MEDAN-Sampah di Pasar Sukaramai Kelurahan Sukaramai Kecamatan Medan Area ditangani khusus dari pagi hingga malam hari. Itu diberlakukan mengingat banyaknya sampah di Pasar Sukaramai.  “Pagi kita mengangkut sampah mulai pukul 07.00 WIB, kemudiaan siang hari pukul 13.000 WIB, serta malam hari mulai pukul 20.00 WIB,” kata Camat Medan Area, Khoiruddin Rangkuti SE, S.Sos kepada wartawan Sumut Pos di ruang kerjanya Jalan Rahmadsyah Medan, Selasa (28/2).

Mobil Dinas Kebersihan digunakan sebagai sarana transportasi untuk mengangkut sampah dan untuk patroli kebersihan. Dinas Kebersihan ini dibantu petugas kebersihan dari Pasukan Melati. “Untuk Pasukan Melati bekerja mulai pukul 06.00 WIB membersihkan Pasar Sukaramai,” terangnya.

Disamping tumpukan yang ada di Pasar Sukaramai, kata Khoiruddin,  juga memberikan perlakuan khusus bagi Kelurahan Sukaramai dengan cara mengangkut sampah yang ada di Gang Langgar.

“ Kalau untuk Gang Langgar telah dilakukan sebelumnya pada tanggal 4 Februari 2012 lalu, di mana kita melakukan pengangkatan sampah dari selokan drainesa, sehingga drainase berjalan lancar dan tidak banjir,” jelasnya.
Khoiruddin juga berharap kepada warganya agar tidak membuang sampah sembarangan, seperti membuang sampah ke lahan kosong atau drainase.

“Mari kita menjaga kelestarian dan keindahan Kecamatan Medan Area ini, dengan tidak membuang sampah sembarangan,” serunya.(omi)

Poldasu Simulasi Huru-hara

MEDAN- Rencana pemerintah pusat untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM), terus menuai kontroversi dan penentangan, termasuk di Sumatera Utara (Sumut).
Penentangan tersebut dilakukan warga dengan menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan, Rabu (7/3).

Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sumatera Utara, dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan TDL, karena akan semakin memberatkan ekonomi rakyat Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SRMI Sumut, Rahmad Dian Harahap, dalam orasinya mengatakan, kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) semakin mengecewakan terlebih dengan adanya rencana kenaikan TDL dan BBM pada April mendatang.
“Rencana kenaikan ini semakin mempertegas kinerja pemerintahan SBY mengecewakan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, mengantisipasi gejolak  aksi massa yang berujung anarkis pada kenaikan BBM, Poldasu menggelar simulasi anti huru hara Rabu (7/3) kemarin.  Simulasi anti hura-hara  dilakukan di dua lokasi berbeda,  yakni halaman Mapoldasu dan Mapolresta Medan. (ari/mag-5)

MEDAN- Pihak keluarga almarhum Ricardo Sitorus, yang meninggal akibat dianiaya dan dibakar massa di Desa Lau Bakeri Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang, dalam waktu dekat akan menemui Pangdam I/BB, Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus dan Mabes AD di Jakarta.

Pasalnya, saat orang tua korban Drs S Sitorus MPd bersama keluarga dan saksi membuat laporan pengaduan ke Den POM  Jalan Letjen Suprapto,Kasi Idik Kapten D Simamora mengatakan kepada mereka, bahwa kurang kuat untuk memanggil Koptu Sur dan BAP tidak ada dibuat. Demikian dituturkan Drs S Sitorus MPd orangtua  Ricardo Sitorus didampingi sejumlah keluarganya di Mapolresta Medan, Rabu (7/3) siang terkait penanganan terhadap Koptu Sur.

Dikatakannya, mengapa pihak Den POM mengatakan pihaknya tidak dapat memanggil Koptu Sur untuk diperiksa, sementara saksi-saksi sudah menyebutkan keterlibatan Sur. Karena yang pertama kali menelepon korban adalah Sur, untuk bertemu di salah satu tempat yang ditentukannya. “Kaptu Sur harus diperiksa atas kematian anak saya ini,” ucap S Sitorus.

Dengan kekecewaan tersebut, S Sitorus berencana menemui Pangdam I Bukti Barisan dan Mabes TNI di Jakarta, untuk menindak lanjuti persoalan ini.(gus)

MEDAN- Seharusnya, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) diserahkan pemerintah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu pula seharusnya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), dalam rangka Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013, yang jatuh pada 7 Maret 2013 mendatang.

Namun sejauh ini, Pemprovsu belum juga menyerahkan DP4 ke KPU Sumut. Hal itu dibenarkan Assisten Pemerintahan (Aspem) Pemprovsu, Hasiholan Silaen, di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (7/3).
Hasiholan Silaen mengaku, Pemprovsu baru akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota pada 13 Maret mendatang untuk membahasnya. “13 Maret nanti akan kami bahas dengan kabupaten/kota,” katanya.

Pada kesempatan itu, Hasiholan sempat bersikukuh meskipun sudah lewat dari jadwal yang harus diserahkan ke KPU Sumut, 7 Maret kamerin, namun menurutnya hal itu tidak masalah, kalaupun DP4 baru akan diserahkan hingga Juli mendatang. Alasannya, kata dia, masih ada rentang waktu yang diperbolehkan.

Untuk meyakinkan wartawan, Hasiholan langsung menelpon Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution dengan harapan pernyataannya tersebut dibenarkan dan tidak dipermasalahkan oleh KPU.  “Iya benar tanggal segitu, tapi masih ada rentang waktu lagi toh, sampai Juli juga tidak masalah,” katanya saat berbicara dengan Irham.

Irham Buana ketika dikonfirmasi, membantah telah membenarkan jika DP4 dapat diserahkan pada Juli mendatang. Karena menurut undang-undang, data pemilih untuk Pilgubsu 2013 tersebut harus diserahkan 12 bulan sebelum pemungutan suara.(ari)