LUBUK PAKAM- Aksi unjukrasa ratusan massa menuntut pencabutan SKT, IMB, HGB, Sertifikat di atas lahan eks HGU PTPN 2, selama dua hari di depan kantor Bupati Deliserdang berujung tindakan kekerasan dan bentrokan. Pasalnya, massa melihat dan langsung menuding Bupati Deliserdang menyiapkan massa tandingan dan preman.
Demikian disampaikan Ketua LSM Lingkari Cabang Deli Serdang, Gom Ade Putra Sirait, Jumat (6/7) di Lubuk Pakam. Menurut dia, ratusan massa tandingan disiapkan Bupati Deliserdang untuk melawan petani yang dating dari berbagai daerah seperti Helvetia, Mariendal I, Salambo, Dagang Krawan, Durin Tonggal, Dusun Germenia, Desa Manunggal dan Desa Sunggal.
“Tindakan Bupati Deliserdang sangat keji karena sudah menyiapkan massa tandingan dan preman untuk melawan petani yang jelas-jelas menunutut haknya sebagai warga Deliserdang,” katanya.
Apalagi, paparnya pada Kamis (5/7), dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Deliserdang serta puluhan massa yang diduga di bawah koordinasi Bupati Deliserdang disiapkan untuk mengusir ratusan massa yang tergabung dalam Komite Tani Menggugat (KTM) yang telah berunjukrasa selama dua hari di depan kantor Bupati Deliserdang, Jalan Negara No 1 Lubukpakam.
“Massa KTM disemprot dengan air, serta peralatan pengeras suara milik massa KTM dirusak. Massa tandingan yang disiapkan itu dibantu sejumlah pejabat eselon dua Pemkab Deliserdang serta sejumlah camat,” sebutnya.
Tak hanya itu, tindakan sadis yang dilakukan oleh massa yang menggunakan dua unit mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot massa. Ternyata mengenai Kanit Provos Polsek Lubuk Pakam, Aiptu E Hutabarat. Akibatnya, Hutabarat tersereat hingga tiga meter dan terbentur truk milik massa KTM.
Spontan Kapolres Deliserdang AKBP Wawan Munawar SIk mengintruksikan agar petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan. “Kepolisiaan sebagai penanggung jawab keamanan disini, jangan lakukan penyemprotan,” tegas Wawan.
Selesai mendengarkan arahan Kapolres Deliserdang Wawan Munawar, massa KTM mengambil perbekalan milik mereka dan sepakat angkat kaki dan berjanji kembali lagi dengan jumlah massa yang besar lagi.
Kadis Infokom Kabupaten Deli- serdang Drs Neken Ketaren saat dikonfirmasi membantah massa tandingan itu suruhan Bupati DS Drs Amri Tambunan.
“Itu tidak benar. Begitu juga dengan sejumlah SKPD dan Camat yang berbaur dengan massa tandingan itu merupakan informasi salah,” kata Neken.
Terpisah, ratusan petani yang tergabung dalam KTM menggelar aksi di Gedung DPRD Sumut, Jumat (6/7). Massa meminta perlindungan anggota dewan Sumut atas prilaku yang mereka terima dari massa suruhan Amri Tambunan.
Menjawab itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut, Isma Fadly Pulungan mengatakan, seharusnya massa yang menyampaikan aspirasi mendapatkan perlindungan, bukan sebaliknya diteror. (btr/ari)