Home Blog Page 13786

Dari Roma untuk Abidal dan Muamba

DUKUNGAN untuk Eric Abidal dan Fabrice Muamba juga diberikan dari AS Roma. Sebelum melawan Genoa dini hari lalu, mereka melakukan aksi simpatik di Stadion Olympico.

Seperti yang diketahui, Abidal akan menjalani operasi transplantasi hati sebagai lanjutan pengobatan dari penyakit tumor yang sudah lama dia derita.
Sementara Muamba yang kolaps saat membela Bolton Wanderers di perempat final Piala FA melawan Tottenham Hotspur. Hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit London Chest Hospital.

Sebelum laga dimulai, papan skor di Stadion Olimpico memperlihatkan gambar Abidal dan Muamba. Di bawah gambar itu tertulis ‘Forza Eric e Fabrice: siamo tutti con voi’ yang berarti ‘Ayo Eric dan Fabrice: Kami semua bersamamu’.

Pemain Roma melakukan pemanasan dengan mengenakan sebuah kaos yang bertuliskan ‘Siamo Tutti Con Te’ atau yang berarti ‘Kami semua bersamamu’. Di bagian belakang kaos bertuliskan nama Abidal lengkap dengan nomor punggung 22. Luis Enrique yang juga punya hubungan dekat dengan Barcelona mengaku jika ide itu merupakan inisiatif dari para pemain.(bbs)

Pemain Dipinjami Rp10 Juta

MEDAN-Lamanya pelunasan gaji di kubu PSMS yang sudah hampir mencapai tiga bulan, tentu membuat pemain uring-uringan. Meski dana yang diharapkan dari sponsor utama tak kunjung terkucur, manajemen memilih mengambil sikap antisipatif dengan meminjami masing-masing pemain sekitar Rp10 jutaan.

Manejer Tim PSMS Benny mengaku telah melakukan hal tersebut sejak Kamis (15/3) lalu. “Soal gaji kita masih tunggu bang Idris. Untuk sementara kita meminjami anak-anak sekitar Rp10 jutaan per orang,” ungkapnya, Selasa (20/3).

Ia mengaku kebutuhan pemain memang harus tetap diakomodir. “Pemain juga punya kebutuhan di luar operasionalnya di Medan. Dan itu yang kita pikirkan,” katanya.

Saat ditanyakan kapan kepastian gaji pemain dibayarkan, ia kembali mengelak dan mengalihkan permasalahan tersebut kepada CEO PSMS Idris. “Ya itu tadi, kita masih tunggu bang Idris soal itu,” tuturnya lagi.

Dari kasus krisis keuangan yang dialami PSMS saat ini, memang kerap terjadi di setiap musim selama skuad berjuluk Ayam Kinantan ini bergelak di persepakbolaan Indonesia. Pun saat PSMS dibackup dana dari APBD Kota Medan. Tak dibayar gaji selama tiga bulan sepertinya sudah menjadi derita yang wajib diterima pemain.

Manajemen yang kurang pro aktif, atau memang sponsor utama yang tak begitu peduli dengan perkembangan PSMS.
Menurut CEO PSMS yang dikonfirmasi melalui telepon selular mengatakan, krisis keuangan PSMS masih belum tau ujungnya. “Untuk sementara pinjaman yang kita berikan ke pemain paling tidak bisa menghapus kekhawatiran,” katanya.

Mengenai kapan pihak sponsor utama kan melunasi kewajibannya, Idris mengaku belum bisa memastikan tanggal tepatnya. “Yang pasti pihak sponsor masih komitmen untuk membayar itu. Kita kan juga sudah ada perjanjian dengan mereka mengenai hal tersebut. Yang penting, saat ini kita semua tak perlu khawatir tentang keuangan PSMS, itu saja,” tandasnya. (saz)

Forlan Mulai Bengal

Kabar keretakan hubungan antara Ranieri dan Diego Forlan makin memanas. Sikapnya yang menolak dimainkan dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati Inter Milan. Striker asal Uruguay itu dinilai tak layak main untuk Nerazzurri dan diusulkan untuk dipulangkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Forlan menolak dimainkan saat Inter bermain dengan Atalanta dalam lanjutan Liga Italia akhir pekan kemarin. Laga tersebut akhirnya berkesudahan 0-0, dan melanjutkan catatan buruk Inter yang cuma dua kali menang dalam 12 laga terakhir.

Mencoba meredam, Claudio Ranieri menyangkal kalau strikernya menolak dimainkan. Dia menyebut kalau Forlan merasa tidak sesuai jika harus dipasang di sisi kiri lapangan tengah saat diminta masuk lapangan.
Atas tindakannya itulah Forlan dianggap tidak pantas berada di Inter Milan. Pemain seharusnya memberikan semua kemampuannya buat klub. Demikian kritik tajam yang dilontarkan mantan pemain Inter, Sandro Mazzola.

“Bagaimana Anda menjelaskan tindakan itu? Itu tak bisa dijelaskan, kirim dia ke rumah. Ini periode yang sulit, kami butuh beberapa kriteria pemain. Pemain harusnya masuk lapangan dan memberikan yang terbaik untuk seragam yang mereka pakai,” seru Mazzola, yang memperkuat Inter dalam selang 1960-1977 itu, di Football Italia.

“Jika dia mau, dia harusnya masuk lapangan dan menghormati seragam yang dia pakai, bukan hanya sekadar mengikuti instruksi pelatih, tapi bermain dengan kepalanya dan pada akhirnya hanya berkelahi dengan sang pelatih,” tuntas Mazzola. (bbs)

Piala Wali Kota Medan Berhadiah Rp30 Juta

MEDAN- Sempat absen 14 tahun, Pengcab Federasi Olahraga Karate Indonesia (Forki) Medan kembali menggelar Kejuaraan Karate Wali Kota Cup 2012. Even ini rencana digelar 22-24 Maret mendatang di Gelangggang Remaja Sutomo.

Ketua Pengcab Forki Medan, Palti Simanjuntak berharap digelarnya kembali Wali Kota Cup dapat lebih menggairahkan pembinaan. “Antusias cukup tinggi. Saat ini sudah ratusan yang mendaftar. Kita yakin akan terus bertambah sesuai target kita menghadirkan 800 karateka,” kata Palti, Senin (19/3) kemarin.
Ajang ini juga sebagai pemanasan bagi Forki Medan yang berencana menjadi tuan rumah Kejuaraan Karate Antarkota se-Indonesia pada 2013 mendatang. “Kejuaraan Antarkota berlangsung setahun sekali. Atlet-atlet kota Medan telah mengukir prestasi membanggakan saat tampil sebagai juara umum ketiga di Makassar pada 2011 lalu, serta berhak atas Piala Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan),” tambahnya.

Pihaknya juga membatasi persyaratan untuk para peserta. Setiap perguruan atau pengcab hanya boleh mengirimkan dua atlet pada setiap kelas/nomor pertandingan. Dalam hal ini, akan dipertandingkan lima jenis pertandingan dengan lebih dari 40 nomor laga untuk putra dan putri.

“Masing-masing nomor setiap pengcab atau perguruan maksimal mengirim dua atlet. Bagi kontingen yang berhasil merebut gelar juara umum atau pengumpul medali emas terbanyak, akan mendapat hadiah uang tunai senilai Rp30 juta,” ucapnya.

Panitia Kejuaraan Karate Piala Wali Kota Medan 2012 siap menerapkan peraturan baru Federasi Karate Dunia (WKF). (mag-18)

Berharap Bursa Transfer Diperpanjang

MEDAN-Wacana memundurkan bursa transfer pemain hingga 1 April mendatang memang memberikan angin segar bagi klub yang ingin menyolidkan skuad untuk putaran kedua.

Namun, itu juga menjadi kekhawatiran bagi PSMS yang sampai saat ini baru mendatangkan satu pemain baru, Nico Susanto. PSMS yang berharap bisa lebih baik di putaran kedua tentu saja resah, terbatasnya waktu transfer pemain, membuat target tersebut tak akan kesampaian.

Manajer PSMS Doli Sinomba Siregar menyambut baik wacana LPIS untuk menunda penutupan transfer pemain. Dia mengatakan, hal itu akan membantu klub-klub seperti PSMS. “Harusnya seperti itu, transfer market tetap dibuka hingga 1 April seperti yang direncanakan. Kami berharap, wacana itu terwujud agar klub-klub seperti PSMS bisa lebih memaksimalkan lagi penambahan pemain,” ungkapnya, Selasa (20/3).

Bagi Doli, PSMS memang belum maksimal melakukan transfer pemain lantaran berbagai sebab. Salah satunya, tur empat laga tandang berturut-turut, membuat pihaknya tak bisa konsentrasi melakukan pendekatan kepada beberapa pemain. “Karena itu, kita tak bisa maksimal melakukan pencarian pemain, karena fokus ke pertandingan. Jadi penundaan ini selayaknya direalisasikan,” harapnya.

Apa lagi, pihaknya saat ini juga sedang melakukan pendekatan dengan beberapa pemain baru. Kalau tenggat waktu tetap 18 Maret lalu, upaya PSMS bakal sia-sia. “Terus terang, wacana penundaan penutupan transfer market memberi harapan bagi kita. Itu pula yang membuat kita sedang melakukan pendekatan dengan beberapa pemain lain,” tambah Doli.

Sementara, manajer operasional PSMS Johnny Sembiring mengatakan, lamanya proses perekrutan pemain baru untuk putaran kedua terjadi karena manajemen PSMS belum menerima surat keluar pemain incaran.

“Itu yang membuat prosesnya jadi lama. Kita baru akan mengesahkan pemain tersebut setelah si pemain mengantongi surat keluar dari klub lamanya. Itu sebagai bukti agar kita bisa mendaftarkannya ke LPIS,” ujarnya.

Di sisi lain, jeda waktu kompetisi IPL berlangsung selama seminggu. Berdasarkan informasi yang didapat, seluruh klub baru akan menggelar latihan pada Senin (26/3) mendatang.

“Ya, seluruh klub IPL libur dari kegiatan hingga Minggu (25/3) mendatang, dan memulai latihan Senin (26/3). Kita juga seperti itu. Pelatih (Fabio Lopez) juga setuju dengan ketetapan itu,” ungkap sekretaris tim PSMS Heru Prawono. (saz)

Penambahan Cabor PON XVIII Masih tak Jelas

MEDAN- Perdebatan soal penambahan cabang olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau masih berlangsung a lot. Hoki, dansa, berkuda dan drumband adalah empat cabang masih dipertimbangkan untuk dipertandingkan. Pro dan kontra masih terjadi antara KONI daerah yang mendukung dengan KONI Pusat dan PB PON.

KONI Jawa Barat saat ini tercatat sebagai pihak yang sangat ngotot meminta empat cabang olahraga itu dipertandingkan. Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menjadi senjata untuk menuntut empat cabor ini digelar. Sementara beberapa KONI daerah lainnya membentuk kelompok yang lebih mengarah kepada penolakan.

Ketua Harian KONI Sumut, John Lubis saat ditemui di Sekretariat KONI Sumut, Senin (19/3) kemarin mengatakan belum ada keputusan final. Pihaknya baru kembali dari pertemuan KONI se-Indonesia di Semarang beberapa waktu lalu.

“Belum ada keputusan. Semuanya masih simpang siur. Bukan hanya enam tapi 21 KONI pun menolak. Memang ada usulan dari Ketua KONI Pusat, Toto Suratman. Tapi belum ada SK dari PB PON,” ujarnya didampingi Wakil Ketua II, Agung Sunarno dan Sekum, Chairul Azmi.

John sendiri mengaku tidak sepakat pihaknya disebut kontra. Hanya saja dengan sisa waktu yang tak lagi banyak menjelang PON, hal itu sangat riskan untuk diwujudkan. “Dulu pertama kali kita pernah usulkan penambahan 4 cabang ini. Tapi harusnya itu diputuskan pada Rakernas 2011. Nah, kalau diputuskan sekarang sementara waktu tinggal beberapa bulan lagi kita yang bingung,” ujarnya.

Selain itu tidak sembarangan penambahan cabor mengingat batas pendaftaran entry by number sudah melewati deadline. “Kapan lagi cabang-cabang ini mendaftarkan atlet. Sementara entry by number sudah habis pada 9 Maret lalu. Jabar sendiri yang sangat ngotot tidak terlihat mendaftarkan atletnya,” ungkapnya.

Kebingungan itu tentu beralasan. Menyoal pelatda yang sudah berjalan juga anggaran yang sudah diajukan. “Kita sudah anggarkan dana untuk cabang-cabang yang pasti kita ikuti. Juga untuk pelatda yang sudah berjalan. Kapan lagi cabang-cabang itu akan mempersiapkan diri,” katanya.
John tak memungkiri akan ada pembengkakan biaya jika memang PB PON mengeluarkan keputusan. “Sekali berangkat itu drumband dan hoki bisa mencapai puluhan atlet. Bayangkan saja penambahan biayanya” Jhon Lubis. (mag-18)

Ibu-ibu Bawa Alat Masak ke Gedung Dewan

Demo Tolak Kenaikan BBM Berlanjut

MEDAN-Ratusan massa dari berbagai elemen mahasiswa, Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan (Sema Unimed), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia dan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia serta sejumlah elemen mahasiswa lainnya, menggelar aksi penolakan terhadap rencana kenaikan  Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (20/3).

Aksi yang sempat menimbulkan macet di sejumlah ruas jalan utama di Kota Medan, seperti Jalan HM Yamin mulai dari Simpang Empat HM Yamin-Gaharu-SM Raja hingga ke Jalan Gatot Subroto, serta sampai ke Jalan Guru Patimpus, Zainul Arifin ini.

Dalam aksinya mereka menuntut agar pemerintah pusat membatalkan rencana kenaikan harga BBM tersebut, karena secara otomatis akan menimbulkan keprihatinan dan kesusahan terhadap masyarakat Indonesia.

Menurut Massa Sema Unimed, Pelaksana Gubsu, Gatot Pujo Nugroho harus mengambil sikap dan tindakan tegas atas kebijakan pemerintah pusat.  Karena sesungguhnya menaikkan harga BBM telah mencerminkan ketidakadilan kepada rakyat. Sama artinya, kebijakan pemerintah itu merupakan bentuk kegagalan pemerintahan SBY-Boediono. Massa juga meminta agar DPRD Sumut menolak rencana pemerintah tersebut.

“Kenaikan BBM dan Kompensasi Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLMS) wujud nyata penindasan dan pembohongan. Kenaikan BBM sebagai wujud pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tolak BBM sekarang juga, atau kita akan terjajah dengan kekejian pemerintah,” tegas orator Sema Unimed, Agus Khairul Umri dalam orasinya.

Sedangkan massa Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan, kenaikan harga BBM meski didasarkan kenaikan harga minyak dunia merupakan langkah lanjut menuju liberalisasi Migas. Kenaikan BBM ini pula akan memberi keuntungan perusahaan minyak asing.

Hizbut Tahrir Indonesia maupun Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dengan tegas menolak kebijakan pemerintah, untuk menaikan harga BBM karena akan menyengsarakan rakyat.

Dengan membawa anak-anak, jerigen tempat minyak lampu dan peralatan dapur seperti penggorengan, panci. Pengunjuk rasa juga berkali-kali memukul alat-alat dapur sebagai bentuk protes kenaikan BBM.

“Bila benar-benar dilakukan kenaikan harga BBM pasti akan menambah beban hidup masyarakat. Kaum ibu adalah salah satu pihak yang akan langsung merasakan akibat buruknya. Melalui ini ditegaskan bahwa sistem kapitalisme hanya menghasilkan penderitaan bagi umat terlebih lagi bagi perempuan,” kata Ketua DPD MHTI Sumut, Linda Wulandari.

Dikatakannya, kenaikan BBM merupakan bentuk kegagalan pemerintah. Dengan demikian penyelesaian permasalahan saat ini tidak cukup hanya dengan mengganti SBY tetapi juga harus mengganti sistim pemerintahannya.

Pengunjuk rasa juga membaca ayat-ayat suci dilanjutkan dengan saritilawah, teatrikal dan pembacaan puisi.
Sementara itu, massa GMNI usai menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumut, kemudian melanjutkan aksi dengan menggelar long march melawan arah jalur lalu lintas dari gedung DPRD Sumut menyusuri Jalan Zainul Arifin menuju ke Jalan Guru Pattimpus ke arah Bundaran Air Pancur Jalan Gatot Subroto.

Sontak, aksi yang dilakukan massa GMNI tersebut mengakibatkan pengguna jalan yang melintas menjadi kewalahan.

Massa aksi di Gedung DPRD Sumut diterima Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI-P, Brillian Moktar. Dalam pernyataannya, Brillian Moktar menyatakan, secara pribadi dan kepartaian dirinya kecewa dan menolak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.
“Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan ini,” jawabnya terhadap aksi massa.

Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy didampingi anggota DPRD lainnya mengatakan kebijakan pemerintah yang akan menaikkan BBM masih menjadi perdebatan di kalangan internal partai dan parlemen. Dinilainya, kebijakan pemerintah itu dikarenakan tidak konsistennya (inkonstitusional) UUD dengan Undang-undang Migas tahun 2002. Dalam UUD jelas dikatakan bumi, air dan sumber daya alam dikuasai langsung oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Namun dalam UU Migas tahun 2003 dibuka kran untuk masuknya asing sehingga privatisasi muncul. Ini terjadi karena pada saat reformasi dimana Indonesia ikut aturan IMF sehingga harus terbuka dan saat ini masuk WTO yang mengakibatkan subsidi dicabut. Kita kecewa dengan inkonsitusional ini,” ucap Ikrimah.

7 Batalyon Antisipasi Mogok Angkot

Kodam I/ BB mempersiapkan 7 batalyon untuk mengantisipasi terjadinya mogok massal angkutan kota, menjelang naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 April yang akan datang.

“Untuk antisipasi mogok massal yang dilakukan angkutan umum menjelang kenaikan BBM 1 April yang akan datang kita (Kodam I/BB) telah mempersiapkan 7 batalyon. Pasukan ini dibekali sarana angkutan milik TNI, berfungsi untuk membantu dan mengangkut masyarakat yang membutuhkan angkutan,” ujar Panglima Kodam I/BB, Mayjen TNI Lowdewijk F Paulus kepada wartawan, Selasa (20/3), di rumah dinasnya di Jalan Sudirman Medan, usai pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Pangdam juga menegaskan bahwa seluruh pasukan dua per tiga akan disebar dengan sarana dan fasilitas kendaraan milik Kodam I/ BB untuk membantu masyarakat, yang terjebak karena aksi mogok angkutan kota.

“Bukan itu saja mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat demontrasi, kita juga mem-BKO kan pasukan membantu teman-teman polri, untuk menjaga sarana SPBU baik yang ada di Sumut ataupun di Kota Medan,” tegas mantan Danjen Kopassus ini.

Bukan itu saja, sambung Lowdewijk, ia juga sudah menurunkan pasukan intelijen untuk mendeteksi, terjadinya arus unjukrasa dari masyarakat, yang dinilai rentan dengan terjadinya perbuatan anarkis.

“Sejauh ini berdasarkan hasil laporan intelijen kita sudah menerima akan terjadi aksi unjukrasa yang besar pada 1 April yang akan datang. Namun, kita belum mendapatkan laporan tentang adanya aksi unjukrasa yang anarkis,” tegas Pangdam.

Pangdam juga sudah menyebar intelijen, untuk mencari informasi mengenai adanya penimbunan BBM yang dilakukan masyarakat. “Bukan hanya penimbunan BBM yang dilakukan masyarakat, kita juga mengawasi dan memantau untuk mengantisipasi terjadi penimbunan yang dilakukan pengusaha SPBU. Tentunya hasil temuan ini nantinya akan kita laporkan, pada teman-teman Polri, untuk segera ditindak lanjuti,” tegasnya.

Sejauh ini, tegas Pangdam, bahwa Kodam I/BB, telah mempersiapkan seluruh truk angkutan prajurit, baik yang ada di Batalyon daerah ataupun kota, untuk antisipasi penumpukan penumpang yang tidak diangkut angkutan kota dalam aksi mogok.

“Seluruh angkutan milik Kodam, baik truk ataupun angkutan massal prajurit akan kita standbykan, untuk mengantisipasi dan untuk mengungkut masyarakat dalam aksi unjukrasa pada kenaikan BBM, kita juga sudah melakukan pada beberapa tokoh organsisasi dari Kesper, ataupun organda, untuk membahas langkah lanjut soal aksi yang dilakukan supir angkutan.Kita juga berharap, pada masyarakat bahwa melakukan orasi dan unjukrasa, agar dilakukan dengam damai,” beber Lowdewij. (rud/adl/ari)

DPRD Dipastikan Sewa Gedung Pelni

MEDAN-Proses tender penyewaan kantor sementara DPRD Medan senilai Rp1 miliar belum jelas. Tapi, lokasi gedung sementara DPRD Medan dipastikan menyewa gedung Pelni di Jalan Krakatau Medan. “Rencananya memang memakai kantor Pelni,” kata Sekretaris Dinas Perkim, Ahmad Mahdi Siregarn
Menurutnya, pemindahan itu nantinya akan diikuti dengan penghancuran gedung lama DPRD Medan agar bisa dibangun kembali dengan gedung baru.

“Dinas Perkim Medan hanya menangani pembangunan fisik. Sementara tender penyewaan beserta penghancuran aset itu bukan wilayah kami,” kata Ahmad Mahdi, di sela-sela kunjungan kerja Komisi D DPRD Medan ke Dinas Perumahan dan Permukiman, Selasa (20/3).

Sementara, Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Pemko Medan, Ahmad Basarudin Nasution mengaku, tugas mereka hanya mengumumkan pengumuman tender penyewaan gedung secara elektronik di website. “Dan pengumuman itu sudah kami tayangkan sejak tanggal 14 Maret lalu dengan nilai sewa Rp1 miliar,” ujarnya. (adl)

Renovasi Rumah Dinas Wali Kota Rp2,5 Miliar Sudah Disahkan DPRD

Rahudman: Biar Bisa Menjamu Menteri

MEDAN-Pemko Medan mengalokasikan biaya renovasi rumah dinas Wali Kota Medan, Rahudman Harahap dalam APBD 2012 senilai Rp2,5 miliar. Alokasi anggaran renovasi itu diakui Wali Kota Medan, Rahudman Harahap. Anggaran itu menurutnya merupakan hal yang penting digelontorkan mengingat selama ini Pemko Medan sulit untuk menyambut kedatangan menteri ke Medan.

Selain itu, renovasi rumah dinas dapat dimanfaatkan menjadi lebih luas lagi dan terbuka bagi masyarakat.
“Ini kan yang kita lakukan renovasi ruang tamu, nantinya ada ruang tamu VIP jadi kalau datang menteri tidak usah lagin
mencari tempat makan nanti makan di sana saja,” kata Rahudman Harahap.

Dikatakan Rahudman, dari anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD 2012 itu biasanya akan kembali diupayakan untuk dihemat.
“Kalau penghematan itu pastilah ada, seperti tahun lalu, anggarannya itu juga kan terhemat, yang terpakai hanya Rp1 miliar. Lagian itu untuk negara bukan untuk saya, kalau saya berapa tahun lagi sih,” ucap Rahudman.

Dijelaskannya, alokasi rumah dinas Wali Kota Medan masih dalam rencana.

Berdasarkan data Fitra Sumut, anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi rumah dinas Wali Kota Medan totalnya Rp2,5 miliar dengan rincian, rehabilitasi pendopo rumah dinas Wali Kota Medan sebesar Rp750 juta, rehabilitasi garasi dan ruang kerja rumah dinas Wali Kota Medan sebesar Rp800 juta, dan rehabilitasi dapur dan kamar rumah dinas Wali Kota Medan sebesar Rp1 miliar.

“Anggaran rehabilitasi rumah dinas Wali Kota Medan ini terlalu besar dan mewah. Jelas wali kota hanya menghamburkan uang untuk kepentingan pribadi dan keluarganya tanpa memikirkan masyarakat,” kata Sekretaris Eksekutif Fitra Sumut, Rurita Ningrum, kemarin.

Anggaran alokasi untuk renovasi rumah dinas ini juga dinilai mubazir, sebab kalau dilihat garasi dan pendopo rumah dinas Wali kota Medan sebenarnya masih layak dipakai dan tidak membutuhkan renovasi, sehingga dinilai anggaran ini hanya bertujuan untuk mengambil keuntungan bagi segelintir orang.
Padahal, kalau diperuntukkan dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat banyak, anggaran Rp2,5 miliar ini tentunya bisa menyelamatkan 417 KK miskin di Medan agar bisa membeli rumah sangat sederhana (RSS).

“Jika harga rumah RSS Rp60 juta, maka anggaran renovasi rumah dinas Rp2,5 miliar dibagi Rp60 juta akan bisa menyelamatkan masyarakat miskin 417 KK,” terang Rurita.

Selain itu, alokasi anggaran rumah dinas Wali Kota Medan ini juga teralu mewah dan tidak manusiawi bila dibandingkan dengan anggaran program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (KIBLA) tahun 2012 yang hanya sebesar Rp22 juta per tahun.

“Kita tahu APBD ini adalah untuk kepentingan rakyat , seharusnya program-programnya juga untuk kepentingan rakyat bukan untuk merenovasi rumah dinas Wali Kota Medan yang hanya untuk kepentingan pribadi,” tegas Rurita.

Melihat kondisi ini, Rurita menegaskan, pihaknya meminta kepada DPRD Medan untuk membatalkan anggaran renovasi rumah dinas Wali Kota Medan.
“Kita minta anggaran itu dibatalkan karena telah mencederai hati nurani rakyat. Di mana rakyat dipaksa untuk menerima kenaikan BBM sementara pemerintah Kota Medan justru mempertontonkan kepada publik dengan menghambur-hamburkan uang rakyat,” kata Rurita.

Selain itu, terang Rurita, Fitra Sumut juga meminta kepada Wali Kota Medan agar membatalkan renovasi rumah dinas tersebut, karena kebijakan anggaran untuk renovasi itu tidak memperlihatkan kebijakan pemerintah Kota Medan yang peka dan peduli terhadap kondisi masyarakat Kota Medan yang masih banyak di bawah garis kemiskinan.

Ketua DPRD Medan, Amiruddin mengatakan, anggaran renovasi rumah dinas Wali Kota Medan itu merupakan anggaran yang sudah ditetapkan oleh Pemko Medan dan diajukan ke DPRD Medan bahkan sekarang sudah disahkan dalam APBD 2012.

Apakah anggaran ini kemungkinan bisa untuk dibatalkan? Amiruddin mengatakan, sulit dilakukan, paling yang dapat dilakukan adalah penghematan biaya pembangunan. Kalau anggaran ini kan pada prinsipnya berazaskan penghematan, kalau bisa kita berharap sebisa mungkin untuk dihemat,” terang Amiruddin.

Disinggung soal pertimbangan dari DPRD Medan tentang kelayakan dilakukannya renovasi rumah dinas Wali Kota Medan, Amiruddin mengakui kalau urusan layak atau tidaknya itu sudah dikaji sendiri oleh Pemko Medan.

“Kalau yang melihat layak atau tidaknya dilakukan renovasi rumah dinas itu kan sudah dikaji oleh  Pemko Medan, mereka yang melihat sudah layak untuk direnovasi atau tidak,” jelas Amiruddin.(adl)

Pembunuh WN Amerika Serikat Dituntut 15 Tahun Penjara

MEDAN-Dua terdakwa pembunuhan warga Amerika Serikat Samuel Hyein, Arifin alias Ifin dan Muhammad Toha disidang di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (20/3).

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Irma Hasibuan SH, dipimpin Ketua Majelis Hakim Mulyanto, kedua terdakwa, dalam berkas terpisah, dituntut 15 tahun penjara.

“Terdakwa dikenakan pasal 365 ayat 4 jo pasal 55 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap warga Amerika Serikat, Samuel Hyein (28). Korban dirampok setelah keluar dari Bandara Polonia Medan,” ucap JPU, Irma Hasibuan SH.

Irma Hasibuan SH menyatakan kalau kedua terdakwa terbukti telah melakukan perampokan disertai kekerasan terhadap Samuel Hyein yang ketika itu baru sampai di Medan, 19 Oktober 2011 lalu sepulang dari Kuala Lumpur, Malaysia.

“Kedua terdakwa melihat korban saat berada di atas beca bermotor menuju Swiss-Belhotel, di Jalan S Parman, korban dihadang pelaku mengendarai sepeda motor Yamaha RX King di kawasan Jalan Mustang Medan,” tegas JPU di hadapan majelis hakim.

Lebih lanjut dikatakan Irma Hasibuan dalam dakwaannya, terdakwa dan korban sempat bergumul, korban akhirnya roboh setelah betisnya ditusuk.
“Salah seorang pelaku bernama Toha, sedang Arifin hanya menunggu di atas sepeda motor. Samuel sempat mendapat perawatan intensif di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) RSU Elisabeth, namun nyawanya tak tertolong meski demikian barang korban tidak berhasil diambil oleh pelakunya,” beber JPU.
Selama pembacaan dakwaan, kedua terdakwa Muhammad Toha dan Arifin hanya tertunduk lesu.

Setelah mendengarkan pembacaan dakwaan, majelis hakim PN Medan menunda persidangan hingga minggu depan dengan agenda pembacaan eksepsi. (rud)