MEDAN-Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menyita 142 produk obat ilegal dari berbagai toko obat dan apotik di Medan.
Adapun 142 produk obat yang disita tersebut masing-masing 80 jenis obat kuat, 59 obat impor, 2 jenis psikotropika, dan 1 narkotika dengan total harga keseluruhan mencapai Rp54.312.000.

“Razia ini kita lakukan dalam rangka pengawasan produk ilegal di Provinsi Sumatera Utara pada bulan April sampai dengan awal Juni 2012,” kata Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM Medan, Sacramento Tarigan, Kamis (7/6).

Menurut Sacramento, dari hasil operasi yang dilaksanakan mereka, ditemukan obat kuat impor yang tidak terdaftar dari 7 toko obat dan 1 sarana apotik.
Bahkan, bilang Sacramento, atas temuan kasus pada 2012 ini, sebanyak 3 apotik telah dibekukan izinnya dan 1 sarana apotik kainnya dicabut izin operasionalnya.

“Kita tidak dapat menyebutkan sarana-sarana ini. Soalnya kita masih melakukan pengembangan. Jika ini dipublikasikan, kita khawatir mereka akan melarikan diri,” sebutnya. Sementara bagi pengedar obat palsu ini, masih dalam tahap pengejaran dan tentunya ini akan dikoordinasikan dengan jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu). “Kasus yang ditindaklanjuti yakni pendistribusian obat izin edar 3 orang tersangka dan pelaku usaha apotik sebanyak 3 orang,” paparnya.

Adapun  pasal yang dilanggar dalam perkara ini, bilang Sacramento, yakni UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.  Pasal 197, setiap orang dengan sengaja memproduksikan atau mengedarkan penyediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar . (uma)

Sengketa Tanah Di Tapanuli Selatan

MEDAN- Satu dari 12 orang warga Desa Tobing Tinggi Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padanglawas, yang menginap di halaman depan Kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Swasta Malayahati Medan, Kamis (7/6) siang sekira pukul 12.30 WIB.
Lindani br Nainggolan (37),  terpaksa dirawat secara intensif oleh tim medis RS Malahayati, akibat aksi mogok makan yang ia lakukan dengan cara menutup mulut pakai lakban untuk memprotes sikap Polres Tapsel, atas penahanan salah seorang rekannya di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Aksi nekat yang dilakukannya itu, terkait tuntutan penyelesaian sengketa lahan di, Desa Tobing Tinggi Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padanglawas. Ia terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat, karena kondisi kesehatan ibu rumah tangga ini mulai tidak stabil.

“Muntah-muntah, tapi makanan yang hendak dimuntahkan tidak ada yang keluar. Mukanya pucat. Badannya keringat dingin. Tidak lama kemudian ia tergeletak,’’ ucap Sugianto selaku Dewan Kesehatan Rakyat, yang mendampingi para demonstran tersebut.

Meskipun sudah yang dirawat akibat aksi ini, sambung Sugianto, mereka tetap bersikukuh melanjutkan mogok makan dan tutup mulut, hingga tuntutan mereka terpenuhi. Pengunjukrasa ini nekat melakukan itu disebabkan sengketa lahan di daerah mereka yang tak kunjung selesai, untuk segera diselesaikan dan meminta Kepolisian Resort (Polres) Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk membebaskan teman mereka yang ditahan tanpa syarat.

Sugianto juga tidak percaya dengan janji Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, karena hingga saat ini rekan mereka masih ditahan. (ari)

MEDAN- Emas Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Sumatera Utara (Sumut) akan diproduksi Juli nanti. Sebenarnya produksi emas ini dianggap terlambat mengingat jadwal sebelumnya yang diperkirakan pada bulan April. Cuaca, salah satu penyebab keterlambatan produksi emas Batangtoru itu, sehingga pembangunan pabrik tersendat.

“Awalnya bulan April, tetapi karena infrastruktur pabrik belum selesai, jadi kita tunda. Dan Juli optimis akan kita mulai produksi,” kata Communication Manager G-Resource Martabe, Katarina Siburian Hardono. Untuk saat ini, pabrik telah siap untuk memproduksi emas. “Pabrik sudah siap sekitar 95 persen, karena itu kita optimis,” tambahnya.

Katarina juga mengakui, masyarakat setempat menyambut gembira dengan produksi emas ini, karena dapat membantu perekonomian mereka secara tidak langsung. “70 persen karyawan yang bekerja adalah masyarakat setempat. Dengan berproduksi selama 6 tahun, pasti ini memberikan masukkan tambahan bagi masyarakat,” lanjutnya.

Berproduksi pabrik emas Batangtoru di Tapsel ini sebenarnya bukan masyarakat setempat saja yang bakal diuntungkan, pemda (pemerintah daerah) juga akan merasakannya. “Pemda juga mendapat keuntungan berupa kepemilikan 5 persen saham. Karena itu, semua pihak menyambut gembira penambangan emas pertama di Sumatera ini,” tambahnya.

Rencananya, emas yang diproduksi sekitar 7,5 ton atau 250 ribu kilogram/troy Ounce pertahun. Tetapi karena ini masih dalam masa percobaan atau tahap awal, produksi yang dihasilkan masih setengahnya saja. “Ini tahap awal, jadi masih setengahnya saja dulu. Tapi kedepannya target ini harus kita penuhi,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumut, Untungta Kaban, mengakui, pertambangan emas di Tapsel sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2006 lalu, kini kembali berproduksi Juli 2012.(ram)

MEDAN-Puluhan wartawan mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Poldasu, Rabu (6/6) kemarin. Aksi solidaritas rekan-rekan jurnalis tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan sebagai aksi solidaritas untuk menemani dua wartawan televisi (Yudistira, kameramen TV Berita Satu dan Safrin, kameramen MNCn TV), karena diancam oknum anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, usai meliput persidangan mantan Wakil Direktur (Wadir) Narkoba Poldasu, AKBP Apriyanto.

Andri Syafrin Purba, kameramen MNC TV mengatakan dirinya, telah dihalang-halangi oleh Aiptu K Lubis, usai meliput sidang Apriyanto.
“Dia menghalangi saya dan rekan-rekan yang lain saat ingin bertanya kepada saksi ahli dari Labfor Poldasu,” ujar Syafrin.

Selain menghalangi, Syafrin juga menyebut kalau dirinya nyaris ditabrak oleh oknum polisi itu.
“Waktu saya mau mengambil gambar, saya nyaris ditabrak mobil yang dikendarai oknum polisi itu,”ungkapnya.

Disebutkan Syafrin, permasalahan bermula usai sidang Apriyanto. Jurnalis berusaha mewawancarai saksi ahli dari Labfor Cabang Medan Debora Hutagalung. Melihat itu, Aiptu K Lubis menghalang-halangi dirinya untuk mengambil gambar.

“Bu Debora mau pulang, jangan suka hati kalian saja meliput. Tidak ada ku anggar-anggarkan pistol ya, nggak pakai pistol pun nggak takut aku sama kalian,” ujar Syafrin, menirukan perkataan Aiptu K Lubis kepadanya.

Keributan tidak hanya sampai di situ, Aiptu K Lubis juga mengancam saat wartawan mengambil gambar dirinya yang sedang marah-marah.
“Jangan kau ambil gambarku. Awas kau ya, mentang-mentang wartawan kau pikir aku takut,” ketusnya.

Tak sampai di situ, bahkan saat pergi menggunakan Mobil Feroza BK 1468 EO, Aiptu K Lubis hampir menabrak Safrin.

Wakil Direktur LBH Medan, Muslim Muis menyayangkan sikap arogan yang ditunjukan K Lubis.
“Ada tiga hal yang menjadi dasar laporan kita, yaitu adanya percobaan pembunuhan, pengancaman dan menghalangi tugas jurnalis. Ini merupakan tindak pidana dan harus diselesaikan lewat jalur hukum,” ujar Muslim.

Sementara itu Anggota DPRD Sumut, Brilian Muktar menyayangkan sikap oknum polisi yang coba menghalang-halangi tugas peliputan wartawan. Hal ini semakin memunculkan polemik soal keterbukaan informasi publik terkait keseriusan Poldasu memberantas peredaran narkoba di Sumut.

“Kalau kita mau serius untuk mengungkap peredaran narkoba, jangan kita menutup-nutupi informasi kepada publik. Apalagi wartawan bekerja di bawah undang-undang, jadi kalau ada yang menghalangi tugas peliputan wartawan itu sama saja melanggar undang-undang dan harus ditindak,” ujar Brilian.

Lebih lanjut dikatakannya, saat disayangkan kalau pihak kepolisian dalam hal penegak hukum malah tidak menghormati UU No 40 Tahun 1999 tentang pers. Dan polisi tidak mungkin tidak tahu tentang ini.

“Menabrak dan mau pukul ini tidak boleh terjadi kepada insan pers. Karena Indonesia menganut kebebasan pers yang bertanggung jawab,” tegas Brilian.

Direktur Reserse Narkoba Poldasu, Kombes Pol Drs Andjar Dewanto mengatakan, silahkan saja kalau mau membuat laporan.
“Silahkan dilaporkan anggota saya tersebut baik ke Ditreskrimu maupun Propam Poldasu kalau ada korban dari kekerasan tersebut,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai banyaknya polisi yang diturunkan saat sidang AKBP Apriyanto, Andjar berdalih itu bukan anggotanya.

“Saya tidak ada turunkan anggota, kecuali diminta seperti kemarin untuk menemani ibu Debora. Itu mungkin dari Polresta atau yang lain,” ungkapnya.
Namun disebutkannya, dalam sidang Apriyanto pernah diturunkan polisi yang bertugas sebagai Pengamanan Internal (Paminal).

“Tapi pernah juga dalam sidang itu diturunkan dari Paminal Mabes Polri untuk jalannya persidangan bos,” pungkasnya.

Syafrin, kameramen MNC TV, akhirnya melaporkan kejadian yang dialaminya ke SPKT Poldasu. Laporan itu tentang ancaman yang dialaminya dan tertuang dalam laporan nomor STPL : 614/VI/2012 SPKT III/ tanggal 6 juni 2012, yang ditandatangani oleh Brigadir Ramos Situmeang.

Dalam laporan itu, oknum polisi tersebut diduga telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan, pengancaman dan atau menghalang-halangi tugas jurnalistik sebagaimana dalam Pasal 53 jo 338 atau 335 (1) dan 336 KUHP atau Pasal 18 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. (mag-12)