23 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 13826

Sekali ‘Show’ Setor Rp25 Ribu

Kompleks Prostitusi Parloha, Kenikmatan Lain di Berastagi (1)

Berastagi. Kawasan pegunungan ini ternyata tidak hanya dikenal dengan markisa dan alamnya yang indah. Ada sebuah tempat khusus yang digandrungi para lelaki hidung belang. Parloha namanya.

Kesuma Ramadhan, Medan

Parloha memang tidak setenar Bandar Baru; lokalisasi yang letaknya lebih dekat ke Medan. Namun, Parloha memiliki daya tarik tersendiri. Sehingga tak jarang lokasi ini dijadikan rujukan bagi pria hidung belang dari segala lini untuk memanjakan diri lewat kegiatan prostistusi.
Berada di kawasan Desa Sempah Jaya, Dusun VI, Kecamatan Berastagi.

Kabupaten Karo, Parloha berjarak sekitar 800 meter di antara persimpangan Desa Sempah dan Desa Peceren. Agak sulit memang untuk menemukan kampung tersebut bagi yang belum pernah mendatanginya.

Pasalnya, selain tempatnya agak tersembunyi, Parloha juga tertutup oleh beberapa perumahan yang berdiri megah; ada 3 komplek perumahan yang dilalui, satu di antaranya adalah Vila Mas. Selain itu, untuk menuju ke kampung tersebut, harus melawati jalan penuh tanjakan dan tikungan berliku.

Senin pagi dua pekan lalu, Sumut Pos, mencoba mencari tahu kehidupan di komplek tersebut. Ditemani seorang pendamping peduli HIV dari Sumatera Peduli Kesehatan (SPKS), Sumut Pos tiba di lokasi sekira 11.42 WIB. Sebuah perjalanan panjang, butuh tiga jam mengendarai sepeda motor agar sampai di lokasi itu dari Medan.

Sebelum tiba di lokasi, saat di tengah perjalanan, kami menyempatkan beristirahat dan mengganjal perut di sebuah warung makan, yang berlokasi di Simpang Amoy Berastagi, sekira pukul 10.20 WIB. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejadian tidak diinginkan, karena harus menempuh rute yang penuh tanjakan, sehingga dibutuhkan konsentrasi penuh untuk mengitarinya.

Setelah perut terganjal, perjalanan kembali dilanjutkan sekitar pukul 10.40 WIB. Satu jam berikutnya atau tepatnya pukul 11.42 WIB kami tiba di simpang komplek Parloha; tentunya setelah melewati tanjakan dan jalan berliku. Di persimpangan itu, kami menunggu seorang pendamping lainnya. Adalah Wenny, pegiat LSM Persada yang saat itu menggunakan bus angkutan umum.

Setelah Wenny muncul, kami pun langsung memasuki lokalisasi itu. Sumut Pos harus bolak-balik menjemput pedamping tersebut, maklum sepeda motor hanya satu. Butuh 10 menit dari persimpangan itu agar bisa menjumpai komplek yang dimaksud. Suasana dingin pun menyergap, bukan karena takut tidak disambut baik, tapi karena udara pegunungan memang lagi sejuk-sejuknya.

Setibanya di lokasi, kehadiran kami disambut senyuman oleh sejumlah wanita yang ada di sana. Sedikitnya, ada sebelas wanita berusia 18 hingga 40 tahun, terlihat antusias menanti kehadiran pendamping sesuai jadwal yang dijanjikan.

Belasan wanita itu, tengah duduk dan berkumpul di depan sebuah warung yang didesain layaknya cafe, sembari menikmati rokok dengan penuh kepulan asap dari mulutnya.

Hari itu, memang ada sosialisasi kegunaan kondom yang dilakukan dua pedamping tersebut. Ya, belasan wanita itu adalah sebahagian dari puluhan wanita pekerja seks (WPS)  yang tinggal dan mengais rezeki di Komplek Parloha.

Ragam bentuk dan cerita didapat dari kegiatan sosialisasi kegunaan kondom yang disampaikan Dewi Sundari selaku direktur program SPKS. Satu cerita pembuka, yakni ketika mengisi daftar hadir.

Sebahagian WPS mengaku, sama sekali tak bisa membaca dan menulis. Salah satunya yakni diakui WPS bernama D (25) yang akrab disapa Hidung. Disebut Hidung karena bahagian indera pencium wanita ini tidak lagi sempurna akibat penyakit. Secara medis penyakit itu diketahui sebagai gangguan kulit yakni penyakit sifilis.

D kurang setuju kalau dia kena sifilis, dia beranggapan itu karena ulah pelanggannya alias diguna-guna. “Mungkin karena kurang mantap dia dilayani, makanya hidung aku dibuatnya jadi separuh kayak gini,” ujar D.

Soal sosialisasi penggunaan kondom memang sedikit merepotkan di tempat seperti tersebut. Buktinya, dua pedamping memang harus memiliki kesabaran yang tinggi. Termasuk ketika mengenalkan kondom khusus untuk wanita. “Ribet menggunakan kondom, cuma cerita aja tu pakai kondom. Apalagi banyak tamu yang tidak mau menggunakan kondom karena kurang nikmat,” ujar WPS lainnya yang ternyata berinisial D juga.

Begitu juga ketika diterangkan kalau kondom perempuan yang berbahan spon bisa menyimpan sperma laki-laki. Selain bisa meresap sperma lelaki, kondom wanita ini bisa digunakan untuk tiga kali pemakaian. “Short time sekali aja paling dah selesai, ribet ah. Mending pakai kondom laki-laki aja lebih simple lagian risih kalau tidak langsung dicuci sehabis berhubungan,” ujar wanita pemilik rambut menjulur itu.

Dari sosialisasi tiu diketahui, WPS di Parloha bisa melayani satu hingga tiga tamu per harinya. Hanya saja beberapa bulan belakangan, para WPS mengaku mengalami penurunan dari segi jumlah tamu.

Seorang wanita lainnya, yang disapa MT, mengaku penurunan tamu berdampak atas penurunan omset. Wanita berusia 40 tahunan ini mengaku sudah berada di kampung Parloha sejak 1994 lalu. Saat itu, usianya berkisar 23 tahun. Namun, dia mengaku tidak menetap selama 17 tahun di lokasi tersebut, tapi sering berpindah-pindah ke lokalisasi lainnya. Baru empat tahun belakangan, MT tak lagi berpikir pindah dengan kondisi usia yang terus bertambah.
Untuk sistem setoran, Mak Tesa menyebutkan, para WSP akan dikenakan Rp25 ribu untuk biaya kamar setiap sekali show (short time). “Dulunya kita membayar 5 ribu untuk kamarnya. Sekarang sudah 25 ribu. Itu ibarat setoran sama bapak (sebutan penanggung jawab lokasi prostitusi, Red),”akunya.
Tanpa ada keterikatan dan paksaan, para WPS akan disediakan kamar gratis untuk menarik minat para tamu. Sedikitnya terdapat 20 rumah berdiameter 10×20 meter,  mengitari Komplek Parloha, dengan masing-masing rumah memiliki empat kamar. Dengan kata lain, tersedia 80 kamar. Selain untuk tempat tinggal para WPS, kamar itu juga digunakan sebagai ruang ‘praktik’.

Tarif rata-rata untuk short time, para WPS mematoknya dengan harga Rp70 ribu. Jadi, setiap WPS akan mendapatkan hasil bersih sebesar Rp45 ribu, di luar dari tip yang diberikan tamu dan dipotong biaya sewa kamar.

Sementara bea yang harus dikeluarkan untuk long time atau menginap, para tamu harus memberikan dua kali lipat dan berlaku sama untuk biaya sewa kamarnya.

Sedangkan untuk keamanan para WPS, ditanggung sepenuhnya oleh penanggung jawab itu sendiri. Salah satu contoh bilang MT, yakni mengawasi dan menindak sikap tamu yang berlaku tidak sopan. Seperti kisahnya, MT pernah melayani tamu. Namun tanpa disangka, tamu yang dilayaninya memasukkan selotip ke dalam kemaluannya.

Penangung jawab yang mendapatkan laporan, langsung memukuli tamu tersebut dan meminta ganti rugi karena telah merugikan pekerjanya. “Awalnya aku dibayar Rp100 ribu Bang. Tapi karena dia buat jahat masukan selotip ke dalam kemaluanku, aku jadi minta ganti rugi Rp200 ribu,” kenangnya. (bersambung)

Hujan, Banjir, dan Proyek (2)

Oleh: Herdiansyah
Wakil Pemimpin Redaksi Sumut Pos

Selama perburuan dan penelusuran beberapa pekan, hanya buku II yang  berhasil saya temukan. Buku itu ditemukan dari seorang pensiunan Dinas Bina Marga Sumut berusia 70-an tahun. “Terima kasih,” ujar pejabat Bappeda Medan itu begitu saya serahkan bukut tersebut. Buku III MMUDP, keberadaannya tak jelas apakah berhasil ditemukan atau tidak.

Di kemudian hari drainase proyek MMUDP menjadi tak begitu penting. Perawatannya tak pernah lagi dibicarakan oleh Pemko Medan. Banyak orang telah melupakannya. Pasalnya, sejak awal 2000-an muncul beberapa megaproyek bertajuk penanggulangan banjir  Kota Medan. Sebut saja kanal banjir (floodway) yang dibangun BWS II Sumatera. Megaproyek yang menghabiskan dana Rp1,5 triliun pinjaman dari JICA itu membelah kawasan Titi Kuning di Medan dan Mariendal di Deliserdang. Dibangun sepanjang lebih dari dua kilometer menghubungkan Sungai Deli dan Sungai Percut (Amplas). Namun proyek itu tetap tak membebaskan kota berpenduduk 2,8 juta ini dari banjir. Permukaan kanal dibangun di atas permukaan air Sei Deli, sehingga debit air tak bisa mengaliri kanal. Tak jelas siapa yang salah.

Pemko Medan sendiri tiap tahun mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk perawatan drainase. Namun proyek itu tak jelas manfaatnya, bahkan beberapa di antaranya berakhir di tangan penegak hukum. Misalnya, program penanggulangan banjir dan perawatan drainase pada 2008 sebesar Rp10,8 miliar. Proyek ini mengantarkan 21 camat se-Kota Medan dan pejabat Dinas Bina Marga berurusan dengan Kejatisu. Endingnya beberapa camat dan pejabat di Dinas Bina Marga masuk bui 2-3 tahun.

Pemko Medan melalui Dinas Bina Marga pada 2009 mengalokasikan Rp38 miliar untuk proyek pengerukan drainase. Proyek selesai dikerjakan pada akhir tahun. Namun banjir tetap saja merendam beberapa pemukiman warga. Tipikor Poldasu pun turun. Setelah disidik selama 2010-2011, terungkaplah ‘pat gulipat’ dalam proyek itu. Kepala Dinas Bina Marga dan sejumlah anak buahnya pun terjerat. Beberapa sudah divonis, sisanya masih diproses.
Meski beberapa proyek penanggulangan banjir bisa disebut sia-sia. Beberapa proyek lain tetap diupayakan Pemko Medan. Saat ini Pemko Medan tengah melakukan sosialisasi relokasi pemukiman warga di lima kelurahan di Kecamatan Medan Maimun yang berada di lembah Sungai Deli. Tarik menarik antara warga dan Pemko Medan masih alot.

Jika relokasi berhasil, ribuan Kepala Keluarga (KK) warga di Medan Maimun itu akan dipindahkan dalam satu komplek rumah susun (rusun) dengan belasan tower. Lokasinya masih di Medan Maimun juga. Dana pembangunannya berasal dari pusat dan APBD. Lalu belasan hektar eks pemukiman warga bakal dijadikan apa? Pertanyaan inilah yang tak bisa dijawab dengan ‘jujur’ oleh Pemko Medan, sehingga sebagian besar warga masih menolak relokasi tersebut.

Tak bermaksud menuding, belakangan muncul desas-desus relokasi warga di lima kelurahan itu pesanan ‘Raja Bangunan Kota Medan’. Informasi yang beredar, bos properti itu bakal menyatukan area eks pemukiman warga dengan area Bandara Polonia yang segera pindah ke Kualanamu. Rencananya, setelah warga berhasil direlokasi, proyek berikutnya adalah pelurusan Sungai Deli. Bahasa pejabat menyebutnya: Normalisasi Sungai Deli.

Alur Sungai Deli yang berkelok-kelok mulai Kelurahan Kampung Baru akan diluruskan hingga jembatan Sungai Deli di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Jati. Eks pemukiman warga kemudian bisa disatukan dengan sebagian area eks Bandara Polonia yang dirancang sebagai pusat bisnis di masa depan. Dokumen master plan relokasi warga dan peta pelurusan Sei Deli sempat beredar di tangan wartawan. Namun tak satupun pejabat Pemko Medan yang mengakuinya.

Musim hujan datang lagi. Banjir kembali menghantui. Ratusan proyek ada lagi. Siapa yang untung dan siapa yang buntung pun telah diprediksi. (*)

Golkar Siap Curi Start

Soal Bakal Calon Pilgubsu 2013

JAKARTA-Calon untuk Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 yang diusung partai belum juga ditetapkan. Meski begitu, Partai Golkar sesumbar kalau mereka siap mencuri start untuk mengumumkan nama calon mereka.

Seperti diketahui, partai-partai besar cenderung lambat memutuskan calon yang bakal diusung di setiap Pemilukada untuk memilih gubernur. Sebut saja Pilgub DKI Jakarta, meski telah memasuki pendaftaran pasangan calon ke KPUD, hingga kemarin sejumlah partai besar belum juga menetapkan calonnya, termasuk dengan partai mana akan berkoalisi.

Di Partai Demokrat, PDIP, PKS, dan PPP masih terjadi tarik-menarik di internal partai. Bisa dibilang, Partai Golkar lah yang paling cepat memastikan calonnya, yakni Alex Noerdin, sebagai cagub DKI Jakarta.

Apakah untuk Pilgubsu nanti Golkar juga akan paling cepat menentukan calonnya? “So pasti!” tegas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Leo Nababan kepada Sumut Pos di Jakarta, Kamis (15/3).

Apakah pernyataan ini muncul karena Partai Golkar sudah menetapkan nama calon? Ternyata partai berlambang beringin rindang itu saat ini sedang dalam proses melakukan survei untuk mengukur tingkat elektabilitas dan popularitas nama-nama kandidat yang sudah beredar di masyarakat. “Saat ini kita sedang survei,” tambah Leo Nababan.

Sebelumnya, pemerhati politik lokal, DR Umar Syadat Hasibuan pernah menganalisis, Golkar bakal mengusung Gus Irawan.  Ini lantaran Gus sudah punya kedekatan dengan Golkar, antara lain karena abangnya, Bomer Pasaribu, merupakan politisi senior Golkar.  “Posisi Gus Irawan juga diuntungkan dengan kondisi saat ini dimana tokoh Golkar Sumut tidak ada yang menonjol,” ujar Umar Hasibuan.

Apakah lantaran sudah mengantongi nama sehingga Golkar menjanjikan paling cepat mengumumkan calonnya? Leo belum memberi kepastian karena saat ini masih sedang survei. Yang pasti, nama-nama yang beredar semua disurvei, termasuk Gus Irawan.

Hanya saja Leo mengatakan, ketika sudah ada nama yang mantap, maka proses penggodokan tidak perlu waktu lama. “Kalau sudah mantap, ngapain lama-lama,” tegasnya, lagi-lagi belum mau menyinggung nama.

Leo menyebut partainya merupakan partai yang sudah cukup matang dalam pergulatan politik. Golkar, katanya, selalu menghitung aspek waktu, kapan saatnya menetapkan calon. “Politik itu momentum,” ujarnya.

Maksudnya, penentuan calon juga harus berdasarkan taktik dan strategi. “Kalau sudah ada yang mantap, harus cepat. Kalau tidak cepat, bisa ketinggalan kereta. Calon itu bisa diambil partai lain. Golkar tak mau ketinggalan kereta,” imbuhnya lagi.

Berdasarkan pengalaman Pilgubsu 2008, PDIP merupakan partai yang baru menetapkan dan mendaftarkan calonnya, yakni Tri Tamtomo-Benny Pasaribu, di menit-menit terakhir. Rapat penentuan nama di DPP PDIP, saat itu, bahkan digelar beberapa jam sebelum penutupan pendaftaran calon di KPU Provinsi Sumut. Chairuman Harahap, yang saat itu mendaftar sebagai calon PDIP, harus gigit jari dan gagal ikut bertarung di Pilgubsu. Penetapan calon oleh PDIP yang di menit-menit akhir itu membuat posisi Chairuman ‘terkunci’, tidak punya waktu lagi mencari partai lain sebagai perahu untuk maju.

Model PDIP yang seperti itu, ada tanda-tanda bakal terulang lagi di Pilgubsu 2013. Politisi PDIP, Ganjar Pranowo, menyebutkan partainya masih dalam taraf membaca dinamika yang berkembang. Sama sekali belum melakukan apa-apa, termasuk survei.
Hal ini diperkuat pernyataan politisi senior PDIP, Sabam Sirait, yang mengatakan, pihaknya akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai siapa calon yang kiranya layak diusung. Meski mengarah ke RE Nainggolan, namun itu baru pendapat pribadi Sabam.

“Di Taput itu, sewaktu Nainggolan itu jadi bupati, pertama kalinya saya makan kuda,” ujar Sabam Sirait, belum lama ini.

Jadi, PDIP akan mengusung RE Nainggolan? Sabam tidak memberikan jawaban tegas. Secara diplomatis, dia mengatakan, “Kalau dari keluarganya, dari keluarga baik, jujur. Buat saya harus dicari yang jujur. Jujur yang pertama, yang kedua pintar.”

Untuk masalah kecepatan pencalonan ini, Golkar kemungkinan hanya tersaingi oleh PKS. Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyediakan waktu yang cukup panjang untuk ancang-ancang menghadapi “pertempuran” di Pilgubsu 7 Maret 2013. Partai berbasis ideologi Islam itu tidak mau lagi mengulangi kejadian Pilgubsu 2008, dimana hanya punya waktu yang mepet untuk menetapkan calon dan partner koalisi.

Tidak ingin tergagap-gagap lagi jelang Pilgubsu 2013, saat ini DPP PKS sudah mulai menginventarisir nama-nama calon yang akan diajukan di pesta demokrasi lima tahunan tingkat lokal di Sumut itu.

DPP PKS telah membentuk tim khusus untuk proses penggodokan nama kandidat. “Saat ini nama-nama sedang kita godok. Ada tim khusus yang menangani hal ini,” ujar Ketua DPP PKS, Refrizal.

Sumut sendiri, bagi PKS, merupakan salah satu daerah yang dijadikan barometer. Karenanya, Mukernas PKS tahun ini akan digelar di Medan, yakni pada 26 Maret 2012 mendatang.

Oktober Data Pemilih Harus Diserahkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, masih memberi deadline atau tenggat waktu bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sampai Oktober mendatang, untuk menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam rangka Pilgubsu 2013 mendatang.
“Secara aturan yang ada, ya harusnya DP4 sudah diserahkan dari Pemprovsu ke KPU satu tahun atau 12 bulan sebelum hari H. Artinya, 7 Maret lalu sudah harus diserahkan ke kita. Tapi tidak apa-apa, masih ada tenggat waktu sampai Oktober mendatang,” kata seorang Komisioner KPU Sumut, Turunan B Gulo, kemarin.

Berdasarkan aturan yang ada yakni, UU No 10/2008 tentang Pemilu, pasal 32 yang menyebutkan, Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan. Data kependudukan sebagaimana dimaksud harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Lalu disebutkan pula pada UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa pilkada masuk dalam rezim pemilu.
Dijelaskannya, DP4 nantinya yang diserahkan Pemprovsu ke KPU Sumut merupakan data-data yang dikumpulkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) kabupaten/kota, yang kemudian dikumpulkan ke Pemprovsu untuk diserahkan ke KPU Sumut.

“Tidak dari Badan Pusat Statistik (BPS), tapi dari dinas kependudukan daerah. Dikumpulkan semuanya, baru diserahkan ke KPU,” terangnya.
Kendati sampai sekarang Pemprovsu belum menyerahkan data DP4, KPU Sumut telah mengantongi data pemilih untuk Pilgubsu 2013 mendatang, yang diperoleh dari data KPU kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Data yang saat ini ada di KPU Sumut, untuk pemilih pada Pilgubsu 2013 mendatang sebesar 10.560.000 pemilih.
“Itu data per Maret dari KPU kab/kota yg telah melaksanakan pilkada. Ini masih bisa bertambah lagi. Untuk jumlah penduduk Sumut, diperkirakan mencapai 12 juta sampai 15 jiwa lebih,” ujarnya.

Nah, bagaimana dengan biaya yang diajukan KPU Sumut ke Pemprovsu sebesar Rp496 miliar? Terkait hal itu, menurutnya, sejauh ini KPU Sumut belum menerima realisasi dana yang diajukan dalam dua kali penganggaran di 2012 dan 2013 mendatang.

Untuk 2012, KPU Sumut membutuhkan dana sesuai pengajuan ke Pemprovsu sebesar Rp120 miliar. Sedangkan untuk 2013, sebesar Rp376 miliar.
“Kita sudah mengajukannya di akhir 2011 lalu karena dimasukkan dalam dua tahun penganggaran. Untuk 2012 ini, belum terealisasi. Kalau tidak salah, September atau Oktober 2011 lalu. Itu untuk kebutuhan dua kali Pilgubsu. Untuk pertama, nantinya akan didahului penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara KPU Sumut dengan Pemprovsu. Kita berharap, MoU itu bisa terlaksana pada Juni atau Juli mendatang. Karena prosesinya sudah mulai padat pada Agustus mendatang. Sisanya, sebesar Rp376 miliar di 2013 mendatang,” bebernya. (sam/ari)

Rahasia Membangun Rumah Tangga Harmonis

Chrisye Subono

Mereka tidak ingin disebut pasangan romantis sejati. Tapi setidaknya, 34 tahun sudah  mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Selama ini, kehidupan rumah tangganya terbilang harmonis, jauh dari isu perselingkuhan dan sebagainya. 

Berikut beberapa resep sederhana dari pasangan selebritis Chrisye-Adrie Subono sebagaimana dituturkan Chrisye Subono saat berbincang dengan koran ini beberapa waktu lalu:

  1. Saling menahan ego.  “Om Adrie itu orangnya cuek banget dan tidak mau terlalu didikte. Namun ini bukan menjadi penghalang. Kuncinya kita harus sama-sama saling menahan ego, ‘’ujar Chrisye.  Memang diakui Chrisye, melakukan hal ini cukup berat.  Namun ketika ada niat yang tulus dan keinginan untuk selalu mencoba, niscaya dapat dilakukan,”ungkap Chrisye Subono yang selalu terlihat riang dan penuh tawa.
  2. Selalu berusaha mempelajari karakter masing-masing pasangan. “Yang penting, kita tahu dulu karakter pasangan kita. Misalkan memang kita tahu yang satu cuek, maka yang lain harus bisa mengalah. Jadi ketika saya tahu suami orangnya tidak mau terlalu didikte dan digurui, saya tidak mendikte apalagi mengguruinya. Paling saya cuma mengadu ke Tuhan. Karena saya tahu dia bekerja di dunia yang penuh dengan orang-orang muda, cantik-cantik dan berani-berani lagi,” tandasnya.
  3. Terus terang dan berusaha menahan diri. “Om selalu mengakui kalau di dunia pekerjaannya itu banyak sekali godaan. Jadi terus terang, kalau sampai sekarang kita tetap bertahan, lebih karena pemberian dari Tuhan. Sehingga senantiasa diberi kekuatan untuk tetap sabar, tetap mengasihi dan mengampuni akan kesalahan masing-masing,”sambungnya.
  4. Saling memberi perhatian dan bangun komunikasi. “Setiap hari biasanya Om Adrie pulang sekitar jam lima sore. Maka pada jam-jam itu, saya usahakan selalu ada di rumah. Pokoknya tiap makan, itu rutin saya temani,”ungkap Chrisye yang mengaku kebiasaan ini sangat efektif membangun komunikasi. Selain itu, mantan pragawati ini juga tidak pernah alpa melayani segala keperluan suami ketika berada di rumah.
  5. Selalu meluangkan waktu untuk keluarga. “Om Adrie itu meski sibuk di dunia entertainment, namun sebisa mungkin selalu pulang sore hari. Dan yang terutama, makan di rumah. Ia lebih memilih melanjutkan pekerjaan yang tertunda di rumah, daripada lembur di kantor,”lanjutnya lagi.
  6. Sangat penting untuk tidak melihat kejelekan pasangan. “Mungkin di satu sisi, kadang saya merasa suami kurang romantis. Tapi di sisi lain, ia orangnya senang melucu. Yang penting dari semuanya itu ada damai di dalam hati kita. Intinya selama dia orang yang kita cintai bahagia, ya sudah. Saya juga bisa bahagia melihat pasangan bahagia,”tutur Chrisye.
  7. Jalin komunikasi yang santai. “Kita harus senantiasa menjaga hubungan sebagai teman terhadap pasangan. Soalnya kalau sudah tua, balik lagi  tinggal berdua. Terhadap anak, sekarang ini saya membimbing mereka lebih kepada disiplin, kejujuran dan sopan-santun. Sampai sekarang komunikasi kita tetap terjaga dengan anak-anak,”pungkasnya. (gir)

Kans SMA Non-Unggulan Lebih Besar

Soal Penghapusan Jalur Ujian Tulis SNMPTN

JAKARTA-Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka meminta kepada pemerintah untuk dapat mengubah aturan mengenai kuota jalur undangan yang berdasarkan tingkat akreditasi sekolah. Ia menyarankan agar sekolah berakreditasi rendah sebaiknya juga diberikan kesempatan lebih besar untuk dapat berpartisipasi dalam seleksi jalur undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013.

“Ke depannya sebaiknya PTN juga harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi di sekolah-sekolah yang nonunggulan. Sehingga, kesempatan untuk mengikuti jalur undangan tidak didominasi oleh sekolah unggulan saja,” ungkap Akhmaloka di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (15/3).

Jika jalur ujian tulis SNMPTN dihapus, Akhmaloka memastikan peluang bagi sekolah nonunggulan akan mendapat kuota jalur undangan menjadi lebih besar. “Misalkan saja, kuota 60 persen dari ujian tulis yang dialihkan ke jalur undangan, maka akan membuka kesempatan yang luas bagi sekolah untuk mendaftarkan siswa-siswa berprestasi di sekolah nonunggulan,” terangnya.

Untuk diketahui, aturan yang berlaku saat ini, bagi sekolah yang belum terakreditasi hanya diberi jatah lima persen dari jumlah siswa untuk dapat ikut jalur undangan. Lalu sekolah dengan akreditasi C hanya 15 persen, akreditasi B sebanyak 30 persen, sedangkan untuk sekolah akreditasi A paling banyak, yakni 50 persen.

“Nah dengan begitu, maka ke depannya sekolah baik unggulan dan non unggulan bisa memiliki kesempatan yang sama. Namun ini belum diputuskan dan masih dalam tahap pembahasan,” jelasnya.

Kadisdik Medan Belum Tahu Nasib SMAN 5 Medan

Sementara itu, soal jalur undangan bermasalah yang menimpa SMAN 5 Medan belum juga mendapat titik terang. Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan untuk menelusuri pernyataan tegas panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), sudah berangkat ke Jakarta untuk menemui Ketua SNMPTN pusat sejak, Selasa (13/3) lalu.

“Sudah saya perintahkan tim yang terdiri dari Kepala Sekolah SMAN 5 dan Komite Sekolah menghadap Ketua SNMPTN pusat yang kebetulan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) dua hari lalu, Selasa (13/3),” kata Kadisdik Medan, Rajab Lubis, kemarin.

Dijelaskannya, tujuan tim menghadap ketua SNMPTN tak lain untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait pernyataan tegas bahwa SMAN 5 Medan dalam daftar blacklist bukan lantaran siswa yang pernah diterima lewat jalur undangan tidak melakukan daftar ulang alias tidak mengisi kursi yang didapat. Namun, semata-mata karena adanya manipulasi nilai yang dikirim saat mendaftar di jalur undangan itu.

“Untuk hasilnya, saya belum tahu. Saya sendiri masih menunggu jawaban dari tim untuk menjelaskan hasil pertemuan itu kepada saya,” jelasnya.
Saat disinggung berapa lama tim berada disana dan kembali ke kota Medan, Rajab memastikan kalau tim hanya dua hari di Jakarta dan akan tiba ke kota Medan, kemarin. “Rencananya tim tiba hari ini, (kemarin, Red). Kalau untuk pasti waktunya (jam), saya belum tahu,” jelasnya.  (cha/jpnn/adl)

Gelapkan BBM, Sopir Tangki Ditangkap

BELAWAN- Di tengah keresahan masyarakat akan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), seorang sopir truk tangki Pertamina berinisial DP (42), warga Batangkuis, ditangkap karena disinyalir menggelapkan BBM subsidi yang akan didistribusikan ke SPBU di Asahan. DP diamankan setelah petugas pengawasan PT Elnusa Petrofin Medan menerima informasi adanya dugaan penyimpangan pendistribusian BBM subsidi jenis bensin oleh sopir truk tangki BK 9881 CL.

“Saat ini sopir tersebut telah kita nonaktifkan, dan masih menjalani proses pemeriksaan internal atas sangkaan penggelapan BBM bersubsidi yang terjadi dua hari lalu,” kata Humas dan Pengawasan PT Elnusa Petrofin Medan Hendrik kepada Sumut Pos, Kamis (15/3).

Menurut Hendrik, sesuai DO (Delivery Order) truk tangki yang dikemudikan DP rencananya akan mendistribusikan 32 ton BBM ke SPBU 14.212.254 di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kabupaten Asahan. Namun dalam perjalanan, sopir truk tangki itu menyinggahi lokasi penampungan dan penimbunan BBM tak resmi di Jalan Kolonel Yos Sudarso Km 16, Kecamatan Medan Labuhan.

Petugas pengawas PT Elnusa yang mendapat informasi dimaksud lantas menindaklanjutinya. Ternyata benar, truk tangki berwarna merah putih berlambang Pertamina itu mengeluarkan sebahagian muatannya di lokasi penampungan yang diduga milik oknum petugas keamanan.
“Dari pengakuan dia (DP, Red) tidak semua BBM yang dibongkar atau digelapkannya ke lokasi itu. Sisanya sore itu juga diantar ke SPBU milik PT Lira Ranto Gasindo di Jalan Lintas Sumatera, Asahan,” terangnya.

Dia menambahkan, menjelang rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, menejemen perusahaan transportasi yang merupakan anak perusahaan Pertamina ini akan lebih memperketat pengawasan pendistribusian. Hal ini dilakukan untuk memperkecil terjadinya penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi ke SPBU di Sumut.

“Kalau pengawasan saat ini masih bersifat internal, dan sampai hari ini belum ada bantuan pengamanan khusus terhadap setiap truk tangki pengangkut BBM subsidi dari aparat kepolisian,” ungkapnya.

Meski belum adanya pengamanan polisi terhadap truk-truk tangki penyalur BBM bersubsidi, namun pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin agar di dalam pendistribusiannya tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.

“Saat ini ada sekitar 124 unit truk tangki pengangkut BBM bersubsidi yang beroperasi dan mesti kita awasi. Itu belum termasuk truk-truk tangki cadangan yang telah dipersiapkan,” ujarnya.

Sementara di Medan Marelan, SPBU 14202143 di Jalan Raya Marelan tepatnya di Kelurahan Tanah 600, disinyalir menjual BBM kepada mafia. Modusnya, mafia minyak itu mengisi BBM jenis premium dan solar di SPBU tersebut dengan menggunakan  jeriken. Kemudian, BBM tersebut dikupulkan di samping SPBU lalu dengan menggunakan becak dibawa ke gudang-gudang milik mafia tersebut.

Ketika Posmetro Medan (grup Sumut Pos) menanyakan hal tersebut kepada karyawan SPBU tersebut bernama Ratna, dia mengaku tidak berani melarang aksi para mafia tersebut. “Aku nggak tahu, memang mereka yang melakukan pengisian sendiri,” kata Ratna.

Sementara, ketika dikonfirmasi kepada pengelola SPBU tersebut, bernama Iwan mengatakan, pihaknya sudah melarang para mafia itu. “Tapi mereka tetap melakukannya,” katanya sambil memghubungi seorang rekannya bernama Arga. Dari telepon Iwan, orang bernama Arga itu sempat mengancam akan mengusir wartawan dari areal SPBU.(mag-17/ris/smg)

Barang Bukti Penjarah PT WRP Diamankan

LABUHAN- Resah atas tindakan masyarakat yang melakukan penjarah di  pabrik sarung tangan PT WRP Multicorpora Jalan Ilyas Kelurahan Sei Mati, Medan Labuhan, Kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan Belawan bersama Polsek Medan Labuhan mengamankan para penjarah tersebut, Kamis (15/3) pukul 09.00 WIB.

Dari lokasi, petugas mengamankan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan penjarahan diantaranya 10 unit sepeda motor, 8 unit beca bermotor, tabung dan alat pemotong besi, mobil colt disel BK 8136 CB dan dua unit mobil angkot morina jurusam belawan.
Amatan Posmetro Medan (grup Sumut Pos), ratusan warga berkumpul di depan pintu PT WRP, mereka melihat polisi mengamankan barang yang dipergunakan untuk melakuhkan penjarahan.

Sesekali warga yang berkumpul berteriak dan mengejek petugas kepolisian yang melakukan penertiban dan pengamanan di PT WRP.
“Woi Pak Polisi pulang saja kalian. Ngapain kalian urusi pabrik itu,” kata warga.

Sementara itu, barang bukti diamankan ke Mapolres Pelabuhan dengan menggunakan mobil truk.
Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Sugeng Riyadi mengatakan, pihaknya telah mengamankan barang-barang yang diduga sebagai alat para penjarah PT WRP. “Barang-barang milik para penjarah sudah kita amankan dan barang tersebut kini dibawa ke Polres Belawan,” pungkasnya.(ris)

Karpet Bulu Semakin Mewah

Bagi kaum hawa , menghias rumah bukan hanya sebagai tugas,  tetapi cenderung  sebagai   hobi. Memperindah penampilan rumah ini, diharapkan dapat membuat para penghuni rumah  lebih betah  tinggal  di rumah.

Saat ini, berbagai perlengkapan interior yang dapat mempercantik penampilan rumah banyak ditemui di pasaran. Mulai dari bingkai foto, bunga plastik, kursi, dan lainnya yang dapat disesuaikan dengan keadaan rumah. Termasuk  pemakaian karpet di ruangan keluarga, atau ruang tamu.

Berbagai motif dan warna karpet tersedia sesuai selera.  Saat ini, karpet yang paling digemari  adalah karpet yang berbulu. Karpet dengan model ini, akan memberikan kesan elegan, apalagi dikombinasikan dengan tipe rumah victorian. “Kesan mewah nya akan lebih terlihat,”ujar  Henry, desain interior dari Decatex.

Nah, mendapatkan karpet impor dengan model bulu ini  sangat mudah.  Seperti di toko Decatex yang terletak di Jalan Bandung. Karpet asal Belgia dengan model berbulu ini sangat nyaman, karena terbuat dari bahan PP (Poly Popilin). Dan kelebihan yang dimilikinya adalah bulu yang tidak rontok, bahkan hingga 10-20 tahun. Saat ini, karpet impor sedang turun harga, hanya Rp800 ribu untuk ukuran 120 cm. “Silahkan datang ke toko kami, karena kami akan memberikan bantuan berupa konsultasi desain interior, seperti pemilihan warna,”tambah Henri.

Dia juga memberikan tips pemilihan karpet.   Untuk  pemakaian di ruang tamu yang biasanya diletakkan di bawah meja tamu, sambungnya, ukuran karpet harus  disesuaikan dengan ukuran meja. Usahakan warna nya sedikit lebih lembut dibandingkan warna kursi atau cat rumah. “Kalau ingin memberikan kesan minimalis, warna karpet cari yang lebih lembut dari warna kursi,” ungkap Hendri. Bila digunakan untuk diruang keluarga, maka usahakan warnanya senada dengan cat ruangan.  (ram)

Malaysia Pulangkan Empat Nelayan Sumut

MEDAN- Empat nelayan Sumut yang ditangkap Polisi Malaysia pada 2011 lalu, tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan, Kamis (15/3) siang. Kepulangan empat nelayan tersebut disambut Kepala Pusat Data, Statistik dan Infomasi Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pusat, Indra Sakti SE MM, Direktur Penanganan Pelanggaran Dirjen PSDKP berserta unsur pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumut dan keluarga keempat nelayan tersebut di Bandara Polonia Medan.

Empat nelayan asal Sumut yang dipulangkan Pemerintah Malaysia tersebut yakni Adi Syahputra, warga Sei Bilah, Langkat, Awal dan Samsul Komar, warga Desa Lalang, Kuala Tanjung, Medang Deres, Batubara, dan Amir Khan warga Dusun II, Paluh Sibaji, Pantai Labu, Deliserdang.

Menurut Adi Syahputra, saat ini dirinya belum berani melaut dan memilih untuk menenangkan diri sementara waktu. Dijelaskannya, dirinya tak mau melaut karena masih trauma. Adi juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Dirjen PSDKP, KKP dan Ditjen PSDKP yang telah memulangkan mereka. Adi juga meminta agar aparat keamanan yang menjaga di tapal batas laut untuk berjaga-jaga, karena warga tak mengetahui mana-mana saja yang menjadi batas wilayah laut Indonesia.

“Kalau bisa petugas di laut juga harus melakukan pengawasan dan dengan demikian para nelayan bisa mengetahui batas laut. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pemulangan para nelayan yang ditahan Malaysia,” ungkapnya sambil berlalu.

Dirjen PSDKP Syahrin Abdurahman mengatakan, ke depannya pihaknya menginginkan agar tak ada lagi nelayan Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh aparat Malaysia. “Saat ini pihak PSDKP sedang melakukan upaya pemulangan terhadap nelayan lainnya yang ditahan oleh Malaysia,” katanya.
Hal senada juga diucapkan Kepala Pusdatin, Indra Sakti SE MM. ditambahkannya, pemulangan seluruh nelayan yang ditangkap aparat Malaysia ini merupakan kerja sama dan hasil advokasi yang secara aktif dilakukan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Tak hanya itu, jelasnya, ini juga berhasil berkat kerjasama dengan Konsul RI dan Pemerintah Daerah asal para nelayan yang ditahan tersebut.(jon)

Pelindo Bangun Terminal CPO di Sumut

JAKARTA- PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) memulai pembangunan terminal curah cair untuk memuat minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Pembangunan dermaga sawit ini menelan investasi Rp570 miliar.

“Ini bagian dari komitmen Pelindo I untuk merealisasikan rencana investasinya senilai Rp 2 triliun untuk pengembangan pelabuhan yang menghadap langsung ke perairan Selat Malaka itu,” kata Direktur Utama Pelindo I, Alfred Nassir dalam keterangan persnya, Kamis (15/3).

Pembangunan terminal dan pelabuhan CPO tersebut sejalan dengan rencana pembangunan kawasan industri hilir sawit dan karet di kawasan Sei Mangke, yang dikembangkan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Medan. Penambahan prasarana dermaga ini demi melayani pengiriman barang untuk domestik maupun ekspor dari kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei.

“Berdasarkan hasil studi kelayakan dan perencanaan, pembangunan fisik terminal dan infrastruktur pelabuhan akan selesai sebelum akhir tahun 2013,” ungkapnya.

Pemuatan CPO asal Sumut dan Aceh untuk ekspor selama ini hanya mengandalkan Pelabuhan Belawan Medan, sehingga kerap membuat antrean kapal atau kongesti di pelabuhan itu. Selain permintaan sandar kapal yang cenderung meningkat, tingkat sedimentasi di perairan Belawan juga tergolong tinggi dan memaksa pihak Pelindo I harus mengeluarkan anggaran relatif besar untuk biaya pengerukan.

“Pelabuhan ini memiliki panjang dermaga 200 meter dengan posisi menjorok sepanjang 2.300 meter ke laut. Jika terjadi pertumbuhan yang signifikan, kami siap melaksanakan pembangunan tahap berikutnya karena lahannya sudah tersedia,” tuturnya.

Menurutnya, prospek pelabuhan ini sangat cerah karena langsung berhadapan dengan Selat Malaka. Kedalaman alur di Kuala Tanjung mencapai 12 meter dan dapat dilalui kapal berbobot besar merupakan keunggulan dibandingkan dengan Belawan.

Kuala Tanjung saat ini telah memiliki dermaga sepanjang 20 kilometer dan mampu menampung 25 juta TEUs (twenty equivalen units) peti kemas per tahun. (esy/jpnn)

1...13,82513,82613,827...15,807Page 13,826 of 15,807

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor