Home Blog Page 13339

Zulkarnain Tidak Ajukan Keberatan

Sidang Perdana Dugaan Korupsi Mantan Bupati Simalungun

MEDAN- Sidang perdana kasus dugaan korupsi Bupati Simalungun Zulkarnain yang dilimpahkan Kejari Simalungun ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (20/6). Sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan itu, Zulkarnain tidak mengajukan eksepsi (sanggahan).

Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 7 PN Medan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Amardi Barus membacakan isi dakwaannya bahwa sebelumnya Zulkarnain ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2011 oleh penyidik.

“Ia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi manipulasi kegiatan dan pencairan dua lembar cek tanpa surat perintah mencairkan (SPM) dari dana APBD Simalungun tahun 2006 senilai Rp1.385.278.011,” papar Jaksa di depan Majelis Hakim yang diketuai Jonner Manik SH.

Selanjutnya, dari dana senilai tersebut, diduga tersangka telah mengorup uang negara sebesar Rp529.654.638. Sisanya sebesar Rp855.623.373, diduga telah dikorupsi Bendahara Umum Pemkab Simalungun, Sugiati yang kini menjadi tersangka.

Akibat perbuatannya, terdakwa yang merupakan mantan Bupati Simalungun periode tahun 2005-2010 ini, disangka melanggar Pasal 2(1) dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai mendengar pembacaan dakwaan dari Jaksa, Zulkarnain melalui kuasa hukumnya di depan majelis hakim mengatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Selanjutnya majelis hakim menunda persidangan pekan depan setiap Senin dan Kamis dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi-saksi.
Usai persidangan, terdakwa Zulkarnain Damanik saat dimintai keterangannya tidak banyak berkomentar. “Tidak mengajukan eksepsi. Lihat saja nanti dipersidangan selanjutnya,” ujarnya singkat.

Dugaan kasus korupsi dana APBD Tahun 2006 Pemkab Simalungun senilai Rp1.385.278.011, yang diduga dilakukan Zulkarnain Damanik terkuak setelah pihak Polres Simalungun melakukan pengembangan terhadap tersangka sebelumnya, yakni Bendahara Pemkab Simalungun Sugiati. Dari pengembangan itu, diketahui bahwa Zulkarnain ikut andil dalam menikmati dana APBD 2006, Pemkab Simalungun tersebut. (far)

Dua Staf PU Diperiksa

Dugaan Korupsi DAK Dikjar Langkat

LANGKAT- Terkait dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010 di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) di Kabupaten Langkat, giliran pengawas teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), RK dan D dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat. Kedua staf PU itu khusus menangani proyek bangunan dari Dikjar.

Kajari Stabat, Asep Nana Mulyana ditanya wartawan tentang pemeriksaan dua staf PU itu mengarahkan pertanyaan wartawan ke ke Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Stabat. “Coba mas tanyakan ke Kasi Pidsus, saya lagi rapat di Kejatisu,” kata Asep melalui pesan layanan singkat (SMS).
Sementara Kasi Pidsus, Choirun Parapat, secara terpisah belum bersedia menjelaskan secara gamblang tentang pemeriksaan dua staf di Dinas PU. Dia Namun, dia menekankan bahwa pihaknya serius menangani kasus dugaan korupsi DAK di Dikjar Langkat itu.

“Sabar ya, pokoknya nanti setiap perkembangannya akan kita beritahukan tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Masalahnya sekarang ini, tim sedang bekerja ekstra serius mendalaminya dan dibutuhkan bahan keterangan yang menguatkan,” pinta Parapat.

Sekedar mengingatkan, Kajari Stabatdidatangi mahasiswa untuk memberikan data pra penyelidikan terhadap sejumlah dugaan kasus korupsi DAK di Dikjar Langkat TA 2010-2011 sebesar Rp34 miliar yang saat ini sedang tahap Pra Penyelidikan serta block grand/IT Rp2,5 miliar plus dana pendamping 10 persen dari APBD Langkat.  (mag-4)

Petugas Pemadam Kebakaran Jual Sabu

KISARAN-Oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di unit pemadam Kebakaran Pemkab Asahan, Syaiful Amri (25) dan seorang pengedar Julianto ditangkap Satuan Narkoba Polres Asahan usai bertransaksi sabu di sebuah warnet di Jalan Sisingamangaraja, Kisaran, Rabu (20/6) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB. Dalam penangkapan dua tersangka itu polisi menyita 0,5 gram sabu-sabu dan CCTV (rekaman kamera) sebagai barang bukti.

Syaiful mengaku menggunakan sabu-sabu itu. “Iya, makek dikit tadi bang, karena pilek,” katanya kepada waratawan.

Kasat Narkoba Polres Asahan, AKP Nafsanto mengatakan belum memeriksa Syaiful karena masih dipengaruhi sabu-sabu. “Belum diperiksa, karena masih dalam pengaruh narkoba. Barang buktinya sudah kita sita, berikut rekaman CCTV dari warnet,” katanya.

Di tempat terpisah, Sabar Manik, Kasie Pemadam Kebakaran, pada kantor Kesbang Linmas Asahan, mengakui kalau Syaiful merupakan PNS di instansinya.
Hanya saja, Sabar belum berani berkomentar banyak, karena belum mendapat laporan, perihal tertangkapnya anak buahnya itu. “Belum dapat laporan soal itu,” tukasnya. (sus/smg)

Kendaraan Berplat Luar Rugikan Sumut

MEDAN- Di Sumatera Utara (Sumut) belakangan ini sering beroperasi kendaraan dari luar Sumut. Itu ditandai munculnya berbagai nomor plat kendaraan di luar Sumut. Kondisi itu jelas kian padatnya jumlah kendaraan dan merusak infrastruktur di Sumut.

Dalam rapat dengan pendapat (RPD) Direktorat Lalulintas Poldasu dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumut dengan Komisi C DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Rabu (20/6) kemarin, terkuak bahwa penertiban kendaraan plat luar Sumatera Utara (Sumut) sulit ditertibkan. Pasalnya tidak ada yang bisa mengukur lamanya waktu kendaraan plat daerah lain beroperasi di Sumut.

Munculnya pengakuan sulitnya menertibkan kendaraan plat daerah luar Sumut ketika anggota Komisi C DPRD Sumut, Hardi Mulyono mempertanyakan banyaknya perusahaan dan rental yang mobilnya berplat B, tapi sepertinya tidak pernah dilakukan tindakan. Padahal, bila ditindak tentu akan mengurangi kemacetan lalu-lintas, dan di sisi lain bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) Sumut.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi C DPRD Sumut lainnya, Eddy Rangkuti. Menurutnya, ada kesan pembiaran terhadap kendaraan dan truk angkutan yang beroperasi di Medan. Padahal, membayar pajaknya tidak di Sumut, melainkan di Jakarta untuk plat B yang dominan di Sumut.
“Ini perlu ada solusi, dan sepertinya perlu dibentuk payung hukumnya kalau memang belum ada,” usulnya.

Menjawab itu, Wakil Direktur (Wadir) Lalu-lintas (Lantas) Poldasu AKBP Eri Safari menyampaikan, ada aturan yang mengamanatkan, wajib mutasi plat bila sudah tiga bulan berturut-turut menetap di suatu daerah. Hanya saja, terkait ketentuan menetap tiga bulan, pihaknya sering kesulitan untuk memastikan lamanya kendaraan luar Sumut berada di Sumut.

“Setiap dilakukan operasi, pemilik kendaraan ataupun pengemudi mengaku hanya sebentar di Sumut untuk selanjutnya kembali ke daerah asalnya. Jadi kesulitan kami ada di situ, dan sampai sekarang memang tidak ada regulasi khusus yang melarang penggunaan plat kendaraan lain di suatu daerah, termasuk di Sumut,” paparnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumut Syafaruddin mengatakan, sepengetahuan dirinya memang tidak ada regulasi yang melarang hal tersebut. (ril)

Kelurahan Polonia Kompak Jaga Kebersihan

MEDAN-Aparatur Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia terus bergotong-royong setiap pekan untuk membersihkan 175 hektar wilayahnya yang dibagi 13 lingkungan.

“Setiap kepala lingkungan kita tekankan untuk menciptakan kebersihan,” kata Lurah Polonia, Erliansyah.

Menurutnya, gotong-royong dilakukan setiap Sabtu pukul 07.00 WIB. Gotong-royong diutamakan membersihkan drainase dan menataa keindahan pohon.
Selain itu, katanya, tak lupa mengajak masyarakat bergotong-royong untuk menanam bibit pohon mangga dan bunga.

Erliansyah menyebutkan, di kelurahannya sampah diangkut mulai pukul 08.00 WIB oleh Dinas Kebersihan Kota Medan.
Erliansyah berharap kepada warganya agar selalu kompak menjaga kebersihan yang ada di lingkungannya masing-masing. Sebab, tanpa kekompakan dengan warga dan kepala lingkungan, kebersihan tidak akan bisa terwujud sendiri.

“Marila-marilah kita sama-sama menciptakan kebersihan di setiap lingkungan kita masing-masing dengan ikhlas,”harapnya. (omi)

APMS Pakpak Bharat Diprotes Warga

PAKPAK BHARAT- Masyarakat mengeluhkan agen penyalur minyak dan solar (APMS) di Jalan Runding, Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak beroperasi sesuai aturan yang berlaku.

Jika itu terus terjadi, maka masyarakat akan mengadukan galon APMS Sukaramai itu ke Pertamina sentral Wilayah Sumut.

Seorang tokoh masyarakat Desa Sukaramai, Asdy Tinendung kepada Sumut Pos, Selasa (19/6) mengatakan, warga setempat memprotes bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di galon APMS Sukaramai itu tidak disalurkan sesuai aturan. Contohnya, APMS Sukaramai lebih mengutamakan pembeli dari industri kecil dan pengecer minyak. Bahkan para pembeli kebanyakkan bukan warga yang berdomisili di Kecamatan Kerajaan. Parahnya lagi, BBM subsidi itu dijual dengan harga mahal jika warga Pakpak Bharat tidak memiliki surat pengantar atau rekomendasi dari pemerintah setempat.

Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat Oloan Hasugian mengatakan,  pihaknya tidak berhak memberikan sanksi,  hanya bisa memberikan himbauan atau teguran secara tertulis kepada UPMS Sukaramai.
Menanggapi berkembangnya keluhan masyarakat mengenai pungutan liar yang acap kali dilakukan karyawan galon APMS Sukaramai agar jeriken bisa diisi, Oloan mengatakan akan menelusurinya. (mag-14)

Star Warnet di Tebing Dibobol Maling

TEBINGTINGGI-Warung internet Star Warnet milik Ronald Anggiat P Silalahi (35) di Jalan Kapten Tandean, Kota Tebingtinggi, Rabu (20/6) sekira pukul 04.00 WIB dibobol maling. Sebanyak 17 unit CPU computer dan 12 unit monitor komputer serta uang kontan Rp700 ribu dibawa kabur pelaku.

Ronald mengaku selama tutup warnetnya itu tidak pernah dijaga. Pencurian itu diketahuinya pagi hari sekitar pukul 10.00 WIB ketika akan membuka pintu warnet.

“Penjaga warnet, Delfi (23) menelponku untuk meminta izin tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Saya langsung pergi membuka warnet terlebih dulu,tetapi kenyataan setelah masuk sejumlah komputer dan CPU raib, total kerugian berkisar Rp70 juta,” kata Ronald warga Jalan Danau Toba,Kota Tebingtinggi ini.

Menurut Ronald, pembobolan warnet miliknya itu sudah dua kali terjadi.

Pertama, pencuri masuk dengan merusak pintu belakang pada tahun 2011 lalu. Kedua, pelaku masuk melalui pintu depan dengan merusak kunci gembok pintu.

Tim identifikasi Polres Tebingtinggi turun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Kasubag Humas Polres Tebingtinggi AKP Ngemat Surbakti menyimpulkan pelaku pencurian lebih dari tiga orang. (mag-4)

Ical Lirik Ibas jadi Cawapres

MADIUN-Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie makin serius membidik kursi RI 1. Bahkan, saat mengunjungi sejumlah wilayah di Madiun kemarin (20/6), politikus yang akrab disapa Ical itu mulai menimang-nimang sejumlah nama bakal cawapres menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Nama yang disebut Ical, antara lain, Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Berikutnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo, Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.

Ical punya alasan di balik alasan memilih Ibas sebagai salah satu bakal cawapresnya. “Ibas itu anak presiden, S-2, dan bibit bobot bebet-nya itu cocok,” ujar Ical saat berdiskusi di meeting room Radar Madiun (grup Sumut Pos), Rabu (20/6).

Mantan Menko Kesra itu kemarin berdiskusi dengan awak redaksi Radar Madiun di sela-sela kunjungannya ke Ngawi, Kabupaten/Kota Madiun, dan Ponorogo. Selain menemui kader Golkar, Ical berdialog dengan tokoh masyarakat, seniman, ulama, pedagang kaki lima, dan wakil buruh.
Penyebutan nama Ibas menjadi topik hangat dalam kunjungan Ical karena muncul spanduk di beberapa daerah seperti Ponorogo. Yakni, ucapan selamat datang kepada Aburizal Bakrie dari Ibas yang anggota DPR dari dapil Jatim VII.

Selain Ibas, Ical menyebut nama Soekarwo. Dia menilai kapasitas dan kapabilitas Soekarwo selama memimpin Jawa Timur cukup bagus. “Pak Karwo itu orang yang berhasil. Kalau Sri Sultan Hamengku Buwono X, tepat juga, beliau raja Jawa,” tambahnya.

Dia juga menanggapi munculnya wacana dari DPD Partai Golkar Kalimantan Timur yang mengusulkan duet Ical dengan KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo. Hanya, Ical mengatakan belum mengetahui kepastian akhirnya. “Kalau dengan Ibas dan Pakde Karwo (Soekarwo) harus ada koalisi Golkar-Demokrat, tapi belum tahu akhirnya. Saya tidak tahu juga apakah nanti Jatim juga mengusulkan Khofifah (Khofifah Indar Parawansa, Red),” paparnya.

Ical juga menyebut perkembangan soal penentuan pasangan akan melihat hasil pemilu mendatang. Saat ditanya alasannya berniat mencalonkan diri sebagai presiden, Ical mengatakan bahwa hal itu muncul setelah dirinya mendapat “pencerahan” saat menjabat Menko Kesra. “Apakah pengalaman selama menjabat Menko Kesra itu terus dibuang begitu saja dan saya diam menikmati semua. Di usia 66 ini saya masih kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, Ical sebaiknya tidak perlu terburu-buru menetapkan sosok cawapres pilihannya. Akbar mengatakan, Ical masih memiliki banyak waktu untuk mempertimbangkan siapa pendamping yang cocok untuk maju di Pilpres 2014 nanti. “Tidak perlu buru-buru diputuskan di rapimnas nanti,” kata Akbar.

Menurut Akbar, dirinya memang pernah menyebut sosok Pramono Edhie sebagai sosok yang ideal sebagai cawapres Ical. Pertimbangannya adalah selain berlatar belakang Jawa, Partai Golkar selama ini juga identik dengan militer. Namun, tidak ada salahnya Ical juga terus memantau perkembangan survei untuk melihat sosok-sosok lain yang populer. “Sosok-sosok yang muncul dalam survei tentu layak dipertimbangkan,” tegas mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Sebelum berkunjung ke Radar Madiun, Ical berdialog dengan siswa di SMK Taman Siswa Kota Madiun dan SMK PGRI 1 Mejayan, Kabupaten Madiun. Menurut Ical,  pada Pilpres 2014 mendatang, jumlah pemilih pemula cukup besar. “Harus dirangkul. Puluhan juta pemilih pemula itu merupakan aset membesarkan Golkar. Rata-rata pemilih pemula tersebut adalah anak muda yang baru pertama memilih,” papar Ical saat bertemu dengan warga di Desa Kaibon, Geger, Kabupaten Madiun.

Saat ini Golkar sudah melakukan survei jumlah pemilih pemula di Indonesia. Hasilnya, pemilih yang berusia 17″29 tahun pada Pilpres 2014 mendatang sekitar 69 juta orang. Meskipun, jika ditilik dari kelompok umur yang lebih tinggi hingga 35 tahun, jumlahnya lebih tinggi dan diperkirakan 87 juta orang. (ota/aan/irw/bay/c4/agm/jpnn)

Gaji ke-13 PNS Pemko Medan Cair Awal Juli

MEDAN-Gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan dipastikan akan cair awal Juli mendatang. Setidaknya hal ini diungkapkan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap.

“Secepatnya lah, awal bulan Juli ini. Itu gaji ke-13 untuk biaya sekolah anak-anak, pasti secepat kita keluarkan,” ujar di sela-sela acara pembukan Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N) 2012.

Rahudman menambahkan, pencairan itu memang sudah seharusnya karena memang sudah ketetapan dari pemerintah pusat.
Tambahnya, hal itu sudah ketetapan dari pihak Pemerintah Pusat, makanya gaji 13 untuk PNS akan kita salurkan. “Makanya gaji ke-13 untuk PNS akan kita salurkan secepatnya,” tambahnya.

Gaji ke-13 PNS di jajaran Pemprovsu juga dipastikan akan cair awal Juli 2012 ini. “Surat edaran kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memproses gaji ke-13 sudah saya tandatangani, dan besok (hari ini, Red) surat edaran akan dikirim ke masing-masing SKPD,” kata Sekdaprovsu Nurdin Lubis kepada Sumut Pos via SMS, tadi malam.

“Untuk teknis pembayarannya sudah ada di Karo Keuangan Kantor Gubsu,” tambahnya.

Sejatinya, pembayaran gaji ke-13 bagi para PNS daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakilnya, tergantung kesiapan masing-masing daerah. Pasalnya, uang yang dibayarkan menjadi beban APBD masing-masing daerah.

Tercatat, sejumlah daerah sudah siap membayarkan gaji-13 dimaksud, setelah keluarnya  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.05/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang merupakan petunjuk teknis pembayaran ‘bonus’ bagi pegawai negeri itu.

Gaji ke-13 Pensiunan Cair 2 Juli

Di saat pembayaran gaji ke-13 di mayoritas daerah belum ada kepastian, pembayaran gaji para pensiunan malah sudah ada kejelasan. Meski pembayaran untuk pensiunan ini lewat Juni 2012, namun dengan adanya kepastian waktu, tentunya membuat para pensiunan bisa bernafas lega. Sesuai PMK 89, dana pensiunan ke-13 menjadi beban APBN.

Dalam keterangan resminya kemarin, PT Taspen (Persero) memastikan akan membayarkan dana pensiunan ke-13 PNS dan TNI/ Polri di seluruh Indonesia mulai 2 Juli sampai dengan 20 Juli 2012 mendatang. Pembayaran akan dilakukan melalui kantor PT Taspen.

“Pembayaran bagi pensiun/tunjangan ketiga belas ini secara serentak pada kantor bayar pensiun di seluruh Indonesia mulai 2 Juli-20 Juli 2012,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Taspen, Wiharto di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, pembayaran pensiun bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2012 didasarkan pada Dapem Induk, Dapem Susulan dan Non Dapem bulan Juni 2012. Dimana,perhitungan berdasarkan pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga, tambahan penghasilan dan pembulatan apabila ada dan tanpa tunjangan beras.

Wiharto mengatakan, untuk penerima pensiun yang menerima melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tapi belum menyampaikan NPWP, maka dikenakan tarif PPH lebih tinggi 20 persen.

Sementara, dari data yang dikumpulkan koran ini, sejumlah daerah di Indonesia sudah siap membayarkan gaji ke-13 bagi PNS di daerahnya masing-masing, pada Juni 2012. Misalnya Pemkab Purbalingga, Jateng, akan membayarkan pada 25 Juni 2012. Bagi pegawai wiyata bakti juga dijanjikan akan menerima ‘bonus’ tahunan ini.

Pemkab Purbalingga sudah menganggarkan dana gaji ke-13 ini di APBD-nya. Begitu PMK turun, langsung siap dibayarkan. Bahkan, PNS di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang malah sudah menerima gaji-13 pada 15 Juni 2012, atau selang empat hari saja pascaterbitnya PMK Nomor 89, sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) 57/2012 .

Untuk PNS di lingkup Pemprov Sumsel, seperti diungkapkan Sekda Sumsel, H Yusri Effendi SH,  dana gaji ke-13 sudah dianggarkan di APBD. (gus/ril/sam)

Heritage

SAYA setuju betul dengan Viky Sianipar. Musisi berbakat yang getol mengawinkan genre musik rock dengan bunyi-bunyian etnik ini bilang budaya itu bukan dominasi sekelompok orang. Dia menjadi cair manakala (budaya) itu juga diwariskan kepada kelompok yang lain meskipun berbeda tempat. ‘’Lihatlah musik Afrika. Banyak yang dimainkan musisi Afro-American di AS sana.

So culture is not your’s absolutely,’’ katanya saat diwawancarai sebuah stasiun TV.

Maaf ya, ini (masih) soal kontroversi tari Tor-tor dan Paluan Gondang Sambilan. Apa yang disampaikan Viky tak perlu direspons secara lebay, apalagi reaktif. Kita sebagai bangsa seringkali panik- bila tidak dikatakan emosional- setiap konflik ‘klaim-mengklaim’ heritage dengan Malaysia muncul ke permukaan.

Marilah melihat dari sudut pandang yang jernih untuk dipetik hikmahnya. Banyak penelitian sejarah yang menuliskan kehidupan masyarakat Mandailing di Malaysia. Buku ‘’Melawat ke Melaka 1920 dan 1921’’ karya Ismail bin Hadji Abdoellah Oemar Effendi (1924) yang diterbitkan Balai Poestaka mungkin yang pertama melaporkan kehidupan leluhur para budak Malaysia yang mengklaim tari Tor-tor dan Palu Gordang Sambilan sebagai budaya mereka.

Tak salah juga karena itu diwarisi turun-temurun oleh orangtua mereka. Beragam versi soal pernak-pernik kehidupan perantauan Mandailing di Malaysia ini.

Seorang peneliti Australia, Donald Tugby, berpendapat bahwa kebudayaan Mandailing di Malaysia ternyata ‘sudah luntur’. Donald, yang pernah tinggal di daerah Mandailing pada 1955-1956, mulai mengadakan survei di permukiman Mandailing di Malaysia tahun 1962, dan diulangi tahun 1968, 1971, 1972,1973, dan 1974. Penelitian itu ditulisnya dalam buku Cultural Change and Identity: Mandailing Immigrants in West Malaysia. Laporan jurnalistik Majalah Tempo  edisi tahun 2001  justru menuliskan kepedulian pemerintah Malaysia memberikan kampung bagi orang-orang Mandailing. ‘’Lahirlah Kampung Lanjut Manis,’’ tulis laporan tersebut.

Kebudayaan Mandailing semakin kokoh berdiri di negeri tetangga. Sejarah soal Mandailing di tanah Semenanjung, begitu dulu mereka menyebutnya, tak usah diperpanjang. Anda googling saja, dan ada ratusan artikel yang tinggal Anda kunyah. Justru menjadi introspeksi kenapa Malaysia getol memburu heritage kita? Bila melawat ke negeri seberang pernahkah Anda perhatikan puluhan brosur wisata gratis   di airport? Anda sadar begitu banyak spot wisata yang ditawarkan.
‘Malaysia Truly Asia’ adalah tagline untuk mengingatkan turis asing: ‘’Halo … Kalau mau lihat Asia yang sesungguhnya itu di sini. di Malaysia. Jangan kemana-mana, ya!’’ Malaysia sudah nyaris menuntaskan seluruh syarat dasar membangun pariwisata. Infrastruktur jalan beres. Airport-nya standar internasional. Hotel-hotel kelas Eropa. Akses kemana saja sudah online. Cukup bermodal kartu kredit Anda bisa menjelajah kemana Anda mau.

So, apakah yang kurang? Ibarat tubuh manusia, pariwisata Malaysia kini tinggal meniupkan ‘roh’. Rekayasa objek wisata terus dilakukan. Lihatlah di brosur-brosur wisata itu: hiking, bike mountain, outbound, fishing, semua lengkap dengan fasilitas kelas satu. Danau buatan juga ada.

Artifisial memang tapi turis justru menikmatinya. Toh Malaysia sadar semua yang direkayasa itu tetap kurang tanpa ‘roh’ budaya di dalamnya. Anda pasti tahu turis-turis asing amat terhipnotis dengan budaya. Itulah yang mereka yang cari di seluruh dunia. Mari lihat Bali. Kawan saya bilang west coast di Australia justru jauh lebih indah dari pantai Sanur dan Kuta.

Anda pasti tahu jawabnya kenapa statistik turis Australia paling tinggi di negeri para Dewata itu. Ya, mereka begitu mengagumi Bali dengan tradisi Hindu, adat-istiadat, dan mistisismenya. Sebetulnya tugas pemerintah kita membangun dunia wisata tinggal butuh keseriusan saja. Kita punya semua. Alam indah dan heritage yang tak mungkin direkayasa. Hemat saya itulah alasan Malaysia mati-matian memasukkan tari Tor-Tor dan Paluan Gondang Sambilan dalam ‘National Heritage Act 2005’. Belum lagi klaim atas heritage yang sudah-sudah. Kebetulan celah itu ada. ‘Jualan’ wisata itu akan lebih dahsyat. So, ‘Malaysia is Truly Asia’ is not just a tagline. It’s true!

Kita? Ya kita ibarat orang kaya sembrono yang suka meletakkan barang sembarangan. Begitu lihat tetangga, baru teriak: ‘’Eh, itu cangkul punya saya. Kamu mencuri ya!’’ (*)