26 C
Medan
Saturday, April 18, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1218

Ibu-ibu Majelis Taklim Belajar Agama Sambil Mengenal Sosok Ganjar Pranowo

Sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar bersama ibu-ibu majelis taklim saat memperdalam ilmu agama sekaligus mengenal lebih dekat sosok Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024-2029 di Desa Palsabolas, Tapanuli Selatan, Selasa (22/8).

TAPANULISELATAN, SUMUTPOS.CO – Para ibu anggota majelis taklim di Kabupaten Tapanuli Selatan mempelajari ilmu agama sekaligus mengenal lebih dekat sosok Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024-2029.

Mereka antusias mengikuti kegiatan yang digelar oleh kelompok sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar di Desa Palsabolas Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), Selasa (22/8).

“Kegiatan hari ini adalah silaturahmi bersama ibu-ibu majelis taklim Nurul Hidayah lebih tepatnya daerah (Kecamatan) Angkola Timur, Desa Palsabolas,” kata Koordinator Daerah (Korda) Tuan Guru sahabat Ganjar, Al Azhar Fadhli.

Materi yang dibahas oleh pemuka agama pada kesempatan kali ini mengenai amalan yang sebaiknya dilakukan pada bulan Muharram, tetapi para peserta juga mengajukan berbagai pertanyaan lain yang dijawab saat sesi diskusi.

“Ini merupakan kegiatan silaturahmi terkait mengenai dzikir dan pelatihan memahami amalan di bulan Muharram,” kata Azhar mengatakan warga juga mendoakan Ganjar untuk menjadi presiden 2024.

Warga berharap kegiatan tersebut dapat mempererat tali silaturahmi dan menambah pengetahuan tentang ilmu agama yang sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari.

Selain menambah pengetahuan, Azhar menyebutkan tujuan lainnya adalah untuk memperkenalkan bakal calon presiden 2024-2029, Ganjar Pranowo kepada para ibu anggota majelis taklim di sana.

“Yang pertama, tujuannya untuk mempererat silaturahmi kami dan juga untuk mendalami ilmu agama dan memperkenalkan Bapak Ganjar Pranowo selaku calon Presiden Indonesia di 2024,” katanya menegaskan.

Cara yang dipilih untuk mengenalkan sosok Ganjar kepada warga adalah melalui penayangan video yang menceritakan perjalanan hidup dan prestasi Ganjar selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Azhar, ibu-ibu majelis taklim antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan memperlihatkan dukungan mereka untuk Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya.

“Alhamdulillah warga antusias juga terkait mengenai kegiatan ini dan mudah menerima Pak Ganjar di sini. Di sini juga warga siap mendukung Pak Ganjar maju menjadi Presiden 2024 nanti” ujar Azhar.

Sementara itu, salah seorang peserta bernama Darma Dani mengapresiasi kelompok sukarelawan Tuan Guru sahabat Ganjar yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, warga mendapatkan banyak pelajaran dan ilmu agama yang sangat bermanfaat terlebih mereka juga bisa mengajukan berbagai pertanyaan kepada sang pengisi materi.

“Tanggapan saya untuk kegiatan hari ini, sangat positif, sangat baik untuk kami apalagi warga yang di Kampung ini. Salah satunya, bisa menambah wawasan kami tentang ilmu agama, ilmu bermasyarakat, dalam keluarga juga,” kata Darma.

Mereka semakin senang lantaran para sukarelawan Ganjar menyerahkan bantuan berupa tikar dan kipas angin untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang biasa digelar oleh kelompok majelis taklim di sana.

Lebih lanjut, ia bersama para ibu dan warga setempat berharap Ganjar memenangi Pemilihan Presiden 2024 mendatang dan mampu memimpin bangsa-negara Indonesia ke depannya.

“Harapan kami, khususnya dari desa kami, semoga Pak Ganjar menang menjadi Presiden kami tahun 2024 nanti. Karena, (Ganjar) mampu memberikan perubahan yang baik untuk kami. Terlebih, memberikan pengaruh positif apalagi dengan adanya kegiatan ini,” tuturnya. (rel/tri)

Dewan Dukung Usulan Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman, Banyak Rumah Kumuh di Medan Utara

Haris Kelana Damanik Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Haris Kelana Damanik, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan atas pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Apalagi dalam penjelasannya, tujuan ranperda tersebut untuk membantu terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan memiliki rumah layak huni bermartabat.

Dukungan dan apresiasi itu disampaikan Haris Kelana Damanik kepada wartawan, Selasa (22/8) menyikapi penjelasan Wali Kota Medan terkait ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurutnya, ranperda tersebut sangat penting guna membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Haris, terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Kita dukung penuh dengan harapan rumah masyarakat prasejahtera di Medan Utara bisa mendapatkan bantuan penataan,” ucap Haris.

Dikatakan Haris, masih banyak rumah penduduk di Medan Utara yang berada di kawasan kumuh. Untuk itu, sangat dibutuhkan bantuan pemerintah menata kawasan dan perbaikan rumah.

“Kita harapkan adanya perda ini akan menjadi kewajiban prioritas menjadikan seluruh rumah di sana layak huni,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam penjelasannya mengatakan bahwa dengan adanya ranperda guna terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya, yakni kebutuhan atas rumah.

Atas dasar itu, sambung Bobby, upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya sangat strategis dan ideal bagi kesejahteraan rakyat.

“Apalagi perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar. Di samping itu juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi mendatang serta pengejawantahan jati diri,” kata­nya.

Oleh karenanya, dalam rangka menjamin penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien, lanjut Bobby, tentunya perlu didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dijelaskan Bobby didampingi Wakil Wali Kota H Aulia Rachman, berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Medan sebagai bagian dari kabupaten/kota di Provinsi Sumut.

Seperti diketahui, Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukinan terdiri dari XV BAB dan 62 Pasal. Ranperda bertujuan sebagaimana pada BAB I, Pasal 3 yakni memberikan kepastian hukum dan mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Begitu juga dalam BAB III diatur soal jenis dan bentuk rumah. Di Pasal 8 disebutkan, Rumah dibedakan menurut jenis dan bentuknya. Jenis rumah sebagaimana dimaksud dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian meliputi rumah komersial, rumah umum, rumah khusus, rumah swadaya dan rumah negara. Bentuk rumah sebagaimana dimaksud dibedakan berdasarkan hubungan atau keterkaitan antarbangunan meliputi rumah tangga, rumah deret dan rumah susun. (map/azw)

P-APBD Pemko Medan Rp7,294 Triliun

istimewa/sumutpos TANDA TANGAN: Wali Kota Medan Bobby Nasution menandatangani naskah P-APBD usai mengikuti Sidang Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat DPRD Medan, Selasa (22/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – WALI Kota Medan, Bobby Nasution, menyampaikan penjelasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp7,294 triliun lebih atau bertambah 0,33% .

Hal itu disampaikan Bobby dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, Selasa (22/8).

Sidang paripurna tersebut dilimpin Ketua DPRD Hasyim bersama Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah. Hadir saat itu Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, Sekretaris Faerah (Sekda) Wiriya Alrahman, para anggota DPRD Kota Medan, Sekretaris DPRD.

Kota Medan Muhammad Ali Sipahutar, serta sejumlah pimpinan OPD Pemko Medan.

Adapun struktur P-APBD TA 2023 yang disampaikan meliputi pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp7,294 triliun lebih atau bertambah 0,33% dari sebelum perubahan sebesar Rp7,271 triliun lebih.

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp7,84 triliun lebih atau turun 0,32% dari sebelum perubahan sebesar Rp7,86 triliun lebih serta embiayaan netto menjadi Rp548,5 miliar dari sebelum perubahan sebesar Rp597,8 miliar.

Penurunan belanja daerah, kata Bobby, pada dasarnya disebabkan atas koreksi terhadap penerimaan pembiayaan. Namun demikian, alokasi belanja daerah tetap dapat diprioritaskan untuk memperluas capaian target kinerja di bidang infrastruktur jalan/drainase dan tanah/bangunan pendukung kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan.

Berdasarkan rancangan Perubahan APBD TA 2023 yang disampaikan, Bobby berharap kapasitas fiskal Pemko Medan Tahun 2023 tetap dapat cukup baik, sehingga kebutuhan fiskal daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dapat terpenuhi secara optimal.

Bobby menyampaikan, masalah dan tantangan pembangunan kota cenderung semakin berat dan kompleks, karena selalu dipengaruhi lingkungan strategis Kota Medan secara keseluruhan.

Untuk itu, Bobby berharap eksekutif dan legislatif mampu merumuskan kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD yang semakin efektif melalui prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, berdaya guna dan berhasil guna serta selaras dengan visi misi dan prioritas pembangunan kota yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

Di samping itu, sebut Bobby, keberhasilan pengelolaan APBD juga akan di pengaruhi semangat kolaborasi, kemitraan dan partisipasi luas seluruh stakeholder kota. Hal ini harus mampu terus ditumbuhkembangkan, terutama dalam pendekatan dan cara kerja pembangunan kota. “Kiranya kolaborasi dan kemitraan serta pola hubungan eksekutif dan legislatif dapat terus kita kembangkan semakin baik dan lebih produktif, sebagai cerminan pokok untuk mewujudkan secara bersama-sama peningkatan kesejahteraan masyarakat kota secara berkelanjutan,” harap Bobby.

Di akhir penjelasannya, Bobby, berharap agar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Medan dapat kembali bersama-sama melakukan pembahasan lebih lanjut, sehingga persetujuan bersama P-APBD TA 2023 dapat dilakukan tepat waktu agar nantinya semua OPD memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan P-APBD secara lebih optimal.”Sehingga menghasilkan sasaran kinerja yang dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat secara langsung,” harapnya.

Usai penyampaian penjelasan, selanjutnya pimpinan sidang, Hasyim, menyampaikan DPRD Kota Medan kembali akan melanjutkan sidang paripurna pada pekan depan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Wali Kota Medan terhadap P-APBD TA 2023.(map/azw)

Pangdam Baru Diberi Ulos dan Pedang Pora

Istimewa/Sumut Pos SAMBUTAN: Pangdam 1 Bukit Barisan yang baru, Mayjen TNI Mochammad Hasan disambut meriah dengan ulos, di Makodam Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Selasa (22/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pangdam 1 Bukit Barisan yang baru, Mayjen TNI Mochammad Hasan Hasibuan disambut dengan meriah, di Makodam Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Selasa (22/8).

Kapendam 1/BB, Kolonel Inf Rico Julyanto Siagian mengatakan, kedatangan Pangdam yang baru ini disambut di Gerbang Utama Makodam oleh Dandenma I/BB, Kolonel Inf Danny Engel Rupingi didampingi istri. Kemudian dilanjutkan menerima hormat regu jaga di Pos Satu.

“Selanjutnya Pangdam I/BB beserta istri menerima pemakaian Ulos. Hal ini menjadi simbol ikatan kasih sayang yang diharapkan

bisa seperti rotan atau dalam dialeg Batak disebut Hotang,” ujarnya kepada sejumlah wartawan usai acara.

Di mana, lanjutnya, rotan atau hotang terkenal sebagai bahan pengikat yang sangat kuat, sehingga filosofi itu menjadi doa bagi Pangdam I/BB yang baru untuk tetap terikat kuat dalam menjalan tugas dan pengabdian kepada TNI AD, bangsa dan negara.

Kemudian, tambahnya, Pangdam I/BB didampingi istri ini serta Mayjen TNI A Daniel Chardin, Kasdam I/BB, Brigjen TNI Refrizal, Irdam I/BB, Brigjen TNI Boni Cristian Pardede, Kapoksahli Pangdam, Brigjen TNI David Hatigoran Hutagaol dan para Danrem melewati barisan Pedang Pora, diiringi lagu ‘Selamat Datang Bapak Panglima dan Anak Medan’.

“Masing-masing memberikan ucapan selamat. Dan besok (Rabu, red) akan dilanjutkan Apel Luar Biasa, pada Pukul 10.00 WIB,” imbuhnya.

Setelah itu, sambung Rico, acara penyambutan Pangdam I/BB diakhiri dengan tradisi korps penerimaan yang digelar di Ruang Hening. “Di sini, Pangdam I/BB melakukan penandatanganan buku tamu kehormatan yang dilanjutkan penciuman Pataka Kodam I/BB,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyambut kedatangan Pangdam I Bukit Barisan yang baru, Mayjen Mochammad Hasan Hasibuan di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Selasa (22/8).

Bersama Forkopimda Sumut, Edy Rahmayadi menyambut langsung Mayjen Mochammad Hasan di Gedung VIP Bandara Internasional Kualanamu.

Mayjen Mochammad Hasan Hasibuan ini meneruskan posisi Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin yang menjabat Pangdam I/BB sejak Maret 2022.

Gubsu Edy Rahmayadi berharap pergantian Pangdam I/BB ini memperkuat sinergitas Forkopimda di Sumut.”Pergantian itu biasa dan memang seharusnya seperti itu, tentu yang kita harapkan sinergitas Forkopimda semakin baik lagi, lebih baik lagi sehingga pembangunan di Sumut berjalan lancar,” kata Edy Rahmayadi usai menyambut Mayjen Mochammad Hasan Hasibuan.

Mayjen Mochammad Hasan Hasibuan merupakan prajurit kelahiran Bandar Lampung 4 Mei 1967. Sebelumnya dia menjabat sebagai Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Alumni Akademi Militer tahun 1989 ini juga merupakan personel Kopassus dan banyak menjabat posisi-posisi strategis di TNI, antara lain Asdep Koordinator Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam, serta Pa Sahli TK III Bidang Sosbud Kum HAM dan Narkoba.

“Tentu Mayjen Mochammad Hasan punya banyak pengalaman di TNI dan kita harap pengalaman beliau akan membantu Sumut untuk lebih baik lagi,” kata Edy Rahmayadi, didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Kaluarga (TP PKK) Sumut Nawal Lubis.

Didampingi Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar, Edy Rahmayadi juga memakaikan songket Melayu kepada Mayjen Mochammad Hasan. Ini merupakan simbol Mayjen Mochammad Hasan bersama keluarga merupakan bagian keluarga besar Sumut.

Ikut menyambut Pangdam I/BB Mayjen Mochammad Hasan Hasibuan, Kapolda Sumut Agung Setya Imam, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto dan Kabinda Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari. Hadir juga OPD Pemprov Sumut, dan OPD Pemkab Deliserdang. (dwi/gus/azw)

Disegel, Diskotek OKG Tetap Beroperasi, Tamu Diduga Masuk dari ‘Pintu Ajaib’

SUMUTPOS.CO – Meski sudah disegel, Diskotek OKG di Desa Sei Bamban, Kecamatan Batangserangan, Kabupaten Langkat, masih tetap beroperasi. Diketahui, 1KG, sebutan untuk tempat hiburan malam (THM) yang lokasinya dikelilingi perkebunan sawit itu, disegel karena belum mengantongi izin.

Pemilik Diskotek OKG, pria berinisial MRG alias KG, maupun pengelola, nekat mengoperasikan THM tersebut meski segel masih menempel di pintu masuk. Diduga, tamu maupun pengunjung, masuk dari ‘pintu ajaib’. Ya, diduga masuk dari pintu rahasia yang berada di belakang, dengan tanpa merusak segel yang ada di pintu masuk depan.

Dari informasi yang dirangkum, tempat disko ini tercatat sudah disegel Tim Terpadu Pemkab Langkat sejak Jumat, 4 Agustus 2023 lalu. Namun keesokan harinya, Sabtu (5/8), THM termegah di Kabupaten Langkat tersebut, sudah kembali beroperasi.

“Aku diajak naik (masuk OKG) sama kawan. Sempat gak percaya juga aku, karena baru digerebek. Tapi ternyata benar (sudah) buka,” ungkap seorang sumber, kepada wartawan.

Sumber juga sempat menantang jurnalis koran ini untuk datang ke 1KG, guna membuktikan tempat disko tersebut memang benar beroperasi, meski sudah disegel oleh Pemkab Langkat.

Kembali beroperasinya Diskotek OKG diperkuat dengan beredarnya video pengunjung sedang menikmati dentuman musik yang diunggah ke media sosial (medsos). Seolah menantang, bahkan jadwal penampilan dari disc jockey (DJ) yang bekerja untuk THM tersebut, pun beredar. Ini diduga dilakukan oleh pengelola untuk menarik langkah pengunjung masuk ke tempat disko tersebut.

Dikabari soal Diskotek OKG yang kembali beroperasi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Langkat, Dameka Putra Singarimbun pun mendesak meminta bukti yang dikumpulkan wartawan.

“Info dari mana segel dirusak? Ada foto dan rekaman bukti 1KG melanggar segel? Agar dapat kami tindak lanjuti,” tulisnya via jejaring WhatsApp.

Terkait Diskotek OKG yang kembali beroperasi dan Pemkab Langkat diduga kebobolan, dibantah Dameka.

“Pemkab Langkat tetap memantau perkembangan OKG melalui kecamatan dan desa di mana diskotek itu berada. Info yang kami dapat dan lihat, belum ada beroperasi,” jelasnya.

Namun, saat dikirimi video jadwal penampilan DJ di 1KG pada 16 Agustus 2023, Dameka malah mengaku sudah mengetahui hal tersebut.

“Itu sudah beredar di medsos untuk malam 17 Agustus. Sudah kami tekankan kembali kepada pengelola, agar tidak beroperasi. Dan di malam itu, kami cek melalui kepala desa, tidak ada beroperasi,” katanya lagi.

“Kami tetap memantau melalui kecamatan dan desa. Jika segel tersebut dirusak, mohon difotokan atau direkam sebagai bukti dan untuk ditindaklanjuti,” tegas Dameka.

Terpisah, Humas 1KG Bambang Sembiring, tak menanggapi pesan yang dilayangkan wartawan untuk konfirmasi. Padahal, konfirmasi dilakukan demi keberimbangan berita.

Sebelumnya, Diskotek OKG yang tak punya izin, tetap beroperasi. Bahkan sebelum diresmikan pada 27 Juli lalu. Kawula muda yang berada di Kecamatan Batangserangan, pun sudah menikmati dentuman musiknya. Keberadaan diskotek baru ini, dinilai telah menodai visi Kabupaten Langkat yang religius.

Meski lokasinya dikelilingi perkebunan sawit, tapi pengunjung tetap ramai masuk ke THM yang berukuran besar dan berwarna emas tersebut. Informasi dari masyarakat, menyebutkan, pengunjung pria dikenakan biaya Rp30 ribu untuk masuk ke hall. Sementara untuk tamu wanita, Manajemen 1KG tak memungut biaya, alias gratis.

Selain itu, Diskotek OKG tak hanya memfasilitasi hall dengan dentuman musik. Tapi juga disediakan KTV (ruang karaoke) private, kepada pengujung yang datang secara rombongan. Bahkan, di KTV tersebut juga disediakan ruang khusus, tersendiri, yang disediakan tempat tidurnya. (ted/saz)

Tanoto Foundation dan Pemkab Batu Bara Perkuat Kemitraan Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Sekda Kabupaten Batu Bara, Norma Deli Siregar, SE., MM menerima kunjungan District Coordinator Batu Bara Tanoto Foundation Felly Ardan.

BATU BARA, SUMUTPOS.CO – District Coordinator Batu Bara Tanoto Foundation Felly Ardan, mengadakan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Batu Bara.di ruang dinas Sekretaris Daerah Batu Bara pada (228/2023).

Pertemuan ini merupakan langkah konkret dalam rangka memperkuat kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Tanoto Foundation sejak tahun 2010, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Batu Bara.

Sekda Batu Bara, Norma Deli Siregar, SE., MM, menekankan betapa pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam mendorong kemajuan suatu negara, terutama mengingat tantangan era teknologi yang perkembangannya semakin cepat dan sulit diprediksi. Norma juga mengapresiasi kontribusi positif yang telah diberikan oleh Tanoto Foundation dalam kemitraan bersama Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah di Kabupaten Batu Bara.

Dalam konteks ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara tersebut menyatakan perlunya mengadopsi metode pengajaran yang kreatif agar siswa lebih mudah menerima dan mengingat materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini dianggap sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Batu Bara.

Selama pertemuan ini, Felly Ardan selaku District Coordinator Tanoto Foundation juga menyampaikan inisiasi pembentukan Pokja (Kelompok Kerja) untuk pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) terkait literasi dan numerasi. Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) akan digunakan dalam proses pembuatan peraturan ini, sebagai tindak lanjut dari pertemuan lintas pemangku kepentingan yang telah diadakan pada tanggal 10 Agustus 2023 di Medan.

Sekda Batu Bara menyambut baik inisiatif ini dan mengungkapkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap kebijakan tersebut. Dukungan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya inovasi daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Batu Bara.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Batu Bara, Ruzan Siswa Yudha, ST dan Ahmad Fadhly, SE selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Batu Bara.

Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Tanoto Foundation terus berkembang dan memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan pendidikan di daerah ini. Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk terus bekerja sama demi masa depan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Batu Bara. (rel/sih)

Perbedaan Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro, Cek di Sini!

Perbedaan Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro. (Foto: Pexels)

SUMUTPOS – Serupa tapi tak sama, inilah yang bisa menggambarkan Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro. Ponsel dari Xiaomi yang rilis bersamaan di awal 2023 ini masuk kategori mid range.  Sama seperti ponsel yang hadir sebelum-sebelumnya, tipe biasa dan tipe pro ini memiliki tampilan yang sangat mirip. Namun keduanya memiliki spesifikasi dan harga yang berbeda. Simak apa saja perbedaannya dari berbagai aspek.

5 Perbedaan Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 hadir dengan tiga pilihan warna yaitu Onyx Gray, Mint Green dan juga Ice Blue. Sedangkan Redmi Note 12 Pro hanya tersedia dua warna yaitu Midnight Black dan Sky Blue.

Semua pilihan warna dari kedua ponsel ini masih tersedia lengkap dan bisa Anda akses langsung. Sebelum menentukan mana ponsel yang paling tepat untuk Anda, cek dulu perbedaannya berikut ini.

1. Perbedaan Chipset

Chipset yang digunakan pada Redmi Note 12 ini adalah Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6 nm dengan dukungan GPU Adreno 610. Hadirnya spek ini membuat ponsel lebih kuat melakukan aktivitas grafis yang tinggi.

Sementara ponsel satunya Redmi Note 12 Pro menggunakan Snapdragon 792G yang sama seperti redmi Note 10 Pro. Meskipun sama, namun kemampuannya tidak kalah bersaing karena sudah menggunakan octa core CPU. Tentu saja untuk akses grafis jauh lebih memuaskan.

2. Perbedaan Kamera

Kamera belakang di Redmi Note 12 berjumlah empat yaitu satu 8MP ultra wide, kamera makro dan depth 2 MP and 108 MP kamera sensor. Kamera 108 MP yang disematkan mampu menyerap banyak cahaya karena menggunakan 9 in 1 pixel binning. Kamera selfie-nya sendiri beresolusi 13 MP.

Ponsel Redmi Note 12 Pro mengusung kamera selfie 16 MP sedangkan kamera belakangnya berjumlah tiga yang terdiri kamera utama 50 MP, ultra wide 8 MP dan makro 2 MP. Meskipun lebih sedikit namun kamera utamanya sudah menggunakan sensor Sony IMX 766 yang bisa menghasilkan gambar lebih jernih.

3. Perbedaan RAM dan Memori

Ada tiga opsi RAM dan memori internal yang disediakan Redmi Note 12 yaitu 4/128, 6/128 dan terakhir 8/128. Anda bisa memilih mana spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Beda lagi dengan Redmi Note 12 Pro yang hanya menyediakan satu saja yaitu 8/256. Memori yang disediakan memang lebih besar sehingga cocok untuk menyimpan lebih banyak aplikasi pada ponsel.

4. Perbedaan Pengisian Daya

Masuk pada sistem pengisian daya, Redmi Note 12 sudah menggunakan kapasitas baterai 5.000 mAH yang didukung dengan fast charging 33 W. Pada Redmi Note 12 Pro teknologi fast charging-nya sampai 97 W.

5. Perbedaan Harga

Sejak pertama kali rilis Redmi Note 12 dipasarkan dengan harga 2,6 juta untuk varian paling rendah yaitu 4/128. Sedangkan Redmi Note 12 Pro ada di harga 4,6 juta rupiah.

Itulah perbedaan antara Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro yang perlu Anda cermati terlebih dahulu agar tidak salah dalam membeli. Pastikan Anda memilih bukan hanya berdasarkan harga saja atau tampilan tapi spesifikasi lengkapnya.

Anda yang tertarik untuk membeli Redmi Note 12 atau Redmi Note 12 Pro 5G bisa melakukannya langsung melalui Blibli. Semua barang dipastikan asli dan sangat lengkap pilihan warna hingga RAM dan memori.

Blibli selalu terdepan untuk menyediakan produk smartphone terbaru agar Anda tidak ketinggalan trend. Tinggal pilih saja seller yang terdekat dari lokasi Anda dan jangan lupa untuk cek promo yang mungkin sedang berlangsung. Cek sekarang juga di Blibli. (rel)

Publik Sulit Telusuri Rekam Jejak Bacaleg, KPU Tak Umumkan Data Riwayat Hidup di DCS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – KPU tidak membuka riwayat para bacaleg di pengumuman daftar calon sementara (DCS). Kebijakan tersebut menuai sorotan. Sebab, hal itu dinilai menyulitkan proses tracking oleh masyarakat. KPU baru akan membuka riwayat hidup tersebut saat pengumuman daftar calon tetap (DCT). Itu pun hanya untuk bacaleg yang bersedia.

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, sesuai undang-undang (UU) pihaknya hanya diwajibkan mengumumkan nomor urut dan nama lengkap bacaleg. ’’Kalau disebut mindset KPU tertutup, itu yang nggak benar,’’ ujarnya.

Idham menyatakan, pihaknya baru akan membuka riwayat bacaleg pada DCT secara terbatas. Yakni, hanya terhadap bacaleg yang bersedia membuka datanya. Bagi yang tidak berkenan, KPU akan menjaganya.

Dia berdalih, kebijakan itu sesuai Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ’’Di situ jelas eksplisit, daftar riwayat hidup adalah informasi yang dikecualikan,’’ ujarnya.

Berkaca pada Pemilu 2019, saat itu hanya 49,5 persen calon anggota DPR yang berkenan mempublikasikan daftar riwayat hidup. Pada Pemilu 2024, KPU akan berupaya secara persuasif meminta izin partai membukanya.

Idham meyakini, dengan mau dibuka kepada publik, justru terbuka peluang keterpilihan. ’’Banyak riset mengatakan bahwa kandidasi knowledge ini merupakan faktor penting untuk membentuk kandidasi engagement,’’ jelasnya.

Sementara, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, tahapan pengumuman DCS merupakan momentum bagi publik untuk menyampaikan masukan. Namun, menjadi anomali ketika publik tidak diberi informasi dasar yang cukup. Ternyata, yang diumumkan hanya nama bacaleg, nomor urut, asal partai, dan domisili.

Jika baru dibuka saat DCT, lanjut dia, itu menjadi tidak logis lantaran sudah dipastikan sebagai caleg. ’’Gunanya pengumuman DCS justru memberi kesempatan agar publik bisa menyisir dan ikut menyaring caleg yang bermasalah agar tidak lolos ke penetapan DCT,’’ ujarnya kemarin.

Menurut Titi, kebijakan itu merupakan kemunduran. Di dua momen pileg sebelumnya, pengumuman terhadap riwayat hidup bacaleg relatif lebih aksesibel. Padahal, dengan sistem teknologi informasi sekarang ini, semestinya menjadi lebih mudah membuka akses kepada publik.

Soal alasan kerahasiaan informasi pribadi, Titi menyebut tidak semua dokumen di draf bacaleg itu berstatus rahasia. Kalaupun ada yang bersifat pribadi, bisa dikecualikan. ’’Yang dikecualikan itu yang bisa ditutup, sementara informasi lain bisa dibuka,’’ terangnya.

Titi menegaskan, dalam kompetisi menjadi pejabat publik, sudah semestinya mereka tidak menutupi portofolionya untuk dapat diakses masyarakat. ’’Nah, ini seolah-olah pemilih disuruh mencari sendiri dari referensi-referensi lain,’’ pungkasnya. (far/c6/hud/jpg/ila)

Zainal Muttaqin Mantan Direktur Jawa Pos Ditahan di Bareskrim Polri, Perkaranya Dinyatakan Lengkap

Kuasa Hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) Andi Syarifuddin

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Laporan PT Duta Manuntung yang melaporkan mantan Direkturnya Zainal Muttaqin di Bareskrim Mabes Poliri dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung, dan ditahan sebelum tahap 2 (dua).

Zainal Muttaqin pernah menjadi Direktur Utama baik di PT JJMN maupun PT DM, dan juga pernah jadi Direktur di level holding Jawa Pos Group.

PT JJMN dan PT Duta Manutung memperkarakan Zainal Mutaqqin, karena yang bersangkutan dituduh menggelapkan asset milik perusahaan.

Kuasa Hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) Andi Syarifuddin mengatakan, perkara tersebut berawal dari adanya Zainal Muttaqin menjabat sebagai Direktur PT Duta Manuntung. Dalam jabatannya tersebut diduga Zainal Muttaqin telah melakukan penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan sengaja mempergunakan Rekening Pribadinya sebagai penampungan uang perusahaan, selanjutnya uang perusahaan yang ada di dalam rekeningnya itu dipergunakan oleh Zainal Muttaqin untuk membeli beberapa asset berupa tanah di beberapa daerah di Kaltim, dan tanah-tanah tersebut dibalik nama atas namanya sebagai pribadi.

Pada saat Zainal Muttaqin berhenti sebagai Direktur PT Duta Manuntung, tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Zainal Muttaqin dengan cara memasang banner, memagar dan mensomasi PT Duta Manuntung untuk mengosongkan kantor/bangunan yang ada diatas tanah-tanah yang dimaksud melalui kuasa hukumnya. Selain tindakan tersebut Zainal Muttaqin juga menjaminkan beberapa sertifikat tanah disalah satu bank, dan uang hasil jaminan itu dipergunakan oleh Zainal Muttaqin untuk kepentingan perusahaan yang tidak ada hubungan dengan PT. Duta Manuntung sebagai pemilik atas sertifikat tanah yang dijadikan jaminan itu.

Atas tindakan Zainal Muttaqin tersebut, pihak PT Duta Manuntung mengundang Zainal Muttaqim melalui kuasa hukumnya sebanyak 2(dua) kali untuk mencari win win solution atas permasalah tersebut, tapi Zainal Muttaqin mengabaikan undangan dari PT Duta Manuntung itu.

Karena Surat Undangan PT Duta Manuntung itu diabaikan oleh Zainal Muttaqim, sehingga pihak PT Duta Manuntung melaporkan Zainal Muttaqin di Polda Kaltim melalui kuasa hukumnya, selanjutnya atas laporan tersebut, Polda Kalitim mengeluarkan Surat Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) bukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena masih tahap penyelidikan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa perkara tersebut seharusnya diselesaikan perkara perdatanya terlebih dahulu.

Berdasarkan SP2HP tersebut, Pihak PT Duta Manuntung menggugat Zainal Muttaqin di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan objek gugatan tanah yang ada di Sangata, Bontang, Tenggarong dan sebagian tanah yang ada di Balikpapan. Gugatan tersebut dimenangkan oleh Pihak PT Duta Manuntung di PN Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Samarinda, dan Kasasinya masih berproses di Mahkamah Agung.

Tanah yang tidak menjadi objek perkara dalam gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Balipapan itu dijadikan objek Laporan Polisi di Bareskrim Mabes Polri oleh PT Duta Manuntung. Diantaranya tanah yang sertifikatnya dijaminkan oleh Zainal Muttaqin di bank, dan uangnya di pergunakan untuk kepentingan perusahaan lain yang tidak ada hubungannya dengan PT Duta Manuntung.

Atas laporan PT Duta Manuntung tersebut, Zainal Muttaqin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri, dan kasusnya dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak kejaksaan (Kejagung).

Kedua peristiwa hukum tersebut di atas, baik pidana maupun perdata, pihak PT Duta Manuntung telah beberapa kali meminta kepada Zainal Muttaqin melalui pengacaranya agar permasalahaan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pertimbangan bahwa Zainal Muttaqin pernah menjadi bagian dari perusahaan Tetapi Zainal Muttaqin tidak memberikan respon yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah mufakat. Terbukti adanya surat penawaran yang disampaikan melalui pengacaranya dengan menawarkan bagian kepada PT Duta Manuntung sebesar 35% dari semua asset yang dikuasainya itu.

Ada kemungkinan Zainal Muttaqin mendapatkan masukan yang keliru, sehingga Zainal Muttaqin mengabaikan tawaran perdamain dari PT Duta Manuntung itu. Misalnya masukan tentang “Sertikat tanah itu adalah sebagai alat bukti yang kuat apabila telah jelas Namanya tercantum dalam sertifikat tersebut sebagai pemegang hak (Pasal 19 UUPA)” .

Sebaliknya di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP24/1997 disebutkan bahwa “sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.”

Dalam perkara ini data yuridisnya dapat dibuktikan bukan data yang benar karena bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPerdata tentang definisi jual beli, yaitu bukan Zainal Mutaqin yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang (tanah), tapi PT Duta Manuntung, sehingga sertifikat tanah atas nama Zainal Muttaqim itu bukan menjadi alat bukti yang kuat.

” Sebagai penasehat hukum perusahaan saya berpesan kepada semua Direksi, Komisaris atau siapa saja baik masih menjabat maupun sudah tidak menjabat yang menjadi atas nama asset milik perusahaan baik asset bergerak mauapun tidak bergerak termasuk saham milik perusahaan, sebaiknya segera dikembalikan dan dibalik nama menjadi nama perusahaan, jika tidak mau mengalami peristiwa hukum seperti yang dialami Zainal Muttaqin saat ini,” ujar Andi Syarifuddin. (rel/sih)

3 Mantan Walkot Medan Berebut Kursi Senayan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga mantan wali kota (Walkot) Medan, Abdillah, Rahudman Harahap, Akhyar Nasution, mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg) dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 1 untuk bersaing merebut kursi DPR RI di Senayan

Hal itu diketahui dari pengumuman KPU RI tentang daftar calon sementara (DCS) anggota DPR RI untuk Pileg 2024. Surat keputusan KPU Nomor:1039 Tahun 2023 tertanggal 18 Agustus 2023.

Dapil Sumut 1 sendiri mencakup 4 kabupaten/kota, yakni Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai dan Tebing tinggi dengan Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3.895.322 Jiwa. Bacaleg dari 18 partai politik akan memperebutkan 10 kursi DPR RI dari dapil Sumut 1.

Abdillah dan Rahudman Harahap sama-sama maju dari Partai NasDem. Abdillah mendapat nomor urut 5, sedangkan Rahudman Harahap mendapat nomor urut 4. Sementara Akhyar Nasution maju dari Partai Demokrat dengan nomor urut 7. Selain ketiganya, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan ikut bersaing di dapil Sumut 1 dengan maju dari PKB serta Mikhael B Sinaga (Juru Bicara PKB). Ada juga mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi yang maju melalui Partai Perindo.

Tak hanya itu, ada juga ikut bertarung seorang menteri, yakni Yasonna Laoly (Menkumham). Ada juga Sofyan Tan, Ruhut Poltak Sitompul dari PDIP, Meutya Hafid dari Golkar dengan nomor urut 2. Selanjutnya, Prananda Surya Paloh dari NasDem bersama dengan Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Dari Gerindra ada nama Romo H.R Muhammad Syafii yang merupakan petahana, ada juga Ketua HIPMI Sumut Ade Jona Prasetyo.

Kemudian, ada Maruli Siahaan dan artis ibu kota Sultan Pasha Djorghi. Lalu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah juga dikabarkan akan maju dari Golkar. Namanya disebutkan akan masuk menggantikan H M Ichwan Husein di nomor urut 1.

Seperti diketahui, total DPT Sumut 1 DPR RI 3.895.322 jiwa, dengan perincian Kota Medan 1.853.458 jiwa. Deliserdang 1.431.418 jiwa, Serdangbedagai 482.433 jiwa, Kota Tebing Tinggi 128.013 jiwa.

Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan mengungkapkan, pihaknya sudah mempersiapkan segalanya untuk mengahadapi Pileg 2024 ini, yakni dari rekrutmen Bacaleg hingga ditetapkan sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) oleh KPU.

“Sekarang Bacaleg sudah melakukan turun ke bawah melakukan sosialisasi.Banyak tokoh-tokoh yang masuk dalam Dapil Sumut, 1,2 dan 3. Untuk di DPRD Sumut kita akan meraih kursi di Dapil 7 dan 8,” ucap Rudi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (22/8).

Menyikapi soal pertarungan kursi di Sewlayan di Dapil Sumut 1, Rudi optimis memberikan kontribusi kursi di Senayan dari Sumut, dengan Bacaleg bertarung seperti Tengku Erry Nuradi, Mayjen TNI (Purn) Victor H Simatupang dan Mayjen TNI (Purn) Karev Marpaung. Ada Riki Pangeran Siregar. “Ada 5 dan 6 pemain di Sumut 1. Di Sumut 1 sangat berpeluang meraih kursi. Targetnya, minimal 1 kursi dari satu dapil. Karena, 2019 kita menyumbang 2 kursi di Dapil 3,” jelas Rudi.

Rudi berpendapat, sosok mantan Gubernur Sumut Erry Nuradi memiliki sosok tepat dicalonkan di Pileg dengan memiliki masa pendukungnya. Dengan itu, optimis memberikan suara ke Perindo untuk dengan urutan kursi kelima dan keenam di DPR RI.

“Kita Perindo juga memiliki mantan kepala daerah untuk mencalonkan sebagai Caleg dari Perindo. Kalau Bupati, juga ada di Tengku Erry. Jadi, lengkap lah, kita harapkan suara Pak Tengku Erry mampu (lolos ke DPR RI) ditambah lagi, ada dua Jendral. Kita ada peluang, di kursi kelima dan keenam,” jelas Rudi.

Rudi mengatakan sudah banyak arahan diberikan Ketua Umum Perindo, Hari Tanoesoedibjo dalam rapat koordinasi dengan Bacaleg untuk memenangkan Perindo di Pileg 2024. “Sesuai dengan rapat kordinasi, kita lakukan di Hotel Santika sama Ketua Umum. Banyak program disampaikan oleh DPP dengan mempunyai kepedulian mengasuransikan anggotanya. Semua menjadi anggota Perindo mendapatkan kartu asuransi jiwa dan kesehatan dengan satu klaim,” ucap Rudi.

Rudi mengungkapkan, bahwa Perindo mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam program yang diusung. Termasuk program UMKM dalam dorong peningkatan ekonomi masyarakat. “Program untuk masyarakat, program UMKM, dan lain-lainnya untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau menang lagi, lebih jauh lagi jangkauannya kita,” pungkas Rudi.

PDIP dan Gerindra Kompak Targetkan 3 Kursi

Sejumlah nama-nama Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I kembali diwarnai dengan tokoh-tokoh ternama, baik incumbent maupun nonincumbent. Tak terkecuali dari dua partai pemenang Pemilu 2019, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Kepada Sumut Pos, Sekretaris DPD PDIP Sumut, Sutarto, mengatakan bahwa salah satu bacaleg DPR RI dari partai berlambang banteng tersebut merupakan bacaleg incumbent. “Incumbent dari Dapil Sumut I itu ada Pak Sofyan Tan, Pak Irmadi Lubis tidak maju kembali,” ucap Sutarto kepada Sumut Pos, Selasa (22/8).

Dikatakan Sutarto, sejatinya pada Pemilu 2019 ada dua nama caleg PDIP yang terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Sumut I, yakni Yasonna Laoli dan Sofyan Tan. Namun, posisi Yasonna diganti oleh Irmadi Lubis karena Yasonna ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM. Namun pada Pemilu 2024 nanti, nama pengacara ternama sekaligus mantan politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul akan turut meramaikan bursa pencalonan dari Dapil Sumut I dari PDIP.

Terkait alasan PDIP memilih nama-nama politisi senior tersebut untuk kembali menjadi Bacaleg di Pemilu 2024, Sutarto mengatakan bahwa partai memiliki pertimbangan sendiri. “Tentunya PDIP punya pertimbangan yang matang terkait bacaleg-bacaleg yang dipilih, yaitu bacaleg-bacaleg yang siap berkompetisi,” ujarnya.

Sutarto pun menjelaskan, pihaknya optimis akan dapat meraih peningkatan jumlah kursi di DPR RI dari Dapil Sumut I. Bila pada Pemilu 2019 meraih 2 kursi, PDIP optimis akan mendapatkan 3 kursi pada Pemilu 2024 mendatang. “Target kita di Pemilu 2024 nanti, PDIP bisa mendapatkan 3 kursi dari Dapil Sumut I atau bertambah 1 kursi dari Pemilu 2019,” ungkap­nya.

Senada dengan PDIP, Partai Gerindra juga mengaku telah menargetkan perolehan 3 kursi pada Pemilu 2024 mendatang. “Partai Gerindra menargetkan 3 kursi di DPR RI dari Dapil Sumut I,” kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso kepada Sumut Pos, Selasa (22/8).

Dijelaskan Sugiat, pihaknya juga akan kembali menyodorkan kedua nama caleg incumbent Partai Gerindra tersebut untuk memperebutkan kursi di senayan. Adapun kedua nama tersebut, yakni Romo H.R Muhammad Syafii dan Husni Mustafa.

”Pak Husni dan Romo Syafii akan tetap kita majukan. Alhamdulillah, Partai Gerindra juga punya sejumlah nama politisi senior yang siap maju dari Dapil Sumut I untuk memperoleh target 3 kursi yang kita targetkan,” jelasnya.

Partai Buruh Tak Gentar

Ketua Exco Partai Buruh Sumatera Utara (Sumut), Willy Agus Utomo mengaku tak akan gentar dengan nama-nama besar dan incumben yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI Sumut. “Ketua Partai Buruh Sumut tidak gentar, nama-nama tersebut sama saja masih calon anggota legislatif saat DCT dan proses kampanye Pileg dimulai.

Semua dimulai dari nol suara, artinya semua caleg mempunyai kesempatan yang sama mendulang suara dari rakyat Sumut,” ujar Willy kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (22/8). Dalam hal ini, lanjutnya, Partai Buruh tidak mau kalah dan juga turut memajukan Tokoh Petani Internasional, Henry Saragih yang merupakan Ketua Serikat Petani Indonesia.

 

“Beliau merupakan pembela hak hak kaum petani di Indonesia, baik memperjuangkan tanah petani, kedaulatan pangan dengan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani secara murahbahkan gratis. Ini sudah dilakukannya selama lebih dari 25 tahun,” ungkapnya.

Menurutnya, caleg Partai Buruh sudah berbuat untuk rakyat kecil, anggota dewan juga sebenarnya dewan rakyat kecil di parlemen jalanan. “Semoga di Pileg 2024 nanti kami Partai Buruh Sumut targetkan dapat 1 kursi di DPR RI dari Dapil Sumut 1 ini,” harapnya.

Sementara itu, pengamat politik Sumatera Utara, Dr Warjio, menyebutkan berbagai alasan yang menjadi pertimbangan parpol untuk memilih para politisi senior incumbent menjadi bacaleg pada Pemilu 2024.”Pertama, ada track record keberhasilan yang sudah terpilih. Setidaknya, seorang incumbent dinilai mampu mengamankan satu kursi,” kata Warjio.

Selanjutnya, sambung Warjio, para caleg incumbent juga dinilai memiliki kemampuan finansial yang lebih baik sehingga dinilai lebih berpeluang untuk kembali duduk di senayan.

“Meksipun kemampuan finansial bacaleg itu tidak memberikan jaminan keberhasilan sepenuhnya. Tapi setidaknya, peluang yang ada menjadi lebih besar,” sambungnya.

Kemudian yang paling penting, kata Warjio, para caleg incumbent ataupun politisi senior dinilai punya kedekatan yang lebih baik dengan para elit politik. Sementara, para elit politik tersebut merupakan penentu apakah kader tersebut dicalonkan atau tidak. “Kedekatan dengan para elit partai politik ini juga menjadi salah satu kunci penentu apakah tokoh tersebut dicalonkan atau tidak,” terangnya.

Akan tetapi, lanjut Warjio, pemilihan pata caleg incumbent juga dinilai memiliki resiko tersendiri, yakni mengurangi regenerasi kader yang ada di tubuh partai. “Incumbent dan politisi senior punya peluang besar, namun para politisi muda juga harus diberi kesempatan, sebab harus ada regenerasi. Bila tidak ada regenerasi, akan berdampak pada pindahnya para politisi muda ke partai lain karena mereka merasa tidak diberi kesempatan,” pungkasnya. (gus/map/dwi/ila)

1...1,2171,2181,219...15,682Page 1,218 of 15,682

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor