26 C
Medan
Sunday, April 5, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1291

Telkomsel Luncurkan ‘Telkomsel One’, Solusi All in One Internet dengan Kecepatan Hingga 2 Gbps

Telkomsel meluncurkan produk baru dengan brand “Telkomsel One” dengan beragam pilihan paket unggulan yang customer centric sesuai kebutuhan pelanggan mulai dari Rp 120 ribu. Telkomsel One secara langsung diluncurkan oleh Menteri BUMN RI Erick Thohir bertepatan dengan ajang Telkomsel Awards 2023 di Jakarta, Jumat (21/7).

Telkomsel One Hadirkan Konvergensi Keunggulan Layanan Fixed dan Mobile Broadband

 JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sukses mengintegrasikan layanan IndiHome, Telkomsel melanjutkan implementasi inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC) dengan meluncurkan produk baru dengan brand “Telkomsel One”, yang menghadirkan pengalaman konektivitas broadband tanpa batas, baik di dalam maupun di luar rumah, untuk solusi internet pasti terkoneksi dan hiburan digital bagi seluruh pelanggan serta masyarakat.

Telkomsel One juga menawarkan layanan broadband dengan ragam nilai tambah, kapabilitas andal dalam satu jaringan, kemudahan serta keunggulan layanan Telkomsel Prabayar, Halo, Orbit, dan IndiHome dalam satu solusi, satu aplikasi, satu touch point, dan satu tagihan yang semakin meningkatkan pengalaman pelanggan untuk akses konektivitas broadband yang lebih seamless, guna mendukung berbagai kebutuhan dan aktivitas gaya hidup digital masyarakat.

Telkomsel One menyediakan berbagai pilihan paket unggulan yang customer centric sesuai kebutuhan pelanggan, dengan harga mulai dari Rp 120 ribu untuk satu bulan berlangganan, antara lain melalui Paket Complete yang mencakup layanan IndiHome, Orbit, dan Kuota Keluarga (paket mobile), kemudian Paket Dynamic yang mencakup layanan IndiHome dan Kuota Keluarga (paket mobile), serta Paket Easy yang mencakup layanan Orbit dan Kuota Keluarga (paket mobile). Paket Telkomsel One sudah dapat dinikmati oleh masyarakat di 501 kabupaten/kota wilayah di Indonesia mulai 21 Juli 2023.

Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam mengatakan, “Telkomsel senantiasa menghadirkan layanan dan solusi konektivitas digital yang melebihi ekspektasi para pengguna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Hadirnya Telkomsel One menjadi salah satu perwujudan komitmen kami dalam keberlanjutan implementasi layanan inisiatif konvergensi fixed dan mobile broadband yang akan menghadirkan pengalaman konektivitas broadband dengan layanan yang terintegrasi dan tanpa kendala (seamless), baik di dalam maupun di luar rumah, tanpa terikat pada satu teknologi jaringan tertentu.

Telkomsel One diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terdepan yang akan semakin membuka lebih banyak peluang kemudahan bagi pelanggan Telkomsel untuk menikmati pemerataan konektivitas digital yang andal, melalui pemanfaatan konvergensi keunggulan layanan fixed dan mobile broadband, yang dilengkapi ragam layanan gaya hidup digital terdepan, termasuk berbagai keuntungan dalam program loyalitas pelanggan.”

Telkomsel One juga menghadirkan beragam keunggulan layanan lainnya yang dapat dinikmati pelanggan, seperti kecepatan IndiHome hingga 2 Gbps, kuota data Orbit hingga 20 GB, Kuota Data Keluarga hingga 80 GB yang dapat dibagikan ke enam nomor, layanan Closed User Group (CUG) yang memungkinkan melakukan telepon dan SMS sepuasnya di dalam grup yang sama, IPTV Channel (seperti Cinemax dan HBO), kebebasan akses dalam memilih berbagai layanan hiburan digital berkelas dunia (seperti Disney+ Hotstar, MAXStream, dan Vidio), layanan Voice/SMS over Wi-Fi yang memanfaatkan jaringan Wi-Fi untuk berkomunikasi melalui telepon dan SMS, serta fitur koneksi Internet Pasti pertama di Indonesia, yang memberikan pengalaman unbreakable internet untuk konektivitas IndiHome yang pasti terkoneksi secara seamless antara jaringan fiber ke seluler.

Saat ini, keseluruhan paket Telkomsel One tersedia untuk pelanggan baru, di mana pelanggan dapat memilih paket yang sesuai kebutuhannya melalui layanan pelanggan di GraPARI, call center 188 dan 147, website www.telkomsel.com, dan Aplikasi MyTelkomsel. Untuk informasi lebih lanjut mengenai beragam keunggulan paket layanan IndiHome dan Telkomsel One dapat diakses melalui telkomsel.com/one.

Telkomsel juga menyediakan program khusus free open all channel layanan IPTV bagi seluruh pelanggan IndiHome selama periode 21 hingga 31 Juli 2023, serta program penambahan kecepatan akses internet yang lebih tinggi hingga 100 Mbps tanpa penambahan harga paket yang dimiliki, khusus bagi sejumlah pelanggan IndiHome terpilih. Sedangkan bagi yang belum berlangganan IndiHome, Telkomsel menggelar promo gratis biaya instalasi untuk pengguna yang baru berlangganan IndiHome dengan minimal paket kecepatan 50 Mbps, selama periode 21 Juli hingga 31 Agustus 2023.

Selain menghadirkan inovasi produk IndiHome dan Telkomsel One, Telkomsel juga memperkuat lini layanan pelanggannya melalui aplikasi digital MyTelkomsel. Versi terbaru MyTelkomsel (7.0.0) kini hadir lebih fresh, clean, dan futuristik dengan fitur pencarian paket, transparansi penggunaan, program loyalty terbaru, serta dilengkapi dengan Veronika virtual human interaction yang merupakan wajah dari layanan pelanggan Telkomsel yang didukung dengan Azure OpenAI ChatGPT dari Microsoft untuk memberikan pengalaman layanan yang lebih nyaman dan personal bagi pelanggan.

Selain itu banyak juga fitur menarik lainnya yang memudahkan pelanggan dalam mengakses berbagai produk dan layanan Telkomsel, termasuk IndiHome. Untuk sisi desain, Telkomsel juga melakukan pengembangan untuk memberikan pengalaman bertransaksi dan eksplorasi yang mulus di Aplikasi MyTelkomsel. Cukup dengan satu Aplikasi MyTelkomsel sebagai one-stop digital solution, pelanggan dapat mengakses seluruh produk dan layanan broadband unggulan Telkomsel. Aplikasi MyTelkomsel juga dapat diunduh dengan mudah di tsel.id/dlmytsel.(rel)

Tuntaskan Tindak Kejahatan, Kapoldasu Baru Petakan Wilayah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi akan mengumpulkan seluruh jajaran dan pejabat utama (PJU) Polda Sumut untuk menuntaskan segala tindak kejahatan yang marak di Sumut, termasuk aksi begal.

Hal itu disampaikan Agung kepada sejumlah wartawan, usai acara Pisah Sambut atau Farawell Parade kepada Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dan pemberian petaka komando, di Mapolda Sumut, Jumat (21/7) petang.

“Saya akan mengumpulkan seluruh jajaran di Polda Sumut, pada Sabtu (22/7) besok serta memberikan peta wilayah keamanan. Sebab, kita ingin mewujudkan keamanan bagi masyarakat Sumut,” katanya.

Dia berjanji akan melanjutkan apa yang sudah dicapai Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak. “Lebih utama lagi mari kita lebih memajukan Sumut dan mengayomi serta melayani dan memberikan perlindungan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Dari amatan, Panca diantar dari Aula Tribrata Mapolda Sumut menuju gerbang utama, dengan diiringi sejumlah pejabat utama (PJU). Sesampai di gerbang utama, ia bersama keluarganya pun langsung menaiki mobilnya dan meninggalkan Mapolda Sumut.

Gubsu: Jangan Anggap Remeh Satpol PP

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban masyarakat diminta jangan diremehkan. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Jumat (21/7).

Menurut Gubsu, Satpol PP memiliki keahlian dalam melakukan pengamanan dan mengatasi setiap aksi kejahatan jalanan seperti begal.

“Sekarang di dalam Pemerintahan, di situ ada Satpol PP. Sekali saya ingatkan jangan anggap remeh Satpol PP. Karena mereka ditugaskan oleh negera. Dalam oraganisasi ini, diberikan gaji oleh negara. Dari siapa, dari rakyat,” jelas Edy Rahmayadi.

Mantan Pangkostrad itu menjelaskan, Satpol PP bisa berperan awal dalam rangka mengamankan wilayah daerah teritorialnya. Kemudian, memberikan ketertiban bagi masyarakat. “Apabila tidak mampu, kalau tidak mampu berarti ada aparat. Yang benar-benar diterjunkan, yang mempunyai alat, yang bisa melumpuhkan,” jelas Gubernur Edy.

Meski menjadi bagian kecil untuk keamanan, namun menurut Gurbernur Edy, keberadaan Satpol PP harus dimaksimalkan di tengah masyarakat. Termasuk memerangi begal atau kejahatan jalan lainnya.

“Tapi ini, harus mulai kita latihkan tadi pengamanan wilayah tersebut. Kalau kita lihat ini, sebenarnya masih kita gunakan dengan posisi tingkat bawah. Bukan mengecilkan, tapi memang belum berbuat maksimal, ini yang harus kita utamakan,” ucap Gubernur Edy.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai, keberadaan Satpol PP menggunakan double stick di jalan sangat membantu aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan mengatasi aksi begal di jalanan. “Buktinya, dimana sekarang yang terjadi. Karena, di semua sudut sudah ada Satpol PP,” ujar Gubsu Edy.

Gurbernur Edy mengungkapkan, alasan dirinya menginstruksikan Satpol PP Pemprov Sumut keluar dan menggunakan double stick untuk mengatasi begal. Sebab, Satpol PP tidak boleh menggunakan senjata tajam.

“Double stick itu bukan senjata tajam. Karena dia, harus punya alat untuk mengamankan dirinya. Ini yang harus kita berlakukan, kita latihkan Dan saya yakin itu (bisa),” pungkas mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.(dwi/gus/ila)

Pisah Sambut Kapolda Baru, Irjen Panca: Saya Mohon Diri dan Mohon Maaf

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menceritakan kisahnya selama menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) 2,5 tahun.

Hal itu dikatakan Panca dalam acara Pisah Sambut atau Farawell Parade kepada Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dan pemberian petaka komando, di Mapolda Sumut, Jumat (21/7).

“Banyak suka dan duka ­selama menjadi Kapolda Sumut. Saya mengucapkan selamat datang kepada Kapolda Sumut yang baru beserta istri dan keluarga. Dengan datangnya Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi penyerahan komando kepimpinan ­berpindah. 2,5 bulan saya bekerja dan mengabdikan diri. Tentu banyak suka dan dukanya. Banyak yang kita lalui bersama. Ucapan terima kasih kepada seluruh anggota bhayangkara sejati atas kinerja dan dedikasi semasa pemimpin saya,” ungkapnya.

Dikatakannya, selama bertugas, banyak kasus yang menonjol berhasil diungkap, di antaranya kasus vaksin kosong, perampokan toko emas, kerangkeng manusia dan masih banyak lagi.

Selain itu, lanjutnya, selama 2,5 tahun bersama jajaran Polda Sumut juga melaksanakan penekanan pandemi Covid-19 dan ajang Internasional F1 Powerboat di Balige. “Saya yakin ini akan menjadi sejarah,” ujarnya.

Kemudian, kata Panca, selama kepemimpinannya, Polda Sumut juga mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai penghargaan terbaik Polda dari Kompolnas RI. “Polda Sumut akhirnya mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai penghargaan terbaik dari Kompolnas,” imbuhnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh anggota Polri, agar dapat memberikan bakti terbaik kepada masyarakat. “Saya berharap kepada seluruh anggotanya Polri, harus memberikan yang terbaik kepada Kapolda Sumut yang baru ini,” harapnya.

Panca percaya dan yakin kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru ini bisa menjalankan tugas dengan baik. Khususnya dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pekan Olah Raga Nasional (PON).

“Saya mohon diri dan mohon maaf, jika dalam menjalankan tugas. Ada yang tidak berkenan. Kami juga mohon doa, atas ditempatkan saya ditempat yang baru. Sumut ini kampung kelahiran saya,” pungkas Panca.

Sementara itu, Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Agung Imam Setya Effendi ingin mengajak seluruh anggota, untuk meneruskan kenaikan dalam tugas. “Kami akan teruskan nilai ini di tengah kita dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Agung pun mengajak seluruh anggota untuk mendoakan Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak di tempat tugasnya yang baru. “Mari kita berikan doa terbaik kepada Panca Putra dan keluarga untuk mengabdi di tempat yang baru,” pungkasnya. (dwi/ila)

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Bidang Aset ke Wali Kota Binjai

TERIMA: Wali Kota Binjai Amir Hamzah saat menerima sertifikat aset dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, Amir Hamzah menerima sertifikat bidang aset milik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, di Medan, Kamis (20/7).

Dalam kesempatan tersebut, Hadi Tjahjanto menyerahkan sebanyak 1.117 sertifikat kepada kepala daerah atau perwakilannya se Sumatera Utara. Dia mengatakan, sertifikat aset milik pemerintah daerah Sumut ini bertujuan untuk menyelamatkan aset negara, agar tidak dikuasai oleh pihak swasta.

Selain menyerahkan aset, Hadi menambahkan, sertifikat aset milik pemerintah daerah juga sebagai wujud menekan permainan mafia tanah di dalamnya. Sehingga kedepannya, aset tersebut memiliki alas hukum tetap dan tidak ada permasalahan hukum.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengingatkan Bupati dan Wali Kota yang hadir pada acara tersebut untuk selalu menjaga aset pemerintah daerah dengan melakukan inventarisasi aset yang memiliki hak hukum tetap berupa sertifikat. (ted/ila)

26 Investor Sempat Terganjal KKOP, Kini Gedung Pencakar Langit Boleh Berdiri di Kota Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pencabutan status Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di Lanud Soewondo menjadi angin segar bagi dunia investasi di Kota Medan. Dengan pencabutan KKOP tersebut, diyakini pembangunan dan perkembangan ekonomi di Kota Medan bakal berkembang pesat.

PEMERINTAH Kota Medan memastikan telah menyurati TNI AU, dalam hal ini Pangkalan TNI AU Soewondo guna mencabut secara resmi status KKOP di eks Bandara Polonia Medan itu. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, Benny Iskandar mengatakan, surat dengan Nomor 600.3.3.3/4709 perihal permohonan pencabutan KKOP di Lanud Soewondo tersebut telah ditandatangani Wali Kota Medan Bobby Nasution pada 10 Juli 2023 dan dikirimkan ke Komandan Pangkalan TNI AU Soewondo satu hari setelahnya.

“Benar, Pak Wali sudah menyurati pihak TNI AU, kami di BAPPEDA yang membuat draft surat tersebut,” kata Benny kepada Sumut Pos, Jumat (21/7).

Menurut Benny, sejatinya tanpa surat tersebut pun, KKOP di Kota Medan memang sudah tidak berlaku lagi. Sebab sewaktu Pemko Medan mengikuti rapat pengembangan kawasan Polonia di Jakarta pada 26 Juni 2023 lalu, Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto yang memimpin rapat tersebut telah menegaskan, KKOP di Lanud Soewondo tidak berlaku lagi. “Makanya dalam surat itu sudah kita sampaikan, pencabutan KKOP itu adalah tindaklanjut dari hasil rapat dengan Pak Menteri ATR BPN bahwa KKOP memang tidak lagi berlaku di Kota Medan. Jadi sebenarnya tanpa disurati pun, KKOP memang tidak berlaku lagi di Kota Medan,” ujarnya.

Namun, surat tersebut dianggap perlu disampaikan kepada pihak TNI AU Lanud Soewondo, sebab adanya surat Komandan Pangkalan TNI AU Soewondo Nomor B/163/VIII/2013 pada tahun 2013 lalu perihal Pemberlakuan KKOP di Lanud Soewondo. “Jadi dalam surat itu kita bermohon kepada Danlanud agar segera menerbitkan surat yang menyatakan bahwa surat nomor B/163/VIII/2013 pada tahun 2013 itu tidak berlaku lagi. Sekaligus, pencabutan pemberlakuan KKOP berdasarkan keputusan Menhub No KM 18 tahun 1991 sehingga dapat menjadi panduan bagi Pemko Medan dalam pengembangan investasi dan pembangunan Kota Medan kedepannya,” jelasnya.

Benny juga menerangkan, ada beberapa hal yang dinilai penting oleh Pemko Medan untuk mempertegas bahwa status KKOP di Kota Medan telah dicabut. Namun, semua berfokus dalam kemudahan berinvestasi dan percepatan pembangunan Kota Medan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sebab setidaknya, sejak aktivitas penerbangan sipil dipindahkan dari Bandara Polonia ke Bandara Kualanamu pada 2013 lalu, seharusnya sejak saat itu KKOP telah dicabut dari Kota Medan. Namun karena adanya surat Danlanud nomor B/163/VIII/2013 pada tahun 2013 lalu, KKOP dianggap masih berlaku.

Kondisi ini pun dinilai menjadi penghambat bagi Pemko Medan untuk melakukan percepatan pembangunan karena minimnya investor besar yang mau berinvestasi di Kota Medan, khususnya di bidang pembangunan gedung-gedung tinggi. Tercatat sejak 2013 lalu, setidaknya ada 26 investor besar yang tidak jadi berinvestasi di Kota Medan akibat KKOP tersebut. “Sejak tahun 2013, banyak investasi pembangunan yang terkendala dan ada setidaknya 26 investor yang ingin mendirikan bangunan intensitas tinggi secara vertikal, namun terkendala KKOP dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya,” ungkap­nya.

Sebab, terang Benny, Pemko Medan tidak mungkin menerbitkan IMB bagi bangunan yang tingginya melanggar ketentuan KKOP apabila KKOP masih berlaku. Sementara, KKOP dengan jelas membatasi ketinggian gedung yang akan dibangun di Kota Medan.

Dilanjutkan Benny, sejatinya KKOP tidak hanya berlaku di kawasan Polonia dan sekitarnya, tetapi di seluruh Kota Medan kecuali Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan. Artinya saat KKOP masih berlaku, investasi pembangunan berupa gedung-gedung tinggi bukan hanya terkendala di kawasan Polonia, tetapi hampir di seluruh wilayah Kota Medan.

“Itulah sebabnya pencabutan KKOP di Lanud Soewondo sangat penting, karena sama istilahnya dengan pencabutan KKOP di Kota Medan. Dengan dicabutnya KKOP, tidak ada lagi kawasan bisnis sesuai RTRW di Kota Medan yang dibatasi ketinggiannya, termasuk kawasan eks Bandara Polonia yang berdasarkan RTRW Kota Medan ditetapkan sebagai kawasan bisnis. Tentunya hal ini akan mendatangkan para investor ke Kota Medan,” pungkasnya.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin menyambut baik pencabutan KKOP di kawasan Lanud Soewondo. Dia yakin, dengan pencabutan KKOP tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kota Medan akan terus berkembang. “Pada dasarnya kalau dari sudut pandang ekonomi, pengembangan sebuah wilayah dalam suatu perkotaan bisa mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi,” kata Gunawan kepada Sumut Pos, kemarin (21/7).

Terlebih, lanjut Gunawan, jika pengembangan wilayah perkotaan tersebut diikuti dengan pengembangan sarana fisik. “Jadi akan ada investasi yang menggerakkan ekonomi di sekitar wilayah itu” tambahnya.

Gunawan menyebutkan, akan ada proses perputaran uang, kemudian ada penciptaan lapangan pekerjaan, dan ekonomi pada akhirnya ikut tumbuh. “Nah ada baiknya memang progres pengembangan wilayah perkotaan juga turut mengestimasikan besaran investasi di dalamnya. Sehingga dampak ekonominya bisa diperhitungkan seperti berapa penciptaan lapangan pekerjaan hingga pertumbuhan ekonominya” jelasnya lagi.

Sementara itu, di samping dampak perekonomian yang akan semakin bertumbuh, akan ada juga dampak negatif dari pengembangan suatu wilayah pada umumnya, yakni terjadi kenaikan laju inflasi yang memicu terjadinya peningkatan biaya hidup masyarakat. “Karena pada umumnya harga properti berpeluang naik. Masalah lainnya adalah, adanya potensi peningkatan kepadatan di lokasi tersebut. Ini bisa memicu macet, yang bisa memicu terjadinya biaya ekonomi tambahan,” terangnya lagi.

“Garis besarnya adalah pengembangan wilayah perkotaan ini perlu dilihat dari banyak sisi. Dengan kondisi ekonomi yang tengah melambat saat ini, investasi pada pengembangan suatu wilayah perkotaan dibutuhkan untuk mengakserasi pertumbuhan,” imbuhnya.

Gunawan juga melihat dari sisi bisnisnya, perlambatan ekonomi seperti sekarang menyisahkan kekhawatiran turunnya minat untuk memiliki properti di wilayah yang dikembangkan tersebut. “Karena sudah pasti harga untuk wilayah perkembangan begitu akan naik. Itu sih yang menjadi penyebabnya,” pungkasnya.

Jangan Memperparah Banjir

Sekretaris Komisi C DPRD Sumut Jumadi, mengingatkan Pemko Medan, jangan sampai pembanguna kawasan bisnis terbesar di Pulau Sumatera di lahan eks Bandara Polonia ini nantinya malah menimbulkan dampak baru bagi Kota Medan. “Dalam pembangunan nanti, perlu diperhatikan secara keseluruhan. Jangan malah memunculkan masalah baru, seperti memperparah banjir di Kota Medan. Karena selama ini kita ketahui, Lanud Soewondo ini daerah resapan air yang sangat luas,” kata Jumadi kepada Sumut Pos.

Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut itu mengakui, pembangunan pusat bisnis di Lanud Soewondo tersebut akan memberikan dampak multi efek seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Sumut dan Kota Medan. “Tentunya, dampak positifnya untuk memberikan kesejahteraan rakyat di Sumut. Termasuk diiringi teknologi dan digital. Dampaknya, bagaimana ekonomi masyarakat dapat ikut meningkat,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Kota Medan tiga periode ini, juga mendorong Pemko Medan ikut mengambil andil dalam membuka gedung pelayanan satu pintu di eks lahan Bandara Polonia Medan itu, sehingga terintegrasi antara pelayanan publik dan pusat bisnis. “Akan lebih baik jika terintegrasi antara pusat bisnis dengan pelayanan publik,” pungkasnya.(map/ika/gus/adz)

Jokowi Minta Pemda Prioritaskan Anggaran Infrastruktur

TINJAU JALAN: Presiden Jokowi meninjau Jalan Inpres Jalur Kerkap-Tanjung Agung Pali, di Kabupaten Bengkulu Utara, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Bengkulu, Jumat (21/7).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Jalan Inpres Jalur Kerkap-Tanjung Agung Pali, di Kabupaten Bengkulu Utara dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Bengkulu, Jumat (21/7). Presiden Jokowi memastikan, perbaikan infrastruktur jalan nasional, provinsi, dan kabupaten di Bengkulu sudah dimulai.

“Tentang jalan yang rusak khusus di Provinsi Bengkulu memang di jalan nasional yang belum mantap artinya masih rusak itu 10 persen, jalan provinsi kira-kira 40 persen yang belum mantap, jalan kabupaten juga sama 40 persen,” kata Jokowi.

Kepala negara menuturkan, saat ini pemerintah pusat tengah memulai perbaikan infrastruktur jalan rusak di Provinsi Bengkulu. Ia menyebut, pemerintah masih akan menambah sejumlah ruas jalan yang masih perlu diperbaiki.

“Ini yang diintervensi oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PU dan kita harapkan dengan angka tepatnya ini–ini masih berjalan yang sekarang sudah clear itu Rp327 miliar untuk delapan ruas yang ada di Provinsi Bengkulu, tapi nantinya kita akan proses lagi kemungkinan akan nambah,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan, perbaikan infrastruktur jalan tidak hanya dilakukan di Provinsi Bengkulu, tetapi juga di provinsi lainnya. Jokowi memastikan, perbaikan infrastruktur jalan tersebut sudah berjalan di akhir Juli. “Ini tidak hanya berlaku di Provinsi Bengkulu, semuanya sudah kita harapkan di 32 provinsi sudah berjalan di akhir Juli,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jokowi pun menegaskan pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam bekerja dan memprioritaskan penggunaan anggaran, salah satunya dalam hal penyelesaian infrastruktur. “Sering saya sampaikan kepada para bupati, wali kota, dan gubernur untuk anggaran itu fokus, kerja itu fokus, kalau jalannya belum bagus misalnya mau didahulukan ya sudah berikan anggaran yang berlebih untuk tahun pertama, kedua, menyelesaikan infratsruktur. Nanti tahun ketiga, keempat, selesaikan misalnya urusan ekonomi, pasar-pasar perbaiki,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi menekankan pemerintah daerah untuk tidak takut dalam merealisasikan anggaran selama digunakan dengan baik dan bijak. “Tugas pemda itu merealisasikan anggaran. Kok takut? Kalau nggak ngambil apa-apa ngapain takut? saya pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, jadi asal tidak ngambil nggak perlu takut. Tapi kalau udah ngambil beda soal,” tandas Jokowi. (jpg)

Usulan PGRI untuk Atasi Persoalan Zonasi, Perlu Distribusi Guru di Sekolah Favorit

Ilustrasi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Polemik penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) umumnya dipicu motivasi berebut masuk sekolah favorit atau unggulan. Untuk itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan distribusi atau rotasi kepala sekolah dan guru dari sekolah favorit ke nonfavorit. Kalau langkah itu diambil, diharapkan lambat laun akan memeratakan dan mengatrol kualitas sekolah.

Menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi PB PGRI Wijaya, pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota serta provinsi perlu melakukan pemetaan kepala sekolah dan guru di sekolah negeri. Pemetaan itu diperlukan untuk menentukan kepala sekolah dan guru-guru yang selama ini berkontribusi membangun sekolah negeri. Sehingga sekolah tersebut mendapatkan cap sekolah favorit atau sekolah unggulan dari masyarakat. “Setelah dipetakan, guru-guru dan kepala sekolah itu didistribusikan ke sekolah dengan akreditasi atau kualitas di bawahnya,” katanya di Jakarta, kemarin (21/7).

Harapannya, setelah beberapa tahun, sekolah non unggulan tadi meningkat menjadi sekolah favorit. Sehingga alternatif sekolah favorit di suatu daerah atau wilayah semakin banyak. Pendaftar atau siswa baru tidak menumpuk di beberapa sekolah saja.

Wijaya menyebutkan, kondisi sekolah negeri selama ini sangat beragam. Ada yang bagus sekali. Tapi, ada juga yang masih di bawah standar nasional pendidikan (SNP). Diperlukan pemerataan kualitas sekolah negeri yang tidak sebatas melalui pembangunan fisik saja. Tapi, juga melalui pemerataan kualitas guru serta kepala sekolahnya.

Wijaya menambahkan, pada era PPDB berbasis zonasi, guru tidak dihadapkan dengan siswa yang heterogen secara akademik. Melainkan siswa yang beragam kemampuan akademiknya. Pasalnya, siswa diterima di sekolah mengacu jarak kediamannya dengan sekolah yang dituju. Apa pun kondisi akademiknya. Meski, ada sebagian porsi PPDB yang dibuka untuk jalur prestasi.

Wijaya mengatakan, proses PPDB perlu pengawasan bersama. Mulai dari organisasi profesi guru seperti PGRI, pemda, Kemendikbudristek, Kemenag, masyarakat, sampai aparat penegak hukum. Tujuannya untuk memastikan integritas dalam penyelenggaraan

PGRI juga mendorong perlu adanya evaluasi PPDB secara menyeluruh dan mendalam. Terutama PPDB jalur zonasi dan perpindahan orang tua yang membuka celah berbagai modus kecurangan. “Berikan sanksi tegas terhadap para pelaku pemalsu dokumen dan pungli,” ujarnya.

Distribusi guru dan kepala sekolah ini coba diurai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui sistem manajemen talenta. Sistem baru ini akan memudahkan sekolah memenuhi kebutuhan guru di sekolahnya.

Nantinya, sekolah diberi kewenangan mengangkat guru sesuai kebutuhannya. Sehingga diharapkan pemerataan guru bisa dilakukan hingga pelosok negeri. Bukan hanya itu, pemerintah pun menyiapkan insentif untuk para guru yang mau ditempatkan di daerah 3T.

Selain guru, Kemendikbudristek juga baru saja menelurkan sistem untuk pengangkatan kepala sekolah. Sistem baru ini diklaim Mendikbudristek Nadiem Makarim akan lebih selektif dalam pemilihan kepala sekolah. Dinas pendidikan pun dapat mengecek kandidat-kandidat kepala sekolah secara lebih mudah karena terkoneksi dapodik. “Dinas dapat mengecek data ketersediaan kandidat kepala sekolah yang sesuai regulasi,” ucapnya.

Sistem ini, kata dia, akan membuat pengangkatan kepala sekolah ini lebih efektif. Sebab, sistem bakal terintegrasi secara digital dan terdokumentasi dalam satu platform digital.

Lebih lanjut, dengan adanya sistem tersebut, guru penggerak yang sudah memenuhi syarat menjadi kepala sekolah dapat segera diangkat. Mereka tak perlu menjadi pelaksana tugas terlebih dahulu.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani menambahkan, pemenuhan kepala sekolah definitif masih menjadi pekerjaan rumah Kemendikbudristek. Tercatat, masih ada 44 ribu lebih satuan pendidikan tak memiliki kepala sekolah definitif. “Tantangan untuk pengisian kepala sekolah. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan itu diisi oleh Plt kepala sekolah,” katanya.

Beruntungnya, saat ini banyak kepala sekolah yang berpotensi diangkat secara definitif. Mereka merupakan lulusan program guru penggerak yang memang disiapkan untuk menjadi pemimpin berkualitas.

Dari total 31.928 guru yang lulus program guru penggerak, 5.262 di antaranya telah diangkat menjadi kepala sekolah. ’’Saat ini ada 22 ribu guru penggerak yang punya sertifikat calon kepala sekolah yang berpotensi diangkat,” ungkapnya. (wan/mia/c17/ttg/jpg)

Sudah 38 Jamaah Sumut Wafat di Tanah Suci, Perbaiki Haji 2024, Kemenag Siapkan 3 Skema Baru

TIBA: Jamaah haji Dembarkasi surabaya tiba di Bandara Juanda.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rangkaian ibadah haji 1444 Hijriah sudah mendekati tahap akhir. Pemulangan jamaah haji gelombang pertama dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah ke Indonesia, sudah berakhir pada 19 Juli 2023. Selanjutnya, dimulai tahap pemulangan jamaah haji gelombang kedua melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

Hingga kemarin (21/7), jamaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci bertambah dua orang. Dengan begitu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan mencatat, total sudah 38 jamaah asal Sumut yang wafat di Tanah Suci.

“Total 38 jamaah kita wafat di Tanah Suci, Jamaah umumnya lansia ini wafat di pemondokan dan di rumah sakit,” kata Koordinator Humas dan Protokol Pembantu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (P3IH) Debarkasi Medan, M Yunus, Jumat (21/7).

Sementara, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief mengatakan, Kemenag telah mempelajari banyak hal teknis untuk mendesain ulang skenario penyelenggaraan haji pada tahun 2024 mendatang agar menjadi lebih baik.

“Alhamdulillah, saat ini kita sudah di tahap akhir untuk pengiriman jemaah haji melalui Bandara Jeddah. Kami mempelajari banyak hal terkait skenario untuk penataan dan perbaikan penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya,” kata Hilman, Kamis (20/7).

Hilman mengatakan, ada sejumlah teknis penyelenggaraan haji yang akan dikaji dan didesain ulang. Pertama, soal keberangkatan dan kepulangan jemaah. Menurutnya, hal tersebut erat kaitannya dengan pengaturan ritme jadwal penerbangan pesawat.

“Soal kepulangan dan keberangkatan, saat ini tim kami sedang mereka-reka jadwal pesawat dan ritmenya, mau bagaimana? landai di awal, tinggi di tengah, landai di belakang, rata, atau kah naik turun itu ritmenya? sedang kita pelajari,” imbuhnya.

Kedua, soal durasi waktu jemaah tinggal di Makkah dan Madinah. Terkait hal ini, pihaknya mengaku mendapat amanah khusus dari Menteri Agama (Menag), Yaqut Chalil Qoumas, untuk melakukan kajian ulang. Menag berharap lama tinggal jemaah di Saudi Arabia bisa diperpendek, tentunya dengan tetap mempertimbangkan regulasi yang berlaku di Saudi.

“Sebagaimana amanah dari bapak Menag, kami Ditjen PHU, diminta mendesain ulang tentang lama masa tinggal jemaah di Madinah dan di Makkah. Syukur-syukur bisa diperpendek. Tapi semua itu tergantung dengan regulasi yang ada di Saudi Arabia,” kata Hilman.

Ketiga, soal pelayanan jemaah di masa puncak haji atau Armina (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang menurutnya menjadi layanan pokok yang harus didesain ulang agar menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya akan membentuk tim khusus dan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. “Ketiga, yang paling penting, yaitu menangani selama prosesi Armina atau Masyair. Itu juga sedang kita desian. Dan ini adalah special force yang akan ditangani tim khusus. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik,” ungkapnya.

“Kita juga mengomunikasikan hal ini dengan pemerintah Saudi Arabia, karena apa pun yang kita lakukan nanti terkait dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi,” tambahnya.

Disinggung soal hasil investigasi bersama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi terkait kinerja Mashariq yang tidak optimal dalam memberikan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina), Hilman mengatakan, sampai saat laporan yang diperolehnya sebatas keterlambatan penjemputan di Muzdalifah selama 3 jam.

Hasil menyeluruh, masih menunggu laporan resmi. “Untuk yang lain, masih dikaji oleh pemerintah Saudi, karena ada banyak faktor, bagaimana ketidakoptimalan itu terjadi, dan kita masih menunggu secara resmi,” tandasnya. (man/jpg/adz)

NasDem Sebut Khofifah Tolak Jadi Cawapres Anies

WAWANCARA: Khofifah Indar Parawansa dan Anies Baswedan saat menjawab wartawan beberapa waktu lalu.istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem mengaku tak lagi mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP NasDem, Effendi Choiri mengaku, partainya sempat menjalin komunikasi dan menawari Khofifah untuk mendampingi Anies. Namun, yang bersangkutan tak menerima tawaran tersebut.

“Dia enggak mau atau enggak berani,” kata Gus Choi, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi, Jumat (21/7).

Nama Khofifah sempat santer dikabarkan masuk dalam bursa Cawapres Anies usulan NasDem. Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengaku sempat berkomunikasi dengan Khofifah soal itu. Menurut Gus Choi, saat ini partainya tak sedang mendorong sosok tertentu untuk mendampingi Anies. Dia bilang, partainya telah menyerahkan sepenuhnya urusan cawapres kepada Anies. “Terserah Anies,” tegasnya.

Anies dalam beberapa kesempatan selalu irit bicara saat ditanya soal cawapres pendampingnya. Ia menyebut sosok cawapres akan diumumkan dalam waktu yang tepat. Tiga partai pendukung Anies, NasDem, PKS, dan Demokrat memastikan nama cawapres telah di kantong Anies dan hanya tinggal diumumkan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespon soal dirinya yang menjadi salah satu kandidat kuat bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. AHY tak menjawab secara gamblang. Ia hanya menekankan bahwa dirinya adalah pribadi yang optimistis dan selalu mempersiapkan diri untuk hasil lebih baik, termasuk bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies.

“Insya Allah saya adalah orang yang selalu optimistis dan ingin terus mempersiapkan diri. Saya merasa harus terus bekerja karena kita (koalisi) tidak hanya ingin berlayar, tapi ingin menang,” kata AHY di sebuah kafe, bilangan Kotabaru, Gondokusuman, Kota Jogjakarta, Kamis (20/7) malam. “Oleh karena itu setiap saat harus meningkatkan performance kita, semakin baik diterima oleh masyarakat, semakin jelas narasi yang kita perjuangkan, substansinya harus jelas,” sambungnya.

AHY turut menyinggung soal berbagai hasil survei yang menempatkan namanya dalam jajaran teratas figur pendamping Anies di Pilpres nanti. Baginya, itu menjadi sebuah modal dasar. “Kalau tadi disampaikan ada sejumlah lembaga survei yang memotret pasangan ini (Anies-AHY) juga punya kans yang baik, saya pikir pertama harus kita nilai atau tempatkan sebagai sebuah potensi, sebuah modal dasar,” kata AHY.

Kendati demikian, bagi AHY hasil survei tersebut tak berarti apa-apa jika waktu coblosan nanti tak mampu mendulang suara yang signifikan. “Kita kan nggak mau hanya unggul di survei, kita ingin benar-benar unggul di lapangan artinya survei itu terkonversi menjadi suara riil rakyat di TPS-TPS,” ungkap AHY.

Diketahui, bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan telah mengungkapkan kriteria calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Menurut Anies, ada lima kriteria yang layak jadi pendampingnya. “Satu, dia bisa membantu pemenangan, tentu saja, masa pasangan yang membuat kalah, ya iya kan,” kata Anies dalam acara Indonesia Data and Economic (IDE) COnference 2023 di Jakarta, Kamis (20/7).

Kedua, lanjut Anies, sosok cawapresnya bisa membuat koalisi semakin solid. Ketiga, kata Anies, ingin agar cawapresnya bisa membantu roda pemerintahan bila ditakdirkan menang dalam pesta demokrasi 2024. “Keempat, dia punya visi yang sama, jangan sampai misiya beda. Nanti rutenya beda,” tegas Anies.

Kelima, Anies menginginkan cawapresnya satu chemistry. Sehingga, tidak ada masalah di kemudian hari. Setelah itu, Anies menyampaikan ada kriteria nol. “Dalam perjalanan ada kriteria nol, yaitu dulunya saya enggak memasukkan itu, yaitu tak bermasalah, tak bermasalah dan berani. Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini. Jadi, kriterianya 5, tapi mungkin kriteria 0, arena ternyata itu faktor yang sangat penting,” papar Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, tak mau memilih cawapres yang bermasalah. Karena, hal itu bisa menjadi beban ke depannya. “Di dalam perjalanan besok, berarti harus siap untuk menghadapi segala macam tantangan, kemudian rekamnya akan diliht lengkap semua hal-hal yang menyangkut dengan kebjakan, langkah yang pernah dikerjakan juga pasti akan dilihat. Sehingga, saya melihat itu menjadi salah satu faktor yang membuat ketika bicara tentang kriteria ikut menentukan, kalau bermasalah kan masalahnya jadi beban yang bersangkutan,” pungkasnya. (cnn/jpc/adz)

Ditawari Kerja ke Dubai, Ternyata Dibawa ke Thailand

SALMAN TOYIBI/JAWA POS TERSANGKA: Para tersangka TPPO jaringan internasional Indonesia-Kamboja saat dipaparkan di Polda Metro Jaya, Kamis (20/7).

SUMUTPOS.CO – Warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi salah satu korban perdagangan orang (TPPO) mengungkap kesaksiannya. Dia bercerita modus jaringan yang kerap merekrut orang-orang Indonesia untuk melakukan penipuan daring (online scamming) di negara lain.

DALAM sebuah seminar di Jogjakarta, Jumat (21/7), korban yang tak ingin disebutkan namanya itu mengatakan, dia terjerat dalam pekerjaan penipuan daring setelah mendapat tawaran dari rekannya untuk bekerja sebagai telemarketing di sebuah perusahaan di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE) dengan gaji 800 dolar AS (Rp12 juta).

Meskipun sempat ragu, dia memutuskan untuk berangkat karena tergiur dengan iming-iming kawannya yang sudah lebih dulu berangkat dan bekerja di perusahaan tersebut. “Dia bilang (kerjanya) enak, kerjanya sebagai telemarketing di bidang kecantikan dan digaji 800 dolar AS dengan kontrak enam bulan,” kata dia seperti dilansir dari Antara.

Setelah mendapatkan paspor, korban kemudian mendapatkan informasi, dia tidak akan bekerja di Dubai melainkan di Thailand. Meski demikian, korban memutuskan untuk tetap berangkat karena mengaku tak enak hati dengan kawannya.

Sesaat setelah tiba di Bangkok, dia dijemput beberapa orang yang berbeda-beda mulai dari keluar pesawat hingga keluar bandara. Setelah itu, korban ditinggalkan di sebuah hotel dan tidak diperbolehkan keluar hotel selama tiga hari.

Tiga hari kemudian, korban mengatakan, mendapatkan tiket pesawat untuk terbang menuju wilayah perbatasan Thailand dan Myanmar di Mae Sot. Setelah dibawa berputar-putar melewati distrik Mae Sot sampai harus menaiki perahu, korban tiba di sebuah kawasan di mana dia melihat orang-orang bersenjata dan mengenakan baju tentara. Setelah tiba di sebuah bangunan yang menjadi lokasi perusahaan penipuan daring, paspor korban dirampas.

“Di situ saya berantem dengan teman saya yang mengajak saya. Dia bilang kalau dia juga terkena tipu … kamu tidak bisa pulang … kalau mau pulang harus memberikan uang tebusan Rp110 juta,” ujar dia.

Selama di sana, dia juga mengaku tidak mengetahui pekerjaan apa yang harus dia kerjakan. Korban hanya diinstruksikan untuk mengumpulkan nomor sebanyak-banyaknya dan mengirimkan pesan berupa tautan atau link ke nomor-nomor tersebut. “Jadi ketika kita klik link-nya, semua yang ada di dalam ponsel kita bisa pindah ke mereka,” ungkap dia.

Dia juga mengungkapkan bahwa korban dituntut untuk bekerja selama 18 jam dalam sehari mulai pukul 11.00 hingga 04.00 dini hari. Korban mengatakan bersyukur karena bisa terlepas dari perusahaan penipuan daring itu dan mendapatkan perlindungan, penanganan rehabilitasi, hingga pendampingan hukum dari negara.

Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan, banyak perusahaan penipuan daring yang sengaja merekrut WNI untuk menipu sesama WNI. Oleh karena itu, salah satu persyaratan yang diminta mereka adalah kemampuan berbahasa Indonesia. Mereka juga biasanya beroperasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau pemerintah.

Judha mengungkap, ada kecenderungan WNI untuk mengajak WNI lain bekerja dalam penipuan daring karena mereka dijanjikan bonus oleh perusahaan. Hingga saat ini, Judha melaporkan sudah ada lebih dari 2.400 kasus penipuan daring yang melibatkan WNI yang telah ditangani Kementerian Luar Negeri. Namun, dari jumlah tersebut sebagian di antara mereka malah berangkat lagi ke luar negeri dan bekerja di jenis perusahaan yang sama. “Jadi betapa kompleksnya kasus TPPO jenis penipuan daring ini karena batasan antara korban dan yang bukan korban semakin buram,” kata Judha.

Dalam upaya menangani kejahatan perdagangan orang, Pemerintah Indonesia sudah membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Juni. Satgas itu dibentuk di setiap Polda dan berada di bawah naungan Bareskrim Polri. (jpc)

1...1,2901,2911,292...15,664Page 1,291 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor