Home Blog Page 13310

HUT ke-422 Kota Medan, Dimeriahkan Lomba Dayung Sampan Tradisional

MEDAN-Dalam rangka memperingati HUT ke-422 Kota Medan ke-422 Kota Me dan 1 Juli, Pemko Medan akan melakukan berbagai kegiatan.
“Ada gerak jalan be regu, senam masal serta lomba dayung sampan,” kata Wali Kota Medan, Rahudman Harahap melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, Hanas Hasibuan, Kamis (28/6).

Menurut Hanas, acara gerak jalan beregu dan senam masal yang akan digelar di Jalan Gatot Subroto tersebut dipastikan akan diikuti  ribuan warga Kota Medan da ri berbagai elemen dan akan ada lucky draw.

“Karena acaranya kita gelar di inti kota, jadi kita optimis ribuan warga Kotan Medan dari berbagai elemen seperti pelajar, pejabat  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat se-Kota Medan, dan pegawai-pegawai BUMD akan meramaikan acara ini,” katanya.

Acara yang akan digelar dari pukul 07.00 WIB tersebut gratis dengan mencapai lima kilometer, dan aktifitas lalulintas juga akan disterilkan untuk menciptakan suasana kondusif.

Hanas Hasibuan mengatakan, khusus untuk warga pesisir Kota Medan juga akan merasakan kemeriahan dengan adanya lomba dayung sampan tradisional di Perumahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan yang diikuti oleh 32 perserta yang telah diseleksi terlebih dahulu.

“Untuk masyarakat pesisir Kota Medan, kita juga akan menggelar lomba dayung sampan tradisional di Perumahan Nelayan Indah. Untuk saat ini sudah 32 peserta yang kita terima yang sudah lulus kualifikasi, “ ucapnya.

Lombaan yang bekerjasama dengan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia ini nantinya akan menempuh rute sepanjang 800 meter, untuk sampan tercepat nantinya akan dilombakan ke babak selanjutnya untuk mendapatkan berbagai hadiah hiburan dan uang pembinaan. (gus)

Pejabat ‘Mainkan’ Seleksi CPNS akan Disanksi

JAKARTA-Mendagri Gamawan Fauzi mendukung langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Anzar Abubakar yang memperketat pengawasan pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2012. Mantan gubernur Sumbar pun menyatakan persetujuannya atas dilibatkannya Indonesia Corruption Watch (ICW). Dia pun mengancam akan memberikan sanksi bagi kepala daerah yang nekat mengambil keuntungan material dari proses rekrutmen CPNS ini.

Gamawan mengingatkan jangan coba-coba lagi kepala daerah main titip-titipan peserta seleksi. “Bisa diberi sanksi kalau itu pejabat juga yang mengambil keputusan itu,” tegas Gamawan di kantornya, Kamis (28/6).

Disebutkan, sanksinya berupa sanksi administrasi. Hanya saja, tidak disebutkan lebih detil jenis sanksi yang dimaksud. Namun, dari aspek pidana, tetap diproses hukum.  “Di sana kan pengawasan,  bisa diberi sanksi, diproses (hukum) karena itu bentuk perilaku yang tidak adil,” tegasnya.

Dia tidak menampik tudingan ICW bahwa selama ini kepala daerah bermain dalam proses rekrutmen CPNS.  “Pantas kalau Menpan gandeng siapa saja, termasuk ICW,” cetusnya.

Dia cerita, sewaktu masih menjabat sebagai gubernur Sumbar, dirinya bersikap transparan. Bahkan, kalau ada protes, maka ditunjukkan buku yang berisi skor nilai masing-masing peserta. “Siapa komplain boleh buka buku besar itu. Dan saya (waktu masih gubernur Sumbar, red) kerjasama dengan kepolisian. Misalnya ada yang merasa lulus tapi tidak lulus, lihat saja nilai di buku besar itu dan saya sudah  janji dengan kapolda, kalau perguruan tinggi (yang diajak kerjasama pemda dalam proses seleksi, red) yang curang, perguruan tinggi itu yang diproses,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menpan Azwar Abubakar menyatakan, pemerintah mulai tahun ini menghapus jatah-jatahan.  “Selain meniadakan jatah bagi ponakan walikota atau kepala dinas, kebijakan ini juga untuk memacu redistribusi PNS antardaerah,” terang menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Tidak Dilibatkan Universitas

Kemarin, Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho mengatakan bahwa seleksi CPNS reguler akan digelar paling lambat Oktober tahun ini. Pelaksanaan seleksi CPNS ini, kata Ramli, akan melibatkan konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi.
“Mulai tahun ini seleksi CPNS reguler tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tes dilakukan berjenjang dan soalnya dibuat oleh konsorsium perguruan tinggi negeri. Jadi daerah tidak lagi menggandeng universitas setempat karena materinya sudah disiapkan pusat,” tegas Ramli Naibaho.

Bahan tes CPNS ini, lanjutnya, disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Sehingga akan ada kategori masing-masing kabupaten/kota, dan provinsi. Misalnya untuk Surabaya tingkat kesulitannya A, sedangkan Gorontalo C, dan Papua D.

“Jadi modelnya mirip tes Ujian Nasional dan UMPTN. Karena itu hasil UMPTN dan UN ini salah satunya akan dijadikan dasar untuk penetapan kategorinya. Nantinya yang akan menentukan adalah Mendikbud,” terang Ramli.

Setelah ditetapkan kategorinya, master soal yang dibuat konsorsium PTN akan diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) dengan pengawasan internal maupun ICW. “Pusat tidak akan menangani penggadaan soal, itu jadi kewenangan daerah untuk menggandakannya,” ucapnya.

Untuk mengurangi kecurangan, saat penyerahan master soal, PPK wajib menandatangani surat perjanjian. Yang salah satu pointnya menyebutkan bila soal bocor (jual beli soal atau jawaban) maka PPK yang harus bertanggung jawab dan akan dipolisikan.

“Selain itu, PPK ini akan diawasi ketat oleh pengawas internal dan ICW. Apalagi seluruh pelaksanaan seleksi CPNS mulai penggadaan sampai saat tes akan diawasi ICW yang menggandeng LSM-LSM terdaftar,” jelasnya.

Sementara itu, terkait ‘jatah CPNS’ yang dimiliki pejabat menuai tanggapan dari wakil rakyat di Sumut. Menurut anggota DPRD Sumut, Richard Eddy M Lingga, adanya para PNS-PNS yang bermula dari rekomendasi para pejabat, sejauh ini juga tidak signifikan dalam hal kinerja.

“PNS yang difasilitasi pejabat dan pemerintah, tidak ada yang menonjol untuk menunjang pemerintahan,” jelasnya.

Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) Dairi dan Pakpak Bharat tersebut merasa kecewa dengan adanya sinyalemen masuknya seseorang menjadi CPNS dan PNS, merupakan lobi dari pejabat-pejabat yang ada. “Yang mempunyai kompetensi pada akhirnya tidak bisa terekrut. Akhirnya, birokrasi di pemerintah menjadi tidak baik. Biar anak-anak itu ikut tes masuk CPNS sesuai prosedur. Yang disinyalir hasil rekomendasi pejabat, harus dievaluasi dan diverifikasi. Apa benar mereka memiliki kemampuan atau tidak punya kemampuan untuk jadi PNS,” tukasnya.

Secara terpisah, Pemprovsu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dikonfirmasi Sumut Pos, menegaskan sejauh ini tidak ada CPNS dan PNS di lingkungan Pemprovsu melalui hasil lobi para pejabat.”Ada 10 universitas di Indonesia, yang mengurusi hal ini dalam kompetensi jabatan. Dan soalnya itu semua dari universitas negeri yang ada. Jadi betul tidak ada dari jaminan atau rekomendasi dari pejabat,” tegas Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Kaiman Turnip. (esy/jpnn/sam/ari)

Taksi Plat Hitam Buka Counter di DalamBandara

MEDAN-Kesatuan Sopir dan Pemilik Angkutan (Kesper) Medan menolak beroperasinya taksi plat hitam Paradep Taksi, di dalam areal Bandara Polonia Medan.

“Keberadaan counter angkutan liar Paradep Taksi yang beroperasi di dalam Bandara Polonia Medan perlu dipertanyakan,” kata Sekretaris Kesper Medan, Israel Situmeang, Kamis (28/6).

Menurutnya, mereka selaku asosiasi sopir dan pemilik mobil angkutan yang berada di Kota Medan menolak keras dan protes terhadap pengelola Bandara Polonia Medan, yang memberikan Paradep Taksi membuka counter di dalam Bandara Polonia Medan.
“Mereka itu angkutan liar karena mereka itu plat hitam dan jenis kendaraan mereka banyak.

Tak hanya itu, armada yang mereka gunakan ada yang berplat luar Sumut dan mereka mencari makannya di Sumut. Sedangkan di Sumut saja banyak angkutan yang legal, kenapa justru yang angkutan liar yang diberikan izin,” terangnya.

Israel didampingi T Nainggolan mengaku, ini jelas-jelas melanggar UU No 22 tahun 2009 dan PP No 37 tahun 2011, tentang lalulintas dan angkutan jalan.
“Kalau plat hitam membuka counter di dalam Bandara Polonia Medan jelas melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku. Ada apa di balik semua ini? Ini jelas-jelas ada permainan. Pihak kepolisian dan Dishub Medan harus segera mengkaji ulang dan segera menutup counter tersebut karena ilegal,” tegasnya.

T Nainggolan menambahkan, dengan hadirnya counter Paradep Taksi jelas mengurangi pendapatan supir.

“Kami supir mengecam keras dan meminta agar segera ditutup karena ini juga bisa mengurangi pendapatan supir taksi yang ada di dalam Bandara Polonia Medan. Ini perlu dilakukan supaya tak ada konflik horizontal dan perlu ditinjau ulang. Bila ini tetap beroperasi dan dilakukan kami akan membawa semua armada kami masing-masing dan meninggalkannya di dalam Bandara Polonia Medan dan
akan memboikotnya segera,” tegasnya.

Tak hanya itu, dia juga meminta agar polisi dan Dishub segera menertibkan angkutan liar berplat hitam.
“Seperti yang dikatakan teman saya, ada apa di balik semua ini dan ini jelas-jelas sudah melanggar dan mengurangi pendapatan para sopir taksi yang ada di dalam Bandara Polonia Medan,” ujarnya. (jon)

Sei Sikambing B 10 Besar Lingkungan Asri

MEDAN-Lingkungan 16, Jalan Kutilang, Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, masuk 10 besar dari sekitar 2.000-an lingkungan di Kota Medan, dalam kategori lingkungan atau halaman asri, teratur, indah dan nyaman.

Penilaian itu diberikan oleh Tim Penilai PKK yang beranggotakan antara lain, Ibu Donny Yusri, Ibu Elly Darussalam Pohan, Ibu Musaddad dan beberapa orang lainnya, yang mengunjungi lingkungan tersebut, Kamis (28/6).

Menurut Kepala Lingkunga (Kepling) Lingkungan 16, Jalan Kutilang, Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, F Syahputra Siregar kepada Sumut Pos menjelaskan, adanya penilaian dan prestasi tersebut diharapkan menjadi motivator bagi masyarakat di lingkungan tersebut untuk terus memperhatikan keasrian setiap halaman rumah masing-masing warga, sehingga tercipta lingkungan yang bersih.

“Penilaian ini ke depan diharapkan, lingkungan ini semakin menyadari pentingnya akan kebersihan lingkungan. Apalagi masalah kebersihan lingkungan ini, mendapat perhatian dari Pemko Medan,” ungkap pria yang akrab disapa Adek Siregar ini.

Untuk masyarakat, katanya, sebisa mungkin bekerjasama untuk mempertahankan prestasi yang telah diperoleh dan terus terpacu semangatnya untuk menjadi lingkungan percontohan di Kota Medan.

Prestasi ini tidak terlepas dari dukungan dari Lurah Sei Sikambing B, Bapak Sar’an BA dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Ny Kristanti Sar’an BA.
Dijelaskannya, penilaian yang dilakukan oleh tim secara random alias acak.

“Salah satunya di kediaman warga kami Dr Zalfina Kora, Sp.THT,” cetus pria yang memimpin sekitar 150 Kepala Keluarga (KK) di lingkungan tersebut.
Tokoh masyarakat, Ir Ermil Mi’an mengatakan, prestasi tersebut merupakan kinerja bersama antara warga dan kepling setempat.
“Keplingnya bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam membina kebersihan. Warga bisa menjalin hubungan baik dan harmonis dengan kepling setempat,” ucapnya.

Lurah Sei Sikambing B, Sar’an BA menyatakan, penilaian tersebut menjadi motovasi bagi warga, khususnya di lingkungan 16, untuk terus menjaga kebersihan lingkungan tersebut.

“Tentunya dengan adanya penilaian ini, menjadi motivasi bagi warga lingkungan untuk memanfaatkan lahan pekarangannya, dengan menanami pohon yang dapat menghasilkan, buah dan sebagainya. Juga tanaman-tanaman bunga, untuk lingkungan tersebut, agar benar-benar terlihat sesuai hatinya PKK, yakni halaman asri, teratur, indah dan nyaman,” ujarnya.(ari)

Usai Antar Pacar, Kritis Ditabrak

MEDAN-Irfan Syahputra (17), warga Jalan Jermal Panglima Denai, Gang Bidan III terpaksa mendapatkan perawatan intensif di RSUD dr Pirngadi Medan. Pasalnya, anak kedua dari dua bersaudara itu mengalami kecelakaan lalulintas di kawasan Jermal 10, Medan Denai, Kamis pagi (28/6) sekitar pukul 11.30 WIB.

Sepeda motor jenis Mio yang dikendarai korban bertabrakan dengan sepeda motor lain yang berlawanan arah.

Keterangan Nila, pacar korban (16) di RSUD dr Pirngadi Medan, awalnya pagi sebelum kejadian korban sempat mengantarkan dirinya untuk berangkat PKL di kawasan Jalan Denai.

Tak lama setelah itu, atau sekitar pukul 14.00 WIB, Nila mengaku mendapatkan kabar dari temannya Taufan.

“Taufan bilang cowokku sekarang sedang dirawat di RS Harapan Mama, (yang tak jauh dari lokasi kejadian) karena mengalami kecelakaan,”ujarnya.
Mendapatkan kabar tersebut selanjutnya Nila ke rumah sakit Harapan Mama untuk memantau langsung kondisi sang pacar.

Sesampainya di rumah sakit tersebut, Nila mengaku pacarnya terpaksa dirujuk ke RSUD dr Pirngadi Medan karena kondisi luka dibagian kepala cukup parah.
“Setelah tiga jam dirawat di Rumah Sakit Harapan Mama, dia (korban) terpaksa dirujuk ke RS Pirngadi karena kondisi lukanya cukup parah,”sebutnya.
Dari informasi yang diterima korban mengalami kecelakaan saat hendak ke bengkel tempat biasa dirinya kumpul bersama teman-temannya. Kini Irfan masih mendapatkan perawatan atas luka di sekujur tubuhnya. (uma)

Salurkan KPR, Bank Sumut Syariah Gandeng Pengembang

MEDAN- Untuk meningkatkan pembiayaan kredit perumahan rakyat (KPR) Bank Sumut Syariah kepada konsumen, diperlukan strategi dan usaha yang jelas dalam rangka mencapai sasaran yang akan dituju. Salahsatu strategi yang dilakukan Bank Sumut Syariah adalah melakukan kerjasama penyaluran perumahan dengan developer.

“Pada 27 Juni 2012 kemarin, Bank Sumut Syariah telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan KPR antara Bank Sumut Syariah dengan CV Barokah Amanah Sejahtera di Kantor Cabang Pembantu Syariah Hamparan Perak,” ungkap Pimpinan Bank Sumut Syariah Cabang Medan M Amin Lubis di sela-sela penandatanganan kerjasama. Penandatanganan itu sambung Amin, dilakukan oleh Supianto selaku pengembang perumahan Ash-Shohiby yang disaksikan Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) Bank Sumut Syariah Hamparan Perak, Rahmad Hidayat di hadapan notaris. “Setidaknya hingga 31 Mei 2012, outstanding penyaluran KPR iB Griya yang disalurkan ke masyarakat Sumatera Utara telah mencapai Rp368 miliar termasuk penyaluran KPR Sejahtera Tapak dan KPR Subsidi,” tuturnya.

Bank Sumut Syariah, bilang Amin memberikan kemudahan dalam produk KPR-nya yaitu angsuran tetap hingga lunas, bebas biaya appraisal dan yang utama bebas denda penalty untuk pelunasan dipercepat. Selain rumah baru, produk KPR ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembelian rumah seken dan ruko seken. Untuk memudahkan pelayanan kepada nasabah, Bank Sumut Syariah juga telah mengembangkan sejumlah jaringan kantor dari Medan hingga Padang Sidimpuan, yang hingga saat ini telah membuka 5 kantor cabang dan 17 kantor capem. “11 capem diantaranya di wilayah Medan yaitu, Capem dengan aset per 31 Mei 2012 sebesar Rp1,4 triliun. Tujuan utama dibukanya Bank Sumut Syariah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan perbankan syariah dan sebagai salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat,” sebutnya.

Dijelaskan M Amin, Bank Syariah seperti bank pada umumnya, yang dapat dimanfaatkan dan diakses kemudahannya bagi masyarakat dari golongan dan agama apapun. Dia juga menambahkan, banyak dari nasabah-nasabahnya adalah masyarakat dari kalangan kristiani, dan masyarakat tionghoa baik sebagai nasabah deposan maupun pembiayaan. (uma)

Penyaluran Raskin di Pekan Labuhan Diskriminatif

082161485xxx

Kepada Yth Bapak Wali Kota Medan. Penyaluran beras miskin (Raskin) di Lingkungan 8 Kelurahan Pekan Labuhan terkesan diskriminatif dan asal-asalan. Ada warga yang tidak jelas identitasnya malah tercantum namanya sebagai penerima raskin. Tolong Pak Wali Kota, saya sangat terbantu dengan adanya jatah raskin tersebut. Saya seorang pengangkat sampah di Rumah Susun Wisma Labuhan Kelurahan Sei Mati. Terima kasih.

Pendataan Dilakukan BPS Pusat

Terima kasih atas laporannya. Untuk pendataan warga yang mendapatkan jatah raskin ini dilakukan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dibantu aparat kelurahan dan kecamatan. Namun, pendataan oleh pihak BPS Pusat ini langsung dilakukan dengan terjun ke lapangan.
Jadi jika warga merasa ada yang salah pada pendistribusian raskin ini, diharapkan warga melaporkan ke pihak BPS setempat melalui kelurahan atau kecamatan untuk pendataan ulang.

Budi Haryono
Kabag Humas Pemko Medan

Cegah Politik Biaya Tinggi

JAKARTA- RUU Pilkada diharapkan mampu mencegah politik biaya tinggi. Hal itu mengemuka dalam diskusi Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam keterangan pers Perludem yang diterima Suara Karya, di Jakarta, kemarin.

Hadir sebagai pembicara, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, dan aktivis Perludem Veri Junaidi.

Veri Junaidi mengatakan, RUU yang sedang dalam pembahasan oleh DPR sebaiknya bisa menjawab masalah politik uang dan korupsi. “Persoalan yang sering melanda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah politik biaya tinggi yang menjadi akar korupsi,” ujarnya.
Menurut Veri, hampir di setiap pemilihan kepala daerah, banyak ditemukan berbagai kasus pelanggaran hukum terkait dengan pembiayaan dan dana kampanye.

Mengutip data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dia menyebutkan, dari tahun 2004-2012 ada 173 kepala daerah yang terlibat dalam kasus hukum berkaitan dengan korupsi
Hal sama disampaikan Andrinof Chaniago. Dia menuturkan, biaya politik yang tinggi muncul akibat politik pencitraan yang dibangun oleh kandidat.
“Sistem pemilihan langsung disikapi dengan pendekatan yang tidak tepat dengan semata-mata menjunjung tinggi popularitas semu,” ucapnya.
Dia mengatakan, popularitas ini dibangun dengan pendekatan secara tidak langsung dengan pemilih. Biasanya media yang digunakan melalui iklan kampanye, baliho, spanduk, leaflet dan sarana kampanye yang tidak menyentuh pendekatan kepada pemilih-yang justru berbiaya tinggi. Dia mengingatkan, jalan pintas dengan uang sebagai satu-satunya alat pemenangan merupakan mekanisme yang keliru. Sistem pemilihan langsung dalam pemilukada didesain untuk mendekatkan pemilih dengan kandidat.

“Mestinya kandidat membuat visi-misi yang jelas dan program kerja dengan sosialisasi kepada pemilih yang baik. Mekanisme sosialisasi harus dilakukan secara adil untuk menjamin hak bagi seluruh pihak untuk menyampaikan informasi kepada pemilih,” katanya.
Namun faktanya, Abdullah Dahlan juga mengingatkan, penggunaan uang dalam kampanye dan pemenangan menjadi sulit dibendung. “Sebab, aturan yang selama ini berlaku hanya membatasi sumbangan yang masuk. Akibatnya semakin besar sumbangan kepada kandidat maka semakin besar sosialisasi dan biaya kampanye yang dikeluarkan. Kondisi ini justru tidak memberikan keadilan bagi seluruh pihak untuk bisa memberikan informasi yang berimbang kepada pemilih,” ujarnya.

Penting untuk diingat, kata dia, bahwa dalam kampanye tidak semata-mata terdapat hak bagi kandidat untuk memberikan informasi. Ada hak bagi pemilih yang mesti dijamin untuk memperoleh informasi yang seimbang.

“Mengingat hal itu maka penting kiranya dalam RUU Pilkada untuk menjamin agar adanya keseimbangan terhadap akses informasi baik bagi kandidat maupun pemilih,” katanya. Sementara itu, kalangan DPR RI menargetkan pembahasan UU Pilkada paling cepat disahkan Desember 2012. Kini pembahasannya memasuki tahapan daftar inventarisasi masalah di tingkat fraksi. “Paling cepat UU Pilkada itu akan selesai Desember 2012,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sunardi Ayub, saat pertemuan koordinasi dengan Baleg DPRD NTB, di Jakarta, Selasa (27/6).
Sesudah pengesahan, menurutnya, butuh 60 hari bagi pemerintah, sebelum UU itu dinyatakan berlaku. Dikatakan, hampir seluruh fraksi setuju gubernur akan dipilih oleh DPRD, namun masih ada sejumlah masalah pelik yang memerlukan pembahasan. (sam/boy/jpnn)

Anggaran KPUD Terganjal di Biro Keuangan

MEDAN- Alokasi anggaran KPUD Sumut untuk pelaksanaan Pilgubsu mendatang hingga kini belum terealisasi. Padahal nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Plt Gubsu dan KPUD Sumut soal teknis pelaksanaan Pilgubsu sudah diteken. Anggaran itu diduga terganjal di Biro Hukum dan Biro Keuangan Setdaprovsu.

“Kalau dihitung paling lambat akhir Juli ini harus cair. Tahapan Pilgubsu dimulai Agustus. Kami sudah teken MoU soal besaran anggaran yang akan dicairkan,” kata Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution, Kamis (28/6).

Irham mengatakan kewajiban KPUD Sumut dalam hal pengajuan usulan pencairan anggaran sudah lengkap, dan memiliki landasan hukum yang kuat yakni Peraturan Gubernur (Pergub). Pemprovsu sendiri sudah menerima dokumen itu sejak tiga pekan lalu. Akan tetapi, KPUD masih tidak tahu pasti kapan prosesnya akan selesai.

Sejak awal, Irham menyebutkan, KPUD Sumut sudah dilibatkan dalam penyusunan anggaran Pilgubsu 2013. Ada sejumlah elemen terkait yang dilibatkan yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Poldasu, dan DPRD Provinsi yang duduk bersama membahas usulan anggaran tersebut.

‘’Ini agar transparan saja, tidak ada yang disembunyikan. Kenapa KPUD membutuhkan anggaran yang cukup besar,’’ katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Setdaprov Sumut, Mahmud Sagala, mengaku belum memastikan kapan anggaran Pilgubsu 2013 itu bisa dicairkan.
Mahmud menyatakan pencairan anggaran KPUD untuk Pilgubsu 2013 masih dalam tahap proses. Begitupun, Mahmud meyakinkan, anggaran hibah yang didesakkan KPUD kepada Pemprovsu itu sesungguhnya tidak termaktub dalam Permendagri No 32/2011. (ari)

Bentuk Karakter Disiplin dan Profesional

Hasil Seleksi Calon Pegawai PT Bank Sumut 2012

LEMPAR TOPI: Tradisi lempar topi tanda sukses peserta mengikuti pelatihan sebagai rasa bangga.//sumut pos
LEMPAR TOPI: Tradisi lempar topi tanda sukses peserta mengikuti pelatihan sebagai rasa bangga.//sumut pos
Perjalanan panjang proses seleksi calon pegawai (capeg) PT Bank Sumut Tahun 2012 yang dilakukan oleh konsultan PT Andhika Safa Kinerja (ASK) sejak Maret lalu berakhir sudah dengan menjaring 539 capeg dari 11 ribu lebih pelamar.

Sebelumnya mereka telah melampaui tahapan seleksi dan tes yang ketat. Mulai dari kelengkapan berkas, interview berbahasa Inggris aktif, tes kemampuan akademik, psiko test sampai tes kesehatan. Namun itu saja belum cukup. Mereka yang lulus sampai tahap seleksi akhir masih harus mengikuti episode character building melalui pembinaan kedisiplinan, mental dan jasmani selama satu pekan oleh Batalyon Kaveleri 6 Serbu di Kampus LPP sejak 18 hingga 23 Juni 2012 lalu.

“Pelatihan semi militer ini bertujuan untuk membentuk karakter calon pegawai yang berdisiplin tinggi, tangguh, tidak mudah menyerah bekerja di bawah tekanan. Sehingga nantinya Bank Sumut memiliki SDM-SDM muda yang memiliki semangat juang dan menjunjung tinggi profesionalisme,” ungkap pembina upacara yang merupakan Plt Direksi Bank Sumut.

Di akhir kegiatan penggemblengen fisik dan mental, mereka kemudian dipertemukan kembali kepada orangtuanya, sehingga suasana menjadi larut dalam haru-biru. Tidak sedikit orangtua yang menitikkan air mata, karena putra-putrinya telah mampu melewati ujian yang berat. Menutup kegiatan, selanjutnya pada malam hari digelar acara malam keakraban yang dihadiri seluruh capeg dan jajaran pejabat eksekutif Bank Sumut.

Berakhir? Belum, para capeg terpilih itu masih harus mengikuti in class training berupa masa orientasi dan pembekalan materi dasar-dasar perbankan dan fungsi-fungsi pendukungnya selama seminggu, pada 25 hingga 30 Juni 2012 ini.

Beberapa materi pembekalan di antaranya yang terkait dengan core business dan non-core business Bank Sumut. Seperti produk bank konvensional dan syariah (dana dan kredit/pembiayaan), manajemen risiko, Good Corporate Governance (GCG), administrasi umum,  kearsipan, organisasi, visi dan misi Bank Sumut, peraturan perusahaan dan ketenagakerjaan, peraturan disiplin pegawai dan lainnya.

Trainer yang memberikan materi selain Bank Sumut juga terdiri dari trainer Bank Indonesia dan PT ASK.
Semua tahapan yang dilalui para capeg itu dimaksudkan agar para capeg dapat mengimplementasikan tugas pokoknya secara baik, tepat guna dan profesional saat memulai tugas barunya. (*)

1...13,30913,31013,311...15,853Page 13,310 of 15,853