JAKARTA-  Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Iqbal Latanro, merasa optimistis BTN memenuhi target penyaluran kredit perumahan rakyat dengan skema FLPP. Target BTN tahun ini menyalurkan 16.000 rumah.

“Kami tetap mendukung program pemerintah dan yakin target 16.000 unit rumah dapat tercapai,” kata Iqbal.
Dia mengatakan, realisasi KPR FLPP yang disalurkan BTN saat ini baru mencapai 7.000 rumah tersebar di seluruh Indonesia. Dari data realisasi penyaluran kredit, BTN mencatatkan porsi 99,77 persen dari pemberian kredit yang ada.

Sayangnya, BTN tidak merinci porsi dari bank lain peserta FLPP. “Saya tidak tahu berapa porsi bank lain penyalur KPR FLPP. Tapi dari data realisasi, posisi kami demikian,” ujarnya.

Terkait penyaluran KPR FLPP dengan skema baru, dengan porsi bank penyalur dan Kementerian Perumahan Rakyat 50:50, Iqbal mengakui ada kelambatan realisasi di lapangan.

Hal ini terjadi akibat minimnya pasokan rumah tipe 36 harga Rp 70 juta sesuai syarat KPR FLPP. Keterbatasan pasokan rumah tipe 36 dikarenakan pengembang keberatan membangun rumah berdasar syarat baru tersebut.

Sebelumnya Bank BTN juga mendapat kucuran dana segar dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) lewat kerjasama refinancing Rp500 miliar. Kucuran dana ini ditujukan untuk pembiayaan KPR dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Iqbal Latanro mengatakan kerjasama dengan SMF ini lebih fokus pada refinancing KPR FLPP, sebagai alternatif pendanaan Bank BTN atas dana yang telah tersalurkan untuk program FLPP di 2011.

“Refinancing ini mendorong berkembangnya pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia,” kata Iqbal.
Menurut dia, bisnis pembiayaan perumahan dengan KPR membutuhkan lembaga seperti SMF. Jika KPR tidak mendapatkan back up dana jangka panjang akan menyulitkan bank pemberi KPR tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama SMF Raharjo Adisusanto mengatakan, kerjasama refinancing dengan BTN untuk KPR FLPP dalam jangka waktu 10 tahun ini dilakukan untuk pertama kalinya.

Namun, dukungan SMF terhadap program perumahan pemerintah melalui Bank BTN sudah dilakukan sejak 2011 dalam bentuk Repo dan Refinancing KPR sebesar Rp1,033 triliun.

“Sebelumnya kerjasama hanya dalam jangka waktu lima tahun. Tapi, kami melihat perlunya pembiayaan dana jangka panjang karena biasanya KPR didanai 10 hingga 20 tahun,” katanya. Raharjo melanjutkan, refinancing Rp500 miliar ini adalah kali pertama dikucurkan untuk program FLPP. Harapannya, hal ini juga diikuti oleh lembaga penyalur KPR FLPP lainnya, baik itu bank umum, bank syariah, maupun multifinance.

Terkait penyaluran KPR FLPP, Bank BTN menargetkan sebanyak 16.000 unit untuk tahun 2012. Saat ini, realisasi KPR dengan FLPP baru tercapai 7.000 unit. Dari data realisasi penyaluran kredit, BTN mencatatkan porsi 99,77 persen dari pemberian kredit yang ada. Sayangnya, BTN tidak merinci porsi dari bank lain peserta FLPP. (net/jpnn)

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menargetkan pembangunan rumah susun sebanyak 196 tower rumah susun (rusun) pada 2012. Pembanguan rumah susun ini untuk memenuhi program 1.000 Tower yang dicanangkan pada 2005 lalu.

Saat ini rusun yang sudah memasuki masa pelaksanaaan konstruksi adalah Rusun Polri di Cikole, Lembang, Bandung, sebanyak dua tower, sedangkan sisanya masih dalam tahap kontrak, tender ulang dan desain.

Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung mengatakan, rusun yang akan dibangun Kemenpera tersebut nantinya ditujukan untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), pekerja, PNS, mahasiswa serta pondok pesantren. Rusun itu dibangun menyebar di 182 lokasi di seluruh Indonesia.

“Kami targetkan bisa membangun 196 tower pada tahun anggaran 2012 ini,” ujarnya saat membuka kegiatan ‘Kick Off Meeting dan Pelatihan Pelaksana dan Pengawas Pembangunan Rusun Tahun Anggaran 2012’ di Balai Kartini, Jakarta.

Pangihutan mengatakan, rusun ini nantinya memiliki variasi desain dengan jumlah lantai dari 2 lantai – 6 lantai. Sedangkan tipe huniannya adalah tipe 18, tipe 21 dan tipe 36.

Adapun rincian peruntukan rusun ini nantinya untuk anggota Polri dengan tipe 36 sebanyak 26 tower tersebar di 23 lokasi, rusun TNI tipe 36 sebanyak 60 tower di 50 lokasi, rusun untuk pekerja dan PNS tipe 21 sebanyak 15 tower di 14 lokasi, sedangkan rusun untuk mahasiswa bertipe 18 sebanyak 30 tower di 30 lokasi dan rusun untuk pesantren dengan tipe bervariasi sebanyak 65 tower tersebar di 65 lokasi, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.
“Sampai saat ini rusun yang sudah memasuki masa pelaksanaaan konstruksi adalah Rusun Polri di Cikole, Lembang, Bandung, sebanyak dua tower, sedangkan sisanya masih dalam tahap kontrak, tender ulang dan desain,” terangnya. (net/jpnn)