Dugaan Korupsi Rp3 Miliar APBD Pematangsiantar

JAKARTA-Informasi ditahannya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Donvert Panggabean dalam kasus dugaan korupsi Rp3 miliar APBD tahun 2010 Pematangsiantar oleh Kejaksaan Agung hanya rumor. Hingga kini Kejagung belum memeriksa yang bersangkutan. Namun sebagaimana dikemukakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Adi Toegarisman, secara khusus kepada koran ini di Jakarta, Jumat (3/8), sebelumnya Donvert dipastikan telah dipanggil untuk diperiksa pada Rabu (1/8) lalu.  “Nggak benar itu (Kejagung telah menahan Donvert). Itu hanya isu,”ungkapnya.

Tidak hanya sampai di situ, saat disambangi di ruangannya, Adi langsung menelepon Kepala Direktur Penyidikan Kejagung. Hal tersebut guna lebih memastikan informasi perkembangan terkait kasus dugaan terjadinya kerugian negara dengan tersangka Kepala Dinas Pendapatan Daerah Siantar, JA Setiawan Girsang.

“Memang benar Sekda Kota Siantar telah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada Rabu (1/8) kemarin. Namun beliau tidak datang. Dari surat yang kita terima, alasannya karena sakit,”ungkapnya.

Untuk itu sebagai langkah lanjutan, Kejagung kembali menjadwal ulang pemeriksaan yang bersangkutan. “Mungkin akan diperiksa antara tanggal 7 sampai 10 Agustus 2012 mendatang,” katanya.

Saat ditanya apakah akan diperiksa di Kejagung, Adi menambahkan, bahwa itu akan dijadwal ulang. “Mungkin akan diperiksa di Medan,” ungkapnya. Tapi ia memastikan tim yang memeriksa dari Kejagung. Namun terkait tempat, belum dapat dipastikan. Apakah di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ataupun Kejaksaan Negeri Medan.

Saat ini dipastikan Kejagung sendiri telah memeriksa enam saksi. Dari informasi yang diperoleh, pemeriksaan dilakukan mulai dari pegawai dari bawah dan baru menuju ke puncak.

“Jadi prosesnya begitu, nggak bisa langsung ke topnya. Dari dari bawah dulu,” ungkap salah seorang staf Kapuspen.

Sementara itu dari informasi yang diperoleh, terkait kasus dugaan korupsi Rp3 miliar APBD 2010 kota Pematangsiantar, Kejagung telah menetapkan Kadispenda Setiawan Girsang dan Bendahara Veri Susanti sebagai tersangka.

Suasana di rumah Sekda di Jalan Simarimbun, Siantarselatan, sendiri beberapa hari belakangan terlihat sunyi. Pagar rumah dikunci dari luar. Meski pintu rumah terbuka dan beberapa kali dipanggil, namun tak satupun penghuni rumah yang keluar. Namun dua mobil terlihat parkir di garasi, Kijang Innova BK 1104 W dan sedan jenis Toyota warna hitam yang belum diketahui platnya. Terlihat mobil sedan ini tidak memakai plat BK 10 W.

Ditunggu hampir satu jam di depan rumah Sekda, tak satupun penghuni rumah yang keluar. Tidak lama kemudian, lampu di dalam rumah dimatikan sebagian sehingga kondisi rumah terlihat gelap. Dihubungi melalui telepon selulernya, Sekda Donvert tak kunjung mengangkat, meski terdengar nada aktif.  Begitu juga pesan pendek yang dikirimkan untuk konfirmasi terkait masalah ini, tidak kunjung dibalas. Kabag Humas Pemko Siantar Daniel Siregar tak kunjung mengangkat telepon. Pesan pendek yang dikirimkan terkait pemeriksaan Sekda di Kejagung ini,  juga tak kunjung dibalas. (gir)

Terkait Kasus Perambah Hutan dengan Tersangka Sintong Gultom

JAKARTA-Jaksa Agung Basrief Arif perintahkan bawahannya untuk segera memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sibolga, Kemal Idris. Itu berkaitan dihentikannya proses hukum atas terdakwa kasus illegal logging (perambah hutan) Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), Sintong Gultom.

Pernyataan tersebut diungkapkannya secara tegas usai Salat Jumat di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (3/8). Pada awalnya Jaksa Agung terkejut mendengar pertanyaan wartawan terkait masalah tersebut. Bahkan dengan cepat ia menyatakan, “Nggak boleh itu,” ungkapnya saat dimintai tanggapan apakah diperkenankan Kejaksaan Negeri Sibolga mencabut perkara kasus illegal logging dengan terdakwa Sintong. Sementara dalam lima kali persidangan yang digelar, terdakwa tidak pernah dihadirkan. “Nanti saya perintahkan untuk diperiksa,” katanya.

Bahkan tidak hanya sampai di situ, Jaksa Agung juga bersuara keras mengatakan, “Kalau itu yang terjadi, saya akan perintahkan itu di cek. Besok saya minta laporan dari sana (Kajari) Sibolga. Jadi kita periksa nanti dia (Kajari Sibolga).”

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktur Penuntutan (Dirtut) Tindak Pidana Umum Lain (TPUL) pada Jampidum Kejagung, M Kohar, juga menyatakan hal senada. “Tentu akan kita usut mengapa sampai terdakwa tidak dihadirkan dalam persidangan. Kami akan meminta laporan resmi (dari Kajari Sibolga) terkait masalah ini. Hal ini sejalan dengan laporan pengaduan Lembaga Advokasi Pemuda Anti Korupsi (Lapak).
Menurut Ketua Presidium Lapak Azmi Hidzaqi, mereka datang ke Kejagung untuk menyampaikan laporan dan pengaduan atas tindakan tidak profesional Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sibolga.

Alasan meminta Kejagung mengusut kasus ini sendiri cukup jelas. Karena seharusnya, Lapak menilai berdasarkan Kasasi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sibolga harus melanjutkan proses pemeriksaan atas terdakwa Sintong.

“Namun sejak itu pula kita melihat JPU justru malah yang tidak profesional. Padahal perkara ini mereka yang naikkan hingga kasasi,” katanya. (gir)
“Fakta lain, ungkap Azmi kemudian, selama lima kali persidangan yaitu pada persidangan 5 Januari, 10 Maret, 23 Maret, 15 Juni dan hingga 12 Oktober 2010, JPU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Baru pada 29 Nopember 2010, beliau dapat dihadirkan.(gir)