Home Blog Page 13632

Kendalikan Bangunan yang Bikin Semrawut

Developer masih banyak membangun gedung sesuka hati sehingga menjadi semrawut. Kok bisa? Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos, Adlansyah Nasution dengan Kepala Bappeda Kota Medan, Zulkarnain.

Apa yang harus dilakukan Pemko Medan terkait developer yang sesuka hati membangun?

Pemko Medan akan melakukan pengendalian kawasan terutama bagunan agar disesuaikan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan. Dimana, pembangunan harus sesuai dengan struktur dan pola ruang, juga harus sesuai dengan penetapan budi daya dan penetapan kawasan lindung. Saat ini Pemko sedang mendorong implementasi stukruktur tata ruang Kota Medan agar lebih konsisten dengan perencanaan yang lebih detail. Untuk itu butuh Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan saat ini sudah menjadi program legislasi daerah tahun 2012.

Apa guna RDTR itu?
Agar pengembang ataupun developer tidak lagi membangun sesuka hatinya. Sebab, dalam RDTR itu akan ditetapkan seberapa besar kawasan pemukiman ataupun kawasan lindung di setiap kecamatan sehingga dapat mendorong keseimbangan dari masing-masing kawasan. Dari masing-masing kecamatan, seharusnya kita perlu menetapkan dan mengetahui lebih akurat setiap kecamatan berapa sebenarnya kawasan permukiman, sehingga kita bisa mencari berapa besar rasio kepadatan penduduk. Sebab rasio kepadatan penduduk seharusnya berasal dari data berapa besar kawasan permukiman di kecamatan dibagi jumlah penduduk, bukan berapa besar keseluruhan kawasan di Medan dibagi jumlah penduduk.

Kawasan mana saja yang banyak developer membangun sesuka hatinya?
Dari pantauan udara yang dilakukan Wali Kota Medan bersama saya, demografi Kota Medan bisa dilihat distribusi sebaran penduduk yang relatif cukup merata. Intinya ke depan kita akan mendorong implementasi struktur tata ruang kota Medan ini agar lebih konsisten dan sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan. Itu menunjukkan adanya distribusi pembangunan ataupun kegiatan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah, dan kita lihat kegiatan pembangunan cukup merata berlangsung di semua wilayah.

Apalagi yang ditemukan?
Di beberapa kawasan terlihat tingkat penduduk yang lebih tinggi, hal ini terjadi dengan terlihatnya beberapa pusat kawasan sosial ekonomi sehingga menarik konsentrasi penduduk. Oleh karenanya, aktivitas ekonomi yang besar perlu pengendalian efektif . Untuk itulah kita perlu mendorong penetapan RTRW Medan bisa lebih konsisten untuk diimplementasikan. Dari pemantauan udara juga terlihat kawasan hutan lindung di Medan secara keseluruhan masih mendekati aturan dalam RTRW yakni 30 persen. Kawasan lindung kita itu terlihat beragam ada budi daya hutan mangrove, pemakaman juga lapangan setempat. Begitupun, dari pantauan udara, kualitas kawasan lindung di Medan tetap harus ditingkatkan kualitasnya. Contohnya bagaimana lebih menantu mengembangkan kawasan kota mangrove supaya pemanfaatan lebih terlindungi pemko sedang susun konsep konservasi kawasan lindung mangrove. Saat ini Pemko Medan sedang menyusun  konsep konservasi kawasan lindung mangrove. Bagaimana kita kembangkan kota mangrove sekaligus memberikan lapangan mata pencaharian bagi masyarakat setempat sehingga dapat mendorongnya menjadi eko wisata.

Apa upaya yang dilakukan Pemko Medan?
Kita juga melihat program prioritas yang saat ini perlu segera dikerjakan adalah mengatasi banjir dan menata kawasan pesisir pantai dengan pembentengan dan pembangunan tanggul di bibir pantai sekaligus penataannya sehingga muncul aktivitas ekonomi. Artinya, ke depan kita tidak sekadar membangun benteng tapi juga akan menata kawasannya sehingga akan muncul aktivitas ekonomi nanti di sana, selain itu kita juga akan melakukan penataan DAS dan normalisasi sungai dan itu sudah masuk dalam program Badan Wilayah Sungai II. Untuk tahun ini program penataan DAS dari BWS II untuk kota Medan adalah SID Sungai Belawan kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, SID Sungai Babura Kota Medan dan Deli Serdang, normalisasi dan perbaikan tanggul kritis Sungai Deli sepanjang 4.000 meter di Medan dan O and P Medan Flood Control Kota Medan 2 km. (*)

Dinas Bina Marga tak Aspal Jalan

MEDAN-Dinas Bina Marga Kota Medan mencueki aspirasi warga yang sudah berulangkali meminta mengaspal Jalan di Lingkungan IV dan V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia.

Hal tersebut terungkap saat pelaksanaan Reses I Anggota DPRD Medan Dapem II tahun 2012, Kamis (19/4) siang di Asrama Haji, Medan.
“Ini adalah keempat kali saya melaporkan kepada anggota dewan yang terhormat bahwa aspirasi warga.

di lingkungan IV dan V Kelurahan Polonia hingga kini belum terealisasi, padahal pada reses-reses sebelumnya pihak anggota dewan sudah menekankan kepada Dinas Bina Marga untuk segera mengaspal jalan tersebut,” kata Andreas, warga Kelurahan Polonia.

Anggota DPRD Medan asal Dapil II Damai Yona Nainggolan, Abdul Rani, Paulus Sinulingga, Burhanuddin Sitepu, Faisal Nasution, Kuat Surbakti, Daniel Pinem, Salman Alfarisi dan Zul Morado, Deni Ilham, Ilhamsyah dan Bangkit Sitepu sangat menyayangkan kinerja Dinas Bina Marga yang tidak tanggap terhadap keluhan masyarakat, padahal itu sudah berulangkali dibicarakan pada reses anggota DPRD Kota Medan Dapil II.

Untuk itu, anggota DPRD Medan sepakat untuk mengirimkan surat rekomendasi kepada Wali Kota Medan untuk mengevaluasi kinerja Kadis Bina Marga Medan, Gunawan Surya Lubis, karena selain tidak merealisasikan tuntutan warga, satu pejabat pun dari dinas tersebut tidak hadir pada reses itu.
Selain masalah pengaspalan jalan di lingkungan IV dan V, warga Medan Polonia juga mengutarakan adanya jembatan yang memprihatinkan di kelurahan tersebut pada hal jembatan dimaksud sangat vital bagi masyarakat, karena menghubungkan kelurahan Medan Polonia dengan Kecamatan Medan Baru.
Reses yang dihadiri Camat, Lurah, Kepling dan warga dari 7 kecamatan yang ada di Dapil II tersebut juga membicarakan berbagai pra sarana yang masih belum terbangun di daerah mereka masing-masing.

Politisi PDI P, Daniel Pinem pada kesempatan itu meminta kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Medan untuk menyerahkan  daftar jalan-jalan yang akan diperbaiki diberikan kepada pihak kecamatan dan kelurahan agar warga bisa mengetahui proyek apa saja yang akan dikerjakan di lingkungannya.
“Hal itu perlu agar warga juga dapat mengawasi jalannya pembangunan di daerah mereka,” ujar Daniel.
Selain masalah prasarana, warga juga menyoroti masalah pendidikan dan kesehatan. Berbagai masalah pendidikan seperti adanya kutipan-kutipan yang dilakukan oleh pihak sekolah menjadi beban bagi warga.
Kadisdik Kota Medan, Rajab Lubis yang hadir pada kesempatan itu menjelaskan semua kutipan yang dilakukan pihak sekolah harus melalui musyawarah dengan pihak Komite dan Dewan Sekolah, di luar itu merupakan kutipan liar dan akan ditindak.
Rajab juga menjelaskan selama pelaksanaan UN tidak ada kebocoran soal, kalaupun ada kunci jawabban yang beredar itu adalah palsu. Kemudian, masalah sekolah dasar (SD) PAB 35 di Kecamatan Medan Sunggal yang kondisinya memprihatinkan juga jadi perhatian para anggota DPRD Medan.
Damai Yona Nainggolan meminta Kadis Pendidikan Kota Medan untuk segera membentuk tim menelusuri kondisi sekolah-sekolah yang ada di daerah ini karena kemungkinan kondisi sekolah yang sama juga ada di kecamatan lain.(adl)

Digigit Ular

Boinem (38), warga Desa Cinta Raja, Stabat, terpaksa harus dilarikan ke Ruang IGD RSU dr Pirngadi Medan, Kamis (19/4) siang. Setelah kaki kanannya digigit ular saat membersihkan kebun sawit milik PTPN tempatnya bekerja.

Pengakuan Boinem, saat sedang membersihkan kebun tiba-tiba ular mematuknya.

“Saya tak melihat ada ular dan tiba-tiba saja ular itu menggigit kaki kanan saya dan saya pun berteriak,” katanya.
Dijelaskannya, begitu dirinya berteriak, pekerja kebun yang lain langsung memberikan pertolongan.

“Selanjutnya saya dibawa ke rumah sakit,” katanya.

Diakuinya, dirinya tak mengetahui ular jenis apa yang menggigit kakinya karena kejadiannya begitu cepat.
“Saya langsung terjatuh,” pungkasnya. (jon)

Pedagang Medan Blokir Jalan, Mogok Jualan hingga Demo

MEDAN-Ratusan pedagang formal di Pasar Penampungan di Jalan Sutomo Baru, Jalan Seram, Jalan Sei Kera, Jalan RRI dan Jalan Veteran melakukan aksi blokir jalan Sutomo, Kamis (19/4) sejak pukul 05.00 WIB.

Aksi itu dilakukan karena pedagang geram dengan keberadaan pedagang kaki lima atau informal yang selama ini berjualan di badan Jalan Sutomo.
“Keberadaan PKL di badan Jalan Sutomo ini jelas sangat meresahkan kami. Gara-gara keberadaan mereka penghasilan kami berkurang 70 persen setiap hari, dagangan kami menjadi tak laku,” kata Dewa, seorang pedagang cabai di Pasar Penampungan.

Dewa yang mengaku sudah sepuluh tahun berjualan di pasar itu menyatakan, akibat keberadaan PKL di Jalan Sutomo dirinya sulit untuk menghidupi keluarganya.

“Saya berjualan cabai kalau tak laku bagaimana, busuklah cabai kami ini. PKL ini tidak hanya merugikan kami juga membuat kemacetan di Jalan Sutomo setiap hari. Kalau mereka tidak bisa ditertibkan PD Pasar, maka kami akan tetap melakukan aksi dan akan berjualan di badan jalan juga,” terang Dewa.
Aksi blokir jalan yang dilakukan pedagang ini membuat jalanan macet terutama di sepanjang Jalan Sutomo.

Sementara itu, ratusan pedagang Pasar Petisah Medan juga melakukan aksi mogok berjualan. Mereka menuntut PD Pasar menertibkan pedagang informal yang berjualan di dalam gedung Pasar Petisah. Kemudian ratusan pedagang dengan berjalan kaki dari Pasar Petisah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Wali Kota Medan.

Pedagang Pusat Pasar Medan juga melakukan aksi penolakan dengan adanya pergantian pengelola petugas jaga malam. Menurut seorang pedagang Rukiah Manurung (58), pedagang keberetan dengan adanya pergantian pengelola. (adl/gus)

UN SMK Berakhir Ada Kunci Jawaban di Kaos Kaki

MEDAN-Pelasanaan Ujian Nasional (UN) di Medan dipercaya tak murni bebas dari kecurangan. Setidaknya, Tim investigasi Komunitas Air Mata Guru (KAMG) menemukan beberapa kecurangan dalam dua hari pelaksanaan UN di Kota Medan dan beberapa daerah lainnya seperti Serdangbedagai, Balige, Labuhanbatu, Aek Kanopan,  dan Lintong Ni Huta “Tim monitoring juga menemukan seorang siswa yang menyimpan kunci jawaban yang telah dicatat di dalam kaos kakinya.

Bahkan saat pelaksanaan ujian Bahasa Inggris dengan listening, sebelum tape diputar sejumlah siswa telah mengisi kolom jawaban meskipun soal belum didengarkan. Bentuk seperti ini semakin membuktikan kepada kita adanya kunci jawaban yang beredar sebelum ujian berlangsung,”terang ketua Tim Investigasi Benny Saragih saat memberikan keterangan pers yang berlangsung di kantor KAMG, Rabu (18/4).

Modus kecurangan itu sendiri bilang Benny, selain menuliskan di alas LJK, tim monitoring juga ada menemukan sebuah sapu tangan yang berisikan kunci jawaban yang tertinggal di laci siswa.
Melihat kondisi tersebut Ketua KAMG Abdi Muskarya Saragih meminta Pelaksanaan UN ini ke depannya dihentikan. “Kembalikan ujian kepada siswa dan guru ,”ungkapnya.

Disinggung mengenai nama sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran, Abdi enggan menyebutkannnya. “Maaf kami tidak bisa memberitahukan sekolah mana yang terbukti curang, karena ini menjadi kerahasian kami,” ucapnya.

Dalam kesempatan lainnnya, Ketua Panitia UN Sumut Henri Siregar menjelaskan, secara umum hasil laporan dari Panitia UN Kabupaten/Kota dan Pengawas berjalan tertib dan lancar. “Tidak ada kendala, semua berjalan lancar dan selesai hari ini (kemarin). Ini tinggal menunggu satu hari lagi untuk SMA,” ucap Henri.
Henri menyatakan, LJK mulai diberangkatkan siang kemarin ke Unimed untuk dilakukan pemindaian. Dibawah pengawasan ketat pihak kepolisian dan pengawas Unimed.

“Dalam dua hari ini untuk LJK SMK semua kemungkinan akan rampung. Lalu, nanti disusul dengan LJK SMA. Untuk distribusi susulan masih terkejar sampai di lokasi hari Minggu (22/4),” ucap Henri.

Hanya saja, Henri belum mendapatkan data jumlah siswa yang mengikuti ujian susulan SMA. Sebab, Kabupaten/Kota belum melampirkan data siswa yang tidak hadir.“Belum ada datanya, kemungkinan bersamaan dengan LJK nanti itu,” jelasnya.Sedangkan  Ketua Panitia UN Medan, Munawar menyebutkan,  jumlah siswa
Medan yang akan mengikuti ujian susulan berbeda-beda setiap harinya.

Di hari pertama dan kedua sebanyak 418 orang. Terdiri dari SMA sebanyak 156 orang, SMK sebanyak 247 orang dan MA sebanyak 15 orang. Sedangkan hari ketiga sebanyak 422 orang. Terdiri dari SMA sebanyak 153 orang, SMK sebanyak 254 orang dan MA sebanyak 15 orang.
“Siswa bisa ikut susulan jika disertai dengan alasan yang jelas dan benar. Bisa jadi tidak semua ini bisa ikut susulan,” jelasnya.

Ramai-ramai Coret Baju
Fenomena coret-coret baju usia UN masih tetap terjadi di Sumut. Dari pantauan Sumut Pos di beberapa jalan tampak gerombolan siswa dengan baju seragam yang berubah warna. Kepala sekolah SMKN 3 Medan, Usman Lubis, mengaku, telah memberikan imbauan kepada para siswanya untuk tidak melakukan aksi coret baju di akhir pelaksanaan UN. “Dari hasil penggeledehan, kita menemukan 7 kaleng cat semprot, dan 9 spidol dari tas siswa. Dan hasil temuan tersebut telah kita sita, namun ada atau tidaknya siswa kita yang tetap melakukan aksi coret baju di luar sekolah, bukan jangkauan pengawasan kita lagi, “ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Sekolah SMKN 2 Medan, Sukardi SPd MM.
“Kita kumpulkan seluruh siswa pada pagi hari sebelum masuk ruang ujian untuk menyampaikan imbauan larangan coret-mencoret baju. Tapi  setelah  keluar lingkungan sekolah kita tidak tau lagi,”sebutnya.

Lain halnya dengan SMKN 1 Medan Untuk mencegah aksi coret baju bagi siswanya, sekolah tersebut menyediakan  kain putih sepanjang lima meter dan spidol sebagai wadah coret-mencoret siswa lewat sebuah tanda tangan.

“Kita siapkan mereka media untuk menuangkan aspirasi para siswa,”ungkap Kepsek SMKN 1 Medan, Asli Sembiring.
Di Jalan STM Medan, sejumlah siswa SMK Negeri 3 Medan dengan sorak-sorai merayakan usainya pelaksanaan UN. “Selesai sudah penderitaan. Tinggal happy-happynya aja ini,” ungkap seorang siswa, Ari, yang tertera di bet nama seragam sekolah yang hampir 80 persen sudah berwarna-warni itu.

Menanggapi fenomena ini, pemerhati pendidikan Kota Medan Emir Harahap menuturkan, kegiatan corat-coret baju seragam usai UN tak diketahui sejak kapan dimulai dan untuk apa. “Tapi satu yang pasti, aksi corat-coret seragam sehabis UN seolah-olah menjadi ritual bagi siswa, utamanya siswa SMA dan SMK,” kata Emir.

Menurut Emir, hal ini sungguh menyedihkan apa pun alasannya. “Karena dalam kondisi perekonomian rakyat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, di sisi lain ada sekumpulan siswa yang mencorat-coret seragam dan pada akhirnya tidak untuk apa-apa,” tegasnya.

Di Tebingtinggi, pelaksanaan UN relitif aman. Setidaknya hal ini diungkapkan Kadis Pendidikan Kota Tebingtinggi Drs Pardamean Siregar. Dia pun berharap kelulusan pada tahun ini mencapai 100 persen. Usai pelaksanaan UN tingkat SMK tidak kita temukan pelajar yang melakukan konvoi menggunakan sepeda motor dan aksi coret-coret baju. “Sebelumnya pihak Disdik telah meminta seluruh Kepala Sekolah se Kota Tebingtinggi untuk melarang anak didiknya melakukan konvoi kenderaan dan aksi coret baju karena itu perbuatan yang merugi,” bilang Pardamean.

Di Lubukpakam, Angkot Hikmah Diserang Siswa
Usai UN, sekira puluhan orang siswa SMK Negeri 1 Lubukpakam melempari satu unit angkot Hikma dengan batu karena ditompangi pelajar SMK Istiqlal Deli Tua. Peristiwa terjadi saat angkot itu melintas di Jalinsum Lubukpakam-Medan Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk persisnya di depan Stadion Baharoeddin Lubuk Pakam. Akibatnya 3 orang korban terluka, dan angkot Hikma mengalami pecah kaca depan samping kanan, kiri dan belakang karena dihantam batu besar dan bambu.

Disebutkan, aksi perusakan dengan cara melemparan dan penghancuran itu, dipicu dari gesekan antarkedua kelompok semenjak berada di pantai Gudang Garam Desa Kualalama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdangbedagai. Di sana kedua kelompok, awalnya merayakan usai mengikuti kegitan UN di sekolah masing masing. Namun, sempat terjadi bersingungan antara siswi dari SMK Istiqlal Deli Tua dengan siswa SMK Negeri 1 Lubukpakam. Pada saat itu, kedua kelompok tidak melakukan penyerangan, namun saling maki.

Sadar bukan di kampungnya, puluhan pelajar SMK Negeri 1 di Lubukpakam, mengurunkan niat untuk bentrok saat itu. Mereka menunggu di depan Stadion Baharoeddin Lubukpakam. Dan, angkot  Hikma BK 1033 GD yang ditumpangi siswa SMK Istiqlal Deli Tua melintas, spontan puluhan pelajar itu langsung bergerak cepat merangsek ke jalan dan menghentikan angkot yang berisi pelajar SMK Istiqlal Deli Tua. Tanpa banyak tanya, puluhan pelajar berpakaian sekolah yang sudah dicorat-coret itu langsung menghancurkan kaca depan angkot dengan batu dan bambu.

Tidak hanya itu saja,  para pelajar yang terlihat emosi itu langsung menghantam kaca samping angkot yang ditumpangi pelajar SMK Istiqlal Deli Tua sehingga pecah menghantam kepala beberapa pelajar perempuan yang ada di atas angkot.

Kebetulan, tiga orang personil Polsek Lubukpakam, yang kebetulan melintas, langsung turun dari mobilnya serta menghalau para pelajar yang beringas. Bahkan, membubarkan massa pelajar itu, ketiga personel Polri itu melepaskan letusan senjata ke udara. Bunyi letusan senjara itu membuat nyali para pelajar SMK itu ciut dan langsung melarikan diri. Beberapa di antaranya berhasil diamankan polisi dan dibawa ke Polsek Lubukpakam untuk dimintai keterangan. (uma/mag-3/btr)

T Erry Nuradi Daftar ke PDIP

Diprediksi Kurang Dapat Dukungan dari Golkar

Medan-T Erry Nuradi melakukan gerak mengejutkan jelang Pigubsu 2013. Ketua DPD Golkar Serdangbedagai (Sergai) ini memilih perahu PDIP menuju BK 1. Hal ini dibuktikannya dengan mengambil formulir pendaftaran calon gubsu PDIP.

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wara Sinuhaji, mengatakan langkah yang diambil oleh Erry adalah buah ketidaktegasan Partai Golkar. Ketidaktegasan itu menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri Erry untuk tetap berjuang di perahu Golkar. “Karena Erry Nuradi tidak mendapatkan dukungan dari tingkat satu dan karena keinginan menjadi orang nomor satu sangat kuat, maka memutuskan berpindah ke partai lain,” kata Wara kemarin.

Selain itu, kata Wara, tidak menutup kemungkinan Partai Golkar menganggap Erry Nuradi belum pantas dan belum memenuhi kriteria untuk jadi gubsu. “Ya bukan minderlah, lebih tepatnya tidak percaya diri,” tambahnya.

Kepastian Erry mengambil formulir di PDIP dikemukan langsung oleh HM Affan SS. “Sudah ada satu yang mengambil formulir pendaftaran calon gubernur Sumut ke PDI-P. Bupati Sergai, Erry Nuradi yang mengambil formulir pendaftaran ke PDI-P,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP, kemarin.

Kapan tepatnya Erry Nuradi mengambil formulir pendaftaran cagubsu di Kantor PDI-P, Jalan Hayam Wuruk Medan? Sayangnya, HM Affan lupa tanggal dan hari tepatnya. “Ini masih mengambil formulir pendaftaran saja, belum bisa dipastikan juga karena formulirnya sampai sekarang belum dikembalikan. Waktu tepatnya saya lupa, ya sekitar sepekan setelah pembukaan pendaftaran hari Senin tanggal 2 April 2012 lalu. Dan yang mengambil formulir adalah perwakilannya, bukan Erry Nuradi langsung,” akunya.

Apakah kenyataan ini, memiliki korelasi dengan adanya perpecahan di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar (PG) Sumut? Untuk pertanyaan ini, Wara Sinuhaji tak menjawab dengan gamblang. Namun, menurut Wara, sikap dan langkah yang diambil Erry Nuradi menunjukkan secara jelas dan tegas, jika Erry tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam persaingan perebutan dukungan dari Golkar Sumut.

Ketidakpercayaan diri Erry Nuradi itu juga didasarkan, adanya perasaan kalah pamor atau popularitas dari kandidat lainnya terutama dengan sosok Gus Irawan. Selain itu, masih ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan seolah-olah Erry Nuradi “terdepak” dari Golkar Sumut, dalam bursa pencalonan Gubsu 2013-2018 mendatang.

Beberapa faktor yang tak terpisahkan adalah ada kemungkinan calon dari Golkar Sumut bukan hanya Gus Irawan dan Chairuman Harahap saja, tapi masih terbuka peluang besar sosok-sosok lainnya yang secara tiba-tiba melakukan manuver dan kemudian ikut mencalonkan.

Dengan kenyataan itu, Erry menganggap tidak akan lagi mendapat suara dan dukungan karena suara di Golkar Sumut tidak lagi terpecah dua, melainkan lebih dari itu. “Karena Erry sudah memprediksi tidak kuat link dan akarnya di Partai Golkar, dan belum tentu hanya dua calon saja dari Golkar yang maju, masih ada peluang calon-calon lainnya. Jadi banyaknya kandidat yang maju, membuatnya khawatir tidak mendapatkan kendaraan politik,” terang Wara.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Rafdinal S.Sos menilai, mengatakan jika benar Erry Nuradi mendaftar ke PDI P, itu tak lebih hanya sekadar untuk mengukur peluang. Sikap yang diambil Erry Nuradi pun bukanlah satu bentuk minder atau takut bersaing dengan nama-nama lainnya seperti Gus Irawan dan Chairuman Harahap, atau nama lainnya. Tapi dengan sikap tersebut, Erry berupaya ingin segera mengambil start di depan supaya bisa mendapat peluang di luar Golkar.
“Walaupun saya juga belum begitu yakin, apa betul Erry menjadi calon dari PDI-P. Karena yang diinginkan PDI-P bukan Erry, melainkan RE Nainggolan,” jelasnya.

Lalu, bagaimana sikap Golkar Sumut dengan manuver Erry Nuradi? Wakil Ketua DPD PG Sumut, Gomo Mendrofa, yang dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. “Ya jika memang benar seperti itu, terima kasih atas informasinya,” katanya.

DPP PDIP Sambut Erry
Sementara itu, dari Jakarta, pihak DPP PDIP menyambut baik usaha Erry Nuradi. Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, mengatakan, memang partainya tidak membatasi latar belakang partai kandidat yang mendaftar ke PDIP. “Kita punya mekanisme terbuka. Boleh dari orang partai sendiri, boleh dari luar partai. Boleh mendaftar, tapi tentu ada syarat,” ujar Maruarar Sirait saat dihubungi Sumut Pos, tadi malam.

Dijelaskan, jika pendaftar berasal dari non PDIP, maka hal pertama yang akan dinilai adalah soal kedekatan ideologi yang bersangkutan. “Ideologi kita, Pancasila 1 Juni. Apalagi Sumut itu pluralis,” imbuh Ara, panggilan akrabnya.
Lebih lanjut putra Sabam Sirait itu mengatakan, setelah lolos dalam hal ideologi, barulah dilihat hasil survei yang mengukur tingkat popularitas. “Karena survei bisa untuk melihat kehendak publik,” imbuh vokalis muda Senayan itu.

Lebih lanjut, anggota DPR itu mengatakan, setelah dua tahapan itu dilalui, maka akan dilihat seberapa besar dukungan kader PDIP Sumut terhadap Erry. Belum cukup. Seperti saat pilgub Sumut 2008, para kandidat akan menjalani fit and proper test yang dilakukan para petinggi partai. Penentuan calon juga akan diputuskan lewat rapat yang dipimpin langsung Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
Dia memastikan, DPP PDIP akan ekstra hat-hati dalam menentukan calon yang akan diusung di Pilgub Sumut 2013 mendatang. Alasannya, “Secara historis, Sumut merupakan basis tradisional PDI Perjuangan.”

PDIP bertekad memenangkan pilgub Sumut, siapa pun yang nanti diajukan, entah dari kader sendiri atau non kader. Pilgub Sumut 2013, lanjut Ara, akan dijadikan momen untuk konsolidasi partai di wilayah Sumut.

Satu hal lagi yang ditekankan Ara, bahwa partainya tidak semata mencari tokoh yang populer. Apalagi, jika popularitas itu didongkrak dengan cara-cara menggalang pencitraan. “Sekarang bukan eranya lagi politik pencitraan, tapi politik kinerja. Kerja yang konkrit,” imbuhnya. Terlebih, lanjutnya, Sumut memerlukan perubahan ke arah yang lebih baik. (ari/sam)

Bandara Binaka tak Mau Kalah

MEDAN-Peningkatan kelas Bandara Silangit ternyata membuat bandara lainnya di Sumut tak mau ketinggalan. Pemerintah Kota Gunungsitoli pun meminta hal yang sama diperlakukan terhadap Bandara Binaka.

Ya, padatnya lalu lalang pesawat di wilayah udara Sumut dalam beberapa tahun mendatang, tampaknya sudah bisa dibayangkan. Bagaimana tidak, ada enam bandara di wilayah Sumut yang masuk dalam prioritas pengembangan hingga 2025. Keenam itu di luar Bandara Kualanamu.

Keenam bandara itu adalah bandara Aek Godang di Padangsidimpuan, Bandara Sibisa di Parapat, Bandara Pulau-pulau Batu di Nias Selatan. Selain itu, Bandara Silangit di Tapanuli Utara, Bandara DR FL Tobing di Tapanuli Tengah, dan Bandara Binaka di GunungSitoli.

Skala prioritas pengembangan keenam bandara itu tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kementrian Perhubungan 2005-2025, yang disusun di era Menhub Jusman Syafii Djamal dan dirilis 26 September 2008 itu.
Untuk tahun ini, sudah tergarap Bandara Kualanamu dan sedang dipersiapkan untuk pengembangan Bandara Silangit. Nah, untuk tahun depan, mana yang akan masuk daftar untuk digarap?

Para bupati/wali kota di daerah terkait, saat ini sudah mulai rajin melobi agar bandara di wilayahnya bisa segera mendapatkan alokasi di APBN di tahun-tahun berikutnya, agar pengembangan bandara bisa cepat dilakukan. Siapa cepat, dia yang dapat.
Antara lain yang sudah menggalang lobi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) adalah para bupati dan wali kota di wilayah Nias. Mereka menginginkan agar Bandara Binaka di Gunungsitoli segera dikembangkan, sebagaimana Bandara Silangit.

“Mereka minta agar Bandara Binaka mendapatkan prioritas,” ujar Yasonna H Laoly, anggota DPR asal Nias, kepada Sumut Pos di Jakarat, kemarin. Masih kata Yasonna, Bupati Nias Selatan juga menggalang lobi agar pembangunan bandara yang digarap Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), dilanjutkan lagi. “Karena sekarang bandara itu pembangunannya tersendat,” imbuh Yasonna.

Menurut Yasonna, untuk saat ini dorongan prioritas harus pada Bandara Binaka terlebih dahulu. Untuk Bandara Pulau-pulau Batu di Nias Selatan, kata Yasonna, untuk saat ini biar saja tetap menjadi bandara perintis. “Di sana yang penting ada penerbangan reguler dulu, yang ditopang dengan transportasi laut, karena kapal fery yang lancar sangat membantu masyarakat di sana,” terang politisi dari PDI Perjuangan itu.

Ditekankan Yasonna, saat ini yang paling mendesak adalah pengembangan Bandara Binaka. Sebenarnya, lanjut dia, upaya perpanjangan landasan sudah dilakukan Kemenhub. Hanya saja, terbentur masalah pembebasan lahan. “Tapi jangan karena kendala ini lantas terhenti. Soal lahan, itu tanggung jawab Pemda, biar dianggarkan pemda,” imbuhnya. Rencana perpanjangan landasan, dari 1.800 meter saat ini ditambah hingga 700 meter.
Menurut Yasonna, Bandara Binaka merupakan bandara terpadat di Nias. Saat ini sudah ada empat kali penerbangan dalam sehari, yakni dua kali Merpati dan dua kali Wing. “Jadi Binaka sangat layak untuk segera dikembangkan,” kata Yasonna.(sam/ram/ari)

Dianggap sebagai Keputusan Politik
Pengamat ekonomi dari Unimed, M Ishak menyatakan bahwa pelebaran Bandara Silangit ini bukan untuk perekonomian, melainkan untuk politik. Karena bila untuk perekonomian, lebih yang ditingkatkan akan keterampilan dan kinerja masyarakat setempat.
“Perekonomian masyarakat di sekitar Bandara Silangit masih kecil dan tidak memadai, hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya putra daerah yang merantau. Hal ini menandakan bahwa lapangan kerja di daerah tersebut masih kecil. Nah, kalau ini untuk perekonomian masyarakat, kenapa tidak masyarakat nya yang ditingkatkan, mulai dari pendidikan hingga ke sosialnya?” ungkapnya.

Menurutnya, daerah sekitar bandara Silangit ini belum menjanjikan, mulai dari pertanian dan indutri kreatifnya. Hanya Danau Toba yang menjadi andalan. “Nah, bila masyarakat hanya bertumpu pada Danau Toba saja, kapan indutri kreatifnya akan berkembang? pertaniannya juga sangat kecil, hanya menyumbang sekitar 2 hingga 3 persen di Sumut, jadi tingkatkan dulu yang kecil, agar semua masyarakat tidak tergantung hanya pada Danau Toba saja,” tegas Ishak.

Pengusaha Mendukung Penuh
Pelabaran Bandara Silangit yang terletak di Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Siborong-borong, mendapat dukungan penuh dari pihak pengusaha. Setidaknya hal ini diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara, Parindungan Purba. “Selama ini ada penerbangan dari Pinang Sori, Aek Godang dan lainnya. Tetapi itu bukan Internasional, tapi kalau Siangit jadi internasional, maka akan jadi ikon pertumbuhan di wilayah pantai barat,” ujarnya, Rabu (18/4).
Dia juga menegaskan bahwa ini akan memudahkan pertukaran informasi secara internasional. Bahkan lapangan kerja juga akan terbuka dengan lebar. “Bayangkan saja apa yang bisa dikelola. Lapangan kerja akan terbuka luas karena akan ada pembukaan hotel, taksi, dunia hiburan dan lainnya,” ungkap Parlindungan.

Anggota DPD RI asal Sumut ini mengharapkan agar ada kerja sama antara pihak kabupaten yang berada di sekitar Danau Toba dengan Bandara Silangit. “Bila kabupaten sekitarnya tidak bekerja sama, bagaimana kita bisa menyajikan wisata tingkat internasional? Kalau pariwisatanya baik, secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat juga,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Hervian setuju dengan yang diungkapkan Parlindungan. “Kalau daerah pariwisata ditempuh lebih dari 1,5 jam, akan menjadi membosankan. Karena itu, tidak heran bila objek wisata ini (Danau Toba) tidak memadai,” ungkapnya.

Nah, bila Silangit menjadi bandara internasional, maka untuk wisatawan mancanegara terutama dari IMT- GT (Indonesia Malaysia Thailand, Growth Triangle) akan mudah untuk berkunjung. “Kalau wisman dari negara ini bisa kita ambil, maka tidak heran bila ini akan menjanjikan,” tambahnya.

Pemprovsu Belum Punya Sikap

Nah, kendati Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengucurkan dalam rangka pengembangan Bandara Silangit, sebesar Rp17 miliar tahun ini, Pemprovsu belum berniat untuk melakukan hal yang sama. Pemprovsu belum bisa memiliki sikap untuk turut memberikan alokasi anggaran seperti yang dilakukan Kemenhub RI.

Itu yang dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Gatot Pujo Nugroho usai mengikuti Seminar Motivasi Going Extra Miles:Melakukan Lebih untuk Menuju Sukses, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Sumut, di Aula Martabe Lantai 2, Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro Medan, Rabu (18/4).

“Kayak Silangit itu, yang saya tahu akan ditake-over oleh pihak AP II. Jadi dari situ nanti, pengelolaannya akan menjadi bandara yang profesional. Kalau seperti itu, berarti kan akan menghasilkan,” ungkapnya.
Bagaimana dengan bandara-bandara perintis lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut)? “Kita lihatlah dulu,” jawabnya singkat.

Seorang pimpinan DPRD Sumut, HM Affan SS yang dimintai pendapatnya terkait hal yang sama, menyatakan ada kemungkinan anggaran pembenahan dan pembangunan sejumlah bandara perintis di Sumut, dimasukkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (PAPBD) Sumut 2012. “Tapi persoalannya, sejauh ini saja banyak hal terkait anggaran yang belum terpenuhi,” tutur Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PDI P tersebut.

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU) John Tafbu Ritonga menyatakakan, tentang besar kecilnya anggaran yang nantinya dialokasikan untuk pembenahan dan pembangunan sejumlah bandara perintis di Sumut, tergantung dari dua hal yakni kemampuan APBD Sumut dan kebutuhan pembangunan.

“Yakni kemampuan APBD Sumut dan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Harusnya ada program itu,” jelasnya.(sam/ram/ari)

Sepeda Motor Dilarikan, Leher Digorok

MEDAN- Mitra Julianto (21), warga Simpang Pasar X, Tanjung Beringin Langkat, ditemukan tewas di dalam parit kebun sawit, Jalan Baru, Desa Tandam Hilir, Hamparan Perak, Deliserdang, Rabu (18/4) pagi. Korban ditemukan dengan kondisi leher bekas luka digorok.

Pengakuan Jumino (58), kakeknya saat di depan Instalasi Kamar Jenazah RSU Dr Pirngadi Medan, cucunya itu pergi dari rumah Selasa (17/4) sore dengan alasan ke rumah temannya.

Disebutkannya setelah ditunggu hingga pukul 22.00 WIB, cucunya tak juga pulang ke rumah. “Keluarga sudah menghubungi teleponnya dan tak ada sahutan juga. Karena dibilang ke rumah teman, kami percaya saja dan dia pergi dengan sepeda motornya,” katanya.

Lanjutnya, Mitra Julianto merupakan anak pertama dari tiga bersaudara anak dari pasangan Suroso (47) dan Miss (44). Terangnya, cucunya itu sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan. Dijelaskannya, mereka mendapatkan Mitra meninggal dari kepolisian setelah ditelepon pihak kepolisian kepada Kepala Desa (Kades) karena heandponenya tertinggal di lokasi penemuan jenazah Mitra.

“Kami ditelepon Kades karena polisi memberi tahu Mitra meninggal dunia dan jasadnya dibawa ke RSU Pirngadi Medan. Setelah kami cek dan ternyata itu memang Mitra,” bebernya.

Disambungnya, di sekitar lokasi penemuan tak ada ditemukan identitasnya kata polisi dan yang tertinggal hanya heandpone saja. Tambahnya, mereka mendapat kabar bahwa cucunya meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan setelah di cek ke RSU Pirngadi Medan ternyata meninggalnya tak wajar.

“Sepeda motornya juga hilang dan dia diduga meninggal dibunuh karena lehernya ada luka gorok,” ucapnya.
Sementara itu, Kanit Reskrim Polsekta Binjai Ipda Yusdi mengaku korban ditemukan pertama sekali oleh warga dan warga melaporkan hal rersebut ke polisi.

“Di sekitar penemuan lokasi tak ada ditemukan identitas korban. Kami juga tak ada menemukan sepeda motor korban,” akunya. Ipda Yusdi menambahkan, pihaknya saat ini sedang mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada. (jon)

Jersey

Oleh: Ramadhan Batubara
Redaktur Pelaksana Sumut Pos

Andik Vermansyah, gelandangan Indonesia Selection, tak pernah membayangkan akan mendapat jersey atawa kostum David Beckham. Apalagi, sampai membayangkan sang bintang itu memintanya untuk bertukar jersey.

Tapi begitulah, ketika November lalu, saat Indonesia Selection menjamu klub asal Amerika Serikat LA Galaxy Andik memang menjadi bintang. Bahkan, si Beckham sampai melakukan perbuatan curang agar pergerakan Andik terhenti. Itulah sebab, ketika pemain Indonesia lainnya sibuk mengincar jersey-nya, suami Victoria itu malah sibuk mencari Andik. Mungkin, dia merasa bersalah dengan pemain Persebaya tersebut. Sebuah jersey adalah bentuk maaf ala Beckham.

Lain lagi dengan Boaz Salossa. Ketika Indonesia menjamu Timnas Uruguay – sebulan sebelum kisah Andik dan Beckham tadi – jagoan asal Papua itu juga mendapat jersey bintang. Adalah Luis Suarez, striker kebanggaan Uruguay yang memberikan jersey-nya pada Boaz. Alasannya, Boaz adalah satu-satunya pemain Indonesia yang berhasil mencetak gol ke gawang Uruguay. Saat itu Indonesia dipermalukan Uruguay 1-7.

Soal tukaran jersey memang sudah menjadi tradisi di sepakbola. Perhatikan saja, nyaris di setiap laga usai, para pemain saling bertukar jersey. Bahkan, Lionel Messi – bintang Barcelona dan Argentina – sempat mengeluh karena bajunya itu menjadi incaran pemain lawan. Tidak tanggung-tanggung, beberapa pemain malah sudah meminta pada Messi ketika laga belum usai.

Sayangnya, di Sumut, soal ganti jersey belum begitu trend. Setiap PSMS main di Teladan, perhatikanlah, jarang ada yang bertukar jersey. Entahlah, mungkin di Sumut dan secara umum klub Indonesia, jersey masih tergantung pada dana bukan?
Jika di sepakbola Sumut belum marak, tukaran jersey malah marak di dunia politik Sumut. Beberapa politisi Sumut malah tak segan-segan bertukar jersey-nya. Sebut saja HT Milwan, Ali Umri, Arifin Nainggolan dan sebagainya.

Tentu, pergantian jersey yang mereka lakukan atas dasar pertimbangan matang. Ya, tidak sekadar bertukar baju. Pasti ada hitung-hitungannya. Atas nama politik, bukankah hal itu lumrah. Seperti teori klasik ala Aristoteles: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, mereka yang menjadi politisi harus berpikir cerdas demi kebaikan bukan? Jadi, ketika seorang politisi merasa baju yang dikenakannya sudah tidak bisa mewakili aspirasinya, ya, tinggal ganti baju; ketika seorang politisi merasa baju yang dikenakannya sudah tidak mewakili kebaikan, ya, tinggal ganti baju. Masalah kebaikan bersama atau pribadi kan itu urusan nanti.

Bedanya dengan sepakbola, tukaran jersey tidak mengubah nasib sang pemain. Andik tetaplah Andik dan tidak berubah menjadi Beckham. Pun dengan Boas yang tidak langsung menjadi pemain Liverpool dan Uruguay. Mereka tetap menjadi diri mereka sendiri.

Jersey yang telah mereka miliki hanyalah kebanggaan bagi anak dan cucu mereka nanti. Semakin banyak jersey yang mereka koleksi, maka semakin bangga dia menuliskan kisah hidupnya.

Di politik, tukaran baju berarti kontrak baru, sikap baru, hingga tujuan baru. Repot dan bahkan bisa menjadi senjata makan tuan. Tapi, sekali lagi, begitulah politik. Risiko demi kebaikan bersama itu memang besar. Mereka yang berani tukar baju berarti memiliki dasar yang kuat. Tidak sembarangan itu! (*)

Amiruddin Rawan Dicopot

Nama Pengganti Ketua DPRD Medan Bermunculan

MEDAN-Posisi Ketua DPRD Medan, Amiruddin, benar-benar rawan. Politisi Partai Demokrat ini dikabarkan akan dicopot dari jabatannya karena terlalu banyak tersandung masalah.

Setidaknya, kabar ini terdengar di gedung DPRD Medan dan ada sebagian anggota DPRD Medan membenarkan isu tersebut. Di antaranya Abdul Rani dan Ikrimah Hamidi serta seorang anggota DPRD Medan lainnya, dari fraksi yang sama dengan Amiruddin, yaitu Partai Demokrat.

“Kita memang ada mendengar isu tersebut Tapi belum bisa dipastikan dan kita tidak akan mempersoalkan masalah internal partai orang lain. Selama usulan pemberhentian Amiruddin sebagai ketua DPRD Medan sesuai dengan mekanisme PP No.16, maka tidak ada alasan kita untuk menolak usulan partai dalam persoalan ini,” kata Wakil ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidi, kemarin.

Terpisah, anggota DPRD Medan lainnya, Abdul Rani dari fraksi PPP membenarkan isu tersebut. “Benar memang ada kita mendengar rencana Partai Demokrat mencopot Amiruddin dari jabatannya sebagai ketua DPRD Medan. Tapi sampai sekarang kita belum pernah melihat suratnya,” ujar Rani sembari mengakui, kalau dirinya juga sempat mendengar nama M Faisal yang bakal menggantikan Amiruddin, sebagai ketua DPRD Medan.

Hal senada diungkapkan salah seorang kader Demokrat lainnya yang meminta namanya tidak dituliskan. “Tolong nama saya jangan ditulis. Ini persoalan etika. Kalau rencana untuk memecat Amiruddin dari posisi ketua DPRD Medan memang ada kita dengar. Dan, itu masih dalam pembahasan DPP Demokrat. Namun demikian, kita belum bisa memastikan hal tersebut, sebelum ada surat resmi yang menjelaskan tentang persoalan ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Amiruddin memang berkasus dengan seorang petugas sekuriti di Bandara Polonia. Selain itu, dia juga sempat bersitegang dengan Kadishub Medan. Ada juga kasus rekomendasi PAW Raymond Simatupang. Dan, dianggap tidak mampu memimpin rapat paripurna.

Dalam sebuah kesempatan belum lama ini, Amiruddin sempat mengatakan siap menerima segala risiko, termasuk posisinya sebagai ketua DPRD Medan dicopot. “Saya ini korban dari sebuah manover politik,” jelasnya.

Nah, meski pencopotan Ketua DPRD Medan dari jabatanya sebatas isu, namun diinternal fraksi Demokrat sepertinya sudah memunculkan beberapa nama yang diperkirakan bakal mengggantikan posisi Amiruddin. “Siapapun dia, asal anggota fraksi Demokrat DPRD Medan, berpeluang untuk menggantikan Amiruddin sebagai ketua DPRD Medan. Jika memang surat pemecatan Amiruddin sebagai ketua DPRD Medan sudah dikeluarkan Partai,” beber anggota fraksi Demokrat lainnya yang meminta namanya untuk tidak dituliskan. (adl)

1...13,63113,63213,633...15,780Page 13,632 of 15,780