginting dengan vonis hukuman mati,” seru Togar.

Togar juga bertindak sebagai kuasa hukum keluarga korban. Menurutnya, keluarga telah melakukan pertemuan dengan para terdakwa, dan menyatakan perdamaian terhadap 4 orang lainnya.

“Namun untuk seorang terdakwa yang juga otak pelaku, yakni Luhur Sentosa Ginting, kami tidak memaafkan. Dan meminta kejaksaan untuk menuntut terdakwa dengan seberat-beratnya,” harapnya.

Sementara itu, massa aksi diterima oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Sabri Marbun. Aksi yang digelar mendapat pengawalan dari personel Polres Langkat. Hingga pukul 16.30 WIB, JPU dari Kejari Langkat, menunda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Tosa Ginting dan keempat terdakwa lainnya. Alasannya, tuntutan yang dibuat belum rampung. Karena itu, JPU akan membacakan tuntutan terhadap para terdakwa pada Senin (28/8) mendatang.

Diketahui, tim gabungan mengungkap kasus penembakan yang dialami almarhum Paino, dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Adapun mereka, yakni Luhur Sentosa Ginting alias Tosa (26) yang disangkakan polisi sebagai otak pelaku, Dedi Bangun (38) eksekutor penembakan, Persadanta Sembiring (43), Heriska Wantenero alias Tio (27), dan Sulhanda Yahya alias Tato (27). Mereka ditangkap tim gabungan Ditreskrimum Polda Sumut dan Satreskrim Polres Langkat dari lokasi terpisah.

Korban yang meninggalkan 4 orang anak, ditemukan tewas dengan cara ditembak di Devisi 1 Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Kamis, 26 Januari 2023 malam. Korban mengalami luka tembak di dada kanan. Korban dihabisi di atas sepeda motor, saat jalan pulang usai dari warung. Di sekitar lokasi korban roboh, ditemukan diduga selongsong peluru. (ted/saz)

Sumut Target Masuk 10 Besar di Popnas 2023

BERSAMA: Kadispora Sumut H Baharuddin Siagian SH MSi bersama atlet dan pelatih Sumut yang tampil di Popnas 2023. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kontingen Sumatera Utara membidik prestasi terbaik pada Pekan Olahraga Pelajar (Popnas) XVI/2023 di Palembang, Sumatera Selatan, 26 Agustus – 4 September 2023. Target masuk 10 besar dengan raihan 18 medali emas menjadi bidikan.

Hal itu dikatakan Kadispora Sumut H Baharuddin Siagian SH MSi usai melepas kontingen Sumut di Aula Dispora Sumut, Jumat (25/8). Baharuddin berharap agar Sumatera Utara bisa meraih prestasi terbaik di Popnas kali ini.

“Bicara target tentunya harus naik peringkat. Harapannya di atas 10 besar Bila Popnas lalu dapat 7 medali emas, sekarang naik jadi 18 emas sesuai target dari pelatih dan masing-masing cabor. Tentunya ada peningkatan signifikan. Itu bukan mustahil,” ucap Baharuddin.

Baharuddin berharap perolehan medali Sumut bisa dari semua cabor, terkhusus cabor yang jadi andalan. Mulai dari tinju, karate, taekwondo dan wushu.

“Kita berdoa agar semua atlet bisa fit bertanding. Pesan saya junjung sportivitas, jaga nama baik diri dan Sumatera Utara. Raih prestasi setinggi mungkin dengan semngat pantang menyerah,” sambungnya.

Baharuddin juga berpesan kepada pelatih dan official Sumut untuk tetap memperhatikan atletnya. “Perhatikan kebutuhan atlet. Beri mereka motivasi sehingga bisa meraih hasil terbaik nanti,” pesannya.

Sebelumnya, Ketua Kontingen Sumut di Popnas XVI, M Maimun Basri melaporlan, Sumut berkekuatan 141 orang dengan rincian 90 atlet, 25 pelatih, 12 ofisial, 7 pendamping dan 5 tim kesehatan. Para atlet bertanding untuk 12 cabor.

“Atletik ada 8 atlet, angkat besi 4 atlet, judo 6 atlet, karate 12 atlet, panahan 6 atlet, panjat tebing 5 atlet, pencak silat 7 atlet, senam 4 atlet, taekwondo 12 atlet, tenis 4 atlet, tinju 5 atlet dan wushu 8 atlet,” jelasnya.

Acara pelepasan atlet dirangkai dengan pemberian kartya BPJS kepada atlet yang diserahkans secara simbolis. Hadir pada pelepasan tersebut, Wakil Ketua II KONI Sumut, Sakiruddin, Wakil Ketua III Kisharianto Pasaribu dan perwakilan beberapa cabor. (dek)

Pemain Asal Korea dan Brasil Merapat ke PSMS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belum dapat pemain yang dinilai sesuai, PSMS Medan dalam waktu dekat akan mendatangkan tiga pemain asing sekaligus. Satu akan menjalani percobaan atau trial dan cek medis, sementara satu lainnya, pemain asal Korea Selatan akan memperkuat PSMS Medan mengarungi musim kompetisi Liga 2 musim 2023-2024.

Informasi itu disampaikan Direktur Teknik PSMS Medan, H Andry Mahyar Matondang, saat dikonfirmasi Jumat (25/8). Menurutnya, dari tiga pemain asing yang akan tiba di Medan, pemain Korea yang didatangkan sudah dipastikan akan memperkuat PSMS Medan

“Ada tiga pemain asing yang akan datang, asal Brasil posisi striker dan Uzbekistan, ada yang dari Korea Selatan yang memperkuat klub K League 1 Korea Selatan,” ujarnya.

Untuk pemain Korea, Andry Mahyar menyebut direkrut PSMS Medan dari klubnya di K League 1. “Jadi kita rekrut saat dia masih membela klubnya di Korea. Bukan setelah jadi mantan pemain di klub itu,” ucapnya.

Andry Mahyar mengatakan, dijadwalkan, para pemain asing itu akan tiba di Medan sekitar tiga hari ke depan. Tidak mau berkomentar terlalu jauh, menurut Andry Mahyar, pemain asing yang akan datang berposisi sebagai striker dan gelandang.

“Kalau posisi yang dari Brasil striker, sedangkan yang dari Korea Selatan gelandang. Kalau namanya, nanti saja kita beritahu setelah mereka sampai di Medan,” ujar pria yang baru saja menunaikan ibadah haji ke Mekkah, Arab Saudi itu.

PSMS Medan tidak punya banyak waktu untuk merekrut pemain asing lantaran Liga 2 akan bergulir sekitar 15 hari ke depan (kick-off 10 September 2023). Untuk itu menurutnya, pemain Korea yang didatangkan diyakini sesuai dengan yang diinginkan tim pelatih Ridwan Saragih cs. Apa lagi, pemain Korea didatangkan setelah adanya kesepakatan antara pelatih dan manajemen PSMS Medan.

“Yang pemain Korea itu sudah kita daftarkan di PT LIB sebagai pemain asing PSMS, begitu juga yang Brasil, kita daftarkan juga dan akan melakukan tes medis. Sementara yang asal Uzbekistan itu trial,” ungkapnya.

Andry Mahyar juga membeberkan alasan PSMS Medan tidak jadi merekrut tiga pemain asing yang didatangkan sebelumnya. Menurutnya, dari tiga yang datang, dua di antaranya dinilai tak lolos pada saat uji medis.

Seperti diketahui, penyerang asal Portugal, Carlos Lomba dan asal Brasil, Mateus Toto sebelumnya berada di Medan untuk melakoni percobaan (trial) sebagai syarat masuk ke PSMS Medan. Namun, belum pernah diturunkan di laga ujicoba PSMS termasuk kompetisi pra musim turnamen Gubsu Edy Rahmayadi Cup 2023 lalu, keduanya sudah tak terlihat lagi di PSMS.

Hanya pemain asal Jepang, Hiroya Konno yang sempat turun membela PSMS Medan di dua laga turnamen Gubsu 2023. Tapi, dia juga akhirnya batal direkrut.

“Sedangkan Hiroya Konno (asal Jepang) kalau soal performa tak masalah, tapi posisinya tidak sesuai dengan yang dicari pelatih. Dari agen bilang dia penyerang nomor 10, sementara kenyataannya dia lebih di posisi sayap, posisi yang bukan kebutuhan kita,” ujarnya.

Sementara itu, Pelatih PSMS, Ridwan Saragih mengatakan, pihaknya masih menunggu informasi dari Direktur Utama (Dirut) PT Kinantan Medan Indonesia Arifuddin Maulana untuk pemain asing. “Nanti saja informasinya setelah Dirut kembali dari Jakarta, kita akan sampaikan,” ucapnya singkat. (dek)

P-APBD Sibolga 2023 Defisit Rp 71 miliar

SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Sibolga tahun anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp71 miliar lebih. Ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Sibolga, Jumat (25/8/2023).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik didampingi Wakil Ketua, Jamil Zeb Tumori, dihadiri Wakil Wali Kota, Pantas Maruba Lumbantobing, pimpinan OPD, dan Forkopimda tersebut, agendanya penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD terhadap Ranperda P-APBD Sibolga 2023.

Empat fraksi DPRD Sibolga, yakni, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Perindo, dan Fraksi Gabungan Bintang Keadilan (GBK) lewat perwakilannya menyatakan menerima Ranperda P-APBD Sibolga 2023.

Ketua DPRD, Akhmad Syukri Nazry Penarik mengetok palu setelah semua anggota DPRD Sibolga yang hadir menyatakan setuju terhadap Perda tersebut.

“Total pendapatan daerah Kota Sibolga tahun anggaran 2023 sebesar Rp747 miliar lebih, terdiri dari; PAD Rp226 miliar lebih, pendapatan transfer Rp 512 miliar lebih, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp8,9 miliar lebih,” kata Sekretaris DPRD Sibolga, Budi Mulia Darma Sibuea membacakan naskah Ranperda PAPBD Sibolga 2023.

Dijelaskan, belanja daerah totalnya Rp818 miliar lebih, di antaranya, belanja operasi Rp709 miliar lebih, belanja modal Rp105 miliar lebih, belanja tak terduga Rp3,2 miliar lebih, dan belanja transfer Rp72 juta. Defisit sebesar Rp71 miliar lebih.

Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbantobing mengatakan, disetujuinya Ranperda P-APBD Kota Sibolga tahun anggaran 2023 merupakan pertanda adanya semangat menyelesaikan semua tahapan program pembangunan.

“Ini juga menunjukkan semangat kita bersama dalam mengupayakan program yang belum terakomodir.
Kita minta OPD terkait segera melaksanakan evaluasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Utara,” kata Pantas Maruba Lumbantobing.

Pada kesempatan itu, Pantas Maruba Lumbantobing mengungkap, terkait rencana kenaikan gaji ASN, sudah dirancangkan anggaran Rp15 miliar pada 2024. Pihaknya telah menyusun sesuai dengan petunjuk Presiden Republik Indonesia.

Untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024, pihaknya mengimbau semua pihak yang terkait, KPU, Bawaslu beserta jajarannya, begitu juga pemerintah kecamatan, agar mempersiapkan segala administrasi dan regulasi dan kandungan yang termasuk didalamnya.

“Kita berharap partisipasi politik masyarakat Kota Sibolga dapat meningkat secara signifikan dari Pemilu sebelumnya,” Pantas menambahkan. (mag-5/hab)