26 C
Medan
Friday, April 10, 2026
Home Blog Page 13795

Pagar Halangi Pedagang Pakaian Bekas

MEDAN-Puluhan pedagang pakaian bekas (monja) di Pajak Dame Pusat Pasar Jalan Sutomo Medan, meminta pagar yang menutup akses jalan pembeli segera dibongkar. Pasalnya, akibat pemagaran para pembeli tak bisa masuk dan omset pedagang menurun drastis.

Seorang pedagang pakaian bekas, Agustina Hutabarat (51) menyebutkan, penyewa Toko Tayan bernama Mardiana Sianipar memasang pagar di areal belakang toko yang sudah memakan lahan seluas 2 meter.

Padahal lahan belakang Toko Tayan tersebut hanya 1 meter. Namun penyewa toko sudah mengklaim lahan belakang tokonya selebar 2 meter. Apalagi dia sudah memasang lapak dagangan di atas lahan 2 meter dan memasang pagar. Tentu pemagaran yang dilakukan Mardiana Sianipar sangat mengganggu aktivitas para pembeli yang ingin membeli pakaian di sekitarnya. “Tidak saya saja yang merasa terganggu dengan didirikannya pagar ini, padagang lainnya juga sangat terganggu. Karena mulai pagi kemarin hingga sore dagangan kami belum ada yang laku. Kami minta kepada penyewa Toko Tayan Mardiana Sianipar untuk membongkar kembali pagar yang dipasangnya tersebut. Apalagi pagar yang didirikannya mengganggu akses jalan petugas kebakaran jika terjadi kebakaran di areal Pajak Dame Pusat Pasar,” tuturnya.

Pedagang pakaian bekas lainnya, Br Nababan (39) juga mengeluhkan berdirinya pagar yang menghalangi para pembeli.
“Dari tadi pagi dagangan saya ini belum satupun laku. Para pembeli pun beralih ke toko lain karena berdirinya pagar tersebut. Kami minta kepada penyewa toko untuk membongkar pagar yang dibangunnya itu,” imbuhnya.

Sementara pemilik Toko Tayan, Indra (39) ketika ditemui kemarin menyebutkan, bahwa toko miliknya itu hanya sebatas trotoar saja. Selebihnya adalah lahan milik umum.

“Saya tidak mengetahui bahwa penyewa toko milik saya bernama Mardiana Sianipar telah memasang lapak dagangannya yang tersebuat dari tiang besi secara permanen. Itu urusan si Mardiana. Yang pastinya, trotoar itu adalah bagian dari bagian Toko Tayan. Selebihnya itu adalah milik umum,” tukasnya.

Wondy H Siregar selaku pengacara dari para pedagang mengutarakan, akan menempuh jalan kekeluargaan dengan penyewa Toko Tayan tersebut. Minggu (19/3), pagar sudah dibangun dan para pedagang tidak berani mengambil tindakan apapun.
“Kita akan menempuh jalan secara kekeluargaan. Namun jika penyewa toko Tayan tersebut tetap tidak mau membongkar pagar itu terpaksa kita akan memilih jalur hukum. Karena tidak ada alasan dari penyewa toko mendirikan pagar tersebut,” pungkasnya.(gus)

2 Perwira Bersimbah Darah

Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM Ricuh

MEDAN-Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April mendatang langsung direspon keras oleh mahasiswa di Medan. Kemarin, unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah itu berakhir ricuh. Dua perwira kepolisian terluka dan bersimbah darah.

Kenaikan BBM yang menyebabkan harga-harga melambung adalah alasan mahasiswa untuk bersuara. “Sederhana saja, BBM belum naik tapi harga berbagai kebutuhan sudah melonjak semakin mahal. Bila sudah naik, maka biaya pendidikan semakin mahal. Akibatnya kenaikan harga itu memiskinkan masyarakat kebanyakan,” ujar Darman, seorang mahasiswa saat orasi di depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, kemarin.

Setelah Darman orasi, secara bergiliran mahasiswa dari Forum Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) cabang Medan, HMI Fisip USU, Formadas, Gema-Prodem, PEMA Fisip USU, Pema USU, Famud, Barmas UMSU, BarsDem, KDAS, KAM ITM, Komentar, KAM Unimed, Pema Farmasi USU. Selanjutnya, BEM Hukum UMSU, BEM Ekonomi UMSU, BEM Teknik UMSU, Himpunan Mahasiswa Mesin UMSU, dan BEM Fisip UMSU.

Setelah itu, ada empat perwakilan mahasiswa yang dibolehkan masuk ke Gedung DPRD Sumut untuk menemui wakil rakyat agar menyambut aspirasinya dan langsung menyampaikan pernyataan sikapnya ke Presiden RI, DPR RI, serta Mabes Polri. Ketika itu, mahasiswa menemui politik PKS yang juga wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri.

Ternyata, proses pengiriman pernyataan sikap berlarut hingga satu jam lamanya. Mahasiswa yang mulai tak sabar mulai marah dengan menumbangkan pintu gerbang DPRD Sumut. Akibatnya, ada seorang polisi berpakaian lengkap sempat terjatuh. Kemudian, seorang polisi juga sempat terinjak-injak ketika mahasiswa dan polisi saling adu pukul. Tak hanya itu, secara tiba-tiba saat mahasiswa berkerumun, ada lemparan batu dan helm dari arah belakang mahasiswa.

Saat itulah diketahui Kapolsek Medan Baru, Kompol Dony Alexander, dipukul mahasiswa dengan menggunakan bambu bendera pergerakan mahasiswa. Akibatnya lengan kanan sang Kapolsek terluka. Sedangkan Kasat Sabhara Polresta Medan, Kompol Benny K Saragih tiba-tiba terjatuh setelah dahi sebelah kirinya terluka kena lemparan batu. Benny langsung diboyong ajudannya ke ruang lobi DPRD Sumut. Sementara, Doni tetap mengamankan aksi kerusuhan tersebut.

Polisi dan Mahasiswa Kejar-kejaran
Aksi pukul-pukulan dan lemparan batu tak terelakkan. Padahal, polisi sudah menyemprotkan water canon ke arah massa mahasiswa. Mahasiswa berlarian ke Paladium Plaza, Hotel Santika, dan ada yang sampai ke belakang PN Medan. Bukan itu saja, mahasiswa juga banyak yang sembunyi menyaru sebagai pembeli di satu tempat makan di Palladium Plaza.

Polisi langsung mengejar dan mengamankan mahasiswa. Dalam pengamanan mahasiswa itu, polisi mengejarnya hingga ke Palladium Plaza. Aksi itu membuat pengunjung plaza ketakutan. Tak jarang polisi dan mahasiswa harus terlibat aksi saling pukul. Alhasil, ada sebanyak 37 mahasiswa dan sekitar 50-an unit sepeda motor diamankan ke Polresta Medan.

Aksi anarkis yang berlangsung sekitar 1 jam itu, akhirnya reda setelah 37 mahasiswa diamankan. Setelah reda, anggota DPRD, Sigit Pramono Asri yang ditemui Sumut Pos mengatakan, ada empat perwakilan mahasiswa menemuinya, ketika itu mahasiswa meminta pernyataan sikapnya yang berjumlah lima halaman dikirimkan ke Presiden RI, DPR RI dan Mabes Polri. Dalam proses pengirimannya, ke DPR RI dan Mabes Polri sudah bisa masuk. Namun, saat dikirimkan ke Presiden RI tak bisa masuk hasil tetap ditolak.

“Inilah yang membuat keterlambatan, saya maklum karena di seluruh Indonesia saat ini sedang terjadi penolakan kenaikan harga BBM,” sebutnya. “Akhirnya, saya dan mahasiswa sepakat untuk pernyataan sikap ke Presiden RI dikirimkan oleh sekretariat DPRD Sumut,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolresta Medan, Kombes Pol Monang Situmorang enggan memberikan komentarnya terkait persoalan ini. Dirinya hanya menyatakan, persoalan ini akan diselesaikan di kantor Polresta Medan. “Saya jamin tak ada mahasiswa yang dipukul, semuanya hanya diproses saja,” katanya.

Menyadari rekan-rekannya ditahan, puluhan mahasiswa langsung mendatangi Polresta Medan. Massa menilai polisi terlalu arogan dalam mengamankan aksi demo. “Kebebasan untuk menyuarakan aspirasi itu wajar, jangan terlalu arogan untuk melakukan pengamanan,” ungkap Rahmat, seorang mahasiswa saat berorasi di depan Malporesta Medan. “Kami meminta untuk segera dilepaskan kawan-kawan kami,” tambahnya.

Setelah itu Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol M Yoris Marzuki menjumpai massa aksi di depan Malporesta Medan. Dia mengatakan jangan buat kemacetan dan segera membubarkan diri. “Jangan buat ribut, kalau tidak tenang saya persulit teman-teman kalian keluar,” ungkap Yoris dengan singkat di hadapan para pendemo.

Sementara itu, Muslim Musi, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Medan di Malporesta Medan mengatakan pihaknya akan membantu dan memback up proses hukum terhadap mahasiswa. “Kita ikuti proses hukum dulu, saya bersama LBH kota Medan akan secepatnya mengeluarkan mahasiswa yang diamankan ini,” ujar Muis usai menjumpai mahasiswa yang diamankan ini.

Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu AS membenarkan ada 37 mahasiswa yang diamankan di Polresta Medan. “Kita tidak melarang mahasiswa melakukan demo, silahkan saja. Saya pun merasa bangga bahwa teman-teman dari mahasiswa menunjukkan kepedulian sosialnya. Tapi kita tidak menginginkan tindakan anarkis seperti ini,” terang Kapoldasu. (gus/ril/)

Investor Asing Datang 22.198 Rumah di Belawan Bakal Digusur

BELAWAN-Keberadaan lahan pinggiran pantai Sei Nonang di Belawan Lama mulai dilirik dua investor asing yang merasa tertarik dan akan menggarap kawasan itu sebagai dermaga pelabuhan. Akibatnya, sekitar 2.198 rumah warga di daerah itu rencananya akan digusur dan dipindahkan ke kawasan Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deliserdang.

“Kita masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan ada sekitar 2.198 pemukiman warga berikut rumah ibadah di Belawan I akan digusur untuk kemudian dipindahkan,” kata, M Hamidi Jamhur Lubis, Lurah Belawan I Kecamatan Medan kota Belawan, Rabu (21/3) siang.

Dia mengatakan, kedua investor asing yang melirik kawasan pinggiran pantai itu berencana akan membangun dermaga pelabuhan untuk fasilitas bongkar muat barang kargo dan aktivitas kepelabuhanan lainnya.”Investor asal Brunei dan Hongkong yang akan menjajaki dalam bentuk sewa lahan untuk kemudian dibangun dermaga pelabuhan berkelas internasional,” ungkapnya.

Saat ini, sebut Jamhur, rencana pembangunan kawasan pelabuhan di lahan padat penduduk itu masih soal izin. “Masalahnyakan masih baru tahap proses lingkungan, kalau izin sudah keluar dari Bapedalda, dan telah disetujui Pemko Medan, maka proses selanjutnya baru ke PTPelindo I,” bebernya.

Namun semuanya itu lanjutnya, tergantung masyarakat setempat agar bisa memberikan dukungan untuk membangun pelabuhan ini. Karena tanpa adanya dukungan warga terhadap pembangunan dimaksud maka hal ini tidak akan terlaksana.

“Rencananya semalam (Selasa, 20/3) akan dilakukan pertemuan lebih lanjut antara masyarakat dengan investor di kantor lurah, tapi karena dari pihak investornya berhalangan datang terpaksa pertemuan itu ditunda. Jadi ini bisa terlaksana apabila ada dukungan dari masyarakat,” ujarnya.

Informasi diperoleh Sumut Pos di Belawan menyebutkan, warga yang akan digusur akan mendapat kompensasi ganti rugi berupa pembangunan perumahan di dua titik di kawasan Pasar X Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deliserdang dan Batang Kilat Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan.

Beberapa warga ketika ditemui mengakui tentang adanya rencana penggusuran terhadap pemukiman mereka.”Memang sebelumnya sudah ada pendataan dari Kepling terhadap rumah kami. Kabarnya daerah ini akan dibangun dermaga pelabuhan,” ucap, Daud (33) warga Lorong Sedar Kelurahan Belawan I, Belawan.

Namun demikian, Daud menilai pendataan yang dilakukan Kepling nantinya justru akan menimbulkan kericuhan. Pasalnya, warga merasa kecewa karena ada dua unit rumah namun dihitung atau didata menjadi satu unit rumah. “Karena rumahnya bersebelahan tapi satu dinding, malah dihitung satu rumah. Padahal itu sudah lain rumah dan KK (kartu keluarganya) pun sudah berbeda,” sebutnya.

Sementara, Humas PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan, Nova Indrawan ketika dihubungi Sumut Pos terkait dua investor asing yang akan membangun dermaga pelabuhan di kawasan itu sedikit terkejut begitu mendengar kabar dimaksud.”Itu tidak benar, soalnya direksi belum ada menerima laporan soal itu. Karena kalau memang benar seharusnya LPS nya sudah sampai sama kita,” kata Nova.

Menurut dia, saat ini program pengembangan pelabuhan di Belawan masih pada pelaksanaan pembangunan pemindahan terminal penumpang di Pelabuhan Belawan Lama dan BICT (Belawan Internasional Container Terminal).
“Pengembangan pelabuhan saat ini masih dalam proses pemindahan terminal pelabuhan penumpang dari Ujung Baru Belawan ke Pelabuhan Belawan Lama dan perluasan di BICT. Tapi kalau untuk rencana proyek pembangunan dermaga seperti yang disebutkan itu belum ada,” terangnya.(mag-17)

PKS Resmi Usung Gatot

Cari Wakil dari Koalisi

JAKARTA-Di saat sejumlah partai masih dalam tahap melakukan survei untuk mengukur tingkat popularitas sejumlah kandidat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah berani menetapkan nama cagub yang akan diusung di pilgub Sumut 2013. PKS secara resmi sudah menetapkan calon incumbent Gatot Pujo Nugroho. Tidak ada nama lain hingga pendaftaran balon gubsu di KPU Sumut, 2013 mendatang.

Kepastian ini disampaikan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq kepada wartawan koran ini di Jakarta, kemarin (21/3). “Gatot sudah oke. Dia sudah kita tetapkan untuk maju, tinggal mencari pasangannya,” ujar Luthfi Hasan, dengan nada meyakinkan.

Saat diwawancarai kemarin, tercatat tiga kali dia menyampaikan kalimat kepastian Gatot yang akan diajukan sebagai cagub dari PKS. “Sudah kita putuskan. Sumut sudah pasti, tinggal mitra koalisinya, mencari pasangannya,” imbuhnya.

Apa tidak ada kemungkinan di last minute tiba-tiba nama Gatot diganti, seperti kasus pilgub DKI, dimana nama Triwisaksana digeser Hidayat Nur Wahid? Luthfi menjamin, Gatot tidak bakal bernasib seperti Triwisaksana. “Itu hanya kusus DKI karena DKI special, maka treatment-nya juga special. Kalau Sumut sudah pasti,” tegasnya.

Bagaimana prosesnya hingga ditetapkan nama Gatot? Dijelaskan, penetapan sudah berdasarkan survei internal, juga mendengarkan suara kader PKS di Sumut. “Di internal PKS, kita sepakati Gatot yang maju. Itu juga berdasarkan survei. Jadi, luar dalam Gatot oke,” terangnya.

Dijelaskan lagi, bahwa PKS punya mekanisme penetapan calon, yang mengutamakan suara kader dari bawah. Cara ini dianggap mumpuni, karena kader pula yang nantinya akan bekerja menggerakkan mesin partai untuk memenangkan calon yang dikehendaki. “Dan kader kami di wilayah Sumut semakin hari semakin solid,” ucapnya.
Apakah kader PKS di Sumut sudah diinstruksikan untuk mulai menggerakan mesin partai? Menurt Luthfi, tanpa diperintah pun, kader sudah bekerja. “Karena Gatot pilihan mereka juga. Pasti sudah bekerja.”

Mengenai partai yang akan diajak koalisi, Luthfi mengatakan, PKS tidak memagari diri dengan partai apa berkaolisi. Artinya, tidak harus dengan partai yang berbasis ideologi Islam.
“Di sejumlah daerah kita berkoalisi dengan beragam partai, ada juga yang dengan PDIP,” ujarnya, tanpa menyebut di daerah mana PKS berkoalisi dengan PDIP.

Dijelaskan, PKS juga tidak takut jika ada black campaign yang menyebut berbahaya jika Sumut dipimpin orang PKS, karena Sumut heterogen masyarakatnya. Bahkan, lanjutnya, PKS juga sudah bisa masuk ke semua kelompok, termasuk di kawasan Tapanuli sekali pun.
“PKS tidak ada hambatan komunikasi dengan siapa pun,” jawabnya saat ditanya bagaimana strategi PKS mendulang suara untuk Gatot di daerah Tapanuli nantinya.

PKS, lanjutnya, membawa agenda nasional yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan menegakkan keadilan. “Yang disesuaikan dengan realita hetergonitas,” terangnya.
Agenda itu pula yang diusung PKS dengan mengusung cagub DKI, Hidayat Nur Wahid. “Di DKI, dukungan kita bukan hanya dari muslim, tapi juga non muslim,” imbuhnya.

Masyarakat di Sumut, lanjutnya, bisa melihat bagaimana kepemimpinan kader PKS di sejumlah daerah, antara lain Nur Mahmudi Ismail yang memimpin Kota Depok, Ahmad Heryawan yang menjadi gubernur Jabar, ataupun Irwan Prayitno yang memimpin Sumbar. Termasuk Gatot selama menjadi wagub dan Plt gubernur Sumut. “Semua berjuang untuk agenda nasional. Kebhinekaan adalah fakta yang kita perjuangkan. Tak ada hambatan etnis,” pungkasnya, layaknya kampanye.

Golkar Masih Memproses
Gatot Pujo Nugroho juga menjadi salah satu tokoh dari beberapa tokoh yang masuk dalam pembahasan internal Partai Golkar Sumut, dalam rangka usung-mengusung Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) 2013-2018 mendatang.

“Secara internal partai, ada beberapa nama yang sudah dibahas. Namun ini masih informal nanti baru akan diumumkan ke publik setelah melalui proses dan mekanisme yang ada. Karena Golkar memiliki prosedur ketat dalam suksesi Pilgubsu 2013 mendatang. Untuk penjaringan atau survei saja, Golkar melakukannya dalam dua tahap. Dan semua mekanismenya tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) No 14/2012,” ungkap Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut, Muhammad Hanafi kepada Sumut Pos, Rabu (21/3).

Dikemukakannya, beberapa nama yang masuk dalam pembahasan internal Partai Golkar Sumut selain Gatot, yakni Chairuman Harahap, Gus Irawan Pasaribu, Bupati Deliserdang Amri Tambunan, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Sekretaris DPD Golkar Sumut dan juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Hardy Mulyono. Bahkan, sambung Hanafi, Wali Kota Medan Rahudman Harahap juga menjadi salah seorang sosok yang dibahas di internal Partai Golkar Sumut.

Jadi bagaimana dengan isu yang santer terdengar, bila Gus Irawan adalah calon kuat dari Golkar?
Mengenai isu itu, Hanafi menjawab, sejauh ini belum ada kepastian siapa yang akan diusung termasuk sosok Gus Irawan. Dalam artikata, nama yang akan diusung baru akan ketahuan setelah semua mekanismenya berjalan.

“Sejauh ini kita masih dalam tahap pembentukan tim pemenangan Pilgubsu 2013 mendatang. Prosesnya ketat dan tidak semudah itu. Secara prosedur kami belum ada resmi membahas penentuan siapa calonnya. Hanya sebatas pembahasan internal. Kriteria calon juga belum secara resmi. Golkar selalu berprinsip akan mengusung calon yang berpeluang besar untuk menang. Makanya itu, Golkar ketat dalam suksesi Pilgubsu itu,” urainya.

Bagaimana pula dengan isu Chairuman Harahap yang akan maju ke Pilgubsu 2013 mendatang, dengan menggandeng partai lain yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)?

Menyikapi hal itu, Hanafi menyatakan, hal-hal seperti itu adalah hal yang wajar. “Bisa saja seperti itu, dan hanya sebatas silaturahmi saja. Dan itu biasa, bila kader Golkar melakukan silaturahmi ke partai lain. Jadi tidak bisa secepat itu mengatakan, kader Golkar maju dari partai lain,” bebernya.

Bila benar, Chairuman Harahap nantinya maju ke putaran Pilgubsu 2013 melalui PDI-P, apakah ada sanksi yang akan diberikan oleh pihak partai dan apakah benar memang dikarenakan Chairuman Harahap tidak mendapat dukungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ataupun DPD Partai Golkar Sumut?

Terkait hal itu, Hanafi menyatakan, tidak semudah itu menyimpulkan seseorang kader partai maju pada pencalonan kepala daerah dari partai lain serta tidak semudah itu juga berbicara mengenai sanksi yang akan diberikan.
“Nggak semudah itu. Kader Golkar yang memiliki kemampuan dan kapabel untuk maju banyak. Untuk sanksi, juga tidak semudah itu,” terangnya.

Chairuman Harahap mengaku sudah menjalin komunikasi politik dengan PDI-P dan PPP.
“Sebagai politisi dan fungsionaris Partai Golkar, saya sah saja menjalin komunikasi politik untuk Sumut yang lebih baik pada masa yang akan datang,” katanya saat dihubungi Sumut Pos, Rabu (21/3).

Dia memaparkan, kehadirannya ke DPP PDI-P hanya sebatas silaturahmi dan melakukan komunikasi politik. Apalagi, seorang fungsionaris DPP PDI-P itu merupakan warga Sumut yang duduk di DPR RI bersamanya.

Chairuman berpendapat, untuk memajukan Sumut perlu jalinan komunikasi politik dengan lintas partai, apalagi semua partai itu memiliki tujuan yang sama yakni membangun Sumut yang lebih baik.
“Kader Partai Golkar juga harus membangun komunikasi politik untuk bisa mewujudkan cita-cita membangun Sumut, sebagai kader saya tetap berada di Partai Golkar,” ujarnya.

Chairuman menyatakan, untuk menjadi Gubernur itu butuh proses dan mekanisme yang berlaku di setiap partai. Untuk menyatukannya, maka diperlukan kebersamaan untuk menyamakan visi dan misi bersama partai lain.
Mengapa merapat ke PDI-P? Chairuman menegaskan, dirinya sama sekali bukan untuk mencari perbedaan, melainkan untuk kebersamaan demi mengusung cita-cita membangun Sumut yang lebih baik.

Secara terpisah, DPD PDI-P Sumut melalui Sekretaris DPD PDI-P Sumut, HM Affan tidak membantah dan tidak pula membenarkan isu tersebut, saat dikonfirmasi Sumut Pos.

“Bisa saja memang sudah melakukan itu. Dan secara political will ada yang mulai melakukan pendekatan, itu wajar dan sah-sah saja. Hanya saja, PDI P punya mekanismenya sendiri. Dan PDI P sudah punya SK yang diterima dari DPP yang berisi Juklak dan mekanisme lainnya,” jawabnya. (sam/ari/ril)

Menggeser Jam Matahari (1)

Oleh: Dame Ambarita
Pemimpin Redaksi Sumut Pos

Dahulu saat belum ada pembagian waktu bumi di bujur 0 derajat Greenwich (GMT= Greenwich Mean Time), orang Mesir menandai waktu dengan Obelisk (batu panjang lonjong seperti monumen) yang dibangun pada awal 3500 SM. Bayangannya ketika diterpa sinar matahari dijadikan patokan seperti jarum jam sebagai penanda waktu. Dengan Obelisk, orang Mesir juga bisa tahu kapan tahun terpanjang dan terpendek.

Selain bangsa Mesir, bangsa-bangsa yang tersebar di seluruh dunia memiliki sistem pengaturan waktu sendiri. Orang Batak kuno menyebut waktu sesuai pergerakan matahari. Pukul 4 pagi disebut Buha-buha ijuk (remang pagi), pukul 5 pagi Torang ari (hari mulai terang), pukul 6 Bincar mataniari (matahari terbit), pukul 7 Manogot (pagi), dst…. Kemudian pukul 12 siang disebut Hos (panas terik), pukul 6 sore Bot, bonom mataniari (matahari terbenam), pukul 10 malam Sampe modom (waktunya tidur), pukul 12 Tonga borngin (tengah malam), pukul 1 pagi disebut haroro ni panangko (kedatangan pencuri), pukul 2 pagi martahuak mirik (berkokok kecil), satu jam berikutnya Martahuak manuk pasadaon (kokok ayam pertama), dan seterusnya…

Selain Batak kuno, masing-masing bangsa membuat pengaturan waktunya sendiri sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Tidak ada pengaturan standar waktu dunia yang disepakati bersama.

Adalah Sandford Fleming, Insinyur Kanada, orang pertama yang terpikir untuk membuat pengaturan waktu bersama antar negara. Pemikiran itu berawal tahun 1876, saat dirinya melakukan perjalanan naik kereta api dari Irlandia, pukul 5.35 malam waktu setempat. Tapi saat dirinya tiba di stasiun, ternyata KA telah berangkat 12 jam sebelumnya, pada pukul 5.35 pagi. Fleming pun bingung. Kisah itu diungkap dalam buku Time Lord: Sir Sandford Fleming and the Creation of Standard Time.

Pengalaman buruk itu lalu membuat Fleming berpikir: bumi satu, mestinya pembagian waktu bisa diatur bersama. Sejarah mencatat, berdasarkan usul dari Fleming, penanggalan dan standar waktu secara umum ditentukan dalam Konferensi Meridian Internasional tahun 1884.

Berdasarkan usulan Fleming, waktu dibagi berdasarkan rotasi bumi 24 jam. Bumi bulat dihitung 360 derajat, dan lalu dibagi dalam 24 zona waktu. Kala itu disetujui, pembagian waktu bumi diawali tengah malam di bujur 0 derajat Greenwich (GMT). Setiap 15 derajat ke arah kanan atau kiri berarti selisih satu jam (+1 GMT atau -1 GMT). Begitu terus hingga berputar dan kembali ke GMT. Begitulah, hingga ada 24 daerah waktu di dunia – berdasarkan perhitungan kecepatan rotasi bumi, lingkaran bola bumi, dan lama rotasi bumi.

Wilayah Indonesia, yang dulunya terdiri dari kerajaan-kerajaan terpisah, tak serta merta mengikuti pengaturan zona waktu GMT itu. Masing-masing daerah memiliki sistem penyebutan waktu. Suku-suku memiliki penanda waktu sendiri-sendiri. Seperti Batak kuno yang disebutkan di atas misalnya.

Barulah pada 6 Januari 1908, seperti ditulis oleh historia.com, Belanda mulai mengatur zona waktu. Saat itu, diputuskan zona waktu Jawa Tengah dan Batavia dengan perbedaan waktu 12 menit, berlaku untuk Jawa dan Madura. Pengaturan ini sesuai waktu Amsterdam. Di luar wilayah itu, Belanda sama sekali tak mengaturnya.

Berikutnya, pengaturan zona waktu berkembang untuk wilayah di luar Jawa seperti Sumatera Barat dan Timur serta Balikpapan. Memasuki 1930-an, penerbangan internasional dari Hindia Belanda ke Singapura dan Australia dibuka. Hindia Belanda, untuk pertama kalinya, membagi enam zona waktu sejak 11 November 1932. Ada selisih waktu, tiap zona 30 menit.

Pengaturan ini berubah saat Jepang berkuasa di nusantara pada 1942. Saat itu, Jepang menyatukan standar waktu Indonesia mengikuti Tokyo yaitu GMT+9. Alasannya sederhana. Jepang ingin membuat efektif operasi militer mereka.
Namun setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, dan Belanda menduduki kembali sebagian daerah di Indonesia pada 1947, sistem waktu di Indonesia diringkas menjadi tiga zona. Tiap zona berselisih GMT +6, +7, dan +8, kecuali Papua yang berselisih GMT + 9.

Namun, pembagian ini tak berlangsung lama. Pada 1950, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, dan Indonesia kembali ke pembagian enam zona waktu dengan selisih 30 menit tiap zona. Hanya Irian yang masih menggunakan peraturan Belanda tahun 1947 karena masih diduduki Belanda. Aturan itu bertahan selama 13 tahun.

Tahun 1963, Indonesia mengubah kembali zona waktu menjadi tiga zona waktu: barat, tengah, dan timur. Irian Jaya yang telah kembali ke wilayah Indonesia masuk zona timur bersama daerah tingkat I Maluku, karena terletak pada 135 derajat bujur timur. Selisih waktunya dengan GMT adalah + 9. Pembagian itu resmi dimulai sejak 1 Januari 1964.
Begitulah keputusan pemerintah, dan rakyat Indonesia pun menyusun irama hidupnya setiap hari berdasarkan zona waktu itu.

Peraturan itu bertahan sampai 1987, ketika pemerintah membuat kebijakan memutuskan Bali masuk ke zona tengah karena pertimbangan pariwisata, sedangkan Kalimantan Barat dan Tengah ditarik ke zona barat dari zona tengah. Indonesia tetap dengan zona tiga waktu sampai hari ini. (bersambung)

Deli Plaza, tak Bertahan walau Dibantu Sinar dan Menara Plaza

Pusat Perbelanjaan Era 1980-an di Medan, Apa Kabar? (4)

Dia dikenal sebagai plaza kelas atas. Bagaimana tidak, berdiri sejak 1985, dia adalah gudangnya butik. Ketika warga Medan menyebut kata ‘butik’, yang terbersit di benak langsung namanya. Ya, dia adalah Deli Plaza.

Deli Plaza, yang terletak di Jalan Putri Hijau Medan ini, terkenal dengan fasilitas yang diberikannya. Sebut saja bioskop dengan sound system kelas A, butik-butik mewah yang menjual produk impor, tempat makan yang lengkap, hingga tempat permainan yang menggoda. Bahkan, di plaza inilah mainan ala “roller coaster” tersedia.
Tidak itu saja, bagi penggila musik, di plasa inilah sekolah musik Medan Musik berdiri; tepatnya di lantai satu. Maka, tidak berlebihan ketika Deli Plaza kemudian dikembangkann

Di samping bangunan induk, Sinar Plaza pun dibangun pada tahun 1991. Hasilnya, saudara Sinar Plaza ini pun mengikuti jejak Deli Plaza. “Pilihan masyarakat terus ke Sinar, selain harganya yang cukup terjangkau,” ujar Devi, salah satu pegawai operasional Deli Plaza.

Berkembangnya Deli dan Sinar Plaza, membuat pemilik gedung menambah gedung sebagai pusat pembelanjaan lagi. Menara Plaza pun berdiri tepat di samping Sinar Plaza pada tahun 1999. Tetapi, sebagai anak bungsu, perkembangan Menara Plaza tidak terlalu menarik perhatian. Pasalnya, pada tahun tersebut, sudah mulai bermunculan plaza dengan fasilitas yang lebih menarik.

Kemunculan Sinar dan Menara Plaza ternyata tidak mendukung pertumbuhan saudara tertua, Deli Plaza. Dalam jangka waktu 10 tahun, atau tepatnya sejak awal millennium, ‘sang Deli’ pun mulai meredup. Salah satu indikasinya, dapat dilihat dari mulai bertutup atau pindahnya butik-butik yang menjadi ikon Deli Plaza. “Banyak yang tutup butiknya. Padahal, kalau sudah mendengar kata butik, maka yang terlintas di kepala kita adalah Deli Plaza,” ujar Ucok, yang bekerja sebagai salah satu pegawai.

Sebagai salah satu plaza modern yang berdiri pada tahun 1985, perjalanan Deli Plaza cukup menarik. Salah satunya, banyak rumah makan yang terkenal karena buka di arena pusat pembelanjaan ini. Sebut saja, Ayam Kalasan dan Apollo. “Ayam Kalasan di sini sangat dinikmati masyarakat, mungkin di sini juga masyarakat mengenal apa itu Ayam Kalasan,” tambah Ucok.

Menjelang tutup, (kabarnya akan direnovasi), si Deli Plaza yang memiliki 5 lantai ini masih mampu bernafas karena Theatre President yang legendaris. Bioskop ini merupakan bioskop mewah untuk warga Medan, selain tempat duduk yang nyaman, sound system kabarnya merupakan produk impor dan kelas 1 pula. Bahkan, suara yang dikeluarkan dari theater yang hanya memiliki 3 studio ini tetap beroperasi ketika hampir 80 persen gedung Deli Plaza sudah tidak beroperasi lagi. Inilah keunikannya, saat plaza lain menjelang tutup didahului oleh bioskop, Deli Plaza malah ditolong bioskop.

Menurut beberapa kalangan, kemunduran Deli Plaza dan dua saudaranya itu terletak pada konsep yang tak jelas. Saat mulai transaksi mengisi kios, manajemen Deli Plaza menetapkan sistem sewa jangka panjang sekitar 25 tahun. Dengan sistem ini, manajemen tidak dapat mengatur produk apa yang harus dijual dan lainnya. “Awal 2000-an, entah apa saja yang dijual mulai dari pakaian, HP dan sebagainya. Padahal Deli Plaza ini dikenal sebagai plaza fashion,” tambah Ucok.

Mulai saat itu, reduplah ‘sang Deli’ dan saudara-saudaranya. Walaupun kabarnya akan diubah dan berganti nama menjadi Grand Deli City, tetapi kenyataanya peruntuhan bangunan belum bisa dilakukan. “Karena belum ada kesepakatan terkait harga, jadi ditunda. Tapi tidak tahulah apa penyebab sebenarnya,” tambah Ucok. (*)

Sumatera Bike Week Targetkan 10 Ribu Bikers

Luar biasa gebrakan yang dilakukan oleh Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut. Setelah sukses mewacanakan gelaran reli bertaraf nasional, ke depan IMI Sumut juga mendukung gelaran Sumatera Bike Week yang berlangsung 26-30 September mendatang.

Kegiatan Sumatera Bike Week 2012, hajatan empat Pengda Harley Davidson Club Indonesia HDCI di Sumatera yang digelar di empat lokasi di Medan seperti Lapangan Benteng, Istana Maimun, Lanud dan PRSU itu menargetkan 10 ribu pengendara (rider) sepeda motor. Jika jumlah peserta tercapai, hal ini menjadi rekor baru di tanah air.

Konsultan event  Wulung ‘Ungki’ Darmantoto mengatakan Rabu (21/3), pihaknya optimis jumlah peserta bisa tercapai.
“Namun, target peserta bukanlah tujuan semata kegiatan, karena yang juga tak kalah penting dari digelarnya event  ini adalah, kita bisa memperkenalkan budaya yang dimiliki lewat rangkaian acara yang diusung,” sebutnya.

“Sumatera Bike Week bakal beda dengan bike week lain, karena di sini juga diselenggarakan banyak mata acara, seperti event festival budaya, kuliner, workshop, seminar serta kontes modifikasi,” ucap Ungki, didampingi Ketua Panpel Faisal Nasution serta ambassador dan juru bicara Sumatera Bike Week 2012, Marissa Nasution kemarin, usai rangkaian acara promosi di Medan.

Adapun lokasi Sumatera Bike Week 2012, nantinya dipusatkan di tiga lokasi, masing-masing Lapangan Benteng, Lanud Polonia, serta arena PRSU Medan.

Ketua Panpel Faisal Nasution menambahkan, kegiatan Sumatera Bike Week 2012 diusung oleh HDCI Sumut, Riau, Sumbar dan Lampung. Namun, pesertanya terbuka untuk semua kalangan komunitas roda dua. Diharapkan, pesertanya tidak hanya datang dari Sumatera atau P. Jawa, tetapi juga dari belahan negara Asia lain, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan negara lain.

“Kita optimis Sumatera Bike Week bakal sukses, tentunya atas dukungan Pemprov dan Pemko Medan,” tuturnya.

Dikatakan, dalam rangkaian promosi dan menggalang dukungan, kemarin Panpel telah melakukan audiensi dengan Plt Gubsu H. Gatot Pudjo Nugroho, ST di ruang kerjanya, setelah pagi hari juga bertemu Wali Kota Medan Drs. H. Rahudman Harahap, MM. Selain itu Panpel bersama Ketua Pengprov IMI Sumut dan juga Ketua HDCI Sumut Ijeck serta Marissa Nasution mengikuti road show di salah satu radio swasta di Medan.

“Dalam audiensi dengan Gubsu dan Wali Kota, keduanya menyatakan mendukung penuh, agar kegiatan Sumatera Bike Week 2012 bisa terselenggara dengan sukses,” tandas Faisal. (*)

Menghilangkan Bopeng Bekas Jerawat

Treatment Vs Mesoroller

Jerawat masih menjadi momok menakutkan, terutama bagi mereka yang memiliki kulit berminyak.  Dokter dan konsultan di Klinik Perawatan Wajah VZ Skin Care Jalan Dr. Mansyur Medan, dr Dara Caprina mengatakan jerawat muncul ditandai dengan adanya komedo dan bintil-bintil peradangan. Perubahan keseimbangan hormonal sangat berperan dalam pembentukan jerawat.

Perubahan hormonal ini juga terjadi pada peri-menstruasi dan saat kehamilan. Faktor kebersihan wajah, kelenjar minyak yang berlebih serta faktor keturunan juga mempengaruhi timbulnya jerawat.
“Kelenjar minyak yang terlalu aktif membuat pori-pori wajah membesar, serta kulit terlihat mengkilap dan tebal.

Ini memicu timbulnya jerawat. Namun kebanyakan jerawat dipencet dengan teknik yang tidak tepat. Padahal ini membuat bopeng di wajah dan lubang-lubang akibat bekas jerawat akan sulit dihilangkan. Perlu perawatan khusus untuk menghilangkannya,” kata Dara.

Perempuan berdarah Jawa lulusan Fakultas Kedokteran UISU tersebut menjelaskan, dengan Treatment Vz Mesoroller akan  memperbaiki pori-pori yang besar untuk Acne Scar/bopeng atau lubang-lubang akibat bekas-bekas jerawat yang sulit hilang. Dengan diperbaikinya jaringan collagen dan elastin dikulit, maka flek kerutan juga akan hilang dan wajah menjadi cerah. Perawatan dengan teknik roller ini dapat dilakukan hingga 5 kali agar hasilnya memuaskan.

“Sebelum perawatan, konsultasi juga harus harus dilakukan secara rutin. Alat roller yang dikenakan ke wajah awalnya membentuk luka, setelah itu dioleskan serum dan vitamin untuk memperbaiki jaringan dan pertumbuhan kolagen. Lalu dilanjutkan dengan perawatan lain pada wajah, totalnya membutuhkan waktu 3 jam agar hasilnya lebih maksimal. Sekitar 80 persennya teknik ini sangat efektif menghilangkan bopeng dan lubang-lubang akibat bekas-bekas jerawat tadi,” ujarnya.

Namun, tambahnya, perawatan pada wajah juga harus didukung dengan pola perilaku. “Pengaruh obat-obatan (steroid), stres psikis, dan kurang istirahat, penggunaan kosmetik berat yang menutup pori-pori, dan makanan yang mengandung banyak lemak harus menjadi perhatian. Makanan seperti kacang-kacangan, cokelat, gorengan, dan makanan yang pedas biasanya merangsang pembentukan jerawat,” urainya. VZ Skin Care, katanya, merupakan tempat perawatan kulit untuk para wanita yang membantu mengatasi permasalahan kulit dengan peralatan lengkap dan menggunakan bahan natural. (mag-11)

DPD RI Uji Sahih RUU Hak Atas Tanah

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) bekerjasama dengan Pusat Studi dan Penelitian Hak Asasi Manusia (PUSLITHAM) USU menyelenggarakan kegiatan Uji Sahih Rancangan Undang-undang (RUU) Hak Atas Tanah di Ruang Senat Akademik, lantai 3 Biro Rektor USU, Selasa (20/3). Acara pembukaan uji sahih ini dihadiri para Pembantu Rektor di lingkungan USU, staf Ahli Gubsu dan para peserta uji sahih.

Rektor USU Prof DR Dr Syahril Pasaribu dalam sambutan singkatnya saat membuka uji sahih menegaskan, kondisi paling penting yang harus dicapai dari RUU Hak Atas Tanah ini adalah tercapainya keadilan dan kepasatian hukum bagi rakyat. “Jangan sampai yang berlaku adalah hukum rimba, dimana yang kuat atau memiliki banyak uang berkuasa atas tanah, sementara rakyat terabaikan,” katanya.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Atas Tanah DPD–RI DR H Rahmat Shah mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan munculnya konflik pertanahan di negeri ini, dan Sumut merupakan salah satu wilayah dengan jumlah konflik pertanahan tertinggi. Di antara penyebab itu adalah ketimpangan struktur kepemilikan tanah. Ada sekelompok kecil masyarakat yang menguasai tanah dalam jumlah sangat luas, sementara kelompok masyarakat yang lebih besar sama sekali tidak memiliki tanah.

Tak hanya itu, Rahmat juga mengatakan, belum terakomodasinya hal ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat, pengaturan hak-hak atas tanah yang ada selama ini pada kenyataannya belum memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat, dan terjadinya degradasi lingkungan akibat pengelolaan dan pemanfaatan tanah selama ini.

Kelak, ungkap Rahmat Shah, dengan diberlakukannya UU Hak Atas Tanah ini, maka persoalan-persoalan seperti disebutkan itu tidak akan muncul lagi. “Misalnya tidak boleh ada lagi konsentrasi kepemilikan tanah dimana sejumlah kecil masyarakat menguasai tanah dalam jumlah sangat luas,” katanya.

Uji Sahih yang melibatkan pakar dari perguruan tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pihak-pihak yang selama ini menantikan keadilan terhadap persoalan tanah yang mereka perjuangkan selama ini seperti dari Forum Rakyat Bersatu, Serikat Petani Indonesia, Forum Masyarakat Sari Rejo, dan lainnya.

Uji Sahih menghadirkan staf ahli DPD RI DR Kurnia Warman dan Idham, juga pakar pertanahan seperi Prof Syarifuddin Kallo,SH, DR H Hasim Purba dan dari LSM Bitra Swaldi. Sementara Anggota DPD RI yang hadir, Bachrum Manyak (NAD), Wahidin Ismail (Papua), Kamaruddin (Sulawesi Tenggara), Budi Doku (Gorontalo), Aida Ismeth (Kepri) dan Rahmat Shah (Sumut).

Usai mendapatkan berbagai masukan serta kritikan mengenai RUU Hak-hak Atas Tanah tersebut, Rahmat Shah menyampaikan terimakasihnya atas sumbangan pemikiran dan kritikan guna penyempurnaan RUU Hak-hak Atas Tanah yang sama-sama memperjuangkan. “Kami menyatakan, DPD RI tidak ada menerima titipan apapun atau dari pihak manapun dalam hal penyusunan RUU ini, sebagaimana yang disampaikan beberapa peserta tadi, seolah-olah kami menerima titipan dari kapitalis.

Kami tegaskan tidak ada hal semacam itu. Anggota DPD RI adalah figur-figur yang sudah mapan, baik dari sisi ekonomi, latar bekalang maupun intelektualitas, sehingga bisa dijamin bahwa perjuangan kami bersama rakyat dan atas  nama daerah, tidak bisa dibeli oleh pihak manapun,” tegasnya. (*)

Gus Irawan Dapat Bulang-bulang dari Warga Tobasa

BALIGE- Ribuan warga dari 16 kecamatan yang ada di Toba Samosir (Tobasa) menghadiri penyerahan bulang-bulang kepada Direktur Utama Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu dan Murni Gus Irawan Pasaribu.

Selain itu, mereka juga mendukung Gus Irawan maju di horja bolon (pesta besar) pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun depan. Acara pemberian bulang-bulang kepada Gus Irawan Pasaribu dari Pomparan Guru Tatea Bulan, boru, bere, ibebere itu, digelar di Lapangan Sisingamangaraja XII Balige, Minggu (18/3).

Hadir di situ Bupati Toba Samosir Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan wakilnya Liberty Pasaribu. Hadir juga di situ ketua DPRD Tobasa, wakil bupati Tapanuli Tengah Syukron Tanjung, Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu, serta tokoh masyarakat lain serta pengetua adat.

Dalam sejarahnya Tatea Bulan adalah salah satu Raja Batak yang punya lima anak. Yaitu Raja Sakti, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja. Gus Irawan mendapatkan bulang-bulang karena dia bermarga Pasaribu sebagai salah satu keturunan Tatea Bulan.

Dia juga dianggap keturunan Tatea Bulan sebagai anak yang cerdas, taat dan berhasil di perantauan.
Marga Pasaribu merupakan salah satu anak dari Saribu Raja (anak ketiga Raja Tatea Bulan). Selain marga Pasaribu, maka marga Tanjung. Lubis, Habeahan, Saruksuk, Sitakar dll, merupakan anak dari Saribu Raja.

Acara bulang-bulang untuk Gus Irawan itu dimulai siang. Ompu Kevin Pasaribu, Ketua Tatea Bulan mengatakan, marga Pasaribu merupakan salah satu marga yang masuk di jajaran Tatea Bulan. Dia juga menyebut beberapa marga Pasaribu lain yang sudah sukses di perantauan.

Menurut Kevin, dia mengenal betul sosok Gus Irawan Pasaribu dan keluarganya. “Kami menyerahkan bulang-bulang ini sekaligus meminta kesediaan Gus Irawan Pasaribu untuk tampil jadi Gubsu tahun depan,” jelasnya.
“Kami ingin Gus Irawan diberkati umur, diberkati kekuatan untuk mencapai tujuan yang mau ditempuh.

Diberi juga kepanjangan umur agar bisa memimpin di masa depan. Semoga ini didengar Tuhan,” sambung Kevin.
Dia juga mengharapkan Boru Regar (isteri Gus Irawan) mendampinginya dan seluruh jajaran Tatea Bulan akan mendukung ke depan. “Kalau musuh datang, kami siap mengalahkan yang coba-coba menghalangi Gus Irawan,” kata Kevin yang disambut aplaus.

Setelah itu dimintalah Gus Irawan agar maju di tengah lapangan bersama istri dan saudara-saudaranya seperti Panusunan Pasaribu, Syahrul M Pasaribu, Ibrahim Pasaribu, serta saudara perempuannya untuk diberikan bulang-bulang.

Usai pemberian, Gus Irawan pun bicara di atas panggung. Dia menyatakan maksud pemberian bulang-bulang sudah dijelaskan panitia. “Semoga kami diberkati Tuhan agar bisa menempuh jalan yang akan sangat panjang ini,” ucapnya.
Dia mengatakan, subtema acara tersebut adalah satahi saoloan (seperjuangan). “Jadi kami di sini mengharapkan bantuan doa dari seluruh kaum kerabat. Tapi bukan doa saja, namun juga perlu tenaga. “Artinya kalau sudah sepakat saya harus maju maka tetaplah bantu saya. Ini bukan lagi perjuangan sendiri. Tapi perjuangan kita,” katanya.

Gus Irawan juga mengutip dua ayat yang tertuang pada Yakobus dan Korintus di Perjanjian Baru. “Di situ tertulis jelas bahwa kita harus bersatu padu. Jangan bercerai berai,” jelasnya.

Kutipan Gus Irawan Pasaribu tentang dua ayat itu kembali mendapat aplaus dari ribuan yang hadir. “Menurut Yakobus ayat 26 kepada seluruh hamba Tuhan, iman tanpa perbuatan sesungguhnya adalah mati. Jadi saya minta dukungan kita semua dengan doa dan perbuatan,” pintanya.

Usai memberikan sambutan, Panusunan Pasaribu, abang Gus Irawan ikut menguatkan maksud mereka. Terutama dalam mengikuti pemilihan gubernur Sumut tahun depan. Sedangkan TB Silalahi, tokoh masyarakat batak, mengatakan, bulang-bulang itu punya nilai spiritual. (ila)