Home Blog Page 13156

69 Mesin Simulator SIM di Sumut Belum Boleh Digunakan

Kasus dugaan korupsi pengadaan mesin simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Mabes Polri belum berhenti dan terus memasuki babak baru. Di jajaran Poldasu, setidaknya ada 69 mesin yang diterima dari Korp Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. Dan, ternyata semuanya belum boleh digunakan.

Dari informasi yang didapat Sumut Pos, dari 69 unit simulator pembuatan SIM yang ada di Sumatera Utara terdiri dari 34 roda empat dan 35 simulator roda dua. Ke-69 unit simulator tersebut, tersebar di 25 Polres Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), kecuali Polres Pelabuhan Belawan.

Menariknya, dari data Poldasu, di Polresta Medan sejatinya ada tujuh mesin simulator (4 mobil, 3 sepeda motor) bukan 4. Padahal, pantauan Sumut Pos, memang hanya 4 mesin simulator (dua mobil, dua sepeda motor) di Polresta Medan.  “Ada tujuh, bukan empat,” terang Kasat Lantas Polresta Medan, Kompol M Risya, Jumat (3/8).

Kasubdit Registrasi dan Identifikasi Dit Lantas Poldasu, AKBP Arie Wishnu Gautama mengatakan mesin itu memang didistribusikan langsung oleh Korlantas ke Polres-polres. “Dari 26 Polres itu, hanya Polres Pelabuhan Belawan yang tidak ada simulator pembuatan SIM. Karena di sana tidak ada Satuan Pelaksana Adminsitrasi SIM (Satpas),” ujar Arie, Jumat (3/8) petang. “Sampai sekarang simulator tersebut belum digunakan, karena belum ada materilnya,” tambahnya.

Disebutkannya, sebelumnya pada 2006, Dit Lantas Poldasu juga sudah menerima lima mesin simulator SIM. Kelima simulator itu untuk pembuatan SIM roda empat. “Lima simulator itu sekarang berada di Polres Binjai, Polres Simalungun, Polres Asahan, Polres Tapsel, dan Polresta Medan,” sebut Arie.
Dikatakannya, Simulator SIM yang baru ini masih masuk pada tahap operasional semua. “Kalau simulator SIM yang lama itu masuk ke Sumatera Utara sekitar 2006. Simulator yang baru saat ini masih memasuki tahap operasional,” sebutnya.

Dikatakannya, untuk memanfaatkan lima simulator yang ada itu, Dit Lantas Polda Sumut meletakkan mesin-mesin simulator itu di sejumlah Polres yang akan diikuti oleh satuan wilayahnya. “Misalnya simulator di Binjai itu diperuntukan wilayah sekitarnya seperti Langkat. Jadi orang-orang Langkat yang ingin mengurus SIM melalu Polres Binjai,” ungkapnya.

Kalau simulator yang baru tersebut, masuk ke Sumatera Utara sekitar bulan Maret lalu. “Sampai sekarang alat itu belum digunakan. Teknisi sempat datang dan mengerjakan segala sesuatunya, seperti menyingkronkan mesin simulator dengan komputer,” bebernya.

Keterangan ini bertentangan dengan pernyataan Kompol M Risya beberapa hari lalu. Risya mengatakan kalau simulator roda dua saja yang belum digunakan. Bahkan, petugas di kantor Polresta Medan yang enggan disebut namanya, mengatakan rata-rata ada 30 pemohon SIM baru maupun perpanjangan yang menggunakan mesin tersebut. “Biaya menggunakan simulator ini Rp50 ribu per orang. Maksimal tiga kali tes. Bila gagal, sepekan berikutnya boleh mengulang,” katanya.

Terkait dengan itu, dikatakan Arie, Dit Lantas Polda Sumut sempat menerima TR dari Korlantas Mabes Polri, yang diketahui oleh Kapolri. Dalam TR itu memerintahkan agar simulator tersebut jangan digunakan dulu. “Jadi sekarang sebenarnya masih masuk masa sosialisasi. Kalau simulator yang lama itu buatan Korea, kalau simulator yang baru adalah buatan asli Indonesia,” sebutnya.

Dikatakannya, dari mesin simulator yang baru dengan simulator yang lama memiliki perbedaan cara mengoperasionalkannya. “Memang tidak mencolok, tapi dari simulator yang lama dengan yang baru ada perbedaan cara menggunakannya,” ungkapnya. “Intinya simulator yang baru ini belum boleh digunakan,” tambahnya.

Dikatakannya, dua bulan yang lalu teknisi masih melakukan pemasangan di mesin Simulator pemberian Korlantas tersebut. “Jadi dua bulan yang lalu, teknisi masih bekerja untuk menyingkronkan, agar simulator tersebut bekerja maksimal. Tapi semenjak KPK mengendus adanya korupsi, sampai sekarang simulator itu ya belum digunakan,” jelasnya. (mag-12/jon)

[table caption=”Jumlah Mesin Simulator SIM di Sumut ” th=”1″]
,Polres               ,                    Roda 4  ,      Roda 2
1. ,Polresta Medan     ,             4          ,       3
2. ,Polres Tebingtinggi     ,    2       ,         2
3. ,Polres Binjai            ,        2     ,           2
4. ,Polres Deliserdang        ,     2     ,           2
5. ,Polres Langkat        ,        2        ,       2
6. ,Polres Simalungun   ,       2      ,           2
7. ,Polres Asahan          ,        2         ,       2
8. ,Polres Labuhanbatu      ,   2      ,         2
9. ,Polres Tapsel           ,        1            ,    1
10., Polres Tapteng       ,         1          ,     1
11., Polres Taput         ,         1    ,           1
12., Polres Dairi        ,            1     ,          1
13. ,Polres Nias       ,             1       ,         1
14. ,Polres Karo       ,           1         ,        1
15. ,Polres Madina           ,      1      ,         1
16. ,Polres Tanjungbalai       ,        1 ,              1
17. ,Polres Sergei       ,           1             ,   1
18. ,Polres Tobasa       ,          1              ,  1
19. ,Polres Pakpak Barat    ,     1           ,    1
20. ,Polres Nias Selatan     ,     1            ,   1
21. ,Polres Padangsidempuan   ,      1  ,         1
22. ,Polres Siantar          ,         1       ,    1
23. ,Polres Sibolga     ,            1         ,  1
24. ,Polres Samosir    ,           1           ,  1
25. ,Polres Humbahas      ,     1           ,  1
26. ,Polres Pelabuhan Belawan     ,0  ,      0
,Jumlah:         ,        35      , 34
[/table]
CATATAN: Data per Maret 2011, sebelumnya pada 2006, sudah ada lima mesin simulator yang diterima.
Sumber: Kasubdit Registrasi dan Identifikasi Dit Lantas Poldasu, AKBP Arie Wishnu Gautama

Gatot Ngotot Minta 60 Persen Saham Inalum

Pemprovsu tak Diundang dalam Pembahasan Pengambilalihan

MEDAN- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengaku tidak tahu-menahu soal perkembangan masa depan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Bahkan, mereka mengaku tidak diundang dalam kaitan pengambilalihan dari konsorsium Jepang setelah berakhirnya kontrak Oktober 2013 mendatang. Namun, Pemprovsu tetap ngotot dapat 60 persen saham Inalum.

Seperti diketahui, rencana pengambilalihan PT Inalum saat ini tengah hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat pusat. Usaha pengambilan alih perusahaan tersebut dengan mengikutsertakan pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana lembaga-lembaga tersebut sudah menyatakan kesediaan berminat mengelola Inalum. “Semestinya Sumut diundang membicarakannya,” ujar Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Jumat (3/8).

Dijelaskannya, Kementerian Perekonomian jauh hari sebelumnya telah menjadwalkan akan menggelar rapat yang melibatkan Pemprovsu dalam membahas Inalum pada Juli 2012. Pada pertemuan itu rencananya Pemprov Sumut dan 10 Pemkab/Pemko di sekitar PT Inalum akan menyampaikan sikap. “Kemarin ada berkembang pemikiran di tingkat pembicaraan Pemprov Sumut dan 10 Pemda bahwa penempatan saham diwacanakan 10 persen Saya nggak tahu persis apa sudah final dibicarakan, mungkin boleh diminta penjelasan dari Bappeda Sumut,” katanya.

Kendati seperti itu, lanjut Gatot, Pemprovsu tak patah arang dan tetap menyatakan keinginannya agar Pemprovsu bersama 10 kabupaten/kota memiliki 60 persen saham di PT Inalum. “Saya sih inginnya seperti itu, kita memiliki 60 persen saham di Inalum,” tegas Gatot.

Lalu darimana uang untuk mendukung penempatan saham 60 persen itu? Menurut Gatot, bisa saja dipinjam dari lembaga keuangan. Pasalnya, pemerintah daerah tidak mungkin mengalokasikan uang yang besar karena keterbatasan kemampuan keuangan.

Menurutnya, sangat beralasan menempatkan saham 60 persen. Hal ini karena Inalum sangat prospektif. “Saya memang bukanlah pengusaha, tapi dari sisi bisnis, saya melihat Inalum sangat prospektif, yang akan memberi kontribusi besar bagi perekonomian Sumut dan nasional,” ujarnya.
Sementara itu secara terpisah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut selaku yang memimpin wadah kesatuan Pempropsu dan 10 Pemda soal Inalum, mengaku masih terus melakukan rapat-rapat yang akan mencari poin-poin kesimpulan untuk disampaikan pada pembahasan nanti di Kemenko Ekonomi.

“Kita belum sampai ke situ (saham pemerintah daerah). Karena focus utama adalah pengambilalihan. Namun, rapat-rapat dengan Pemko/Pemkab terus kita lakukan,” ungkap Kepala Bappeda Sumut, Riadil Akhir Lubis.

Siap Beli Inalum, Berapapun!

Di sisi lain, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mengaku siap mengambil alih kepemilikan Inalum.  Menurut dia, anggaran pengambilalihan saham Inalum tersebut sudah disiapkan pemerintah. Dengan demikian, hal itu bukanlah menjadi masalah yang besar. “Gampang, disuruh beli berapapun mau, tunggu keputusan,” ujar Dahlan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin. Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan kepemilikan 100 persen saham Inalum harus balik ke pemerintah. Baru setelah itu, jika ingin ditender kembali tidak jadi masalah.

Agus menyebutkan Kementerian Keuangan akan mematahkaan keinginan Jepang jika ingin memperpanjang kontrak tersebut. Saat ini, tim perwakilan pemerintah sedang bernegosiasi dengan pemerintah Jepang. “Kemenkeu minta adanya pengakhiran tugas dari kepemilikan Jepang sesuai dengan master agreement,” tambahnya.

Hal tersebut didasari kenyataan bahwa dari kontrak kerja sama selama 30 tahun dengan Jepang, Indonesia sebetulnya mengalami kerugian 22 tahun. Pertimbangan itu pula yang kemudian menjadi dasar keinginan pemerintah mengambil alih perusahaan tersebut tahun depan. “Makanya, kalau kita tarik kembali, itu akan berdampak bisa lebih baik,” kata Agus.

Pemerintah meyakini, jika pengolahan Inalum dikelola sendiri, hasil pertambangan akan memiliki nilai tambah yang lebih besar dari saat ini. “Nilai satu ton bauksit kalau dijadikan aluminium itu nilai tambahnya lebih besar,” tuturnya.

Pemerintah berencana untuk menganggarkan dana sebesar Rp7 triliun untuk mencaplok perusahaan tersebut. Jika disepakati Dewan Perwakilan Rakyat, anggaran tersebut nantinya akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. (ari/bbs)

Sandra Dewi Doyan Bule

Di antara jadwal kegiatan yang padat merayap, Sandra Dewi sempat berlibur ke Inggris dan Skotlandia. Model dan pesinetron kelahiran Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini pun menceritakan semuanya.

Sandra Dewi
Sandra Dewi

“Saya ditemani oleh teman yang sedang sekolah di sana. Lumayan liburan dua minggu di London. Keliling kota, dari pasar sampai ke istana, dan berkeliling ke pusat-pusat perbelanjaan,” tutur Sandra.

Pengalaman lain yang tak terlupakan baginya dalam liburan itu adalah jalan-jalan ke Skotlandia. “Yang paling seru saat mengunjungi
Skotlandia. Aduh, bagus banget. Saya memang suka dengan musik dan logat Skotlandia. Apalagi, sejak menonton film Brave produksi Disney. Saya nekat ke sana dan mengunjungi kastil-kastil dan pusat kebudayaannya yang luar biasa,” cetus artis yang melejit di film Quickie Express ini.

Senang ke luar negeri juga menular ke urusan laki-laki. Saat ini Sandra lebih suka berteman dekat atau pacaran dengan bule. Terakhir, ia dekat dengan Delano Daniel, bule asal Belanda.

“Dia itu (Delano) teman baru. Baru kenal. Karena saya single, jadi ya pergaulan harus diperluas. Kalau cowok Jepang itu, ya nggak tahu ya. Belum (pacaran), masih teman, ya dekat aja,” kilahnya.

Terus kenapa nggak doyan yang lokal?

“Maunya lokal, tapi yang lokal nggak mau sama saya, hehe, becanda. Ya, kalau sama orang lokal ya biasa aja. Saya senang sama orang luar, karena bisa banyak belajar, enak ngobrol. Dengan orang luar itu bisa tukar pikiran,” jawab pesinetron Kisah Rama Shinta ini.

Diakui Sandra, meski belum lama serius tapi sosok Delano membuatnya nyaman. “Sosoknya baik, ganteng dan muda. Tapi saya belum jelas dan nggak mau ngomong dulu,” cetusnya.

Terus, Delano itu pacar keberapa yang kira-kira?

“Aduh lupa tuh karena saya banyak ketemu orang luar negeri hehe,” candanya. (ins/jpnn)

Nasi Biryani, Donor Darah, dan Sumatera Bike Week 2012

Sahur Bersama Tokoh Sumatera Utara, Musa ‘Ijeck’ Rajekshah (13)

Ragam menu berbaris di atas meja makan berbentuk persegi panjang berkursi 10 kursi plus tambahan dua kursi. Meja itu penuh. Beberapa pasang mata anggota Tim Sumut Pos tertuju pada dua mangkuk besar nasi yang berwarna kuning; nasi biryani. Ada hasrat untuk menyentuh nasi kaya rempah itu, tapi sedikit tertahan.

Tim Sumut Pos, Medan

EMPAT ANAK: Musa Rajekshah beserta istri empat anaknya saat sahur bersama Sumut Pos.
EMPAT ANAK: Musa Rajekshah beserta istri dan empat anaknya saat sahur bersama Sumut Pos.

“Mari kita sahur, silakan coba nasi biryani itu,” ucap Musa Rajekshah, sang tuan rumah, seakan tahu maksud dari sinar mata anggota Tim Sumut Pos.
Maka, mangkuk besar itu berpindah tangan. Beberapa anggota tim tampak tak sungkan lagi menyentuh menu yang menggiurkan itu. Bagaimana tidak, makanan khas Persia tersebut memang jarang ditemui.

Begitulah, ketika butiran nasi itu masuk ke mulut, anggota Tim Sumut Pos terlihat tersenyum. Ragam rempah begitu terasa. Nasi yang berbahan minyak samin, kacang-kacangan, jintan, cengkih, kapulaga, kayu manis, daun salam koja, ketumbar, daun mint, jahe, bawang bombay, bawang putih, serta daging kambing begitu memanjakan lidah.

“Jangan malu-malu. Nanti tak kuat puasanya kalau makan sedikit,” timpal istri sang tuan rumah, Sri Ayu Mihari.

Tidak sampai di situ, anak sang tuan rumah yang paling besar, Arji, pun melayani anggota Tim Sumut Pos. “Ini Om, daging rusa goreng,” katanya sambil memberikan piring berisi daging yang dimaksud kepada seorang anggota tim.

Arji juga tampak peduli dengan santapan ketika adiknya: Anisa, Fahira, juga si bungsu Musanif. Terlihat dia berulang kali memberikan piring berisi makanan pada adik-adiknya.

Selain nasi biryani dan daging rusa, masih banyak lagi menu yang tersedia. Sebut saja ayam goreng, bakwan, sayur daun ubi, dan lainnya. Maka, makan sahur itu terasa begitu menggoda.

Namun, sahur di rumah  Ijeck – panggilan akrab Musa Rajekshah – memang bukan sekadar soal makanan. Sesaat sebelum sahur dan sesudah makan sahur, perbincangan di meja bundar di sisi belakang rumahnya adalah obrolan yang menarik.

Bagaimana tidak, obrolan bersama Ijeck ditemani suara air yang bergemericik. Di dekat meja bundar itu memang ada kolam ikan yang berisikan ikan koi beraneka warna. Suasana terasa demikian sejuk. Belum lagi halaman luas itu memiliki view yang menawan.

Begitupun dengan tema yang menjadi bahan perbincangan. Ada dua tema besar yang kami diskusikan. Pertama soal kemanusiaan dan yang kedua soal otomotif. Dua tema itu tentunya sangat berhubungan dengan Ijeck. Soal kemanusiaan, Ijeck, yang sejak Mei 2012 terpilih sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Medan banyak bercerita tentang donor darah. Bos PT Anugerah Langkat Makmur (Alam) ini membeberkan stok darah yang tersedia di Medan. “Bulan puasa ini memang pendonor sedikit berkurang. Tapi, secara umum PMI Medan mampu memenuhi kebutuhan darah di Medan yang mencapai 3.000 kantung per bulan,” jelas Ijeck yang subuh itu memakai baju kaos putih.

Alumni UISU dan USU ini menjelaskan soal persediaan golongan darah yang cenderung langka. “Untuk darah itu, selain kita punya persediaan, kita juga punya para pendonor yang siap mengalirkan darah ketika dibutuhkan,” tambahnya.

Anak pengusaha nasional H Anif ini lalu bercerita tentang kabar miring yang mengatakan PMI menjual darah. Menurutnya hal itu sama sekali tidak dibenarkan. “Darah tidak jual. Kalaupun ada dana yang dipungut, itu hanya untuk mengganti biaya kantung, suntik, dan peralatan lainnya. Dan, dana yang dikutip itu legal karena pemerintah pusat sudah membenarkan hal itu,” jelasnya.

Pun, selama ini PMI tidak pernah mendapat anggaran. Jadi, untuk ‘produksi’ PMI tentunya membutuhkan biaya. “Saat ini kami berusaha untuk menertibkan kutipan itu sesuai peraturan yang ada,” imbuh peraih Atlet Nasional pada 2005 lalu itu.

Masih banyak obrolan tentang donor darah termasuk soal asal mula Ijeck menerima ‘pinangan’ Rahmat Shah (Ketua PMI Sumut) untuk memimpin PMI Medan. “Awalnya saya menolak, sudah cukup banyak organisasi yang saya geluti. Apalagi, jika terlibat dalam sebuah organisasi, saya tak mau kalau hanya sekadar meletakkan nama. Saya harus total. Tapi, PMI ini kan soal kemanusiaan. Jadi, saya terima tawaran itu,” katanya.

Obrolan beralih ke tema berikutnya, otomotif. Untuk bidang ini, Ijeck memang sudah sangat identik. Bagaimana tidak, dia adalah ketua Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut. Selain itu, dia juga ‘bos’ Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Sumut. Nah, ceritanya, HDCI Sumut bekerja sama dengan pengurus HDCI se-Sumatera memiliki agenda akbar usai lebaran nanti. Tepatnya, Sumatera Bike Week 2012 Absolutely Medan North Sumatera Indonesia, di Lapangan Benteng, Medan, 26-30 September mendatang. Even ini berkelas internasional. “Ya, ada peserta dari berbagai negara. Jumlahnya ditargetkan 10 ribu peserta,” jelas Ijeck.

Ijeck yang juga dikenal sebagai pembalap nasional ini menjelaskan kalau even itu akan digelar setiap tahun. Penyelenggarannya akan bergilir. “Even ini merupakan yang pertama dan Sumatera Utara penyelenggaranya. Tahun berikutnya akan bergilir di beberapa provinsi yang memiliki pengurus HDCI-nya,” urai Ijeck.

Dalam beberapa puluh menit kemudian, obrolan fokus pada rencana even itu. Ijeck tampak bersemangat. Baginya, even itu tak sekadar untuk ‘kepuasan’ dunia otomotif semata, namun demi Sumut. Ya, melalui even itu, dunia akan melihat seperti apa Sumut; baik penduduknya, lokasi wisata, dan sebagainya.

Akhirnya, setelah melewati perbincangan panjang dengan berbagai tema serta salat berjamaah, Tim Sumut Pos permisi untuk kembali ke ‘markas’. Matahari mulai mengintip di sisi dunia sebelah timur. Ijeck mengantar hingga pagar. Dia tersenyum. Ya, nyaris setiap tahun Tim Sumut Pos memang sahur di kediamannya. (*)

Transaksi Properti Bakal Melambat

Sampai akhir 2012, antisipasi perlambatan volume transaksi penjualan diperkirakan akan terjadi karena adanya libur lebaran dan liburan akhir tahun. Namun demikian, dampak pengaruh krisis ekonomi global dan penerapan pelaporan transaksi properti senilai di atas Rp500 juta terhadap permintaan properti mewah diperkirakan tidak terlalu signifikan mempertimbangkan kenaikan harga dan meningkatnya permintaan.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di kisaran 6 persen, stabilitas politik, terbatasnya pasokan properti mewah dan meningkatnya jumlah pertumbuhan orang kaya Indonesia, harga rata-rata properti mewah di Jakarta diprediksi masih akan meningkat dengan kenaikan rata-rata mencapai sebesar 15 hingga 20 persen selama semester II atau akan lebih besar kenaikannya bagi kondominium mewah di lokasi-lokasi strategis, berdesain eksklusif, memiliki fasilitas premium, serta kualitas interior mewah.

Senior Associate Director, Knight Frank Indonesia, Fakky I Hidayat, mengungkapkan, saat ini faktor terbatasnya penawaran dan harga lahan yang semakin meningkat telah memicu lonjakan harga, di samping tingginya permintaan konsumen untuk berinvestasi di sektor properti.

Secara umum, didukung faktor positif, baik dari segi ekonomi, demografis, politik, perbankan/keuangan dan sebagai pusat perhatian dunia, berikut prestasi kinerja properti yang tinggi dengan laju kenaikan harga yang fenomenal pada dua sampai tiga tahun terakhir sampai tahun depan, pasar properti di Indonesia dinilai masih positif dan kondusif meskipun ada gejolak krisis keuangan zona Eropa dan perlambatan ekonomi Amerika. Jakarta terbukti mengejar ketinggalannya, di mana tingkat harga properti yang sebelumnya dimulai dari basis yang rendah meningkat pesat menjadi tertinggi, seperti tercatat dari indeks harga properti mewah. Namun demikian, dilihat dari sisi yang lain, dengan gejolak harga lahan semakin tinggi, timbul dampak kekhawatiran secara umum, khususnya bagi proyek-proyek properti di Jakarta.

Proyek properti sudah sangatlah sulit dikembangkan dan menjadi tantangan sendiri.(net)

Permohonan Ditolak, Conte Terancam 15 Bulan

TURIN- Komite Disiplin FIGC (PSSI-nya Italia) akhirnya menolak permohonan peringanan hukuman (plea bargain) yang diajukan Antonio Conte. Dengan begitu, Pelatih Juventus itu kini terancam sanksi skorsing selama 15 bulan.

Sebelumnya, Conte mengajukan permohonan peringanan hukuman dengan mengakui kalau dirinya bersalah sesuai dakwaan yang ditujukan padanya. Penawaran yang diajukan ketika itu adalah sanski skorsing tiga bulan dan membayar denda sebesar 200.000 euro.

Namun permohonan tersebut ditolak Komita Disiplin FIGC. Dan pelatih Juventus itu kini dihadapkan pada ancaman hukuman yang lebih berat.
Pihak penuntut umum kini menuntut mantan pelatih Siena itu dengan hukuman lebih berat yakni sanksi skorsing selama 15 bulan.
Belum ada pernyataan dari Conte terkait perkembangan kasus hukumnya. Namun Presiden Juventus, Andrea Agnelli langsung menyatakan pembelaan buat pelatihnya itu, dengan menyebut kalau “tuntutan pada Conte tidak bisa diterima.”

Conte didakwa bersalah karena tidak melaporkan kasus pengaturan pertandingan yang dia ketahui. Sejak awal, pelatih yang musim lalu mengantar Juventus menjuarai Seri A itu bersikeras kalau dirinya tidak bersalah. Kasus tersebut terjadi saat Conte masih membesut Siena.
Terkait kasus yang sama, FIGC sudah menjatuhkan hukuman pada beberapa pihak yang terlibat. Pelatih kiper Siena, Marco Savaroni, dan pelatih kebugaran, Giorgio D’Urbano masing-masing dihukum skorsing 23 bulan.(net/bbs)

Pilgub Hapus Calon Independen

JAKARTA – Pilgub DKI Jakarta, tampaknya, menjadi Pilkadaterakhir bagi calon independen. Sebab, peluang calon non-parpol untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilgub bakal dihapus. Itu seiring dengan pembahasan RUU Pilkada, khususnya materi Pasal 11.

Pasal 11 menyatakan, peserta pilgub adalah cagub yang diusulkan oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD provinsi. Dengan demikian, pencalonan menjadi ranah eksklusif dari fraksi yang merupakan kepanjangan partai di DPRD. Pada RUU tersebut, peluang calon independen hanya dibuka dalam pemilihan bupati/wali kota.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakui adanya konsekuensi tidak ada calon independen dalam Pilgub. “Kan semangatnya bisa saja partai mengajukan orang-orang yang bukan partai kalau dianggap berkualitas,” kata Gamawan setelah rapat koordinasi bidang kesehatan di gedung Kemenkes, kemarin (3/8).

Menurut Gamawan, semangat yang melandasi aturan tersebut adalah tidak harus memaksakan. Misalnya, partai harus mengajukan ketuanya sebagai calon dalam pilkada. “Bisa saja orang-orang independen yang potensial di-hire oleh partai,” ujar Gamawan.

Meski begitu, mantan gubernur Sumbar itu menolak jika peluang calon independen sudah tertutup sama sekali. Sebab, saat ini RUU masih dibahas dengan DPR. “Nanti syaratnya tetap seperti itu, tapi tidak diajukan partai. Tapi, pakai persyaratan plus,” ucap Gamawan.

Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain mengatakan, pemilihan melalui DPRD sejatinya tidak menutup peluang calon independen untuk masuk. Namun, harus dipahami bahwa peluang terpilihnya calon independen jauh lebih kecil dalam pemilihan yang dilakukan antar-fraksi.
“Sebetulnya DPRD justru menghilangkan kesempatan independen.

Meskipun tetap boleh,” kata Malik di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (3/8).
Malik menilai, harus ada syarat yang berbeda untuk tetap mengakomodasi calon independen. Meski, dia saat ini cenderung tetap setuju pada pola pemilihan langsung. “Meski tetap pemilihan langsung, harus efisien,” ujarnya.

Salah satu cara efisiensi Pilkada adalah pesta demokrasi daerah tersebut cukup dilakukan satu putaran. Itu bisa dilakukan dengan menaikkan syarat persentase parpol pengusung pasangan calon. “Kalau sekarang 15 persen, nanti bisa jadi 25 persen. Lalu, bisa dilakukan Pilkada serentak,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Dengan Pilkada satu putaran dan dilakukan serentak, Malik memprediksi akan terjadi penghematan 30-40 persen. Petugas pemilu yang bekerja satu kali dalam satu waktu tentu lebih irit daripada kinerja dengan dua putaran. “Dari situ terlihat sangat irit. Begitu pula biaya-biaya lain, pasti irit,” tukasnya.
Sebelumnya peryataan berbeda disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman di sela acara berbuka puasa dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di kediamannya di Jakarta, Rabu (1/8).

Menurut Irman, sudah saatnya dilakukan perubahan dalam sistem Pemilu di Indonesia. Hal ini tidak hanya didasarkan pada penghematan anggaran dan waktu serta mengurangi konflik yang kerap terjadi pascaPilkada.

“Saya memahami adanya usulan penundaan Pilkada itu karena ada agenda nasional, yakni Pilpres 2014. Tapi, mungkin sudah saatnya dilakukan perubahan sistem penyelenggaraan Pilkada menjadi serentak,” ujar Irman.

Dia menambahkan, pemerintah sebenarnya dapat melakukan simulasi terhadap wilayah-wilayah yang memiliki jadwal penyelenggaraan Pilkadapada 2014. Hal ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan sistem Pemilu di Indonesia. (fal/bay/jpnn)

Enam Media Dinilai Lakukan Kampanye Negatif

MEDAN- Pengamat Komunikasi Prof Suwardi Lubis mengungkapkan setidaknya ada enam media massa di Sumut yang dinilai melakukan black campaign alias kampanye negatif  atas beberapa kandidat balon Gubsu dalam proses Pilgubsu 2013.

Hal itu dikatakannya saat dihubungi wartawan menyikapi tentang munculnya  black campaign dalam proses Pilgubsu. “Dari hasil pengamatan terhadap media massa di Sumut, ada 6 media massa yang cenderung melakukan kampanye negatif ,” ujarnya.

Suwardi mengatakan, media massa memiliki fungsi yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya fungsi tersebut adalah kontrol sosial dan pendidikan. “Karena itu, saya mendorong agar media massa dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dan pendidikan dengan baik,” tegasnya. Menurut dia, dalam pemberitaan proses Pilgubsu ini, media diharapkan dapat menyampaikan informasi yang membangun wawasan.

“Media jangan menjadi provokator. Jangan hanya berita yang negatif saja dimunculkan, tapi munculkan juga berita yang positif,” tuturnya. (mea)

Jadi Pelanggan PDAM Bayar Rp45 Juta?

081263575xxx

Kepada Yth Dirut PDAM Tirtanadi Medan. Kami masyarakat Pasar 5 Dusun Salak Lingkungan 14 Gang Amin Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan ingin menanyakan, bagaimana cara agar kami bisa menjadi pelanggan? Kami sudah pernah menanyakan ke kantor yang berada di Pasar 7 Gang Makmur, namun biaya yang diminta lebih dari Rp45 juta. Apa memang semahal itu Pak? Mohon petunjuk dan bantuanya.

Hanya Rp1,75 Juta

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk biaya pemasangan instalasi baru yang sudah ada distribusi dikenakan Rp1,75 juta. Namun, yang belum ada distribusi ke daerah pemohon akan dikenakan biaya yang dihitung secara proporsional.

Jumirin
Kabid Humas PDAM Tirtanadi Medan

KPU Dukung Penundaan Pilkada

JAKARTA – Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda jadwal pelaksanaan Pilkada pada 2014 mendapat dukungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski begitu, jika melihat kepadatan tahap dan jadwal pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) pada 2014, KPU berpandangan bahwa penundaan itu juga bisa dilakukan di Pilkada yang berlangsung pada akhir 2013.

“Sebaiknya memang begitu (Pilkada ditunda, Red). Setidaknya, yang berlangsung enam bulan sebelum pemilu legislatif,” kata anggota KPU Hadar Navis Gumay saat dihubungi , kemarin (2/8). Hadar menilai, rencana penundaan Pilkada sebagaimana pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi pada Selasa(31/7) memberikan keuntungan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

KPUD bisa berkonsentrasi untuk melaksanakan tahap-tahap Pemilu. Apalagi, pada bulan-bulan menjelang masa pemungutan suara Pileg, KPU disibukkan oleh masa kampanye parpol peserta pemilu dan distribusi logistik. “Tentu ini memudahkan kinerja KPU daerah,” kata Hadar.  Kemudahan kinerja itu, menurut Hadar, terkait pembentukan panitia pemilihan kecamatan, serta panitia pemungutan suara. (gam/jpnn)

1...13,15513,15613,157...15,899Page 13,156 of 15,899