28 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Home Blog Page 13767

Balon Golkar Butuh Restu Syamsul Arifin

JAKARTA-Siapa pun yang ingin menuju kursi Sumut 1 dengan perahu Partai Golkar, cepat-cepatlah minta restu dari Syamsul Arifin. Pasalnya, DPP Partai Golkar menganggap pendapat gubernur Sumut nonaktif itu sebagai hal yang harus didengarkan.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Leo Nababan, mengatakan, Syamsul yang saat ini masih berada  di rutan Salemba itu merupakan tokoh penting Partai Golkar Sumut. “Saya tegaskan bahwa Syamsul Arifin adalah salah satu kader terbaik Golkar, terutama di Sumut. Meski dengan statusnya sekarang (terpidana kasus korupsi APBD Langkat, Red), tapi beliau tetap kader Golkar,” ujar Leo Nababan kepada Sumut Pos di Jakarta, Senin (26/3).
Leo pun mengatakan, dirinya sebagai Korwil Golkar Sumut sudah minta pendapat ke Syamsul terkait dengan siapa yang layak dimajukan sebagai bakal calon (balon) di pilgub Sumut 2013 mendatang. “Pak Syamsul Arifin merupakan seorang tokoh besar. Soal bagaimana pendapat beliau, tak mesti saya ekspos kan?” kata Leo.

Berkali-kali Leo memuji kiprah Syamsul selama memimpin Golkar Sumut. “Pak Syamsul itu senior dan telah berbuat yang terbaik di Sumut,” ujar Leo.
Berarti restu dari Syamsul penting dong? Leo tidak membantahnya. Bagi para kandidat pun disarankan minta arahan dari mantan bupati Langkat itu. DPP Golkar juga akan sangat mendengarkan pendapat Syamsul. “Alangkah baiknya pendapat Pak Syamsul Arifin tetap didengar dalam penyusunan jabatan di Sumut,” imbuhnya lagi.

Mengenai siapa yang akan ditetapkan sebagai cagub oleh Golkar, Leo masih enggan menyebut nama. Seperti yang dikatakan sebelumnya, DPP Golkar akan menentukan calon berdasarkan hasil survei. Tentunya, diramu dengan pendapat Syamsul itu.

Golkar, lanjutnya, sama sekali tidak terpengaruh dengan manuver-manuver dan langkah partai lain menjelang pilgub 2013 mendatang. Terkait kehadiran Ketua Tim Pengawas Partai Demokrat, TB Silalahi di acara pemberian Bulang-bulang pada Dirut Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu dari Pomporan Guru Tatea Bulan Boru, Bere/Ibebere Kabupaten Toba Samosir, beberapa hari lalu, Golkar juga mengaku tidak terpengaruh.

Pengamat politik lokal Ray Rangkuti menilai, kehadiran TB Silalahi yang juga merupakan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu, bisa dimaknai bahwa Partai Demokrat sedang mengincar Gus Irawan untuk diusung sebagai cagub Sumut. Dengan prinsip siapa cepat maka dia dapat, Demokrat tak mau keduluan Golkar untuk menggaet Gus Irawan.

Leo pun mengaku tidak peduli. “Saya tegaskan, Golkar tidak terpengaruh dengan partai mana pun. Kalau PKS sudah menetapkan si A, PPP sudah menetapkan si B, Golkar tak masalah nanti menetapkan calonnya pada last minute, menjelang deadline pendaftaran di KPU,” beber Leo.
Menurut teori politik, kata Leo, “Kepastian itu tidak bisa diukur oleh langkah-langkah yang diambil diawal.”

Menurut Leo, tidak masalah jika Gus Irawan digaet Demokrat lebih dahulu, mendahului Golkar. Dikatakan, Golkar merupakan partai yang mempersilakan jika kadernya digaet partai lain. “Karena itu justru malah menunjukkan Golkar yang berhasil, berhasil menciptakan kader-kader terbaik. Seperti di pilgub DKI, Ahok diambil PDIP dan Gerindra, tak masalah,” urainya. (sam)

PNS Tukar Baju Setelah Diteriaki Massa

PNS Ganti Seragam Dinas dengan Batik

Aksi unjuk rasa besar-besaran di Medan membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan khawatir menggunakan seragam dinas. Sebagian mereka malah ada yang berbalik pulang untuk mengganti kostum dinas mereka dengan batik setelah diteriaki massa.

Soal ganti kostum langsung dirasakan Asisten Pemerintahan Pemko Medan, Daudta P Sinurat. “Saya ganti seragam untuk menghindari aksi demo, karena tadi sewaktu saya berjalan mengenakan baju dinas saya diteriaki,” katanya, kemarin.

Ya, peristiwa kemarin bisa dikatakan mengubah pola masyarakat Medan. PNS Pemko Medan yang sejatinya mengenakan seragam Linmas berwarna hijau sama sekali tidak terlihat. Padahal, seragam hijau itulah yang lazim dipakai hari Senin.

Pantauan Sumut Pos di lapangan, sejumlah PNS dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Medan terlihat sama sekali tak ada yang mengenakan seragam dinas. Seluruh PNS yang hadir terlihat mengenakan baju batik, sebagian juga mengenakan baju kemeja.

Tak hanya itu, kantor Pemko Medan juga sangat sepi. Kehadiran PNS terlihat minim. Sehingga mengakibatkan, beberapa ruangan di Pemko Medan lengang. Bahkan, pimpinan SKPD baik Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Medan, Sekda dan beberapa Kepala Bahagian (Kabag) juga sudah tidak berada di kantor sejak pukul 09.30 WIB.

“Pak Wali memang tidak ada jadwal lagi hari ini, setelah tadi pagi berada di kantor, sekarang Pak Wali ke RS Pirngadi Medan menjenguk keluarganya yang sakit,” kata Kabag Humas Pemko Medan, Budi Hariono, Senin (26/3).

Padahal, sekitar pukul 08.25 WIB, Kabag Humas Pemko Medan, Budi Hariono mengirimkan SMS kepada wartawan di unit Pemko Medan yang menyatakan kalau Wali Kota Medan ada rencana untuk meninjau Pasar Petisah, Pusat Pasar, dan Gudang Gula di Jalan Cemara. Selain itu, meninjau pabrik Musim Mas di Jalan Yos Sudarso. Namun, sekitar pukul 09.10 WIB, Kabag Humas Pemko Medan kembali mengirimkan SMS yang menyatakan kalau peninjauan pasar ditunda menjadi hari ini, Selasa (27/3).

Kasubag Protokoler Pemko Medan, Zul Fakhri Ahmadi yang dikonfirmasi terkait keberadaan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap menyebutkan, setelah dari RS Pirngadi Medan, sekitar pukul 11.00 WIB, Rahudman kembali ke rumah dinas. “Mungkin besok juga belum ada jadwal Pak Wali,” terang Zul ketika dihubungi melalui telepon selulernya.

Kepala BKD Medan, Parluhutan Hasibuan yang dihubungi membantah kalau kehadiran PNS di jajaran Pemko Medan minim. “Biasa saja kehadiran PNS, tadi pagi saat apel pagi, rata-rata ada 80 persen PNS yang masuk kerja,” terang Parluhutan.

Namun, kenyataannya, kantor Pemko Medan sangat lengang, banyak ruangan yang sepi, bahkan parkir mobil dan sepeda motor juga terlihat lengang. Bahkan, di sore hari hanya ada 40 jumlah PNS yang mengikuti apel sore.

Ketika disinggung, PNS yang tak mengenakan seragam dinas hari ini, Parluhutan menyatakan kalau itu merupakan inisiatif sendiri. “ Kita belum ada memberikan instruksi untuk tidak mengenakan pakaian seragam hari ini. Itu hanya inisiatif dari pegawai saja untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan,” terang Parluhutan.

Sejumlah PNS yang tak berseragam dinas ketika ditanya menyatakan sebagai upaya untuk menghindari aksi anarkis yang seketika bisa saja dilakukan para pengunjuk rasa. “Dari pada nanti kita berangkat kerja pulangnya habis dihajar massa, mendingan kita tak pakai seragam dinas,” kata seorang PNS di bagian Humas Pemko Medan.

Dia mengaku sama sekali memang belum ada instruksi dari Wali Kota Medan untuk tidak mengenakan pakaian seragam dinas. “Memang instuksinya belum ada. Tapi, lebih baik tak mengenakan seragam dinas lah dulu,” jelasnya.

Sementara pantauan Sumut Pos di Kantor Gubsu, usai apel pagi Kantor Gubsu, terlihat langsung lengang. Sekira pukul 14.30 WIB, tampak para PNS Pemprovsu satu per satu memasuki Kantor Gubsu, usai aksi massa meninggalkan Kantor Gubsu.

Area parkir kantor Gubsu, juga terlihat sepi. Di area parkir sepeda motor, hanya terlihat puluhan sepeda motor yang terparkir. Padahal biasanya, mencapai ratusan sepeda motor. “Karena mau demo itulah Bang, makanya sepi,” kata salah seorang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di area parkir sepeda motor.

Begitu halnya dengan suasana parkir mobil, baik di halaman depan kantor gubsu maupun di basement kantor gubsu juga tampak lengang. Hanya terlihat beberapa unit mobil saja yang terparkir.

Dampak aksi kemarin juga terasa di beberapa sekolah yang ada di Medan. Atas aksi itu, banyak siswa terpaksa terlambat masuk. “Kalau jumlah siswa yang hadir masih normal, seperti hari biasanya. Namun, banyak siswa yang hadir terlambat,” ungkap pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 3 Medan Emir Harahap.

Menurutnya, dari sejumlah siswa yang terlambat hadir pada jam pertama mata pelajaran karena terpaksa mencari alternatif kendaraan lain untuk sampai ke sekolah. “Kebanyakan mereka dipaksa turun dari angkutan oleh para pendemo. Karena itu mereka terlambat sampai di sekolah. Ada yang berjalan kaki, ada juga yang meminta teman mengantarkan dengan sepeda motor,” papar Emir.

Namun, keterlambatan siswa ini harus ditolerir pihak sekolah. “Kebijakan dari Disdik Medan juga sudah ada mengenai hal itu. Pihak sekolah diharuskan mentolerir siswa yang hadir terlambat ke sekolah karena adanya aksi demonstrasi tersebut. Jadi tak ada sanksi bagi siswa yang terlambat itu,” tambahnya.

Ada lagi, hal menarik yang terjadi di sekolah tersebut. “Karena termakan informasi bakal ada kekerasan yang dilakukan kepada para PNS, para guru juga tak berani berpakaian seragam saat pergi dan pulang sekolah. Mereka mengenakan pakaian sipil, termasuk saya,” kata Emir sambil tersenyum.
Keadaan serupa juga terjadi di beberapa sekolah favorit di Medan. Seperti SMA Negeri 2, SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 5 Medan. Di ketiga sekolah tersebut jumlah kehadiran siswa tetap normal. Namun, tetap ada sejumlah siswa yang dating terlambat.

“Daerah sekolah kita tak berada dalam jalur atau titik-titik demonstrasi. Jadi tak begitu berpengaruh,” ungkap pembantu kepala sekolah bidang kurikulum SMA Negeri 4 Medan Nurbaina.

Ia juga mengaku, pihak sekolah tak ada memulangkan siswa pada jam pelajaran. “Karena kita anggap aksi demonstrasi itu tak begitu dekat dengan sekolah dan domisili siswa. Jadi sekolah tetap jalankan proses pembelajaran seperti biasa,” pungkasnya.(adl/ari/saz)

Gaji PNS Karo, Langkat, dan Palas Terancam

Lambat Serahkan Perda APBD, Kemenkeu Bakal Potong DAU 16 Daerah

JAKARTA- Pembayaran gaji PNS di Kabupaten Karo, Langkat, dan Padang Lawas (Palas) untuk April 2012 terancam tersendat. Ini menyusul ancaman sanksi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan memangkas pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) ketiga daerah itu hingga 25 persen. Padahal, gaji PNS diambilkan dari DAU tersebut.

Ancaman Kemenkeu ini berkaitan dengan keterlambatan penyerahan Perda APBD oleh 16 daerah di Indonesia (termasuk Karo, Langkat dan Palas, Red) hingga 20 Maret 2012. Deadline penyerahan Perda APBD dari Kemenkeu adalah 31 Januari 2012 lalu.

Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam, mengingatkan kemenkeu bahwa penundaan pembayaran DAU hingga 25 persen bagi 16 daerah itu akan menimbulkan dampak yang serius.

“Karena sebagian besar DAU ini disalurkan untuk anggaran rutin khususnya gaji pegawai, sehingga dampaknya akan sangat signifikan terhadap semangat kinerja dari birokrat di daerah,” ujar Latief Adam di Jakarta, kemarin (26/3).

Selain akan berdampak langsung bagi kinerja PNS di 16 daerah itu, menurut Latief, sanksi penundaan DAU sebesar 25 persen itu juga akan mempengaruhi pelaksaan anggaran secara umum. Perencanaan penggunaan anggaran oleh pemda, bisa terganggu. Lebih lanjut, harapan APBD sebagai stimulan perekonomian di daerah, tidak bisa terwujud.

Latief setuju ada sanksi bagi daerah yang masih membandel tidak menyerahkan Perda APBD tepat waktu. Hanya saja, dia mengusulkan, angka penundaan pembayaran DAU cukup dalam kisaran 10-15 persen saja, tidak sampai 25 persen. “Idealnya 10-15 persen saja DAU-nya yang ditunda,” kata Latief.
Kemenkeu sendiri sebelumnya telah menyampaikan surat peringatan kepada 16 daerah, pada 7 Februari 2012. Ke-16 daerah itu adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Alor, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mappi, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Penyerahan Perda APBD tepat waktu, sudah diperintahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 tahun 2010.

“DAU itu kan bisa dicairkan setiap bulan. Daerah yang belum melaporkan APBD akan ditunda pencairan bulan April. Nanti kalau sudah lapor bulan selanjutnya diberikan kembali,” ujar  Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Marwanto di Jakarta, beberapa waktu lalu. (sam)

Kepala Daerah Dilarang Demo BBM

Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi mulai diikuti kepala daerah. Wakil Wali Kota Solo (Wawali) Solo FX Rudy Rudyatmo, misalnya, kemarin (26/3) membaur dengan pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Solo (AMMAS) di depan Kantor Bank Indonesia (BI) Solo.

Unjuk rasa tersebut menjadi perhatian Mendagri Gamawan Fauzi. Dia memberikan warning kepada kepala daerah, termasuk Rudy, agar tidak ikut-ikut turun ke jalan untuk menolak kenaikan BBM. “Kalau mau menyampaikan aspirasi sebagai anggota partai politik yang tidak setuju, silakan. Kami hormati,” kata Gamawan setelah mengikuti rapat koordinasi menghadapi demo BBM di Kantor Kemenko Polhukam kemarin (26/3).

Namun, lanjut dia, kondisinya berbeda ketika seseorang tersebut sudah menjadi kepala daerah. “Kalau sudah jadi kepala daerah, dia menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional. Dia harus tunduk kepada keputusan-keputusan tingkat nasional,” imbuhnya. Dia meminta tidak ada perbedaan kebijakan nasional dengan kebijakan kepala daerah.

Gamawan mengaku telah menerima informasi adanya wakil kepala daerah yang terlibat demo menolak BBM. Dia menyatakan telah memberikan peringatan. “Hari ini (kemarin, Red) saya tulis surat edaran kepada semua kepala daerah agar tidak mengambil tindakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat,” terangnya.

Mantan Gubernur Sumbar tersebut menjelaskan, jika pembahasan RAPBN Perubahan 2012 gol di DPR, itu akan menjadi produk hukum berupa undang-undang. Artinya, semua kepala daerah, harus menjalankannya. Termasuk melaksanakan bantuan langsung sementara masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Tidak ada alasan menolak dengan alasan otonomi daerah atau merasa tergolong daerah yang kaya. Menurut Gamawan, meski presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggara pemerintahan negara mendistribusikan sebagian kewenangan dalam otda, dia juga berperan sebagai penanggung jawab akhir.(fal/c6/agm/jpnn)

Rumah Rieke Dilempar Bangkai Anjing

JAKARTA- Rumah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka di kawasan Beji Depok, Jawa Barat, dilempar orang tak dikenal dengan bangkai anjing, Minggu (25/3) malam pukul 21.00 WIB. Wakil Ketua DPR Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung, mengatakan, praktik-praktik teror yang anti demokrasi seperti ini tidak terpengaruh apa-apa.

“Yang melakukan itu pasti tidak memiliki pola demokrasi yang sekarang ini sudah kita jalani bersama-bersama,” kata Pramono menanggapi aksi itu di Senayan, kepada wartawan, Senin (26/3).

Ia mengatakan, jika ada perbedaan itu wajar, selama apa yang dilakukan Rieke masih dalam koridor demokrasi.
Di tempat terpisah, Rieke menegaskan, itu merupakan risiko dari sikapnya menolak kenaikan harga BBM. “Ini bukan teror untuk diri saya, tapi untuk rakyat yang menolak kenaikan harga BBM,” kata Rieke.

Lebih lanjut, dia menyatakan tidak peduli dengan aksi teror itu. Oleh karena itu, Rieke kembali menegaskan, dirinya akan tetap ikut dalam aksi demo menolak kenaikan harga BBM yang akan digelar Selasa (27/3), di depan Istana Merdeka, Jakarta. “Besok saya tetap jalan, kita tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM,” imbuhnya.(boy/fas/jpnn)

Aung San Suu Kyi Sakit Kelelahan Kampanye

Diduga kerena kelelahan berkampanye, tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi dilaporkan jatuh sakit. Padahal, jadwal pemungutan suara tinggal sepekan lagi.

Menurut juru bicara partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), kondisi Suu Kyi dilaporkan menurun ketika melakukan kampanye di Kepulauan Mergui di Selatan Myanmar. Bahkan dalam perjalanan, Suu Kyi sempat mengalami muntah dan terpaksa diinfus.

Sementara dokter pribadi Suu Kyi, Tin Myo Win yang terus menemani selama kampanye mengatakan, pasiennya itu mengalami kelelahan akibat jadwal kampanyenya yang cukup padat. “Dia sakit akibat kelelahan dan cuaca yang sangat panas ketika melakukan kampanye di Kepulauan Mergui,” ujar Tin Myo Win seperti dikutip Associated Press Senin, (26/3).

Sebelumnya, meski dalam kondisi sakit, Suu Kyi tetap menyapa 10 ribu pendukungnya di Kepulauan Mergui dan menjelaskan kondisinya yang tengah menurun. (ap/net)

Tenggelam di Laut Jepang, WNI Diselamatkan

TOKYO- Petugas penjaga pantai Jepang menyelamatkan anak buah kapal (ABK) warga Negara Indonesia (ABK WNI) yang kapalnya tenggelam di luar perairan Jepang. Pihak penjaga pantai Jepang langsung mengirimkan helikopter saat mereka mendapatkan panggilan darurat.

Kapal itu diketahui tenggelam di sekitar 11 kilometer sebelah utara Pulau Yakushima. Demikian diberitakan Japan Today, Senin (26/3). Sebanyak 10 dari 12 ABK WNI berhasil diselamatkan oleh helikopter penjaga pantai tersebut. Sementara sang kapten dan teknisi bekerja sama dengan pihak penjaga pantai guna mencegah kapal feri itu tenggelam.

Kapal feri dengan kapasitas 480 penumpang tersebut tengah berlayar dari Onomichi menuju Indonesia. Kapal feri bernama Masagena ini akan digunakan untuk peruntukan penyeberangan di Indonesia.

Sementara Kabar tenggelamnya kapal tersebut dibantah Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Tatang Razak. Tatang menjelaskan, kapal hanya mengalami kebocoran.

“Hasil pengecekan kami dengan KBRI Tokyo diperoleh informasi bahwa kapal ferry Masadena yang di dalamnya terdapat 10 ABK dan dua kapten WNI mengalami kebocoran di Pulau Yakushima, Jepang Selatan,” jelasnya. (net)

Densus Gerebek Rumah Warga Lamreueng

BANDA ACEH- Sekitar sepuluh personel Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menggerebek sebuah rumah di Desa Lamreueng, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (26/3) siang. Rumah itu dicurigai pernah disinggahi Maimun JF, orang yang diduga kuat berkaitan dengan jaringan bom pipa Lhong.
Tim Densus 88 Antiteror tiba di Lamreueng sekitar pukul 13.30 WIB. Ditemani kepala desa, personel Densus menuju sebuah rumah berlantai dua di dekat masjid Lamreueng. Di rumah itu, pasukan Densus memeriksa seisi rumah. “Saya tidak tahu apa yang mereka cari,” kata Misrawati (28), pemilik rumah.
Kala Densus tiba di rumahnya, Misrawati tengah melaksanakan salat zuhur. Menurut Misrawati, pasukan Densus langsung menggeledah rumah dan kamar. Mereka juga memeriksa lantai dua. “Mereka mengambil dua unit pisau dan linggis,” kata Misrawati.

Informasi yang dihimpun, rumah itu diseser karena Densus mencurigai bahwa Maimun JF alias Lem Mun, yang tewas dalam penggerebekan di Limpok, Darussalam, pernah terlihat singgah di rumah tersebut.(int)

Syarat Mengurus KTP Warga Pendatang

081397639xxx

Selamat pagi Sumut Pos semoga tetap sukses. Saya warga Perumnas Simalingkar di Jalan Cengkeh mau bertanya bagaimana pengurusan KTP untuk orang yang bukan warga Medan tapi menikah dengan orang Medan. Apa saja persyaratan yang harus dibutuhkan? Terima kasih.

Persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendatang

  • Surat pengantar dari RT setempat
  • Surat lapor diri dari RT setempat
  • Surat keterangan domisili yang telah habis masa berlakunya
  • Surat nikah/Akta Catatan Sipil + foto copy 2 lembar
  • Foto copy surat keterangan lahir 2 lembar/STTB/Rapor bagi yang tidak memiliki
  • Surat keterangan pindah yang ditandatangani camat
  • Surat pernyataan dan jaminan di atas materai Rp3.000,-
  • Foto copy orang yang menjamin
  • Surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi KK/KTP yang hilang

Darusallam Pohan
Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Kenapa Jalur SNMPTN Tertulis Dihapus?

085761121xxx

Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, saya heran kenapa jalur SNMPTN tertulìs dihapuskan? Inì akan menguntungkan para guru karena akan semakin ba-nyak murid yang ingin masuk undangan dengan membayar sejumlah uang agar rata-rata nìlainya bìsa masuk undangan. Terima kasih Sumut Pos atas beritanya.

Kami Tidak Berkompeten Mengomentari

Terima  kasih. Hanya saja Dinas Pendidikan Kota Medan tidak berkompeten mengomentari hal ini.

H Rajab Lubis
Kadis Pendidikan Kota Medan