JAKARTA-Kabar gembira bagi masyarakat. Setelah melalui pembahasan alot, pemerintah dan Komisi VII DPR akhirnya sepakat untuk membatalkan rencana kenaikan tarif listrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, setelah mendengar berbagai masukan dari Komisi VII, pemerintah akhirnya sepakat untuk membatalkan rencana kenaikan tarif listrik secara bertahap sebesar 9 persen mulai Mei mendatang.
“Suasana kebatinan kami di pemerintah juga merasa, kok sepertinya kurang tepat kalau menaikkan tarif listrik bareng dengan kenaikan (harga) BBM, jadi ditunda dulu,” ujarnya saat rapat dengan Komisi VII DPR, Kamis (15/3).
“Jero mengakui, pemerintah sadar bahwa penolakan dari semua fraksi di Komisi VII DPR terhadap rencana kenaikan tarif listrik membuat hal itu tidak bisa dimasukkan dalam APBN-Perubahan 2012. “Kalau semua minta kenaikan ditunda, ya saya tidak bisa apa-apa,” katanya.
Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan, dengan berbagai pertimbangan, Komisi VII memang tidak bisa menyetujui rencana kenaikan tarif listrik. “Jadi, Komisi VII dan pemerintah sepakat bahwa kenaikan tarif listrik tidak bisa dilakukan,” ujarnya lantas mengetok palu di meja pimpinan rapat.
Namun, Jero buru-buru menegaskan, meskipun rencana kenaikan tarif listrik pada Mei nanti dibatalkan, tetapi pemerintah masih membuka opsi kenaikan tarif listrik pada akhir tahun atau tahun depan. “Jadi, ditunda dulu saja. Tapi nanti kalau masyarakat sudah tenang, sudah tidak demo-demo lagi, nanti kita bicarakan lagi (rencana kenaikan tarif listrik), mungkin akhir tahun ini atau tahun depan,” jelasnya.
Meskipun pemabatalan kenaikan tarif sudah disepakati, namun besaran subsidi listrik masih belum diputuskan. Sebelumnya, akibat naiknya harga minyak dunia, pemerintah mengajukan angka subsidi listrik dalam APBN-P 2012 sebesar Rp89,55 triliun, sehingga setelah ditambah kekurangan pembayaran pada 2010 (carry over) maka totalnya sebesar Rp 93,05 triliun, atau lipat dua dari angka dalam APBN 2012 yang sebesar Rp44,96 triliun.
Namun, angka tersebut ditolak oleh Komisi VII DPR karena dinilai terlalu besar. Untuk itu, pemerintah pun mengajukan dua opsi, yakni subsidi sebesar Rp83,45 triliun atau Rp80,45 triliun.
Namun, lagi-lagi angka tersebut ditolak oleh Komisi VII DPR. Setelah melalui pembicaraan antara pemerintah dan perwakilan fraksi-fraksi komisi VII, akhirnya memutuskan angka subsidi listrik dalam APBN-P sebesar Rp64,97 triliun.
Terkait hal tersebut, Jero mengatakan, konsekuensi dari pengurangan subsidi adalah pengurangan biaya-biaya, termasuk biaya pemeliharaan pembangkit maupun jaringan listrik. “Karena itu, keandalan listrik akan turun. Artinya, jika terjadi gangguan (listrik mati, Red) ya itu risikonya,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penundaan kenaikan tarif listrik dilakukan agar industri dan masyarakat tidak terpukul setelah kenaikan harga BBM. “Jangan sampai industri kita sampai terpukul dan jangan sampai masyarakat juga terkena dampaknya lagi. Tetapi dari sisi fiskal harus kita jaga, jadi memang harus kita jaga semua,” kata Hatta.
Sementara itu, di berbagai daerah demo antikenaikan BBM seakan tiada henti. Seperti di Medan, Aliansi Front Mahasiswa Sumatera Utara (FROMSU) bersama organisasi mahasiswa dan buruh di Sumut siap turun ke jalan dalam bentuk melakukan aksi damai. “Kampanye perlawanan sudah kami kumandangkan awal Maret. Puncaknya 31 Maret, FROMSU bersama organisasi mahasiswa dan buruh di Sumut turun ke jalan sebagai bentuk penolakan kenaikankan harga BBM itu, “ ungkap Donny Aditra, kemarin.
Adapun sejumlah organisasi mahasiswa yang turut andil dalam kegiatan tandatangan tersebut diantaranya yakni UMSU, UISU, ITM, Nomensen, Unimed, dan universitas lainnya di Sumut. “FROMSU dan organisasi mahasiswa dan buruh menyatakan tekad akan menurukan massa paling sedikit 1500 orang dan menjadikan Medan sebagai lautan manusia yang menolak kebijakan pemerintah menaikan BBM,” ungkapnya lagi.
Jika itu rencana, Aliansi Mahasiswa UMSU untuk Rakyat (AMUK-RAKYAT) malah sudah beraksi kemarin. Mereka menggelar aksi di kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, No 5 Medan.
“Jika benar ini menjadi naik, maka terbuktilah bila pemerintahan SBY-Boediono gagal dalam mensejahterahkan rakyat,” ungkap Koordinator Lapangan AMUK-RAKYAT, Ronald dalam orasinya. Mereka juga menggelar aksi di Kantor PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran I Jalan KL Yos Sudarso Medan sekitar pukul 10.00 WIB.
Sedangkan ratusan mahasiswa ITM kembali melakukan aksi di Jl Gedung Arca Medan. Mahasiswa juga melakukan konvoi dengan berjalan kaki sambil membawa sepanduk penolakan kenaikan BBM. “Jadi Kami menolak kenaikan BBM, itu dapat membunuh masyarakat lemah”, ungkap Edi Suanda Hasibuan, kordinator aksi.
Sementara, di Belawan, marak pembelian BBM dengan jeriken. Seperti yang terlihat di sebuah SPBU di Jalan Marelan Raya Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan dan beberapa SPBU lainnya. Sedangkan di Tebingtinggi, Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi langsung membentuk tim pengendalian kelangkaan BBM. Hal ini diungkapkan Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Irham Taufik saat memimpin rapat koordinasi unsur Muspida Plus serta tokoh masyarakat, Organda, Polres, Koramil dan Detasmen B Brimob Kota Tebingtinggi serta pemilik SPBU se-Kota Tebingtinggi, Kamis (15/3) di ruang Data I Pemko. “Kita berharap para distributor bahan pangan tidak melakukan penimbunan dan jika ditemukan petugas polisi diharapkan segera menindaknya,” pinta Irham.
Ditambahkannya kembali Pemko Tebingtinggi akan meminta pihak Polres Tebingtinggi melakukan razia di kawasan SPBU maupun pusat perbelanjaan tradisional agar pedagang tidak bermain spekulasi jelang kenaikan harga BBM. (owi/sof/jpnn/uma/ari/gus/mag-5/mag-17/mag-3)
