JAKARTA-Pemkab Simalungun punya tanggung jawab besar mempersiapkan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Pasalnya, sesuai ketentuan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2012 tentang KEK Sei Mangkei, kawasan ekonomi seluas 2002,77 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Bosar Maligas itu harus sudah siap beroperasi awal 2015.

Sesuai dengan PP yang diterbitkan 27 Februari 2012 itu, Pemkab Simalungunlah yang menetapkan badan usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK Sei Mangkei. Di pasal 3 ayat (2) PP 29 Tahun 2012 itu menyatakan, “Badan Usaha sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sampai siap operasi dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.”

Target operasional 2015 ini diprediksi bakal meleset. Mengapa? Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, menyebut sejumlah masalah yang bakal menghambat realisasi proyek nasional ini.

Pertama, rendahnya kepedulian Pemda. Namun menurut Robert, Pemda tidak serta-serta langsung disalahkan. Pemerintah pusat, menurutnya, seringkali tidak melibatkan Pemda secara aktif dalam membuat rencana program nasional di daerah, hingga ke tingkat pelaksanaannya. “KEK Sei Mangkei ini, sejauh mana Pemda dilibatkan dalam pembahasannya? Jangan-jangan tiba-tiba ketok palu,” ujar Robert Endi Jaweng kepada Sumut Pos di Jakarta, Senin (23/7).

Sementara, sesuai ketentuan, pengelolaan sebuah KEK langsung ditangani pusat, yang nantinya punya kepanjangan tangan di provinsi bernama Dewan Kawasan dan di kabupaten bernama Administrator Kawasan. Dewan Kawasan terdiri atas ketua, yaitu gubernur, wakil ketua yaitu bupati/walikota, dan anggota yaitu unsur Pemerintah di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten/kota.

Dewan Kawasan bertugas melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya, serta membentuk Administrator KEK. Tugas Administrator Kawasan Ekonomi Khusus ini, diatur secara rinci di UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Di  Pasal 23 ayat (1) disebutkan, Administrator KEK punya tiga tugas.

Pertama, melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK. Kedua, melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK. Ketiga, menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan. Diatur pula, pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud adalah dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Selanjutnya, di pasal 24 dinyatakan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Administrator KEK memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Robert Endi Jaweng, pembukaan KEK selalu membuat Pemda terpinggirkan. Pasalnya, proses pembahasannya pun selalu dari atas ke bawah (top down). Sementara, saat ini merupakan era otonomi daerah. “Sehingga Pemda tak legowo jika di wilayahnya ada wilayah (enclave, red) yang pengelolaannya dikendalikan pusat, sementara Pemda tak dapat apa-apa,” ujar Robert.

Problem kedua soal pembagian kewenangan. Dijelaskan Robert, KEK Sei Mangkei ini nantinya memang tidak seperti Badan Otorita Batam (BOB), yang punya kewenangan mutlak mengurusi indistri di sana dan Pemko Batam tidak punya kewenangan apa pun di kawasan BOB. Pola pembagian kewenangan yang ‘ekstrem’ ini, menurut Robert, sering menjadi sumber konflik antara Pemko Batam dengan BOB.

Meski KEK Sei Mangkei tidak seekstrem BOB, tapi diingatkan Robert, sejak awal pembagian kewenangan ini harus jelas, yakni antara Pemkab Simalungun dengan Administrator KEK Sei Mangkei.

Saran Robert, agar Pemkab Simalungun bisa punya rasa memiliki, maka harus mendapatkan insentif tertentu atas keberadaan KEK Sei Mangkei ini. “Bisa saja dari fiskal, berapa porsi bagi hasil pajak penghasilan. Dan jangan pula masalah izin-izin menjadi sepenuhnya kewenangan pusat,” ujar pria asal Flores itu.

Prinsipnya, lanjut dia, jangan sampai Pemkab Simalungun yang punya wilayah, malah merasa mendapatkan beban atas keberadaan KEK Sei Mangkei. “Harus ada timbal baliknya dan jelas diatur sejak awal,” ujarnya.

Diingatkan Robert, ke depan, jika KEK Sei Mangkei nantinya maju, sudah pasti membawa dampak-dampak sosial lainnya. Bukan hanya yang baik seperti menyerap tenaga kerja, tapi juga implikasi yang buruk. Implikasi-implikasi sosial itu nantinya menjadi tugas pemda untuk menyelesaikannya. “Contohnya di Batam, banyak rumah-rumah liar dan kumuh. Itu implikasi kawasan industri, yang merangsang orang datang. Nah, itu tugas siapa? Itu urusan Pemda. Jadi, jangan sampai Pemda mendapatkan bebannya saja,” ucap Robert.

Dijelaskan, kunci persoalan ini adalah koordinasi yang bagus antara pusat dan daerah. Jika jelek koordinasinya, berbagai persoalan terus muncul tak terselesaikan. “Seperti soal lahan, pusat oke tapi Pemda belum oke. Kalau bisa, itu jadikan urusan internal pemerintah. Kalau sampai urusan internal pemerintah diekspor, maka para calon investor malas datang,” sarannya.

Lantas, bagaimana jika hingga 2015 KEK Sei Mangkei tak juga beroperasi? Di pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 2009 sudah diatur, dalam hal setelah tiga tahun KEK belum siap beroperasi, Dewan Nasional melakukan perubahan atas usulan sebelumnya, memberikan perpanjangan waktu paling lama dua tahun, dan/atau mengambil langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK.
Sementara, di Penjelasan PP Nomor 29 Tahun 2012 tentang KEK Sei Mangkei, disebutkan Pemkab Simalungun sudah setuju. “Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei oleh oleh PT Perkebunan Nusantara III telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden,” demikian bunyi Penjelasan PP 29 Tahun 2012. (sam)

JAKARTA – Impian Indonesia untuk memiliki mobil nasional (mobnas) listrik tak lama lagi bakal menjadi kenyataan. Ini setelah berbagai kementerian teknis siap bahu-membahu menyukseskan proyek mobnas listrik.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, tidak hanya mendukung, namun mobnas listrik juga akan menjadi kendaraan dinas para pejabat, termasuk anggota kabinet. “Begitu dinyatakan laik dan layak (jalan), semua menteri akan menggunakan (mobnas listrik),” ujarnya usai rapat koordinasi membahas mobnas listrik di kantornya kemarin (23/7).

Sebagaimana diketahui, selain mobil listrik Ahmadi yang berjenis city car, saat ini salah seorang kreatir mobil listrik di Jogjakarta yang oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan dijuluki Putra Petir, juga sedang ada pengembangan mobil listrik sekelas Ferrari. Selain itu, masih ada pengembangan beberapa jenis mobil listrik lainnya.

Menurut Hatta, pemerintah memang tidak main-main dalam pengembagan mobnas listrik. Karena itu, semua kementerian terkait sudah diinstruksikan untuk bersama-sama memberikan iklim kondusif bagi mobil ramah lingkungan tersebut. “Wujud konkritnya, pemerintah akan segera membentuk pusat pengembangan teknologi dan industri otomotif nasional,” katanya.

Hatta menyebut, masing-masing kementerian memiliki tanggung jawab sendiri. Misalnya, Kementerian Keuangan menyusun paket insentif pajak seperti pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), pengurangan bea masuk barang modal atau komponen mobnas listrik yang saat ini masih harus diimpor karena belum bisa diproduksi di Indonesia. “Tentu, kita juga akan mengembangkan industri komponen di dalam negeri, misalnya untuk baterai,” sebutnya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian akan menyiapkan regulasi untuk proses produksi mobnas listrik, Kementerian ESDM menyiapkan infrastruktur seperti stasiun pengisian listrik (charge), adapun Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Riset dan Teknologi akan membantu proses riset dan sinergi dengan berbagai perguruan tinggi (PT). “Sedangkan BUMN, nanti bisa menjadi investor, swasta juga bisa,” ujarnya.

Hatta menyebut, pemerintah telah menggandeng enam perguruan tinggi dan 2 lembaga yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Adapun enam PT yang digandeng adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), dan Politeknik Manufaktur Bandung. “Laporan dari Mendikbud, kemajuannya sangat pesat,” katanya.

Menurut Hatta, pemerintah menargetkan, pada 2014, mobnas listrik yang saat ini masih dalam bentuk prototipe atau purwarupa, sudah bisa diproduksi massal. (owi/jpnn)

Harga Kedelai di Luar Kendali

JAKARTA-Harga tempe di pasaran untuk tiga hari ke depan terancam melambung. Pasalnya, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menyatakan untuk tak memproduksi tempe selama tiga hari ke depan, mulai 25 Juli hingga 27 Juli 2012.

Akibatnya, dikhawatirkan terjadi krisis tempe di pasaran. Aksi mogok ini dipicu makin tingginya harga bahan baku , yakni kedelai di pasar.
Ketua II Bidang Usaha Gakoptindo Sutaryo mengatakan, aksi penghentian produksi tahap awal ini bakal dilangsungkan di beberapa kota seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Banten. “Sebenarnya aksi ini akan kita laksanakan secara serentak setelah Lebaran, namun harga sudah tidak tahan lagi,” ungkap Sutaryo kepada Jawa Pos (grup Sumut Pos) kemarin (23/7).

Sutaryo menjelaskan, para perajin tempe sudah tidak mampu lagi menahan fluktuasi harga kedelai yang berada di luar kendali. Dibeberkan, harga kedelai pada Januari-Februari tahun ini masih Rp5.500 per kilo. Angkanya makin naik pada April-Mei sebesar Rp6 ribu per kilo. Bahkan, pada Juni, rata-rata harga kedelai di pasaran sudah mencapai Rp7 ribu hingga Rp8 ribu per kilo. “Tentu saja harga tersebut sudah tidak masuk akal untuk bahan baku kedelai,” terangnya.

Di dalam aksi tersebut, Sutaryo menegaskan ada beberapa poin yang diharapkan mampu diselesaikan oleh Pemerintah. Pertama, Sutaryo menyebutkan, pemerintah sudah harus masuk untuk mengintervensi pasar kedelai, supaya harga bisa terkendali. Kedua, intervensi tersebut bisa termasuk pembebasan bea masuk kedelai yang saat ini dipatok lima persen.

Ketiga, Bulog  diharapkan kembali menjadi penyangga kedelai. Dan permintaan keempat adalah, pihaknya menginginkan swasembada kedelai pada 2014 segera terlaksana, karena pelaksanaannya selalu mundur dari target.  (gal/kim/jpnn)

Aturan main bagi lembaga survei yang marak saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Pemilu perlu dirumuskan dalam Undang-undang. Langkah ini diharapkan dapat menjaga etika ilmiah survei politik sekaligus menghindari komodifikasi dan manipulasi data.

Peneliti PRIDE Indonesia Agus Herta Sumarto menyebutkan, bisnis survei saat pilkada sangat menggiurkan. Pasalnya, berdasarkan data penelitian PRIDE Indonesia, bisnis survei pemilukada ini bisa meraup keuntungan sebesar Rp715,5 miliar. Analisis potensi ekonomi survei, satu kali pemilukada rata-rata 3-4 pasang calon.

Biaya satu kali survei sekitar Rp150 hingga Rp250 juta per calon untuk kabupaten/kotamadya. Dan dalam satu tahun minimal tiga kali survei. Jadi potensi ekonomi yang didapatkan dalam bisnis survei opini publik adalah Rp150 juta dikali 3 pasang calon dikali 3 kali survei dikalikan 530 kabupaten/kotmadya dan provinsi. Hasilnya, prospek bisnis ini akan menghasilkan uang sebesar Rp715,5 miliar.

“Ini peluang bisnis yang luar biasa. Sehingga banyak pihak yang kemudian berlomba-lomba melakukan survei, bahkan mendirikan lembaga survei,” ujarnya dalam diskusi ‘Survei Pemilukada DKI, Survei Ilmiah atau Dagang’ di Wisma Kodel, Jakarta, Selasa (17/7).

Dia mempertanyakan hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga survei dalam pemilukada DKI putaran pertama yang menghasilkan hasil survei yang jauh berbeda satu sama lain.

Padahal, lembaga survei ini menggunakan pertanyaan, responden, populasi dan metode yang sama serta waktu survei yang tidak jauh berbeda. “Jika hasilnya tidak sama, maka hasil survei patut dipertanyakan. Jangan-jangan unsur keilmiahannya telah hilang,” terangnya.

Dia mencontohkan hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Cyrus Network, Puskaptis dan Median. Keempat lembaga survei ini menggunakan metode survei dan pertanyaan yang sama dengan waktu pelaksanaannya yang tidak jauh berbeda, namun hasilnya sangat berbeda sekali.
Seperti hasil survei Puskaptis yang dilakukan pada 2-7 April, prediksi perolehan suara pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) pada peringkat 1 meraih 47,22 persen dan pasangan Jokowi-Basuki peringkat kedua dengan suara 15,16 persen.

Kemudian Cyrus Network melakukan survei sehari setelahnya yaitu 8-16 April. Hasilnya terlihat berbeda dari prediksi perolehan suara, yaitu Foke-Nara 42,40 persen dan Jokowi-Widodo 31,80 persen.

“Puskaptis dan Cyrus Network, melakukan survei hanya beda satu hari, namun selebihnya sama pelaksanaannya. Tapi hasil surveinya bedanya sangat besar, apa mungin opini masyarakat berubah dalam waktu 24 jam? Begitu juga dengan MEDIAN dan LSI. Ini yang saya bilang lembaga survei itu keilmiahannya sudah hilang,” jelasnya.

Menurutnya, trik untuk melihat lembaga survei yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya,  dapat berdasarkan tiga hal. Yaitu, melihat track record lembaga survei itu, apakah hasil surveinya sering salah atau benar. Kemudian independensi lembaga survei yaitu siapa yang membiayai survei tersebut dan memiliki lembaga konsultan atau tidak.

“Inilah yang bisa jadi trik untuk melihat lembaga survei yang dipakai ilmiah atau tidak. Jadi kalau ada lembaga survei yang salah dicatat saja, biar terlihat track recordnya,” pungkasnya.

Terpisah, desakan serupa  mengemuka dalam diskusi ”Lembaga Survei, Ilmiah atau Dagang?” di Jakarta, akhir pekan lalu. Acara yang dipandu intelektual muda Muhammadiyah, Abd Rohim Ghazali, itu menghadirkan pembicara calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Didik J Rachbini, dan peneliti PRIDE Indonesia, Agus Herta Sumarto.

Didik mengungkapkan, dari banyak lembaga survei, hanya beberapa yang cukup independen dan mempertahankan etika ilmiah. Sebenarnya boleh saja lembaga survei menjadi konsultan politik untuk pemenangan kandidat tertentu. Namun, itu harus dilakukan secara transparan atau hasil surveinya hanya ditampilkan untuk internal pemesan. Berbahaya jika lembaga survei mengaku independen, tetapi melabrak kode etik, bahkan menjadi alat kampanye untuk memengaruhi publik.

Tanpa aturan main, manipulasi data oleh sebagian lembaga survei bakal membuat politik karut-marut. Didik pun mendesak semua pemangku kepentingan untuk merumuskan aturan main bersama, termasuk ketentuan sanksi bagi pelanggar aturan itu.
Agus menilai, sebagian lembaga survei kini lebih menonjolkan unsur komersial daripada etika ilmiah. Itu terjadi karena jumlah pilkada di Indonesia banyak dan sering sehingga memberikan peluang bisnis miliaran rupiah. Dalam situasi ini, lembaga survei kadang merekayasa metode demi memberikan data sesuai pesanan.

Di lain pihak, Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group Andrinof Chaniago mengatakan, lembaga survei harus membedakan diri ketika bertindak sebagai lembaga independen atau tim pemenangan kandidat tertentu.

Untuk itu, saat mengumumkan hasil survei, terutama yang mendekati pemungutan suara, lembaga survei setidaknya harus menjelaskan sumber dana pelaksanaan survei.

”Masalah di lembaga survei Indonesia, sering kali mereka tidak membuat batas yang jelas ketika juga bertindak sebagai konsultan pemenangan. Untuk itu, mereka perlu menjelaskan sumber dana pelaksanaan survei, bahkan jika perlu sampai metodologi dan proses pengumpulan data. Jika survei itu dibiayai kelompok tertentu, mereka tidak boleh menyebutnya independen,” kata Andrinof yang juga Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia.

Sementara, M Qodari dari Indobarometer mengaku seringkali ada klien yang memintanya untuk ditempatkan di posisi tertentu dalam survei.
”Saya menolaknya. Survei ini masalah kredibilitas. Lembaga survei akan dirugikan jika hasil surveinya sering berbeda dengan fakta di lapangan,” ucapnya. (wok/jpnn)

SEJARAH LEMBAGA SURVEI DI IDNONESIA

Survei opini publik di Indonesia mulai marak sejak era reformasi. Pada era Orba, survei-survei hanya berkisar soal merancang pembangunan dan tidak terkait sama sekali dengan politik, khususnya soal Pemilu.

1967

Lembaga survei opini publik PT Suburi dibentuk. Bergerak di survei-survei pembangunan dari proyek pemerintahan.

1972

Pemerintah mencabut izin PT Suburi karena dalam salah satu surveinya pada tahun itu menanyakan soal sifat kepemimpinan sejumlah tokoh.

1990

Tabloid ‘Monitor’ membuat survei popularitas tokoh, namun karena menyinggung isu SARA, tabloid itu ditutup.

1999

Pada pemilu 1999, muncul beberapa lembaga yang melakukan survei, diantaranya RCP (Resource Productivity Center), IFES (International Foundations for Election System), KPP (Komite Pemberdayaan Pemilih), Lab. Fisip UI, dan LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi & Sosial).

2003

Lembagai Survei Indonesia (LSI) didirikan pada 17 September oleh Denny JA, Saiful Mujani, dan M. Qodari.

2004

Denny JA dan Qodari mundur dari LSI. Denny mendirikan Lingkaran Survei Indonesia, sedangkan Qodari mendirikan IndoBarometer.

2007

Asosiasi Riset Opini Publik se-Indonesia dibentuk. Saat musyawarah nasional lembaga survei se-Indonesia yang diikuti 34 lembaga survei. Denny JA terpilih sebagai ketua.

2009

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia dibentuk dengan ketuanya Andrinof Chaniago, pimpinan Cirus Surveyors Group. Munas pertama organisasi ini digelar di Jakarta pada 24-25 Januari 2009 yang diikuti oleh 47 orang perwakilan dari 21 lembaga survei opini publik.

Olahan Berbagai Sumber

JAKARTA- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai ‘ketar-ketir’ perihal dukungan riil konstituennya di perhelatan Pilkada berbagai daerah. Hasil perolehan suara di Pilgub DKI menjadi cermin bagi partai yang dikenal dengan militansi pendukungnya itu menghitung ulang kekuatan mereka di Pilkada, Pemilu 2014, dan Pilpres 2014.

Sebagaimana terjadi pasangan calon gubernur DKI dari PKS, Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini resmi kandas di putaran pertama. Hanya saja, bagi PKS, kekalahan Hidayat-Didik tak akan mempengaruhi suara PKS pada Pilkada di sejumlah daerah dan Pemilu 2014 mendatang.

“Malah saya percaya sebaliknya. Ini akan memicu kader untuk bekerja lebih keras, karena ini semacam early warning,” kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di ruang kerjanya, Senin (22/7).

Anis sangat meyakini adanya tren terpisah antara perolehan suara di pemilu legislatif, pilkada, dan pemilihan presiden. Perolehan suara di tiga pemilihan itu tidak melulu berbanding lurus. Bahkan sangat besar kemungkinan trennya berbanding terbalik.

Jadi, kata Anis, bila menang pemilihan kepala daerah di satu tempat maka partai akan menang pemilu legislatif di daerah itu. Tetapi bila kalah di pemilihan kepala daerah, perolehan suara partai akan anjlok di daerah itu.

“Itu yang saya maksud dengan split. Jadi, masyarakat bisa membedakan kapan saatnya memilih orang dan kapan saatnya memilih partai,” jelas Anis yang juga Wakil Ketua DPR ini.

Dalam pilkada DKI putaran pertama lalu, Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini menduduki posisi ketiga dengan jumlah suara 508.113. Jumlah total pemilih yang masuk DPT mencapai 6.962.348.  (net/jpnn)

Dewan Presidium Penyelamatan Partai Perjuangan Indonesia Baru (DPP PIB) resmi mengajukan surat keberatan dan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), Jumat (20/7).

Sebagaimana dikemukakan Ketua DPP PIB, Roder Nababan, secara khusus kepada koran ini di Jakarta, Senin (23/7), dalam surat itu tak cuma  berisi keberatan DPP PIB, melainkan permohonan agar Menkumham Amir Syamsuddin menolak hasil kongres Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) di Hotel Redtop, Jakarta pada 12 Juli lalu.

“Kami menolak pula  pendaftaran perubahan nama, lambang, tanda gambar PPIB, serta perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional yang berubah menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)”.

Buntut berdiri DPP PIB yang terdiri dari sejumlah Ketua DPD dan deklarator ini bermula dari kongres yang digelar pada 12 Juli lalu.

“Saya katakan itu kongres ilegal. Karena jumlah pesertanya yang hadir hanya 41 orang dan disebut 50 orang. Sementara kami yang punya hak suara di seluruh Indonesia mencapai 200 suara,” ungkap Ketua DPD PIB Provinsi Papua, Tofan Rudi Worumi, kepada koran ini.

Menurut Tofan, agenda kongres seyogianya mengganti kepengurusan DPN. Tapi justru yang terjadi adalah peleburan PIB dengan Partai Kebangkitan Bangsa Nasional (PKBN).

“Jadi direkayasa sedemikian rupa. Peserta sama sekali tak diberikan kesempatan memberi suara,” ungkapnya. Dia merasa aneh karena justru Yeni Wahid yang partainya tak lolos verifikasi menjadi ketua umum. Demikian juga sejumlah ketua DPD yang baru dipegang oleh orang-orang dari kubunya Yeni.
“Lantas kami dapat apa? Ini kan sama saja kami jual partai. Kalau ada deal-deal di pusat, jangan kami di daerah yang dikorbankan,” ungkap Tofan yang mengaku PIB di Papua punya sepuluh kursi di DPRD Kabupaten/kota.

Kekecewaan yang sama juga dikemukakan Ketua DPD Jambi, Roder Nababan. “Kami bukan merusak PKBN. Tapi ingin menyelamatkan PIB,” ungkapnya yang menyatakan paling tidak kini terdapat 13 DPD yang menolak hasil kongres dan akan membawa perkara ini ke jalur hukum.

‘’PIB dimasuki orang, lalu tiba-tiba kita yang sebelumnya dua kali lolos verifikasi malah ikut menjadi partai yang belum terdaftar. Ini kan sangat fatal. Ada apa sebenarnya dibalik ini semua? Kami harus menyelamatkan partai,” ungkap deklarator yang juga Ketua DPD Sumatera Selatan, Imron Terasip.
Hal senada juga dikemukakan Ketua DPD Bengkulu yang merupakan deklarator partai, Wafa, sejumlah deklarator, serta Ketua DPD dan DPC. Untuk itu mereka bermaksud menyelamatkan partai dan  terus berjuang. (gir)