Rapat DRPD Sumut dengan PT PLN Wilayah Sumbagut  

MEDAN- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta DPRD Sumut, untuk mengungkap perusahaan-perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi penunggak listrik kepada masyarakat. Permintaan itu disebabkan selama ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dinilai tidak adil.

Terlebih lagi, selama ini tidak pernah ada publikasi terkait perusahaan yang menunggak pembayaran listrik. Dimana perkiraannya jauh lebih besar daripada masyarakat.

Hal ini disampaikan sejumlah Anggota Komisi D DPRD Sumut, “Selama ini yang terdengar P2TL ini hanya menargetkan masyarakat  yang pemakaiannya sangat kecil. Apakah memang tidak ada perusahaan besar yang menunggak,” tanya Anggota Komisi D DPRD Sumut Ajib Shah, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumut dengan PT PLN Wilayah Sumbagut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, No.5, Medan, Kamis (14/6).

Ajib Shah menyatakan, pihaknya bukan hanya sekadar informasi melainkan juga menemukan menemukan banyak perusahaan yang menunggak tagihan listrik. Sinyalemen adanya perlakuan khusus dari PLN terhadap perusahaan dan industri saat penyambungan baru, juga relatif kuat.
Mirisnya, banyak masyarakat yang sangat membutuhkan, tapi belum terpasang listrik dengan berbagai alasan dari PT PLN.

“Kalau memang ada, harusnya dipublikasikan diantaranya melalui pemberitaan di media massa. Langkah seperti ini bisa memberikan efek jera dan masyarakat tahu, penertiban yang dilakukan PLN tidak tebang pilih. Kondisinya, saat ini yang ada penertiban ini hanya untuk masyarakat, bahkan yang menggunakan meteran rumah tangga,” ungkap politisi Golkar ini.

Anggota Komisi D DPRD Sumut lainnya, Fadly Nurzal juga mengungkapkan hal senada. Pria yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut tersebut menuturkan, PLN tidak adil dan membiarkan banyak masyarakat di berabagai daerah, khususnya di Sumut tidak bisa merasakan aliran listrik sebagaimana mestinya.

“Saya juga meminta agar PT PLN memberikan prioritas untuk menyediakan pasokan ekstra saat bulan puasa (Ramadan) dan lebaran. Begitu juga dengan hari-hari besar lainnya. Sebagai pim pinan partai Islam, saya menekankan jangan sampai lagi ada pemadaman saat puasa dan Idul Fitri,” tegas Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Sumut ini.

Menjawab itu, General Manager (GM) PT PLN Wilayah Sumbagut Krisna Simba Putra mengatakan, dalam pelaksanaan P2TL di Sumut, pihaknya ada menemukan perusahaan berupa mal yang masih menunggak tagihan listrik.

Namun, katanya, dalam tim P2TL tersebut tidak hanya PLN, tetapi juga ada pihak lainnya, seperti kepolisian.

“Kami sendiri tidak dalam kapasitas mengungkapkan temuan tersebut, namun pada intinya kami tidak tebang pilih dalam melaksanakan P2TL,” ujarnya.
Terkait jaminan ketersediaan listrik pada hari-hari besar, Krisna mengaku jika pihaknya tidak bisa memberi jaminan. Alasanya sering kali ada kerusakan yang disebabkan gangguan alam seperti gempa atau hujan deras. “Kami hanya bisa berusaha memberikan yang terbaik dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada,” ucapnya.(ari)

MEDAN-Muslim dan Vinal, dua perampok bersenjata api yang beraksi di Kantor Pos Unit Perbaungan, di Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kabupaten Serdangbedagai, Sabtu (9/6) lalu, ditangkap polisi, Kamis (14/6) kemarin.

Kapolres Serdangbedagai, AKBP Arif Budiman, Sik, MH, mengatakan, satu dari dua pelaku adalah pegawai di Kantor Pos itu. “Muslim adalah pegawai kantor pos. Dia (Muslim,red) duluan yang kita tangkap. Setelah dia mengaku, kami langsung mengamankan si Vinal,” ujarnya.

Dari tangan keduanya, petugas mengamankan uang tunai sebesar Rp5 juta rupiah yang diduga sebagai hasil perampokan dan satu unit sepeda motor. “Ada sisa duit dari hasil perampokan sebesar Rp5 juta dan satu unit sepeda motor yang kami amankan,” sebutnya.

Dikatakan Budiman, saat ini pihaknya masih memburu 4 orang lainnya, yang terlibat dalam perampokan itu. “Kedua pelaku yang diamankan ini dikenakan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kami masih memburu empat pelaku lainnya yang terlibat,” pungkasnya.(mag-12)

Kemendagri Sesalkan Aksi Brutal Wali Kota Siantar terhadap FGS

MEDAN–Aksi Wali Kota Pematangsiantar, Hulman Sitorus SE yang menerobos blokade barisan massa Forum Guru Siantar (FGS) yang berunjuk rasa di depan Gedung Haruangguan DPRD Pematangsiantar, Rabu (13/6) kemarin menuai kritikan dari petinggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Dirjen BAKD) Yuswandi A Tumenggung dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan. Keduanya memiliki pandangan yang sama tentang aksi brutal Wali Kota Siantar itu.

Yuswandi mengatakan, sebagai pimpinan daerah, seharusnya Hulman menjelaskan kepada guru, apa yang sebenarnya jadi ganjalan sehingga tunjangan profesi guru dan dana insentif guru belum bisa terbayarkan lunas. “Intinya kan sebenarnya transparansi. Jelaskan dong, kenapa belum dicairkan, apa kendala-kendalan teknisnya,” ujar Yuswandi kepada koran ini di Jakarta, kemarin. Yuswandi yakin, jika penjelasannya masuk akal, maka para guru akan bisa menerimanya. “Jalur komunikasi harus dikedepankan,” imbuhnya.

Terpisah, Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan juga tidak sreg dengan gaya Hulman yang terkesan mengabaikan aksi para guru. “Jangankan guru, siapa pun yang menyampaikan aspirasi, ya mestinya seorang kepala daerah menerimanya, mendengarkan apa aspirasi mereka dan carikan solusinya,” ujar guru Besar di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), yang juga mantan Deputi Setwapres Bidang Politik itu.

Seperti diberitakan, Wali Kota Siantar kabur dari kepungan guru yang berunjukrasa di halaman Kantor DPRD Kota Siantar, Rabu (13/6) pukul 12.30 WIB. Sejumlah guru yang menuntut pencairan tunjangan sertifikasi itu nyaris saja tergilas saat mencoba menghadang laju mobil Patwal BK 123 W dan mobil Jeep Cheeroke BK 63 H yang ditumpangi Hulman,. Termasuk Kapolresta AKBP Alberd Sianipar yang berada di antara kerumuman massa, hampir tertabrak. Sejumlah guru mengalami luka-luka akibat insiden itu.

Berkaitan dengan tuntutan FGS itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Syaiful Syafri meminat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Siantar, sebaiknya segera membagikan tunjangan kesejahteran rakyat (kesra) bagi para guru di Siantar.

Jika tidak, maka persoalan itu bukan mustahil akan menjadi perhatian aparat penegak hukum. Karena menurutnya, tunjangan itu merupakan hak bagi para guru yang harus diserahkan.

“Ini wewenang sepenuhnya Disdik Siantar. Dan kita minta, agar persoalan ini segera diselesaikan. Jangan sampai ada ditemukan penyelewengan-penyelewengan, yang pada akhirnya berkaitan dengan persoalan hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut Syaiful Syafri menyatakan, tidak ada hak bagi Disdik Kota Siantar untuk memperlama atau mempersulit para guru untuk mendapatkan tunjangan Kesra tersebut.

“Itu jelas milik dan diperuntukkan bagi para guru. Tidak ada hak Disdik setempat memperlambat dan mempersulit pembagiannya. Harus sesegera mungkin diberikan,” tukasnya lagi.

Menurut Syaiful Syafri, terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.443.600.000 miliar untuk kesra yang belum dibagikan kepada 2.005 guru di Kota Siantar. Secara otomatis, kenyataan ini membuat para guru di Siantar resah dan berharap agar tunjangan tersebut bisa cepat direalisasikan.(ari/(sam))

Kemendagri Sesalkan Aksi Brutal Wali Kota Siantar terhadap FGS

MEDAN–Aksi Wali Kota Pematangsiantar, Hulman Sitorus SE yang menerobos blokade barisan massa Forum Guru Siantar (FGS) yang berunjuk rasa di depan Gedung Haruangguan DPRD Pematangsiantar, Rabu (13/6) kemarin menuai kritikan dari petinggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Dirjen BAKD) Yuswandi A Tumenggung dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan. Keduanya memiliki pandangan yang sama tentang aksi brutal Wali Kota Siantar itu.

Yuswandi mengatakan, sebagai pimpinan daerah, seharusnya Hulman menjelaskan kepada guru, apa yang sebenarnya jadi ganjalan sehingga tunjangan profesi guru dan dana insentif guru belum bisa terbayarkan lunas. “Intinya kan sebenarnya transparansi. Jelaskan dong, kenapa belum dicairkan, apa kendala-kendalan teknisnya,” ujar Yuswandi kepada koran ini di Jakarta, kemarin. Yuswandi yakin, jika penjelasannya masuk akal, maka para guru akan bisa menerimanya. “Jalur komunikasi harus dikedepankan,” imbuhnya.

Terpisah, Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan juga tidak sreg dengan gaya Hulman yang terkesan mengabaikan aksi para guru. “Jangankan guru, siapa pun yang menyampaikan aspirasi, ya mestinya seorang kepala daerah menerimanya, mendengarkan apa aspirasi mereka dan carikan solusinya,” ujar guru Besar di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), yang juga mantan Deputi Setwapres Bidang Politik itu.

Seperti diberitakan, Wali Kota Siantar kabur dari kepungan guru yang berunjukrasa di halaman Kantor DPRD Kota Siantar, Rabu (13/6) pukul 12.30 WIB. Sejumlah guru yang menuntut pencairan tunjangan sertifikasi itu nyaris saja tergilas saat mencoba menghadang laju mobil Patwal BK 123 W dan mobil Jeep Cheeroke BK 63 H yang ditumpangi Hulman,. Termasuk Kapolresta AKBP Alberd Sianipar yang berada di antara kerumuman massa, hampir tertabrak. Sejumlah guru mengalami luka-luka akibat insiden itu.

Berkaitan dengan tuntutan FGS itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut, Syaiful Syafri meminat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Siantar, sebaiknya segera membagikan tunjangan kesejahteran rakyat (kesra) bagi para guru di Siantar.

Jika tidak, maka persoalan itu bukan mustahil akan menjadi perhatian aparat penegak hukum. Karena menurutnya, tunjangan itu merupakan hak bagi para guru yang harus diserahkan.

“Ini wewenang sepenuhnya Disdik Siantar. Dan kita minta, agar persoalan ini segera diselesaikan. Jangan sampai ada ditemukan penyelewengan-penyelewengan, yang pada akhirnya berkaitan dengan persoalan hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut Syaiful Syafri menyatakan, tidak ada hak bagi Disdik Kota Siantar untuk memperlama atau mempersulit para guru untuk mendapatkan tunjangan Kesra tersebut.

“Itu jelas milik dan diperuntukkan bagi para guru. Tidak ada hak Disdik setempat memperlambat dan mempersulit pembagiannya. Harus sesegera mungkin diberikan,” tukasnya lagi.

Menurut Syaiful Syafri, terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.443.600.000 miliar untuk kesra yang belum dibagikan kepada 2.005 guru di Kota Siantar. Secara otomatis, kenyataan ini membuat para guru di Siantar resah dan berharap agar tunjangan tersebut bisa cepat direalisasikan.(ari/(sam))