Home Blog Page 1286

Lewat Program “Jaksa Garda Desa”, Bupati Sergai Harap Pengelolaan Keuangan Desa Makin Maksimal

DIABADIKAN: Kepala Bidang Penerangan Hukum Kejagung RI Martha Parulina, SH.MH didampingi Kepala Seksi Penegakan Hukum Kajatisu Yos Arnold Tarigan, SH, MH, Kasi Intel Kejaksaan Sergai Rimel Tarigan, SH bersama Sekdakab Sergai H. Faisal Hasrimy dan para tamu undangan. fadly/sumut pos.

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai(Sergai) H Darma Wijaya yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) H. M. Faisal Hasrimy, AP, MAP, mengikuti Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Program Jaksa Garda Desa, di Aula Sultan Serdang, Komplek Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Kamis (3/8).

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekdakab, Bupati Sergai menjelaskan kalau kegiatan kunjungan kerja Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) dalam rangka monitoring dan evaluasi sekaligus sosialisasi program Jaksa Garda Desa di Pemkab Sergai.

Ia kemudian melanjutkan, 9 tahun UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, atau lebih populer kita sebut dengan UU Desa, lahir dan menjadi tonggak awal pengaturan, perlindungan dan pemberdayaan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

“UU Desa mengakui dan menghormati desa, memastikan pemerintahan desa yang efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa memiliki posisi strategis dalam masyarakat karena mayoritas penduduk tinggal di sana, dan UU Desa memberi legitimasi pada otonomi desa, termasuk pengelolaan anggaran,” katanya.

Di kesempatan ini, Bupati juga menyampaikan monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penilalan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dari sisi efisiensi dan efektivitas kinerja, memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan proses pencapaian target dan indikator kegiatan sebagai bahan perbaikan, dan memberikan bahan pertimbangan atau rekomendasi kepada pengambil kebijakan dan keputusan untuk dijadikan dasar keputusan untuk perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya.

Masih lanjut Bupati, program Jaksa Garda Desa merupakan salah satu program Kejaksaan RI di bidang Intelijen yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa, sambungnya, mempunyai celah atau rawan penyimpangan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Bupati berpendapat, penyimpangan yang terjadi bisa saja karena unsur kesengajaan dan bisa juga karena unsur ketidaksengajaan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dalam pengelolaan dan desa sehingga menimbulkan kerugian negara.

“Oleh karena itu, kami pemerintah daerah Kabupaten Sergai berharap dengan hadirnya program ini nantinya dapat memberikan pendampingan, pengawasan, dan membuka ruang konsultasi dalam pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa, khususnya kepala desa beserta perangkat desa, sehingga mampu mencegah pemerintah desa terkena masalah hukum,” kata Bupati.

Terakhir, Bupati tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kejagung RI melalui Kepala Pusat Pene­rangan Hukum dan Kepala Kajatisu beserta seluruh jajaran, atas kesedia­annya untuk berkunjung ke Kabupaten Sergai dalam rangka monitoring dan evaluasi sekaligus sosialisasi program Jaksa Garda Desa.

“Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sama kepada Kejari Kabupaten Sergai beserta seluruh jajaran atas sinergitas dan kekompakan dalam rangka kedinasan maupun di luar kedinasan yang telah terbina dan terjalin baik selama ini. Semoga hubungan baik ini dapat terjaga hingga pada masa yang akan datang,” harapnya.

Di kesempatan serupa, Kepala Bidang Penerangan Hukum Kejagung­ RI Martha Parulina, SH, MH, menjelaskan, Jaksa Garda Desa adalah salah satu upaya dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan Dana Desa serta dalam memastikan pemerintahan desa berjalan dengan lancar.

“Apa sebenarnya peran Jaksa Garda Desa ini? Mereka adalah teman dan sahabat yang dapat kita ajak berdiskusi dan menanyakan segala hal terkait pengelolaan Dana Desa. Jika ada keraguan, kesulitan, atau pertanyaan tentang penggunaan dana, Jaksa Garda Desa siap memberikan penjelasan yang jelas dan transparan,” katanya.

Disebutkan oleh Martha, desa dijalankan oleh pemerintahan desa yang bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa lainnya. Kolaborasi ini, menurturnya, sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Namun, terkadang terjadi kurangnya pemahaman tentang hukum baik di kalangan masyarakat maupun perangkat desa. Inilah saatnya peran Jaksa Garda Desa untuk memberikan edukasi hukum kepada kita semua agar kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan benar,” sebutnya.(fad/han)

Budaya Etnis Karo Dikenalkan di Asahan

BUDAYA: Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang menghadiri Pagelaran Seni Budaya Daerah (PSBD) V 2023 Kabupaten Asahan ‘Etnis Karo’ yang dilaksanakan di Lapangan PSBD Kisaran, Kabupaten Asahan.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, menghadiri Pagelaran Seni Budaya Daerah (PSBD) V 2023 Kabupaten Asahan ‘Etnis Karo’, yang dilaksanakan di Lapangan PSBD Kisaran, Kabupaten Asahan, belum lama ini.

Adapun maksud kegiatan ini, untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Karo, sekaligus menyampaikan informasi budaya dan etnis Karo kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan.

Rangkaian kegiatan di antaranya menari bersama diselingi penampilan-penampilan atraksi kebudayaan dari seni budaya Karo, serta penampilan artis-artis Karo.

Sebelum beranjak ke panggung utama, Cory bersama Wakil Ketua DPRD Karo Davit Kristian Sitepu, menyapa seluruh masyarakat Karo yang hadir dalam acara ini, tepatnya di jambur yang terletak di area PSBD Kisaran. Cory pun mengapresiasi seluruh masyarakat Karo yang ada di Kabupaten Asahan. “Dengan berdirinya jambur di Asahan ini, menunjukkan orang Karo yang ada di sini telah menunjukkan kekompakannya bersatu padu membuat dan melestarikan budaya adat istiadat masyarakat Karo pada umumnya. Ini patut diapresiasi dan semoga dapat menjadi contoh kepada masyarakat kita, khususnya yang ada di luar Kabupaten Karo,” ungkap Cory.

Kegiatan ini, berlangsung pada 22 Juli hingga 6 Agustus 2023 mendatang, dengan mengusung tema ‘Merawat Kebhinekaan Seni dan Budaya Demi Terwujudnya Masyarakat Asahan yang Berkarakter’.

Di hadapan Bupati Asahan Surya, Forkopimda Kabupaten Asahan, serta seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada acara tersebut, Cory menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemkab Asahan, karena telah diberikan ruang untuk menampilkan dan memperkenalkan budaya Karo di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Asahan.

Cory pun berharap, melalui pertunjukan ini dapat jadi awal mempererat hubungan persaudaraan sesama etnis di Sumut, dan menambah kecintaan masyarakat Asahan atas budaya Karo. (deo/saz)

Pasca Polda Sumut Tangkap Pembalak Mangrove, Warga Langkat Bongkar Dapur Arang

BONGKAR: Pembongkaran dapur arang milik warga di Pangkalanbatu, Kabupaten Langkat.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasca Polda Sumut membongkar kasus pembalakan mangrove di Pangkalanbatu, Kabupaten Langkat, akhirnya warga membongkar dapur arangnya dengan kesadaran sendiri. Pembongkaran dapur arang tersebut dilakukan sejak Rabu (2/8) lalu, dan akan berlangsung hingga Senin (7/8) mendatang.

“Dapur yang dibongkar Rabu lalu, milik Basuki dan Surif di Lingkungan 1, Suka Damai, Pangkalanbatu. Kemudian milik Johan di Lingkungan 1, Lorong Panglong, Pangkalanbatu,” ungkap Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kamis (3/8).

Hadi juga mengatakan, dapur arang lainnya yang dibongkar, yakni milik Hasbullah di Lingkungan 1, Lorong Panglong, Kelurahan Pangkalanbatu, serta milik Udin DJ di Lingkungan 1, Suka Damai, Kelurahan Pangkalanbatu.

“Pembongkaran juga berlangsung hari ini (kemarin, red) hingga 4 hari mendatang. Hal ini sudah ditentukan dengan diawasi oleh perangkat kelurahan, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa,” tuturnya.

Adapun sebelumnya, Forkopimcam Brandan Barat melakukan pertemuan yang diikuti langsung oleh Muspika, kepala desa, kepala lingkungan, dan para pemilik dapur arang. Pada pertemuan itu, Muspika mengimbau kepada para pemilik dapur arang, untuk membongkar dapurnya.

“Usai pertemuan, secara sukarela pemilik melakukan pembongkaran dapur arang pada hari yang sama (Rabu, red). Ada 5 pemilik yang membongkar dapurnya di kecamatan tersebut,” beber Hadi.

Diketahui Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, turun langsung ke dapur arang Kecamatan Brandan, Kabupaten Langkat, 28 Juli 2023 lalu. Hal ini dilakukannya, usai mengetahui kerusakan hutan mangrove yang kian mengkhawatirkan karena dirambah dan dirusak.

Sedikitnya 700 hektare dari luas 1.200 hektare hutan mangrove rusak, akibat illegal logging untuk industri arang berbahan kayu bakau di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Berandan, Kabupaten Langkat. (dwi/saz)

Dermaga TPI Brandan Roboh, Lima Luka

PERIKSA: Personel Polsek Pangkalanbrandan saat turun ke lokasi dermaga tempat pelelangan ikan di Kelurahan Brandantimur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang mendadak roboh, Rabu (2/8) malam.

SUMUTPOS.CO – Dermaga tempat pelelangan ikan (TPI) di Kelurahan Brandantimur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, mendadak roboh, Rabu (2/8) malam. Peristiwa tersebut menghebohkan, karena mengakibatkan 5 orang dinyatakan luka.

Saat dermaga roboh, kelimanya tengah berada di tempat tersebut. Adapun mereka yang menjadi korban, yakni BNA (18) luka lecet pada kaki dan paha kiri memar; AO (23) luka pada jempol dan telunjuk tangan kiri koyak, serta kaki sebelah kiri luka; NSN (23) mengalami kaki memar sebelah kanan dan luka lecet pada kaki sebelah kiri; NS (30) luka lecet pada kaki kanan; dan NU (6) luka lecet pada badan dan luka lecet kaki sebelah kanan.

“Akibat reruntuhan, warga mengalami luka,” ungkap Kasi Humas Polres Langkat, AKP S Yudianto, Kamis (3/8).

Yudianto juga mengatakan, para korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalanbrandan, untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian ini, personel Polsek Pangkalanbrandan sudah turun ke lokasi. Bersama masya­rakat, polisi melakukan evakuasi terhadap korban yang terjatuh akibat runtuhan.

“Dugaan sementara, dermaga roboh karena bongkahan batu semen coran runtuh, dan patahan besi cor yang bekarat,” pungkas­nya. (ted/saz)

Calon PENJABAT Gubsu Usulan DPRD Sumut, Arief, Lasro, dan Safrizal Diusul ke Mendagri

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting itu dihadiri 8 dari 9 ketua fraksi yang ada di DPRD Sumut. Hanya Ketua Fraksi Partai Gerindra yang tidak hadir. “Saya selaku Ketua DPRD Sumut, sudah mengadakan rapat dengan pimpinan dewan sekaligus pimpinan fraksi-fraksi untuk memutuskan nama-nama Pj Gubsu yang akan diusulkan,” kata Baskami kepada wartawan di ruang kerjanya di gedung DPRD Sumut, Kamis (3/8) sore.

Menurut politisi senior PDI Perjuangan itu, dari pimpinan dewan dan ketua fraksi, hanya Fraksi Gerindra yang tidak hadir. Namun begitu, rapat tetap memutuskan tiga nama untuk diusulkan ke Mendagri. “Tadi rapat semua hadir, kecuali Gerindra. Tentu masing-masing sudah memberikan nama. Yang pertama itu Pak Arief, Sekda kita. Lasro Simbolon, dan Safrizal. Surat hari ini akan ditandatangani, paling lama besok (hari ini) kami kirim ke Kemendagri,” terang Baskami.

Terkait ketidakhadiran Fraksi Gerindra, Baskami menjelaskan, kalau pihaknya sudah menghubungi Ketua Fraksi Gerindra Ari Wibowo melalui telpon selular. Namun handponenya tidak aktif. Lalu dihubungi Sekretaris Fraksi Gerindra, Gusmiyadi. Sayangnya, Gusmiyadi mengaku belum mendapatkan petunjuk atau keputusan dari DPD Partai Gerindra Sumut.

“Kami telpon ketua (fraksi) tidak aktif. Kami telpon sekretaris (fraksi), bilang belum ada petunjuk dari DPD. Seharusnya kami tunggu sampai jam 2 siang. Tapi sampai jam 4 sore, mereka tidak hadir. Ini rapat tidak bisa ditunda, harus kami putuskan. Jadi, Fraksi Gerindra yang belum masuk (usulan) namanya,” ungkapnya.

Meski tidak dihadiri Fraksi Gerindra, jelas Baskami, tidak menggangu mekanisme proses pengajuan nama-nama calon Pj Gubernur Sumut tersebut. “Tidak ganggu mekanisme untuk pengajuan nama calon Pj Gubernur itu. Kita tidak main voting, 8 fraksi dari 9 fraksi sudah hadir. Kita sudah hubungi mereka,” sebutnya lagi.

Dia juga menegaskan, proses pengusulan calon Pj Gubernur Sumut tersebut harus segera disampaikan ke Kemendagri, paling lama 9 Agustus 2023. “Tanggal 9 Agustus deadline-nya, harus sampai. Tidak bisa kita sandera Kemendagri,” ujarnya.

Baskami berharap, siapapun yang nantinya terpilih menjadi Pj Gubernur Sumut, bisa berkordinasi dan berkomunikasi baik dengan DPRD Sumut. “Keinginan kami, yang sudah kami kenal (jadi Pj Gubsu). Tapi, semua itu berpulang kepada keputusan Presiden Jokowi. Kan gubernur ini perwakilan presiden di Sumatera Utara,” katanya.

Baskami kembali mengungkapkan, Pj Gurbernur Sumut harus paham dengan kondisi dan permasalahan yang ada di Sumut serta beragama suku dan etnis di dalamnya. “Kami berharap, orang Sumatera Utara lah yang menjabat Pj gubernur ini. Dia menjabat satu tahun lebih ini, bukan satu atau bulan saja,” terangnya.

Baskami juga mengingatkan, tahun depan Sumut akan melaksanakan event besar. Selain Pemilu serentak, juga ada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024. “Kami harapkan kepada pemerintah pusat memahami hal ini. Pemilu dan PON itu even besar yang akan kita hadapi. Makanya, Pj Gubsu harus bisa bersinergi dengan DPRD Sumut,” tandasnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hariyanto mengungkapkan, fraksinya cuma mengusulkan satu nama calon Pj Gubernur Sumut, yakni Arief Sudarto Trinugroho. “Kenapa Pak Arief yang kita usulkan? Tentunya kita melihat, pertama track record-nya. Pak Arief selama ini kita lihat orang yang memang pantaslah untuk mengemban amanah Pj tersebut, karena jabatannya juga Sekda. Kedua, beliau juga termasuk yang memenuhi kriteria eselon I,” ujar Hariyanto di ruang kerjanya.

Ketiga, lanjut Hariyanto, Fraksi PKS sudah mengenal baik Arief Sudarto, sehingga akan mempermudah koordinasi dan komunikasi dengan Pj Gubernur Sumut. “Pepatahnya kan bilang, jangan beli kucing dalam karung. Artinya, kita sudah kenal dengan baik beliau dan mudah-mudahan kenal baik ini. Dia juga bisa bekerja sama dengan kita, sebagaimana selama ini beliau juga sudah bekerjasama dengan DPRD. Sehingga antara eksekutif dan legislatif ketika itu terjalin kerjasama yang baik maka akan berjalanlah pembangunan di Sumut dengan baik,” jelasnya.

Lantas, kenapa Fraksi PKS cuma mengusulkan satu nama? Hariyanto mengatakan, fraksinya ingin fokus saja ke Sekda Sumut. “Karena sifatnya kan usulan. Kalau kita ada usulan 2 atau 3, itukan jadi agak buyar dia. Makanya kita usulannya lebih fokus, mudah-mudahan bisa mengerucut kepada beliau,” harap mantan Ketua DPD PKS Deliserdang ini.

Hariyanto juga mengungkapkan harapan fraksinya kepada Pj Gubsu yang terpilih nanti. “Artinya bisa melanjutkanlah program-program baik yang selama ini sudah dijalankan dan digulirkan dalam RPJMD itu sampai selesai,” ucap Hariyanto.

“Kemudian, kita ada momen nanti pileg, pilpres, pilkada ini kan masa Pj nih. Tentunya berharap beliau bisa mengayomi. Artinya, beliau netral sehingga bisa berjalan proses demokrasi itu dengan baik. PON juga, itu agenda pembangunan yang berjalan dengan baik karena anggaran sudah disiapkan, mudah-mudahan beliau bisa meneruskan itu,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution dari Fraksi Golkar mengatakan, pihaknya mengusulkan tiga nama Pj Gubernur Sumut. Dan ketiga nama itulah yang menjadi rekomendasi DPRD Sumut. “Benar (ketiga nama Pj Gubernur Sumut itu), sudah diajukan,” ungkap Irham Buana saat dikonfirmasi Sumut Pos via pesan WhatsApp, kemarin.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Warjio menilai, sosok Pj Gubernur Sumut yang layak menjabat adalah yang paham dengan birokrasi Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut. “Saya pikir, harus bisa menjalankan kriteria yang tadi disebutkan. Artinya, secara struktural birokrasi mampu, untuk bersama-sama sisa waktu, dengan masyarakat yang majemuk, yang juga. Tentu saja, menyukseskan program pemerintah kedepannya,” sebutnya.

Warjio mengatakan, hal itu menjadi penilaian pointer tersendiri dan akan menjadi harapan bagi pemerintah pusat, untuk terpilih siapa saja yang diajukan. “Penunjukan Pj gubernur ini, representative dari pemerintah pusat itu,” ujarnya.

Warjio juga mengingatkan kepada Pj Gubernur Sumut agar bersikap netral di Pemilu 2024. Kemudian, tetap fokus menjalani tugasnya, tidak bermain politik praktis. “Saya kira dia harus profesional, bisa melihat itu. Tanpa berpihak atau tidak mencondongkan kepada salah calon nantinya. Sehingga hal itu, tidak terjadi di Sumatera Utara, dengan tumpuan kepada kita,” katanya.

Lebih lanjut Warjio mengatakan, Pj Gubernur Sumut harus fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Sumut ini. Kemudian, menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan profesional. “Fokus saja bekerja di Pemprov Sumut. Tapi itu secara ideal. Secara politik, kita tidak tahu kan? Nanti keputusan ada di pusat. Nanti akan mempengaruhi kebijakan tersendiri,” ucapnya.

Warjio juga memberikan catatan kepada Pj Gubsu, selalu menjaga keharmonisan keberagaman masyarakat di Sumut dan mampu wujudkan harapan masyarakat terkait pembangunan daerah di Sumut ini. (gus/adz)

Tak Kondusif, PN Jaksel Batal Eksekusi Rumah Anak Soekarno, Guruh: Saya Anak Proklamator Terzalimi

TOLAK EKSEKUSI: Sekelompok orang berjaga di rumah Guruh Soekarnoputra, Kamis (3/8) pagi. Mereka memberi dukungan moral kepada Guruh sekaligus menolak atas eksekusi rumah tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru sita Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan batal menyita rumah Guruh Soekarnoputra yang terletak di Jalan Sriwijaya Jaya III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/8) pagi. Pasalnya, juru sita tak bisa masuk ke rumah tersebut.

PEJABAT Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan, juru sita telah mendatangi rumah Guruh pada pukul 09.00 WIB sesuai dengan jadwal penetapan eksekusi. Namun, situasi dan kondisi di rumah Guruh tidak kondusif, sehingga juru sita PN Jakarta Selatan tak bisa memasuki area rumah.

“Petugas kami, juru sita kami Pengadilan Selatan tidak bisa masuk ke lokasi. Oleh karena situasi dan kondisi di tempat lokasi objek eksekusi tidak memungkinkan atau tidak kondusif,” kata Djuyamto kepada wartawan, Kamis (3/8).

Djumyato menuturkan, menurut keterangan juru sita PN Jakarta Selatan, tak ada aparat keamanan yang berjaga di lokasi objek eksekusi. Sementara di lokasi tersebut ada banyak massa yang berjaga. “Artinya situasinya menjadi tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya proses eksekusi,” ujarnya.

Padahal, lanjut Djuyamto, PN Jakarta Selatan telah berkoordinasi dengan aparat keamanan soal proses eksekusi rumah Guruh. Dia menyampaikan, jadwal eksekusi selanjutnya akan ditentukan oleh Ketua PN Jakarta Selatan. “Nanti ada dari pihak pemohon eksekusi tentu. Oleh karena hari ini akan menyampaikan permohonan eksekusi lebih lanjut itu prosedur yang bisa dilakukan,” ucapnya.

Djuyamto mengatakan meski Guruh menolak keras rumahnya dieksekusi, tetapi PN Jakarta Selatan akan tetap menjalankan putusan pengadilan. Ia pun enggan menanggapi pernyataan Guruh yang menyebut putusan PN Jakarta Selatan tidak adil. PN Jakarta Selatan hanya akan fokus terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan proses eksekusi rumah Guruh harus dilakukan. “Apa yang disampaikan beliau tentu dalam konteks pelaksana keputusan ada di dalam putusan itu sendiri yang sudah dipertimbangkan oleh majelis sendiri,” kata dia.

Adapun eksekusi rumah Guruh merupakan buntut Guruh kalah gugatan perdata melawan Susy Angkawijaya dan dihukum ganti rugi materiil Rp23 miliar.

Sementara itu, Guruh mengaku sudah mendapat surat untuk mengosongkan rumahnya kemarin. Namun, ia menolak permintaan surat itu lantaran merasa dirinya benar dalam kasus tersebut. Pantauan dilapangan, sekelompok orang dengan baju bebas berjajar mengelilingi rumah Guruh. Mereka duduk di atas motor yang terparkir.

Ada pula mobil komando yang berada di ujung jalan. Di atasnya ada orang yang berorasi menyuarakan penolakan atas eksekusi rumah Guruh. Rumah Guruh juga dipasangi spanduk-spanduk bernada protes. Salah satu spanduk yang terbentang berbunyi, ‘Selamatkan Rumah Bung Karno’.

Guruh yang bertahan di rumahnya kemudian menyinggung mafia di tanah air berkembang di segala bidang, seperti mafia peradilan dan pertanahan. “Sekarang makin marak soal mafia-mafia, di segala bidang, banyak bidang negara ini, kita bisa merasakan adanya mafia peradilan dan mafia pertanahan dan sebagainya,” kata Guruh.

Guruh menegaskan, dirinya merupakan pihak yang benar dalam perkara ini. Ia menyatakan terpanggil untuk turut memberantas mafia di Indonesia. Putra dari Presiden ke-1 RI Soekarno itu pun merasa terzalimi dengan kasus ini. “Saya, apalagi sebagai keluarga atau saya anak proklamator, terzalimi, tapi ini juga sebuah kezaliman terhadap negara dan bangsa,” kata dia.

Sementara, pengacara Guruh Soekarnoputra, Simeon Petrus mengklaim, rumah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menyimpan barang-barang peninggalan Presiden ke-1 RI, Sukarno. Dia menjelaskan, lantai dua dan tiga rumah itu dipenuhi oleh barang peninggalan Sang Proklamator.

“Di sinilah tempat menyimpan barang-barang almarhum Bung Karno. Itu semua teman-teman bisa lihat itu semua lantai 2, 3 itu semua penuh buku Bung Karno semua. Jadi kayak perpustakaan gitu,” ucap Simeon.

Ia menyebut, bangunan itu sangat kental nuansa historisnya. Selain menyimpan barang bersejarah, rumah itu juga menjadi tempat tinggal Guruh.

Simeon menyatakan, sejak kecil Guruh telah menempati rumah tersebut sejak keluar dari Istana Kepresidenan. “Beliau tinggal di sini sejak keluar dari Istana. Jadi kita semua tahu beliau diusir itu kan masih kecil dari Istana, itu keluar dari Istana langsung menempati di sini,” kata dia.

Simeon pun menceritakan awal mula sengketa dari rumah Putra Proklamator itu. “Tahun 2011 Bulan Mei, Mas Guruh membutuhkan uang untuk bisnis, kemudian beliau diperkenalkan oleh temannya seorang lelaki bernama Gotama. Terjadilah pembicaraan, Mas Guruh mengajukan pinjaman uang Rp35 miliar dengan bunga 4,5% dengan jangan waktu 3 bulan. Gautama mengajukan permintaan PPJB (Perjanjian Jual-Beli),” terang Simeon.

Saat jatuh tempo, Guruh sempat mencoba menghubungi Gotama, namun tidak mendapatkan respons. Tiba-tiba, perempuan bernama Susy Angkawijaya datang menawarkan bantuan senilai Rp16 miliar dengan syarat AJB (Akta Jual Beli) rumah yang kini tengah dalam sengketa.

“Agustus 2011 berakhir, Mas Guruh coba konfirmasi, tapi tidak bisa dihubungi. Kemudian, datanglah perempuan bernama Susy sebagai orang baru yang menawarkan bantuan ke Mas Guruh, dia minta AJB sebagai persyaratan untuk bisa dibalikin lagi ke Mas Guruh,” terang Simeon Petrus.

Setelah terjadi kesepakatan soal AJB, ternyata Guruh Soekarnoputra tak pernah menerima uang Rp16 miliar uang dijanjikan. “Terjadilah kesepakatan AJB Rp16 miliar, uang Rp16 miliar itu Mas Guruh tidak pernah terima,” ujar Simeon Petrus.

Tiba-tiba Susy Angkawijaya meminta Guruh Soekarnoputra untuk keluar dari rumahnya. “Kemudian Bu Susy meminta Mas Guruh keluar karena ada AJB. Mas Guruh heran karena ada hal seperti ini,” ucap Simeon.

Ternyata, Susy Angkawijaya menggugat Guruh Soekarnoputra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar Akta Pengosongan dan AJB. “Pada Januari 2014, Susy Angkawijaya menggugat atas akta pengosongan dan AJB,” pungkasnya. (cnn/kps/dtc/adz)

Dicurigai Upaya Menggelar “Karpet Merah” bagi Gibran, MK Diminta Cermat soal Gugatan Usia Capres

MAKAN MALAM: Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto makan malam bersama Wali Kota Solo Gibran Rakbuming Raka.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) sejauh ini belum jelas kapan akan memutus gugatan syarat usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Dari ketentuan semula 40 tahun, untuk dapat diturunkan menjadi 35 tahun. Yang jelas, dalam keterangannya di hadapan hakim konstitusi Selasa (1/8), perwakilan DPR dan pemerintah memberi sinyal setuju.

Perkara itu juga mendapat tanggapan dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto Bacapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tersebut memberikan sinyal serupa. Menurut dia, kualitas pemimpin tidak semata-mata diukur dari usia. Banyak anak muda yang memiliki kompetensi dan sanggup memimpin. “Jangan terlalu melihat usia lah. Kita lihat tekad, idealisme, dan kemampuan seseorang,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, gugatan syarat usia Capres dan Cawapres di Undang-Undang (UU) tentang Pemilu tersebut diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Selain itu, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana yang merupakan adik dari politikus Gerindra Ahmad Riza Patria.

Sejumlah pihak mencurigai gugatan norma itu sebagai upaya menggelar “karpet merah” bagi Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo yang tak lain putra sulung Presiden Jokowi. Telah berseliweran kabar peluang memasangkan Gibran sebagai bacawapres pendamping Prabowo. Nah, pada 1 Oktober nanti, usia Gibran baru genap 35 tahun.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) yang juga mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengatakan, upaya mengutak-atik aturan untuk kepentingan politik sesaat harus dihindari. “Jadi, janganlah kita terus mencari upaya-upaya yang kelihatannya terbaca untuk kepentingan politik dalam waktu dekat,” ujarnya kemarin (3/8).

Hadar menjelaskan, evaluasi sebuah aturan semestinya dilakukan secara komprehensif. Artinya, setiap upaya perbaikan harus dikaji secara mendalam baik-buruknya. Apalagi menyangkut syarat calon pemimpin negara yang amat krusial. Dia berharap perubahan itu juga melibatkan pandangan dan masukan publik. Tidak semata-mata kepentingan kelompok tertentu.

Pihaknya menilai forum ideal untuk mengkaji substansi norma itu berada di pembahasan UU melalui revisi UU Pemilu. “Masyarakat perlu ditanyakan. Ini bicara tentang pemimpin nomor satu di negeri ini. Jadi, bukan hal main-main,” imbuhnya.

Hadar menegaskan, tentu sangat tidak tepat jika masyarakat hanya disodori opsi yang didesain elite tanpa dilibatkan pendapatnya. Dia juga sepakat dengan sentilan yang disampaikan hakim MK Saldi Isra. Yakni, tidak terus “memanfaatkan” peradilan jika memang ada forum legislasi. Pembahasan partisipatif lebih tepat.

Karena itu, Hadar berharap MK menolak gugatan syarat usia Capres dan Cawapres tersebut. Apalagi, Pemilu hanya tinggal beberapa bulan lagi. Kalaupun mau dievaluasi, pihaknya menilai momentum yang pas adalah setelah Pemilu 2024. “Saya berharap MK sudah, lanjutkan saja apa yang ada,” pungkas pria yang mendapat penghargaan Bintang Penegak Demokrasi dari pemerintah itu.

Sementara, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merasa tidak mungkin menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Putra sulung Presiden Jokowi itu bicara demikian menanggapi isu dirinya menjadi kandidat Cawapres. “Enggak mungkin, wis tak jawab (sudah saya jawab),” katanya di Solo, Kamis (3/8).

Gibran menegaskan, dirinya belum cukup umur untuk menjadi Cawapres. Selain itu, putra sulung Presiden Jokowi itu juga merasa belum pantas dari segala hal. “Sudah saya jawab, umur belum cukup, ilmunya belum cukup, semua belum cukup. Aku kudu piye meneh? (saya harus bagaimana lagi?),” katanya.

Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) tengah melakukan uji materi mengenai pasal dalam UU Pemilu mengenai syarat minimal usia cawapres 40 tahun.

Apabila MK mengabulkan permohonan uji materi itu, maka bisa diturunkan menjadi kurang dari 40 tahun sehingga Gibran bisa maju. DPR dan pemerintah pun menyatakan siap jika syarat usia cawapres diturunkan.

Akan tetapi, Gibran enggan menanggapi hal itu. Dia meminta agar dirinya tidak dicurigai di balik gonjang ganjing syarat usia cawapres yang digugat ke MK. “Saya enggak mengikuti berita itu ya. Lebih pas pertanyaannya ditujukan kepada yang menggugat. Kemungkinan sing pengen (yang berkeinginan) yang menggugat. Ojo kabeh dicurigai aku, aku ki ora ngopo-ngopo lho (jangan semua saya yang dicurigai, saya tidak melakukan apa-apa),” kata Gibran.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden didaftarkan partai politik ke KPU.

Syaratnya yakni memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional hasil pemilu sebelumnya. Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. (far/c18/hud/jpg)

Rekrut 572.496 ASN, 80 Persen untuk Formasi PPPK

Menteri PANRB Abdullah Azwar

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menetapkan formasi aparatur sipil negara (ASN) nasional 2023 sebanyak 572.496 formasi. Bakal ada kuota khusus bagi fresh graduate di bidang talenta digital dan data scientist.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyebut, komposisi rekrutmen ASN 2023 terdiri dari 80 persen untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan sisanya, 20 persen untuk fresh graduate di bidang talenta digital dan data scientist. Kuota khusus ini diberikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan digitalisasi. Sehingga banyak membutuhkan talenta-talenta digital ke depannya. “Karenanya tahun ini ada rekrutmen untuk PNS talenta digital yang fresh graduate,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023, di Jakarta, Kamis (3/8).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo; dan dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Serta, para pejabat pembina kepegawaian se-Indonesia.

Komposisi tersebut kemungkinan akan berubah di tahun depan. Dengan memberikan porsi lebih besar lagi pada formasi talenta digital dan data scientist ini hingga 30 persen. “Karena tahun ini memang banyak mandat yang harus kami selesaikan,” jelasnya.

Dari 80 persen kuota PPPK sendiri, memang difokuskan untuk tenaga pada pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Kemudian, dalam seleksi kali ini, pemerintah juga akan mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital. Anas mengungkapkan, pada kebijakan ASN 2023-2050, pihaknya telah memetakan mana instansi yang positif growth dan negative growth. Untuk yang negative growth ini maka tak dibutuhkan rekrutmen baru.

Dia mencontohkan, di BKN, ada bagian yang memiliki pegawai hingga 500 orang. Namun sekarang hanya tersisa 30 orang karena adanya digitalisasi. “Sehingga mereka yang pensiun tidak harus diisi lagi karena sudah digantikan digital,” kata mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas menambahkan, rekrutmen ASN 2023 juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Diketahui, jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN.

Sebagai informasi, sebelumnya, Kementerian PANRB telah menetapkan sebanyak 1.030.751 kebutuhan ASN nasional tahun 2023. Namun terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi. Termasuk, adanya beberapa pemda yang tidak mengoptimalkan usulan formasinya. Sehingga, hanya 572.496 formasi yang berhasil terkumpul hingga awal Agustus 2023.

Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Adapun alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terdiri dari 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Sementara pemda dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. “Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip,” tegasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, rekrutmen CASN harus diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat, penyederhanaan birokrasi, dan kebutuhan ASN. “Dengan memperhatikan kemampuan membayar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Dia pun turut berpesan, agar dilakukan beberapa pendekatan terkait rekrutmen ASN ini. MUlai dari transformasi digital hingga manajemen ASN di era normal baru. Dengan transformasi baik struktural, kultural, maupun digital maka diharapkan ASN mampu bersaing di kelas dunia. “Calon ASN yang direkrut harus bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders, yang nanti menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam rangka visi Indonesia Maju 2045,” tegasnya. (mia/jpg)

Wapres Minta Santri Al Zaytun Dibina agar Tak Menyimpang

BIMBINGAN: Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar para santri Al zaytun diberi bimbingan agar tidak memiliki pemikiran yang menyimpang.HENDRA EKA/JAWA POS.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta supaya para santri di Pesantren Al Zaytun diberikan arahan agar tidak memiliki pemikiran atau ideologi yang menyimpang. Hal ini disampaikan merespons pemimpin pesantren Al Zaytun Panji Gumilang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

“Dibimbing ya, diarahkan supaya tidak ada hal-hal yang nanti bisa [mendatangkan] pikiran-pikiran yang dianggap tidak benar atau menyimpang itu tidak berpengaruh pada santri,” kata Ma’ruf dalam keterangannya di Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (3/8).

Ma’ruf Amin menegaskan, proses pendidikan di Ponpes Al Zaytun tetap berjalan meski Panji sudah ditetapkan tersangka. Ia juga meminta pemerintah tetap memfasilitasi proses belajar mengajar di pesantren tersebut.

Terkait proses hukum terhadap Panji Gumilang, ia telah menyerahkannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. “Saya kira memang saya sudah serahkan Pak Mahfud ya untuk menindaklanjuti dan sudah diproses,” ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menugaskan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengawal Pondok Pesantren Al-Zaytun. Sekaligus melakukan pendampingan, agar proses pendidikan tidak terganggu dan tetap berjalan, pasca pimpinannya Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka.

”Kami menyadari bahwa energi terbesar dari penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaytun terutama masalah manajemen dan pendanaan itu ada di bawah kendali Panji Gumilang, maka tadi kami rapat, yang hadir adalah Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala PPATK, Kabareskrim, serta Gubernur Jawa Barat,” kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/8).

”Keputusannya banyak, tapi dua yang ingin disampaikan hari ini. Pertama, menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaytun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini dijamin keberlangsungannya,” sambungnya.

Selain itu, Mahfud juga meminta Kementerian Agama diberi wewenang untuk melakukan assessment terhadap penyelenggaraan pendidikan, maupun tenaga-tenaga pendidik dalam rangka menyelenggarakan pendidikan Pondok Pesantren Al Zaytun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Mahfud juga menugaskan Bareskrim Polri untuk memberi jaminan keamanan, terhadap siapapun yang akan melakukan proses-proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Ia pun meminta, agar warga pesantren untuk tidak panik, karena hak-haknya akan tetap diberikan sepenuhnya dan dilindungi. ”Kalau ada sesuatu yang menyimpang dari pemberian perlindungan atas hak konstitusional ini supaya disuarakan sehingga kami yang di Jakarta bisa mendengar apa itu benar atau tidak. Jadi jangan sampai ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau melanggar hak konsitusional para santri,” ucap Mahfud.

Mantan Ketua MK ini pun meminta Bareskrim Polri bisa mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus, di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Sebab, kasus ini bukan semata kasus penistaan agama, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. ”Saya harap teman-teman di Al Zaytun di sana bisa mendengar bahwa Al Zaytun tetap terus berjalan sebagai pesantren, terus mengajar, terus mengaji, dan itu di bawah jaminan pemerintahm,” pungkas Mahfud.

Sebelumnya pemerintah telah menggelar rapat menyusul penetapan status tersangka Panji di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis siang tadi.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bareskrim Polri ditugaskan untuk mendampingi kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al Zaytun. “Menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaytun, agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya,” kata Mahfud.

Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Panji dijerat Pasal 156 A tentang penistaan agama dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (cnn/adz)

BRI Kanca Sidikalang Serahkan Hadiah Mobil Ke Pemenang Undian Simpedes Semester II

SERAHKAN. Manager Bisnis Mikro Kanca BRI Sidikalang, Sahala Ignatius Situmorang didampingi Kepala Kantor BRI Unit Tigalingga, Pimpin Oloan Matondang kepada pemeang undian Simpedes, Daud Sembiring Kaloko, Kamis (3/8/2023).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.CO.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Sidikalang, Kabupaten Dairi, melalui Kantor Unit BRI Tigalingga, menyerahkan 1 unit mobil Honda BRV kepada, Daud Sembiring, pemenang undian Panen Hadiah Simpedes (PHS) semester II periode 1, September 2022-Februari 2023.

Seremoni penyerahan hadiah mobil dimaksud oleh Manager Bisnis Mikro (MBM), Sahala Ignatius Situmorang mewakili Pimpinan Cabang (Pinca) didampingi Kepala Kantor Unit BRI Tigalingga, Pimpin Oloan Matondang di Tigalingga, Kamis (3/8/2023).

Daud Sembiring Kaloko didampingi istri, Seni Hartini Beru Karo warga Desa Lau Primbon, Kecamatan Tanah Pinem kepada wartawan, mengaku tidak pernah menyangka akan mendapat hadiah dari BRI.

“Kami menabung di BRI, tidak semata-mata mengharapkan hadiah. Tetapi kami mau menabung untuk keperluan ekonomi dan kebutuhan sekolah anak,” ucap Daud.

Daud serta istrinya Seni Hartini menyebut, mereka buka rekening atau tabungan Simpedes sejak tahun 2021 sekitar 22 tahun yang lalu.

Pasangan suami istri itu mengaku, sangat bangga dan bahagia bisa mendapat hadiah mobil bagus dari BRI. Daud mengatakan, sebelum pengumuman namanya meraih hadiah utama dari BRI.

“Daud mengaku, malamnya, bermimpi dapat 2 ekor burung cantik. Rupanya, pertanda mimpi saya itu bakal dapat hadiah mobil cantik dan bagus, “ujar Daud.

Ditanya soal pelayanan selama berbisnis dengan BRI Sidikalang atau Kantor Unit Tigalingga, Daud dan Seni Hartini mengaku, layanan BRI sangat bagus.

“Saya sudah 2 kali mengajukan pinjaman/kredit ke BRI untuk pengembangan usaha, prosesnya tidak lama dan tidak rumit. Hadiahnya nyata. Terimakasih BRI, “ungkap Daud.

Kepala Kantor BRI Unit Tigalingga, Pimpin Oloan Matondang mengatakan, penarikan undian Panen Hadiah Simpedes, penghargaan kepada semua nasabah BRI Kanca Sidikalang yang selalu setia menabung dan berbisnis dengan BRI.

Pimpin mengaku bangga dan senang, selama 2 kali berturut-turut pengundian Panen Hadiah Simpedes, berhasil diraih nasabah dari Kantor BRI Unit Tigalingga.

“Menurutnya, apresiasi BRI berupa hadiah mobil kepada nasabah ini. Kita harapkan jadi motivasi bagi masyarakat lainya untuk terus meningkatkan saldo tabungan,”ujarnya.

Apa yang diraih keluarga, Daud Sembiring adalah nyata. Dan kesempatan untuk memperoleh hadiah dalam undian Panen Hadiah Simpedes berikutnya terbuka lebar,”ujar Pimpin.

“Pajak hadiah semuanya ditanggung BRI, sebut Pimpin.

Kepada masyarakat lainya, yang belum bergabung dengan BRI, mari ikut menabung dan berbisnislah dengan kami, ajak Pimpin. (rud)

1...1,2851,2861,287...15,693Page 1,286 of 15,693