Home Blog Page 13597

Markus Perkuat PSMS IPL

MEDAN- Mengawali putaran kedua IPL, PSMS resmi diperkuat Markus Haris Maulana. Kiper yang pernah membela Timnas di AFF Cup 2010 ini akhirnya menerima tawaran tim tersebut.

“Terus terang, Markus sudah bergabung ke kami. Selama ini, kami sudah bernegosiasi, namun kami tak ingin ada masalah di kemudian hari. Saat inilah kami kemukakan ke publik, Markus sudah bergabung,” kata CEO PSMS Freddy Hutabarat didampingi Markus pada temu pers di Hotel Dhaksina Medan, Jumat sore (27/4).

Freddy menegaskan, kepindahan Markus tak berpengaruh terhadap batas transfer window pemain di awal April lalu. “Setiap pemain ISL, anytime bisa ke IPL. Kami anggap Markus adalah pemain baru dan tidak dari mana-mana. Itu sudah kebijakan PSSI. Peraturan secara spefisik tidak ada. Ini bagian dari bentuk rekonsiliasi (Menampung pemain ISL),” tuturnya lagi.

Soal berapa gaji Markus selama di PSMS IPL, Freddy enggan buka mulut. “Soal harga, kurang etis jika dipaparkan. Nanti ada kecemburuan ke pemain lain. Kira-kira sama rata dengan gaji pemain asing. Kami berharap dia (Markus) menunjukkan kualitasnya selama di tim ini. Dan semoga saja semakin banyak penonton yang datang melihat tim ini. Jujur, kami sangat kesulitan dengan harus menyediakan Rp860 juta per bulan untuk operasional klub,” ujarnya.
Ia menampik, perekrutan Markus semata untuk pencitraan klub dan bukan kebutuhan tim. Apalagi, selama ini jargon PSMS yang asli yang ada Markusnya dikembangkan PSMS ISL.

“Tidaklah begitu. Saya rasa kami memang butuh kiper. Saat ini, tim total punya empat kiper dengan masuknya Markus. Namun, seorang kiper kami Ary Manurung masih sangat muda, usianya baru 21 tahun. Berarti tinggal, Decky Ardian dan Irwin Ramadhana. Saya kira dalam satu tim memiliki tiga kiper, sesuai dengan kebutuhan tim apalagi kita harus berlaga di dua kompetisi, Piala Indonesia dan IPL,” papar Freddy.

Sementara itu, Markus mengaku kepindahan ini karena dia ingin menyambung hidup dan melanjutkan karir di PSMS, meski harus beda kompetisi. “Yang pasti, status saya tidak lagi di PSMS ISL, karena saya sudah dipecat. Sejak dipecat pula, status saya bebas. Saya cinta PSMS, kalau enggak cinta tidak mungkin di sini. Ada beberapa klub yang sudah menawarkan kontrak, seperti Persisam Samarinda, Persiram Raja Ampat dan Pelita Jaya. Tapi saya pertimbangkan yang ini, karena masih cinta PSMS. Dan hal ini juga untuk menyambung hidup, saya sudah berkeluarga, beda sama lajang,” jelas kiper kelahiran Pangkalan Brandan, Sumut itu.

Markus sendiri mengaku meski pindah ke PSMS IPL, dia masih menanti haknya dari PSMS ISL. “Sampai sekarang dari manajemen PSMS ISL belum ada kasih tahu saya via telepon atau SMS. Saya juga dipecat hanya melalui pelatih kiper,” ujarnya.

Hak Markus yang masih terpiutang di PSMS yakni gaji dua bulan setengah, kompensasi dan sisa DP kontrak 10 persen. Totalnya ada sekira Rp500 juta. “Saya sendiri belum ada langkah soal itu (Hak). Jika pun tidak ada juga, saya akan menempuh jalur penyelesaiannya melalui Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI),” kata kiper berkepala plontos itu.

Ia juga mengaku sampai sekarang tak tahu mengapa dipecat dari PSMS ISL. “Apakah karena saya ngomong di media? Padahal selama ini saya bukan minta gaji, hanya pinjaman ke manajemen untuk menyambung hidup. Kalau niat saja jelek, bisa saja pas lawan Deltras (Partai tandang) keluar atau lari malam. Saya ini kan cari kerja dari bola,” ungkap Markus lagi. (saz)

80 Offroader Siap Bersaing Rebut Piala Pangdam

Bukit Barisan Offroad Extreme Competition

MEDAN- Sebanyak 80 offroader akan meramaikan Bukit Barisan Extreme Offroad Competition memperebutkan piala bergilir Pangdam I/Bukit Barisan dan piala IOF di Danau Alam Jaya Tuntungan, mulai Sabtu (28/4) hingga Minggu (29/4). Kegiatan ini langsung dibuka Kepala Staf Kodam I/BB Brigjen TNI I Gede Sumertha, mewakili Panglima Kodam I/BB Mayjen TNI Lowdewij F Paulus di Kodam I/Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto Medan, Jumat (27/4).

Ke-80 peserta yang ambil bagian dalam Offroad Competition ini terdiri dari 7 Pengda IOF yakni Sumut, Aceh, Riau, Sumbar, Asahan, Tanah Karo, dan Madina. Termasuk juga 39 peserta Enduro Cross.

Kepala Staf Kodam I/Bukit Barisan Brigjen TNI I Gede Sumertha, dalam amanat Panglima Kodam I/BB mengatakan, kegiatan tersebut untuk meningkatkan tali silaturahmi antara Kodam I/BB dengan masyarakat, khususnya Offroader yang ada di Sumut.

“Selain itu juga untuk meningkatkan potensi daya tarik wisata di provinsi Sumatera Utara. Menyiapkan dan mendata kendaraan-kendaraan offroad sebagai alternatif angkutan dalam keadaan emergency bencana alam di medan yang tidak mampu dijangkau dengan menggunakan kendaraan organik,” ujar Kasdam.

Lebih lanjut, dikatakan Kasdam, sasarannya untuk terwujudkannya keeratan hubungan antara Kodam I/BB dengan para Offroader yang ada di Sumut dan terpeliharanya kemanunggalan TNI dengan rakyat di Sumut.(rud)

Lifuma Digelar di Empat Zona

MEDAN- Pertarungan tim futsal antar universitas kembali digelar. Seperti gelaran tahun-tahun sebelumnya, Liga Futsal Mahasiswa (Lifuma) 2012 digelar di empat zona. Kali ini Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Muhammadiyah Sumatera utara (UMSU), Universitas Darma Agung (UDA) dan Institut Teknologi Medan (ITM) menjadi tuan rumah.

Koordinator futsal Lifuma Bobi Septian mengatakan, liga kali ini diawali dari zona ITM mulai kemarin hingga Sabtu (28/4) mendatang. “Selanjutnya, zona USU pada 3 hingga 4 Mei di Lapangan Futsal USU, zona UMSU pada 10 hingga 12 Mei di lapangan futsal UMSU dan zona UDA pada 17 hingga 19 Mei mendatang,” katanya.

Disebutkanya, Lifuma ini mengadopsi sistem gugur. Untuk zona ITM, diikuti 32 tim dari tuan rumah ITM, UISU, UMA dan Unimed. “Tidak dibatasi tiap Universitas mau menurunkan berapa tim. Selain itu, kalau yang sudah gugur di salah satu zona akan melaju ke zona berikutnya,” jelasnya.

Menurut Bobi untuk setiap tim akan bertarung memperebutkan dua tiket terbaik masing-masing zona. “Nantinya masing-masing zona akan diambil dua tim terbaik yakni juara dan runner up yang akan meraih tiket grandfinal yang kemungkinan digelar pada Mei mendatang,” tambahnya.

Menurut Bobi ini merupakan wujud kepedulian pihaknya untuk perkembangan futsal di Kota Medan, terutama untuk kompetisi antar universitas. “Saat ini, liga futsal untuk tingkat universitas sangat minim, lebih banyak untuk kategori umum,” bebernya.

Menurutnya, gelaran Lifuma ini merupakan program rutin yang digelar SI Bozz Production bekerjasama dengan Dispora Medan dan KONI Medan. Even ini rutin digelar sejak 2008. Tahun lalu Lifuma dijuarai tim dari Universitas Negeri Medan (Unimed).(mag-18)

Perserosi Sumut Gelar Musprovlub

MEDAN- Pengprov Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Sumut memastikan gelaran Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) di Hotel Dharma Deli Medan hari ini, Sabtu (28/4). Sebelumnya, Musprovlub yang direncanakan sejak 6 bulan lalu ini beberapa kali tertunda. Rencananya Musprovlub dengan agenda pemilihan ketua umum periode 2012-2016 ini akan dihadiri langsung Ketua PB Porserosi S Bimbo Hardjito.

“Selain itu, unsur pengurus lainnya seperti Kabid Organisasi PB Porserosi Prof Dr R Benny Rianto SH MH dan wakilnya, Irchamni Chabiburachman SH MH juga akan hadir. Tentunya juga kehadiran Ketua Umum KONI Sumut H Gus Irawan Pasaribu dan perwakilan pengurus dari setiap Pengcab,” kata Ketua Panitia Pelaksana Musorprov Porserosi Sumut Abdul Rahman didampingi Sekretaris Bagindo Alfisyahrin dan Kordinator Acara Doli M Ja’far Dalimunthe kepada wartawan, kemarin.

Abdul Rahman mengatakan, penundaan Musprovlub dikarenakan pihaknya membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk membangun konsolidasi antar pecinta olahraga sepatu Roda. “Kita butuh waktu untuk membangun konsolidasi dan komunikasi untuk menjaring insan sepatu roda yang berkecimpung maupun hanya mendukung. Dari sini kita berharap perbaikan organisasi dan pembinaan sepatu roda yang lebih baik untuk empat tahun ke depan,” ujarnya.
Dalam upaya memperlebar sayap di tiap daerah se-Sumut, Porserosi juga mengundang seluruh KONI kabupaten/kota. Sampai saat ini sudah 10 yang sudah memastikan hadir antara lain KONI Medan, Binjai, Deliserdang, Tebingtinggi, Asahan, Pematangsiantar, Samosir, Dairi, Labuhanbatu dan Labuhanbatuutara.(mag-18)

Pemko 2 Bulan Tunggu Surat Balasan Mabes TNI AU

Formas: Jangan Permainkan Warga Sari Rejo

MEDAN- Sudah dua  bulan terhitung Maret lalu, Pemko Medan menunggu surat balasan dari TNI AU, terkait surat yang dilayangkan, untuk menyelesaikan lahan sengketa tanah seluas 260 hektar, yang selama ini ditempati masyarakat Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.
“Suratnya kan sudah masuk, kami masih menunggu balasan surat dari TNI AU,” kata Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, usai melaksanakan safari Jumat di Masjid Al Hidayah Jalan Bromo, Gang Sahabat, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Area, Jumat (28/4) siang.

Dia menerangkan, ada beberapa hal yang ditawarkan oleh pihak TNI AU sembari menunggu balasan surat tersebut.
“Nanti kalau sudah ada balasannya akan diberitahukan,” bebernya tanpa membeberkan tawaran pihak TNI AU.

Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas), Riwayat Pakpahan mengharapkan Wali Kota Medan tetap memperjuangkan tanah warga Sari Rejo.
“Kami berharap kepada wali kota mendesak surat balasan dari pihak TNI AU.

Di samping itu, Wali Kota Medan juga menjanjikan kepada perwakilan warga Sari Rejo akan berangkat ke Jakarta. Namun hingga kini belum ada kabar,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia meminta kepada Pemko Medan agar jangan mempermainkan rakyat kecil.
“Kami sebagai rakyat kecil tolong jangan dipermainkan oleh penguasa, lagi pula permasalahan tanah Sari Rejo sudah berlarut karena sudah cukup lama,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemko Medan sudah menindaklanjuti surat yang telah dilayangkan ke Mabes TNI AU dengan menurunkan tim.
“Apalagi sekarang sudah bertambah Formas lainnya, tidak lagi Formas yang berjuang dari awal, sudah ada lagi Formas yang lain, itulah patokan kita makanya kita minta dituntaskan. Saya berharap suasana tetap kondusif sehingga bebas melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah itu,” ujarnya. (adl)

13 Warnet tak Berizin, Bebas Buka Situs Porno

MEDAN-Diskominfo Medan menertibkan warung internet (warnet) yang menyimpang dari perwal di tiga kecamatan di Kota Medan, Jumat (27/4). Hasilnya, di kecamatan Medan Kota, tim menemukan warnet tak memiliki izin Oke Net dan Jif Medan di Jalan Halat. Pemiliknya tak memiliki izin dan juga tidak memblokir situs porno.

Razia dilanjutkan ke Warnet Habalah di Jalan Halat. Tim juga mendapati warnet tidak memiliki izin. Pemiliknya meminta agar jaringan server miliknya tidak diputus dengan berjanji akan segera mengurus izin ke Diskominfo Medan.

Usai melaksanakan salat Jumat, tim melanjutkan penertiban di kecamatan Medan Johor, hasilnya tim menemukan 9 warnet tidak memiliki izin. Selain itu warnet tersebut juga tidak memblokir situs porno. Total ada 13 warnet yang tidak berizin.

“Razia warnet akan terus kita lakukan agar pengusaha warnet jera dan segera mengurus izin warnet,” kata Kadis Kominfo Medan, Zulkifli Sitepu yang langsung memimpin razia.

Selain itu, tim Diskominfo bekerjasama dengan Diknas Medan, polisi, Denpom dan Satpol PP juga mengamankan puluhan pelajar berseragaram sekolah bermain internet. (adl)

Swakelola Wujudkan Sekolah Aman

Jon Roi Tua Purba

Berita ruang kelas yang runtuh dan melukai siswa yang sedang belajar akhir-akhir ini sering kita dengar. Berita runtuh bukan karena dimakan usia, melainkan akibat proses rehabilitasi yang ceroboh. Padahal, biaya rehabilitasi bisa ratusan juta rupiah untuk setiap sekolah.

Untuk memastikan agar siswa aman dan tenang belajar, mulai tahun 2011 lalu pemerintah menerapkan mekanisme swakelola. Rehabilitasi tidak lagi melalui tender dan ditangani pemborong, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan masyarakat.

Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan ditangani sekolah. Alasannya, sekolah yang paling tahu kebutuhannya. Hal ini memang ada baiknya, jadi kepala sekolah sebagai pemimpin diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Bantuan dana rehabilitasi dari pemerintah pusat, baik dari dana alokasi khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, langsung masuk rekening sekolah.

Setelah menerima dana, diskusikan dengan masyarakat melalui komite sekolah dan konsultan bangunan. Dibahas mulai dari bahan yang akan dipakai, hingga siapa yang mengerjakan. Sebuah kepercayaan pemerintah terhadap kepala sekolah dan komite sekolah. Tentu saja harapannya dikerjakan dengan baik, sehingga sekolah nyaman benar-benar terwujud.

Dengan swakelola, seluruh bantuan dana pemerintah digunakan untuk rehabilitasi tanpa terpotong pajak dan keuntungan bisnis pemborong. Anggaran bisa hemat 25 hingga 30 persen. Proses pengerjaannya bisa dikontrol dan diawasi sehingga hasilnya sesuai dengan rencana. Tentu saja pengawasan dan pendampingan harus ketat. Maka dari itu pihak terkait harus benar memberikan kontribusi perhatian dan tidak melepas begitu saja.

Kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Mohammad Nuh. “Tim pendamping dan pengawas berasal dari pusat, kabupaten/kota, TNI, perguruan tinggi, dan anggota masyarakat lain. Harapannya, swakelola bisa mencegah penyimpangan.”

Kualitas bangunan sekolah harus menjadi prioritas meski harus dikerjakan dengan cepat, seperti pada sekolah-sekolah Inpres. Kondisi sekolah yang dibangun pada 1970-an itu kini rusak berat. Mulai tahun ini semua direhabilitasi. Tahap pertama dimulai dua bulan oktober 2011 lalu.
Menurut data sekolah rusak di tingkat SD, terdapat 110.598 ruangan kelas rusak berat dan 182.500 ruangan kelas rusak sedang. Di jenjang SMP terdapat 42.428 ruangan rusak berat dan 82.892 ruangan rusak sedang (kompas.com, 12/10/11).

Tahap pertama rehabilitasi diputuskan pemerintah harus selesai tiga bulan karena masuk dalam APBN-P. Yang direhabilitasi 3.020 sekolah, yaitu 2.419 SD dan 601 SMP. Sebanyak 193 SD (18 persen) dan 43 SMP (50 persen) mulai dibangun.

Sisa sekolah rusak akan direhabilitasi tahun ini dengan APBN 2012. Untuk merehabilitasi ruang kelas rusak berat di pendidikan dasar dibutuhkan anggaran Rp17,5 triliun ditambah kebutuhan mebel Rp2,9 triliun.
Fokus rehabilitasi tahun 2011 di Nusa Tenggara Timur, Lombok Utara, Banten, daerah bencana, Papua dan Papua Barat, serta daerah nelayan miskin. Kita berharap, urusan sekolah rusak bisa selesai tahun 2012 ini,  meski sekolah yang rusak akan selalu ada.

Diperlukan gerakan massal untuk merehabilitasi sekolah. Seperti pembangunan sekolah Inpres besar-besaran pada tahun 1970-an. Kualitas bangunan tentu harus diperhatikan. Apalagi bangunan sekolah kerap menjadi tempat berlindung dan penampungan warga masyarakat pada saat terjadi bencana.
Kualitas konstruksi bangunan sekolah sering kali buruk, terutama pada struktur dan sambungan kuda-kuda, ring balok tidak tersambung dengan baik, kolom dan fondasi tidak menggunakan pembesian, serta retakan di kolom. Kasus seperti ini sebaiknya tidak ditemukan lagi setelah semua dikerjakan. Upaya pemerintah memang harus didukung dengan seluruh lapisan masyarakat serta komite sekolah.

Selain itu, desain dan konstruksi bangunan sekolah di daerah rawan bencana harus berbeda dan lebih kokoh. Sebelumnya pemerintah harus membuat peta risiko bencana sehingga tergambar lebih jelas lokasi sekolah dan ancaman bencana yang dihadapi. Menentukan bangunan sekolah seperti apa yang dibutuhkan dan ruangan yang perlu ada. Seperti tempat berlindung saat bencana. Pemerintah memiliki desain gedung sekolah baru. Bentuknya sederhana, minimalis, dan kualitasnya bebas perawatan.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, akibat bencana gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 terdapat 750 sekolah rusak. Adapun akibat gempa di Yogyakarta (2006) terdapat 2.900 sekolah rusak, gempa di Padang (2009) menyebabkan 241 sekolah rusak, dan gempa di Mentawai (2010) menyebabkan tujuh sekolah rusak. Jadi memang sekolah nyaman perlu segera diwujudkan.

Dengan peta risiko bencana akan tergambar dengan jelas lokasi sekolah dan ancaman bencana yang dihadapi sehingga bisa ditentukan konstruksi bangunan sekolah yang dibutuhkan. Idealnya, kondisi bangunan sekolah yang berada di daerah rawan bencana harus lebih kokoh dibandingkan dengan sekolah di daerah non-rawan bencana.

Di daerah rawan bencana, konstruksi bangunan harus diperhatikan, misalnya Yogyakarta, Aceh, Padang, dan daerah lain yang rawan dengan gempa. Namun, belum ada desain sekolah di daerah bencana yang spesifik sesuai karakteristik ancaman bencananya. Nah, hal inilah yang harus diperhatikan. Sehingga program besar yang mengeluarkan dana besar ini tidak sia-sia dan tepat manfaatnya.

Berkaitan dengan sekolah nyaman, Pemerintah hanya mensyaratkan bentuk bangunan dengan banyak bukaan sehingga hemat listrik, ventilasi udara dioptimalkan, serta ada banyak pohon di sekitarnya sehingga suhu ruang kelas sejuk. Di setiap kelas juga harus ada sudut untuk membaca.

Desain pemerintah ternyata tak digunakan oleh sekolah-sekolah yang sedang direhabilitasi. Seperti di SDN Banyongbong, Kecamatan Pontang, Serang. Alasannya, desain dari pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah yang panas dan berdebu pekat. Namun, desain itu memang sifatnya tawaran, untuk disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Jadi setiap sekolah harus melihat topografi sekolah.

Penuntasan rehabilitasi sekolah-sekolah rusak yang dicanangkan pemerintah bakal selesai tahun 2012 ini, harus diiringi komitmen untuk mewujudkan terciptanya sekolah aman di Indonesia.

Banyak bangunan sekolah-sekolah di Indonesia yang belum memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan sehingga mudah rusak, terutama saat bencana alam datang. Menwujudkan sekolah nyaman pada tahun 2012. Semoga. (*)

Penulis aktif di Campus Concern Medan (CC-Medan), tinggal di Pematangsiantar.

Pemko-PT KAI Bahas Parkir Kendaraan Bisa Nginap

Terkait Jalur Kereta Api Medan-Kualanamu

MEDAN-Pemko Medan bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), mempersiapkan lahan parkir untuk kendaraan pribadi bagi penumpang di Stasiun Besar KA Medan.

Kebijakan itu untuk menunjang akses jalur kereta api Medan-Kualanamu Deliserdang dan pembangunan City Airport Terminal (CAT) berupa Pos City Check In, yang ditargetkan akan rampung November 2012.

Wali Kota Medan, Rahudman Harahap mengaku, masalah utama yang terjadi selama ini adalah terbatasnya lahan parkir di Stasiun Besar KA Medann
Sehingga, tak heran ketika kereta api datang ataupun mau berangkat, maka parkir berlapis di depan stasiun pun tak terelakkan, karena terbatasnya lahan parkir. Kondisi ini juga yang dapat menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan lalulintas di kawasan tersebut.

Untuk itu, lanjut Rahudman, menunjang pembangunan akses jalur KA Medan-Kualanamu juga pembangunan City Airport Terminal atau Pos City Check In, makanya ketersediaan lahan parkir paling utama. Apalagi jika operasional Bandara Kualanamu sudah direalisasikan bisa saja masyarakat memakirkan kendaraan pribadinya di Stasiun Kereta Api dan berangkat menuju Bandara Kualanamu dengan KA lalu terbang ke luar negeri atau ke kota lain untuk beberapa hari.

Tak hanya itu, Rahudman juga mengatakan, Pemko Medan sudah melakukan rapat dengan Deputi Wapres dan Dirut PT KAI terkait operasional akses jalur KA Medan-Kuala Namu.

“Kita sudah menggelar rapat dengan Deputi Wapres bersama Dirut PT KAI, untuk pembangunan terminal stasiun serta beberapa pembangunan alternatif lainnya termasuk lahan parkir, dan sekarang pembangunan itu sedang kita persiapkan. Yang jelas pembangunan itu akan rampung sebelum opeasional Bandara Kualanamu bulan Mei 2013,” kata Rahudman.

Dengan dioperasionalkannya akses jalur KA dari Medan-Kualanamu Deliserdang, maka jalur tersebut membuat warga Medan tidak perlu lagi terjebak macet di tengah kota dan membutuhkan waktu lama untuk tiba ke Bandara Internasional Kualanamu. Soalnya, hanya butuh 30 menit untuk tiba di Kualanamu dari Medan.

Humas Divre I PT KAI Sumut-NAD, Hasri mengnatakan, pembangunan jalur baru kereta api tersebut saat ini sedang berlangsung sepanjang 4,8  km dengan biaya Rp10,7 miliar oleh PT Antaraksa asal Medan. Pelaksanaan pekerjaan sendiri sudah mulai dilakukan sejak 20 Maret 2012 lalu dan akan berlangsung selama 240 hari kerja hingga November 2012.

Calon penumpang pesawat, lanjutnya, akan melakukan check in keberangkatan secara langsung di Stasiun Besar Kereta Api Medan dengan disediakannya City Airport Terminal (CAT) dengan dua pos City Check In.

Dia mengatakan pembangunan CAT dilaksanakan oleh PT Cipta Usaha Nusa Gede asal Bandung. Pengerjaannya sendiri dimulai pada 19 Maret 2012 dengan 240 hari kerja dan selesai pada November 2012 dengan biaya Rp32,4 miliar. Secara teknis, fisik bangunan CAT akan terhubung pada bangunan lama Stasiun Besar Kereta Api.

“Nantinya, dari bangunan lama Stasiun Besar Kereta Api Medan lantai dasar akan terhubung dengan CAT pada Pos I dan Pos II City Check In. Jadi, penumpang yang menuju Bandara Kualanamu akan menyeberangi Sky Bridge atau jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan lantai dasar Stasiun Besar Medan dengan CAT. Penumpang kereta api langsung melakukan check in keberangkatan dan berangkat menggunakan kereta api, lalu tiba di Bandara Kualanamu sudah langsung berangkat naik ke pesawat,” jelasnya.

Hasri juga mengakui untuk pembangunan ini, pihaknya masih terkendala terhadap lahan parkir, terutama untuk kendaraan pribadi yang menginap sampai berhari-hari lamanya di Stasiun Besar Kereta Api Medan, karena sang pemilik berangkat ke luar daerah atau keluar negeri dari Bandara Kualanamu.

“Termasuk sistem parkir menginap dan tarif parkirnya. Kita sedang membahasnya bersama Pemko Medan. Karena nantinya, dari pengelolaan parkir, kita juga akan bagi hasil dengan Pemko Medan,” tegasnya.

Di tempat terpisah, pengamat transportasi di Medan, Filianti Bangun mengatakan, agar transportasi di Medan terintegrasi dari darat, udara dan laut, maka fasilitas parkir di Statisun KA untuk kendaraan pribadi harus segera dipersiapkan. “Selama ini masyarakat masih merasa khawatir terhadap  untuk memarkirkan kendaraan pribadinya di stasiun KA karena selain lahan parkirnya yang minim juga jaminan keamanan kendaraannya yang belum ada. Sehingga, transportasi kita belum terintegrasi, makanya kalau mau sistem transportasi kita terintegrasi satu sama lainnya, solusinya adalah mempersiapkan lahan parkir yang layak dan aman di stasiun KA,” terang Filianti.(adl)

Entrepreneurship Solusi Pengangguran

Tingkat pengangguran di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, sejumlah perguruan tinggi hanya mampu mencetak para lulusannya menjadi pekerja tanpa ada insting atau kemampuan untuk berwirausaha. Nah, solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Berikut hasil wawancara wartawan Sumut Pos, Rahmat Sazaly Munthe dengan praktisi Ekonomi Sumut Jhon Tafbu Ritonga, Rabu (25/4)

Program apa yang bisa mengatasi masalah pengangguran, khususnya bisa diterapkan di perguruan tinggi?
Tentunya dengan berbagai program entrepreneurship atau kewirausahaan khususnya bagi mahasiswa. Ini sangat penting diterapkan sebagai solusi dalam mengatasi masalah pengangguran.

Apakah selama ini belum banyak diterapkan di berbagai perguruan tinggi?
Selama ini orientasi para lulusan perguruan tinggi memang hanya terkesan ingin bekerja sebagai pegawai negeri maupun swasta. Untuk itu melalui program pelatihan kewirausahaan, kita harapkan bisa menghapus pemikiran itu.

Apa output yang diharapkan dari program tersebut?
Sudah tentu lulusan perguruan tinggi yang tak hanya bisa jadi pencari kerja, tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Mengapa kebijakan program kewirausahaan ini belakangan gencar diterapkan?
Karena bisnis entrepreneur digambarkan akan terus berkembang dan memiliki masa depan cemerlang. Saat ini dalam realitanya telah tumbuh entrepreneur baru, entrepreneur yang kaya akan pengalaman bisnis, dan masih berada dalam usia produktif.
Melihat kondisi ini, pembekalan dan penanaman jiwa entrepreneur pada mahasiswa diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan kewirausahaan.

Apa harapan Anda kepada mahasiswa?
Pengalaman yang diperoleh di bangku kuliah diharapkan dapat dilanjutkan setelah lulus, sehingga memunculkan wirausahawan baru yang berhasil menciptakan kerja, sekaligus menyerap tenaga kerja.

Hal ini juga sudah menjadi langkah serius dari pemerintah untuk mengatasi pengangguran terdidik yang terus bertambah jumlahnya. Tentunya melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. (*)

Ribut Sewa Rumah, Dua IRT Berkelahi

Angelica (45) mengadukan tetangganya Devi (35) ke Mapolsekta Sunggal, Kamis (26/4). Pasalnya, dia dipukul, dicaci serta diusir tetangganya itu. Informasi yang dihimpun menyebutkan, kejadian penganiayaan tersebut bermula ketika Angelica yang baru saja bangun tidur  langsung dibentak-bentak oleh Devi. Tetangganya itu meminta dia untuk keluar dari rumah yang mereka kontrak bersama sekitar 1 tahun yang lalu.

Anehnya, kemarahan Devi tanpa ada sebab. Angelica juga memukul dan mencacinya. Akibatnya, korban menderita luka lebam di bagian mata kanan dan luka cakaran di dahinya.

Angelica mengaku,  rumah yang mereka huni dikontrak seharga Rp5 juta per tahun. Antara korban dan pelaku yang tak memiliki hubungan keluargaan ini sepakat untuk membagi 2 biaya kontrakan tersebut.

“Rumah itu kami kontrak sama-sama, masing-masing bayar Rp 2,5 juta per orang setahun. Aku tak terimalah diusir dia,” terangnya saat membuat laporan ke Mapolsekta Sunggal.

Menurutnya, jika pada tahun ini dia yang membayar penuh uang kontrakan karena pelaku belum memiliki uang.
“Untuk tahun ini aku yang bayar kontrakan karena dia minta tolong belum ada duit, tapi karena namanya sudah ku anggap saudara aku mau-mau aja. Karena masalah uang kontrakan jadi berantam,” tandasnya.

Korban bersama suami dan dua anaknya  mengaku  merasa tak nyaman tinggal di rumah tersebut, karena kerap terjadi cekcok dengan pelaku.
Kapolsekta Medan Sunggal, Kompol Budi Hendrawan saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. “Laporan sudah kami terima, nanti kita periksa para saksi,” tandasnya. (wel/smg)