Irfan Mutyara berulangkali resah dengan kelambanan Pemprovsu. Bukan cuma gregetan karena Sumut lambat mendapatkan bandara baru berkelas internasional.
Tapi lebih dari itu. Pertumbuhan investasi di sekitar area bandara internasional Kualanamu dipastikan akan melambat. Jika kelak beroperasi Ketua Kadinda Sumut ini yakin segudang potensi bisnis- dari skala retail, UKM, hingga megabisnis- akan memicu pertumbuhan ekonomi di Deli Serdang dan wilayah sekitarnya. Efek domino pengembangan bandara ini yang ditunggu banyak kalangan sebetulnya.
‘’SEJATINYA kita satu visi jika bandara cepat beroperasi, itu akan mendorong minat investor menanamkan modal di berbagai sektor di antaranya sektor jasa perhotelan, restoran, transportasi, dan perdagangan,’’ ungkap Irfan.
Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sumut yang dinakhodainya berulangkali mengingatkan Permprovsu agar proaktif menyelesaikan masalah sosial yang menghambat pembangunan. Sebagai contoh dalah kendala pembebasan lahan untuk pembangunan areal bandara dan akses jalan ke bandara. Ia mengingatkan lagi, soal-soal nonteknis seperti itu semestinya cepat ditangani Pemprovsu.
‘’Urusan itu kan jangan sampai melibatkan pemerintah pusat lagi. Cukuplah pusat memikirkan anggaran dan mengurusi teknis pembangunannya. Tak perlu mereka turun tangan mengurusi strategi pembebasan lahan. Ini yang bikin pengerjaan bandara dan infrastrukturnya tak sesuai target waktu,’’ tukas Irfan.
Persoalan infrastruktur adalah urusan krusial dalam pertumbuhan ekonomi daerah dikuatkan pengamat ekonomi Universitas Negeri Medan (Unimed) M Ishak. Dia yakin bila pemerintah serius mengatasi persoalan infrastruktur, perekonomian bisa tumbuh 5 persen per tahun.
“Peningkatan ekonomi yang bisa tercapai tidak tanggung-tanggung, bisa mencapai 5 persen. Sekarang saja, kita sudah tumbuh 3-4 persen apalagi kalau infrastruktur dibangun,” jelasnya.
Menurut Ishak, memang infrastruktur bukan permasalahan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi sebagai sektor pendorong untuk memperlancar berbagai kegiatan, maka sangat diperlukan dalam perbaikan sarana tersebut.
Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan pelaku usaha besar harus bisa merangsang geliat ekonomi, baik di perkotaan maupun pinggiran. Pengusaha berani mengembangkan investasi ke bidang lain di pedesaan dan pemerintah memberi kemudahan dalam perizinan dan kemudahan modal.
“Infrastruktur sebagai sarana memperlancar mobilitas kegiatan ekonomi. Dan ini merupakan salah satu pendorong selain kebijakan pemerintah dan keberanian pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya,” katanya.
Desakan atas penggesaan infrastruktur bandara Kualanamu bukan tak disadari Pemkab Deli Serdang sebagai ‘’empunya’’ wilayah. Sebetulnya rencana pembangunan kawasan di sekitar bandara Kualanamu, Pemkab Deli Serdang masih menunggu sinyal pemerintah pusat.
Ditemui di ruang kerjanya pekan ini, Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Irman Dj Oemar mengaku masih menunggu sinyal.
‘’Masih banyak peraturan terkait tata ruang dan wilayah yang harus disinkronkan dengan Pemprovsu dan pemerintah pusat. Ini agar rencana pengembangan pembangunan sinkron seluruhnya,’’ ujar Irman.
Kendati begitu, lanjutnya, sederet persiapan sembari menanti sinyal sudah dikerjakan. Misalnya, Pemkab Deli Serdang sudah menyiapkan draft Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Deli Serdang. Targetnya draft itu segera dikirim ke DPRD Deli Serdang untuk dibahas.
Jika RTRW Deli Serdang dan provinsi tuntas, Irman menyatakan, keduanya akan diselaraskan dengan Peraturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Sebab tanpa dua instrumen itu kawasan di sekitar bandara pasti rawan bermasalah.
”Kita tahu bersama investor itu butuh hukum yang pasti. Jangan sampai suatu kawasan mulai dibangun baru terbit aturan bahwa itu masuyk kawasan berbahaya untuk penerbangan, atau kawasan hutan lindung. Hal-hal yang kayak gini yang bikin investor malas datang ke sini,’’ tukasnya.
Irman optimistis pengoperasian bandara Kualanamu akan menumbukan ekonomi di sekitar kawasan bandara. Perubahan struktur masyarakat dari masyarakat desa menjadi perkotaan tidak dapat dielakkan.
”Tentu akan terjadi efek domino pertumbuhan ekonomi dan industri lainnya di sini,” dia menguatkan.
Begitupun Irman melihat pertumbuhan bangunan di kawasan Deli Serdang amat gencar, khususnya sektor perumahan. Sejumlah developer, baik kecil maupun besar, terus ekspnasi mengembangkan bisnis properti mereka di akses-akses jalan menuju bandara. Coba Anda sempatkan berjalan-jalan ke arah jalan masuk bandara di Pantai Labu. Di ruas Jalan Bakaran Batu, Anda akan dapati deretan ruko baru di kiri dan kanan jalan.
”Pertumbuhan seperti ini ibarat hukum alam dalam ekonomi. Ada gula ada semut. Tak lama lagi banyak bisnis beralih ke sini. Tentu saja developer mengintip peluang ini,” ungkap Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Deli Serdang, Agus Ginting.
Dari pantauan Sumut Pos pada akhir pekan lalu, tak cuma deretan ruko, di ruas jalan menuju bandara Kualanamu sudah pula RSU Swasta Patar Asih dengan kapasitas ratusan ruang inap, Minimarket juga ikut-ikutan tumbuh bak cendawan di musim hujan. Tempat kos-kosan buat pekerja yang datang dari Pulau Jawa ikut memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar. Efek ekonomi ini ditambah dengan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di ruas jalan Pantai Labu.
Tak cuma itu, di wilayah Batang Kuis yang direncanakan sebagai pintu gerbang bandara terus ditumbuhi properti. Di sana berdiri puluhan kawasan pemukiman baik bagi konsumen berkantong pas-pasan maupun kalangan ‘’berduit’’. Nasib Silitonga, salah seorang pengembang di wilayah Batang Kuis, yakin kawasan itu amat prospektif mengingat jaraknya yang relatif dekat dengan Medan dan Kota Lubuk Pakam.
”Konsumen di sini umumnya berinvestasi untuk second home. Biasanya dipakai di akhir pekan. Pembelinya sudah punya rumah di Medan. Kalau bandara sudah dioperasikan bisa disewakan kepada perusahaan yang punya kepentingan dengan pengelolaan bandara,” ujarnya.
Efek domino Bandara Kualanamu jelas berimplikasi pada harga lahan di Batang Kuis. Jika dulu harga satu rantai atau 400 meter persegi hanya Rp10 juta, kini bergerak ke angka Rp50 juta hingga Rp80 juta.
“Dari sisi ekonomi, keberadaan Bandara Kualanamu akan banyak memberi kontribusi bagi Deli Serdang,” kata anggota Komisi D DPRD Deli Serdang, Sofyan Sauri.
Menurut dia, banyak retribusi yang bisa diperoleh untuk mendongkrak PAD Deli Serdang dari keberadaan bandara baru di Kualanamu. Sofyan menambahkan DPRD Deli Serdang telah pula mewacanakan penerbitan peraturan daerah (Perda) tentang bagi hasil atas penerimaan parkir dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau airport tax.
Sebelum rancangan Perda bagi hasil parkir dan airport tax disusun, lanjut Sofyan, pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang perlu terlebih dulu mendiskusikan wacana tersebut dengan PT (Persero) Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Kuala Namu dan instansi pemerintah terkait di tingkat pusat.
Dikatakannya, wacana penerbitan Perda tentang Bagi Hasil atas Jasa Pelayanan Parkir dan Penumpang di bandara Kualanamu cukup realistis dan relevan bila dikaitkan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah.
“Kami optimis wacana bagi hasil atas penerimaan parkir dan airport tax akan mendapat respon positif dari PT Angkasa Pura II dan pemerintah pusat,” ujar politisi dari Partai Demokrat itu.
Jika rencana penerbitan Perda kelak terealisasi, menurut Sofyan, Pemkab Deli Serdang dipastikan memperoleh tambahan PAD dalam jumlah signifikan.
“Penambahan PAD dari bandara itu semakin mendukung upaya percepatan pembangunan yang berorientasi kepada perbaikan kesejahteraan rakyat di Deli Serdang,” katanya. Semoga saja! (valdesz/Batara)
Ketua Kadinda Sumut Irfan Mutyara: Kualanamu itu Kunci MP3EI
Keberadaan Bandara Kualanamu dinilai sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian Kota Medan, Deli Serrdang, dan daerah lainnya di Sumatera Utara. Untuk itu percepatan penyelesaian Kualanamu menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait. Jangan sampai kelambanan Pemprovsu membuat seluruh target atas dampak ekonomi yang muncul dari pembangunan bandara menjadi terkendala. Seperti apa sebetulnya efek ekonomi dari banadra Kualanamu ini? Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos Valdesz Junianto dengan Ketua Kadinda Sumut Irfan Mutyara di kantor Kadinda Sumut, Selasa (6/3). Berikut petikannya.
Apa target ekonomi paling dekat dari beroperasinya Kualanamu?
Dengan beroperasinya Bandara Kuala Namu akhir 2012 di Sumut, Sei Mangke ditetapkan sebagai bagian dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pemerintah sudah meluncurkan program MP3EI yang diharapkan bisa mengundang investasi senilai Rp4.000 triliun. Peluncuran MP3EI ini ditandai dengan dimulainya proyek-proyek besar yang pencanangannya akan dipusatkan pada empat lokasi, yaitu Sei Mangke, Sumatera Utara, Cilegon, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Timika Papua dengan pembangunan 17 proyek besar.
Seperti apa gambarannya?
Proyek ini dilakukan secara bertahap dan konektifitas kawasan Sei Mangke ke Bandara Kualanamu harus ada akses khusus. Sebab di lokasi itu direncanakan dibangun proyek pembangunan Kawasan Industri Kelapa Sawit Sei Mangke oleh PTPN III. Pelaksanaan mega proyek ini membutuhkan kerja sama antara akademisi dan pemerintah. Jadi pembangunannya sesuai dengan yang diharapkan. Seminarnya juga sudah dilaksanakan.
Kadinda sendiri melihat seperti apa perkembangan Kualanamu?
Ya kalau dibilang jelas lari dari target waktu. Semuanya molor. Ini akibat ketidakmampuan kita menyelesaikan masalah-masalah nonteknis. Misalnya saja pendekatan sosial soal pembebasan lahan untuk infrastruktur. Ini membuat pembangunan menjadi terputus-putus dan tidak sinkron. Kalau mau cepat ya, kita harus kompak. Seluruh elemen harus bekerja dan kompak.
Deskripsinya seperti apa memang?
Begini, pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu itu proyek tol sepanjang 60 kilometer yang akan melalui rute Medan-Lubuk Pakam-Kualanamu hingga Tebing Tinggi. Proyek ini salah satu proyek prioritas yang diserahkan pelaksanaannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Pembagiannya, pemerintah melaksanakan bagian dari Medan-Lubuk Pakam-Kuala Namu sepanjang 24 km, dengan kebutuhan lahan sebesar 197,94 hektare dan nilai investasi sekitar Rp1,75 triliun. Sementara dari Kuala Namu hingga Tebing Tinggi sepanjang 36 kilometer dengan kebutuhan lahan 243,59 hektare dan nilai investasi Rp 2, 6 triliun.
Terus kendalanya?
Saat ini realisasi pembebasan tanah di ruas tol Medan-Kualanamu mencapai 46,47 persen atau sekitar 95,58 hektare dari toal kebutuhan luas lahan 206,27 hektare. Artinya, masih ada sekitar 110 hektar lahan lagi yang harus dibebaskan di ruas tol tersebut. Ini kan sedang dikebut saat ini.
Soal infrastruktur ini kayaknya berat sekali ya?
Betul. Padahal ini sesungguhnya faktor krusial bila kita bicara poin pertumbuhan ekonomi. Kami berulangkali mendesak Pemrovsu dan Pemkab Deli Serdang agar lebih serius membangun infrastruktur. Apalagi itu merupakan rekomendasi utama dari hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta beberapa waktu lalu. Pembangunan infrastruktur merupakan rekomendasi utama yang disampaikan Kadin kepada pemerintah pada rapimnas. Sampai saat ini infrastruktur masih menjadi masalah utama peningkatan perekonomian dan investasi di Indonesia, tidak terkecuali Sumut. Infrastruktur masih menjadi kendala pengembangan ekonomi. Apabila hal itu tidak juga dibenahi tahun ini dikhawatirkan akan sulit peningkatannya ke depan. Cukuplah pusat memikirkan anggaran dan mengurusi teknis pembangunannya. Tak perlu mereka turun tangan mengurusi strategi pembebasan lahan. Ini yang bikin pengerjaan bandara dan infrastrukturnya tak sesuai target waktu.
Apakah tidak terlambat sekali dibenahi?
Saya pikir tak ada kata terlambat. Peningkatan infrastruktur sangat memungkinkan dilakukan tahun ini karena pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar 300 miliar dollar AS dari APBN. Dana itu seluruhnya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur, baik untuk transportasi darat maupun laut. (*)
