Oleh: Ilham Mendrofa

TADI malam saya bermimpi bertemu Alan Greenspan. Ya, Alan Greenspan. Ketua Federal Reserve Amerika Serikat yang selama hampir dua dekade menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam sistem keuangan dunia. Dalam mimpi itu, ia sudah sangat tua. Rambutnya putih seluruhnya. Kacamata tebal bertengger di ujung hidungnya. Di hadapannya bertumpuk lembaran dolar Amerika. Ia sedang menghitung. Pelan. Tenang. Seperti seorang petani yang sedang menghitung hasil panen.

Saya berdiri tidak jauh darinya. Di tangan saya ada setumpuk rupiah. Saya tahu ia tidak sedang mengejek saya. Tetapi saya memperhatikan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Sesekali ia mengangkat kepala, lalu melirik ke arah saya dari balik kacamatanya.

Bukan tatapan menghina. Lebih menyakitkan dari itu. Tatapan iba. Seolah-olah rupiah yang saya genggam tidak lebih berharga daripada koran Wall Street Journal yang baru selesai dibaca lalu dilempar ke tempat sampah. Saya marah. Saya ingin membantah. Saya ingin menjelaskan bahwa negeri saya besar. Bahwa kami punya nikel, sawit, batu bara, laut yang luas, penduduk lebih dari 280 juta jiwa, dan mimpi menjadi negara maju.

Tetapi sebelum satu kata pun keluar dari mulut saya, saya terbangun. Jam menunjukkan pukul tiga dini hari. Di layar telepon genggam, rupiah masih berada di sekitar Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidak langsung memikirkan kurs. Saya justru memikirkan kepercayaan.

Sejujurnya, peduli apa sebagian besar rakyat terhadap kurs? Sebagian besar orang Indonesia tak pernah membeli dolar, tak membuka terminal Bloomberg, tak memantau indeks dolar, apalagi mengenal quantitative tightening. Yang mereka kenal jauh lebih sederhana: solar masih harus dibeli dengan barcode, antrean SPBU masih mengular di beberapa daerah, harga tandan buah segar sawit naik turun tanpa kepastian.

Orang tua cemas, apakah anak-anak benar-benar mendapat gizi layak. Bangunan koperasi desa yang dijanjikan megah masih banyak yang belum selesai. Lulusan sekolah masih mencari kerja. Pasien masih mengeluh tentang layanan kesehatan. Dan jutaan keluarga masih menghitung-hati apakah penghasilan bulan ini cukup sampai akhir bulan.

Kita hidup di tengah kegelisahan-kegelisahan itu. Kita ingin pengangguran berkurang, kemiskinan menyusut, sekolah lebih baik, puskesmas lebih layak, jalan lebih mulus, air bersih lebih mudah didapat. Kita ingin negara terasa hadir ketika rakyat membutuhkannya. Maka ketika para ekonom berbicara soal rupiah, banyak orang bertanya: Apa hubungannya dengan hidup saya?

Pertanyaan itu wajar. Namun justru di situlah persoalannya. Sebab rupiah bukan sekadar mata uang. Rupiah adalah ukuran kepercayaan terhadap Indonesia. Ketika rupiah melemah, dunia sedang menilai kemampuan kita mengelola negara. Ketika rupiah menguat, dunia memberi penghargaan bahwa Indonesia punya masa depan yang layak dipercaya.

Maka pertanyaan terpenting hari ini bukanlah berapa kurs rupiah terhadap dolar. Melainkan: tinggal berapa banyak kepercayaan dunia terhadap rupiah? Dan yang lebih menakutkan: tinggal berapa banyak kepercayaan kita sendiri terhadap rupiah?

Dalam ekonomi modern, nilai tukar adalah harga dari kepercayaan. Ia bergerak oleh perdagangan, investasi, dan ekspektasi. Pelemahan rupiah tak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membawa cerita lebih besar tentang bagaimana negara ini dipandang dunia. Hari ini rupiah mendapat tekanan dari ketiga sisi itu.

Di sektor perdagangan, Indonesia masih memikul defisit migas. Ketika harga minyak dunia naik, kebutuhan dolar ikut meningkat. Surplus perdagangan pada April 2026 tinggal sekitar US$89 juta—terendah sejak 2020. Itu tanda bahwa bantalan devisa dari perdagangan semakin tipis. Surplus nonmigas masih ada, tapi nyaris habis ditelan kebutuhan energi.

Di sektor harga, inflasi mulai merangkak naik. Angka 3,08 persen pada Mei 2026 memang belum mengkhawatirkan, tetapi arah pergerakannya penting dicermati. Rupiah yang melemah membuat impor lebih mahal, impor mahal menaikkan biaya produksi, dan pada akhirnya tekanan itu turun ke pasar tradisional serta meja makan rakyat.

Di sektor keuangan, investor tak kenal patriotisme. Mereka menghitung risiko dan imbal hasil. Ketika rupiah melemah lebih cepat dari keuntungan yang mereka peroleh, mereka keluar. Begitu mereka keluar, tekanan terhadap rupiah semakin besar.

Inilah yang disebut premi risiko: ongkos yang harus dibayar sebuah negara ketika kepercayaan mulai berkurang. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen. Langkah itu penting dan perlu. Namun suku bunga hanyalah rem, bukan mesin. Ia bisa memperlambat tekanan, tapi tak bisa menciptakan kepercayaan sendirian.

Menahan kurs adalah tugas bank sentral. Memperkuat rupiah adalah tugas seluruh negara. Pemerintah kerap mengatakan pelemahan rupiah terutama disebabkan faktor global. Itu tidak salah. Dolar AS memang sedang kuat, harga energi meningkat, ketegangan geopolitik membuat investor mencari tempat paling aman.

Namun penjelasan itu tidak cukup. Sebab badai global tidak memukul semua negara dengan cara yang sama. Brasil masih mampu menarik modal berkat kombinasi suku bunga tinggi dan ekspor komoditas yang kuat. Norwegia untung dari ekspor energi. India ditopang pasar domestik besar dan arus investasi stabil. Tidak semua mata uang kehilangan pijakan dengan tingkat yang sama.

Karena itu pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukanlah mengapa dolar kuat, melainkan mengapa ketika badai yang sama datang, rupiah terlihat lebih rapuh dibanding sebagian negara lain? Jawabannya membawa kita pada persoalan lebih dalam: kredibilitas kebijakan. Pasar ingin tahu apakah kebijakan fiskal dan moneter benar-benar searah. Apakah hilirisasi menghasilkan devisa bersih atau sekadar memindahkan pusat rente. Apakah devisa hasil ekspor benar-benar masuk ke sistem keuangan nasional atau hanya parkir di rekening valas. Apakah proyek-proyek besar negara memperkuat produktivitas atau justru memperbesar kebutuhan impor dan utang.

Pertanyaan-pertanyaan itu tak bisa dijawab dengan pidato. Hanya data yang mampu menjawabnya. Yang dibutuhkan hari ini bukan lagi konferensi pers yang menenangkan, melainkan transparansi yang meyakinkan: berapa devisa hasil ekspor yang masuk, berapa yang dikonversi ke rupiah, berapa kebutuhan valas BUMN, berapa kebutuhan impor energi, dan berapa devisa bersih yang benar-benar dihasilkan dari hilirisasi. Kepercayaan lahir ketika data lebih kuat dari slogan.

Sejarah rupiah sendiri lahir dari gagasan yang sama. Namanya berasal dari kata Sanskerta rūpya—perak yang ditempa. Ketika Oeang Republik Indonesia mulai beredar pada 30 Oktober 1946, republik yang masih muda itu mengirim pesan kepada dunia: kami punya negara sendiri, pemerintahan sendiri, dan nilai yang kami percaya sendiri. Maka grafik rupiah bukan sekadar grafik ekonomi. Ia adalah rekam jantung republik.

Itulah sebabnya saya ingin menulis judul ini dan sengaja mengganggu. *Rupiah kapan Rp19.000?* Bukan karena kita menginginkan rupiah jatuh lebih jauh. Justru karena kita ingin mencegahnya. Rp19.000 bukan ramalan. Ia adalah pertanyaan moral kepada para penjaga kebijakan fiskal dan moneter: apakah mereka cukup cepat membaca tanda-tanda sebelum persoalan ekonomi berubah menjadi persoalan politik? Apakah mereka cukup jujur mengakui masalah sebelum pasar kehilangan kesabaran? Apakah mereka cukup berani memperbaiki fondasi sebelum rakyat kehilangan kepercayaan?

Kita tidak butuh pemerintah yang sempurna. Kita butuh pemerintah yang dapat dipercaya. Rupiah bukan hanya alat tukar, tapi juga janji. Dan seperti semua janji, nilainya tidak ditentukan oleh kata-kata yang diucapkan, melainkan oleh kemampuan untuk menepatinya. Sebab pada akhirnya, nilai tukar bukan hanya harga mata uang, tapi juga harga dari kepercayaan kita terhadap masa depan.

Adalah Kepala Badan Saksi Nasional DPP Partai Demokrat.