Lanjutan Kasus Kredit tanpa SOP Rp129 Miliar

MEDAN-Kejatisu berencana akan melayangkan surat pemanggilan terhadap pimpinan BNI 46 Cabang Pemuda Medan, terkait penyidikan kasus kredit tanpa melalui mekanisme Standard Operasional Prosedur (SOP) Rp129 miliar.

Plh Kasi Penkum Kejatisu, Ronald Bakara SH MH mengaku, pemanggilan pimpinan BNI 46 Cabang Pemuda Medan untuk dimintai keterangan mengenai progres kasus BNI 46 yang sempat macat selama lima bulan.

“Besok (hari ini) kalau yang bersangkutan tidak berhalangan akan kita minta keterangan,” ujar Ronald Bakkara.
Ronald Bakkara mengaku kalau jaksa sudah melayangkan surat pemanggilan beberapa hari yang lalu.

Jaksa, kata Bakkara, akan meminta keterangan kemana saja kredit yang disalurkan apakah sesuai mekanisme atau SOP atau tidakn
Pemanggilan pimpinan BNI Cabang Medan ini pun tidak terlepas dari izin Bank Indonesia (BI).

Dimana izin tersebut baru dikeluarkan BI, sedangkan proses pemeriksaan rekening milik kelima tersangka sudah sejak lima bulan yang lalu direncanakan. (rud)

MEDAN-Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara, mengambil sample bangkai ikan sapu kaca dan air Sungai Babura, di Jalan Zainul Arifin untuk diperiksa di laboratorium.

“Kemarin kita sama-sama dengan BLH Provsu untuk turun ke sungai Babura dan telah mengambil sample sebanyak enam ekor ikan sapu kaca, yang mati dan air sungai tersebut untuk dibawa dan kita periksa ke laboratorium. Hasilnya seminggu lagi baru keluar,” kata Plt Kepala BLH Kota Medan, Eddy Utama kepada wartawan, kemarin.

Dikatakannya, pihaknya belum mengetahui secara rinci apa penyebab kematian ikan-ikan sapu kaca di Sungai Babura.
Tapi, dirinya tidak menampik adanya dugaan karena pencemaran air limbah pelaku kegiatan industri di hulu sungai. Untuk itu, dirinya masih menunggu hasil laboratorium.

“Kita belum tahu penyebabnya ikan-ikan itu mati. Tapi, kita telah menurunkan tim investigasi dari mulai jembatan di Jalan KH. Zainul Arifin sampai ke perbatasan Kota Medan dengan Deliserdang. Bila ditemukan ada industry yang membuang limbah secara sembarangan ke sungai Babura, maka ditindak tegas,” kata Eddy.

Ketika ditanya apakah penyebab matinya ikan-ikan sungai Babura akibat pencemaran limbah pabrik, Eddy tetap belum bisa menjawabnya. Dia tetap mengatakan menunggu hasil laboratorium dan investigasi pihaknya. Untuk itu, jajarannya bekerjasama dengan BLH Propsu akan mencari penyebab kematian ikan-ikan sungai Babura.

Dengan belum ditemukannya penyebab kematian ikan-ikan di sungai Babura, Eddy mengimbau kepada warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai supaya jangan dulu menggunakan air tersebut. Karena ditakutkan hal-hal yang tidak diinginkan akibat air kurang bersih.

“Kita telah meminta kepada warga supaya jangan dulu menggunakan air sungai itu sebelum hasil investigasi dan laboratorium keluar,” katanya.
Ketika ditanya, kalau pihaknya melarang warga menggunakan air sungai Babura, apa yang dibuatnya solusi untuk warga, Eddy tidak bisa menjawabnya. “Itulah dia persoalannya, makanya kita enggak tahu lagi bagaimana caranya supaya warga tidak menggunakan air sungai tersebut,” katanya.
Sementara itu, pengamat  lingkungan hidup di Medan, Jaya Arjuna mengatakan jika ikan sapu kaca yang mati itu berarti ikan tersebut sudah tercemar oleh air limbah. “Kita ketahui ikan sapu kaca merupakan ikan yang paling kuat terhadap pencemaran, jika ikan lain sudah mati maka ikan sapu kaca masih bisa bertahan. Tapi kalau sudah ikan sapu kaca yang mati itu tandanya air sudah tercemar oleh limbah kimia,” kata Jaya, kemarin.

Dikatakan Jaya, untuk mencari apa penyebab matinya ikan-ikan itu, maka BLH harus mencari dan memeriksa sumber limbah kimia dari hulu sumber kematian ikan. “Pemerintah harus melihat ada industry apa di sekitar itu yang berpotensi menghasilkan limbah kimia. Saya yakin matinya ikan-ikan itu bukan karena kekurangan oksigen tapi karena bahan kimia yang sangat tinggi, sehingga ikan sapu kaca tidak bisa bertahan lagi untuk hidup, kalau hanya limbah organik itu tidak akan sampai membuat ikan sapu kaca mati,” kata Jaya.

Jaya menjelaskan, untuk mengetahui kepastian apa penyebab matinya ikan tersebut, maka pemerintah tidak cukup hanya mengambil air dan memeriksa ikan. Kalau hanya itu yang dilakukan itu berarti hanya bertujuan untuk sekadar memeriksa terjadinya pencemaran. “Pencemaran itu sudah terjadi karena ikan-ikan sudah mati, itu sudah bukti yang kuat. Masalahnya, yang harus segera dicari adalah dari mana limbah kimia itu berasal makanya pemerintah harus mencari industry mana yang berada di sekitar hulu dari sumber kematian ikan-ikan itu, juga industry mana yang paling berpotensi menghasilkan limbah kimia,” terang Jaya.(adl)

Penunjukan Langsung, Disewa Rp1 Miliar

MEDAN-Kantor DPRD Medan sementara telah ditentukan dengan sistem penunjukan langsung. Hingga pembangunan gedung baru selesai, dewan akan berkantor di PT Pelni (Persero).

Wakil Ketua DPRD Medan, Ikhrimah Hamidy mengatakan, proses tender terbuka sudah dilakukan beberapa waktu lalu, namun hanya satu perusahaan yang memasukkan harga penawaran. Akhirnya panitia kembali membuka tender kedua, tetapi tidak ada juga yang mengirimkan penawaran harga dan memasukkan dokumen sesuai jadwal.

“Jadi diambil keputusan pakai sistem penunjukan langsung. Yang pasti proses penentuan kantor sementara sudah diikuti sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 35, tentang pengadaan barang dan jasa, bahwa biaya diatas Rp1 miliar harus melalui proses tender,” katanya, Selasa (24/4).
Dia menilai gedung Pelni cukup representatif dijadikan kantor dewan. Selain dari segi lokasi, harga yang ditawarkan perusahaan itu juga sesuai dengan anggaran yang diajukan. Begitu juga dengan kondisi  gedung bisa memenuhi kebutuhan anggota dewan.

“Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Medan sudah ke sana (Pelni) meninjau lokasi untuk melihat kesiapan dari pemilik gedung,” ucap nya. Mengenai biaya sewa, lanjut dia, akan disesuaikan dengan harga kontrak sewa yang telah diajukan Pelni dengan besaran anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012 sebesar Rp1 miliar. Apabila anggaran APBD tersebut tidak mencukupi maka akan ditambah lagi pada penambahan APBD (P-APBD).
“Sesuai dengan anggaran pada APBD 2012, biaya sewa kantor sementara untuk setahun anggaran sebesar Rp1 miliar. Jadi kalau butuh penambahan, harganya tinggal ditambah saja pada APBD. Diharapkan proses pembangunan bisa selesai sesuai dengan harapan yaitu dua tahun kalender,” ucapnya.
Dia memperkirakan, setelah pindah ke kantor sementara, proses pembongkaran gedung akan dilakukan pada bulan Juni setelah melalui proses lelang terlebih dahulu. Jadi begitu sekwan selesai memindahkan barang-barang penting dan berharga di DPRD, sisa-sisa dari gedung diserahkan kepada pemenang tender pembongkaran tersebut.

“Setelah pembongkaran selesai, langsung pembangunan. Diharapkan pembangunan bisa dimulai bulan Juni tahun ini dan ditargetkan selesai satu tahun kalender jadi pada Juni 2013, anggota dewan sudah bisa menempati  gedung baru,” ucapnya.

Sekwan DPRD Medan, OK Zulfi mengatakan selanjutnya akan dipersiapkan proses pemindahan barang-barang yang ada di kantor ini. Soal berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Persiapan selanjutnya akan segera dilakukan. Sekarang kami sedang melakukan proses peninjauan untuk kemudian diambil langkah selanjutnya terkait proses pemindahan. Seluruhnya disiapkan sesuai dengan aturan berlaku,” pungkasnya.(adl)

MEDAN-Seorang pelajar SMP Teja (15), tewas dengan kondisi kepala pecah, setelah sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 3828 CO nyungsep, saat melaju di Jalan TB Simatupang, Simpang Jalan Amal, Senin (23/4) malam.

Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, kecelakaan maut itu terjadi saat korban dan temannya Suhendri (17) pulang dari Sunggal menuju Kampung Lalang. Sesampainya di Jalan TB Simatupang Simpang Jalan Amal, Teja terkejut melihat truk colt diesel yang berjalan pelan di depannya. Teja langsung banting stang ke arah kiri, Naas dari arah belakang sepeda motor menyambar bagian belakang sepeda motor korban. Akibatnya, korban kehilangan kendali hingga sepeda motornya terseret sejauh 10 meter dan berhenti di depan Badan Kesehatan Nasional, Jalan TB Simatupang Simpang Jalan Amal.
Saat terjatuh bagian kepala Teja membentur aspal menyebabkan bagian kepalanya pecah. Sedangkan temannya, Suhendri terseret dan menderita patah tangan.

Melihat keduanya berlumuran darah, sepeda motor yang menabrak Teja dan Suhendri kontan melarikan diri. Warga sekitar yang melihat kejadian itu melarikan korban ke Rumah Sakit Sundari. Tapi nyawa Teja tidak dapat diselamatkan. Sementara, Suhendri dilarikan ke RS Bina Kasih.  Pantauan wartawan di lokasi kejadian, di sekitar lokasi itu memang kerap terjadi kecelakaan, pasalnya kondisi penerangan jalan yang minim. selain itu akibat kecelakaan ini TKP ramai di kerumuni warga. Petugas Polsekta Medan Sunggal masih melakukan penyelidikan. (gus)

MEDAN-Perkembangan politik, budaya dan sosial kemasyarakatan di Sumatera Utara akhir-akhir ini menjadi perhatian serius Pengurus Besar Angkatan Muda Melayu Indonesia (PB AMMI), sebagai organisasi sayap Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI).

Di antaranya yang menjadi prioritas adalah tren menghadapi suksesi Gubernur Sumut menjelang Pilgub 2013 dan masalah pertanahan. Hal tersebut akan menjadi salah satu topik bahasan dalam Rapat Pimpinan Angkatan Muda Melayu Indonesia (Rapim AMMI), yang dijadwalkan diselenggarakan selama tiga hari 27-29 April 2012, di Hotel Madani Medan.

“Kami sudah lama mencermati beberapa perkembangan politik dan sosial budaya di masyarakat Sumut, dan pada waktunya akan menyikapinya. Karena itu, dalam Rapim AMMI nanti perkembangan kondisi Sumatera Utara ini akan kami bahas,” kata Ketua Umum PB AMMI, H OK  Azhari SE didampingi Ketua Panitia Pelaksana Rapim, Drs Azrin Marydha, Sekretaris Panitia, Syahril Tambuse SH dan unsur pembina Zaidan BS kepada pers, kemarin.

Dikatakan, PB AMMI memprioritaskan masalah suksesi kepemimpinan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Gubsu) untuk periode 2013-2018, karena masalah ini menyangkut nasib rakyat Sumatera Utara ke depan khususnya bagi masyarakat melayu.

“Kita punya kepentingan, karena komunitas Melayu selain merupakan anak negeri mulai Langkat sampai Labuhanbatu, juga jumlahnya cukup besar. Karenanya, terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat Sumut, khususnya warga Melayu, PB AMMI tentu tidak bisa berdiam diri. Kami adalah juga tuan di negeri sendiri, untuk kepentingan rakyat kami harus berperan,” tegasnya.

Mengenai masalah pertanahan, PB AMMI juga akan menyikapi khususnya menyangkut klaim-klaim tanah ulayat Melayu, yang seolah dengan mudah dilontarkan oleh siapa saja.

“Padahal, klaim tentang hak-hak terhadap tanah ulayat harus jelas dari siapa dan apa dasarnya, jangan justru yang sesungguhnya berhak malahan menjadi penonton belaka,” ujarnya.

Namun demikian, untuk kedua materi yang akan disikapi serta hal-hal lainnya itu, akan dibawa dalam Rapim AMMI nanti, sehingga hasilnya akan menjadi sikap bersama masyarakat Melayu khususnya keluarga besar AMMI di Sumatera Utara.
“Setelah menjadi keputusan bersama, maka implementasinya juga akan merupakan sikap bersama,” tambahnya.(red)