MEDAN- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berdalih, mimimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki membuat kinerja balai tersebut tidak maksimal. Itu terlihat dari kinerja BBPOM yang hanya mampu memeriksa 20 persen dari 1.627 sarana produksi obat dan makanan di Sumut.

“Kami akui, saat ini kami terkendala SDM dan tidak ada penambahan sejak dua tahun ini. Malah terus ada pengurangan karena pegawai yang pensiun,” ungkap Kepala BBPOM Medan Agus Prabowo, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi E DPRD Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (15/3). Dijelaskannya, SDM di BBPOM Medan hanya sebanyak 127 orang, 42 orang diantaranya adalah lulusan apoteker.
“Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak begitu kuat untuk mengawasi 33 kabupaten/kota yang tersebar di Sumut. Akibatnya, sampai Februari 2012 lalu, BBPOM Medan cuma mampu memeriksa 20 persen dari total 1.627 sarana produksi obat dan makanan yang ada di Sumut. Dari pemeriksaan itu, 4 persen diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai obat dan makanan yang diperbolehkan beredar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus Prabowo menambahkan, pada rentang waktu yang sama, sarana distribusi yang sudah diperiksa BBPOM Medan hanya 44 persen dari total 6.116 sarana distribusi dan pelayanan obat dan makanan di Sumut. 12 persen diantaranya, tidak memenuhi syarat dan 32 persen lainnya memenuhi syarat, dalam distribusi dan pelayanan obat dan makanan.

Keluh kesah BBPOM Medan tersebut, disayangkan oleh Ketua Komisi E DPRD Sumut John Hugo Silalahi. Menurutnya, semestinya, leading sector dalam pengawasan obat dan makanan harusnya BBPOM.

“Sangat disayangkan kalau seperti ini yang terjadi, padahal harapan masyarakat BBPOM inilah yang menjadi pengawas dan penindakan beredarnya obat dan makanan berbahaya di masyarakat,” tegasnya.(ari)

Medan- Massa dari Kaukus Pemerhati Pengembangan Otonomi Daerah mendatangi kantor Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara di Jalan Sakti Lubis, Kamis (15/3) pagi. Mereka mendesak pengusutan dugaan penyelewengan proyek infrastruktur di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun.
Kelana, selaku kordinator aksi, dalam orasinya meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran proyek di Dinas Bina Marga, khususnya di Siantar dan Simalungun.

Mereka juga meributi pembangunan dan perbaikan jalan di kawasan Aek Latong. Mereka menilai, dana alokasi perbaikan jalan tersebut tidak sepenuhnya direalisasikan.

Selanjutnya, pihak Dinas Bina Marga menerima tiga orang perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog. Namun, perwakilan pengunjuk rasa tak puas dengan jawaban yang diberikan Dinas Bina Marga sehingga mereka kembali melakukan orasi di depan pintu masuk kantor Dinas Bina Marga.(mag-5)
“Kepada Kapolda Sumut, kami minta periksa pejabat Dinas Bina Marga Sumut, karena diindikasikan telah melakukan tindakan korupsi dana miliaran rupiah dalam melaksanakan tender di Siantar dan Simalungun,” tegas Kelana.

Sementara, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho yang dikonfirmasi wartawan koran ini terkait tuntutan pengunjuk rasa mengatakan siap menindaklanjuti kasus tersebut jika ada laporan dari masyarakat. “Segera laporkan ke kita dan bawa bukti yang konkrit. Atas laporan mereka kita akan tindak lanjuti,” ujar Sadono yang mengaku sedang di Jakarta ketika dihubungi wartawan Sumut Pos, Kamis (15/3).(mag-5)

MEDAN- Miliki 10 kg daun ganja kering, dua warga Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, divonis 10 tahun penjara, Kamis (15/3). Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim Julilawaty SH, disaksikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sani SH.

Kedua terdakwa yang divonis 10 tahun yakni Hamidi (35), dan Amir Syarifuddin (50). Selain divonis 10 tahun penjara, kedua terdakwa juga didenda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara.

Usai divonis, kedua terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum inipun menerima putusannya dan tidak melakukan upaya banding.
Kedua terdakwa ditangkap pada 12 November 2011 lalu sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Intisari Nomor 5 E Blok M, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal. Dalam penangkapan itu, personel Direktorat Narkoba Poldasu menyita barang bukti berupa 10 bungkus daun ganja seberat 10 Kg yang disimpan didalam dua tas berwarna putih dan satu unit handphone warna hitam.(rud)

Menyaru Penumpang, Perampok Sikat

LABUHAN- Monang Lumbantobing (63), penarik ojek yang biasa mangkal di Simpang Martubung, Medan Labuhan, menjadi korban perampokan, Rabu (14/3). Pelaku yang menyaru penumpang berhasil membawa kabur sepeda motor Vega R BK 6822 ABY dan uang puluhan ribu rupiah setelah lebih dulu menodongkan pisau ke leher korban.

Aksi perampokan yang dialami warga Jalan Tangguk Lestari Blok IV Perumnas Griya Martubung, Medan Labuhan itu ketika dia menunggu penumpang dan didatangi pelaku. Saat itu, pelaku meminta korban untuk mengatarkannya ke kawasan PDAM Paya Rumput, Medan Deli.

Sedikitpun Monang tak merasa curiga kalau penumpang yang dibawanya tersebut adalah perampok. Sesampainya dialamat yang disebutkan, pelaku yang telah mempersiapkan sebilah pisau langsung menodongkannya ke leher korban. Merasa keselamatannya terancam, korban lantas menuruti permintaan pelaku. (mag-17)

MEDAN-Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk membersihkan sampah di Sungai Deli dengan menggunakan dua sampan dinilai belum maksimal. Salah satu kendala yang dihadapi manajemennya yang kurang baik.

“Pembersihan Sungai Deli dengan mengaktifkan sampan atau rakit sampah sebenarnya sudah sangat baik dan dapat meminimalisir sampah yang ada di bantaran Sungai Deli, namun, selama ini yang kurang kan manajemen pengelolaanya yang belum baik dan saya pikir itu tinggal penyempurnaannya saja,” kata Pengamat Lingkungan di Medan, Jaya Arjuna, Rabu (14/3) siang.

Dikatakan Jaya, ide untuk membuat sampan sampah di Sungai Deli itu, disebutkannya merupakan ide yang dicetuskannya kepada Wali Kota Medan, Rahudman Harahap. Namun, apa yang diinginkan Wali Kota Medan untuk konsep sampan di Sungai Deli itu belum dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sebenarnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah di Sungai Deli adalah desain teknis yang benar. Harusnya berapa sampah yang dihasilkan setiap hari dari Sungai Deli harus jelas, dan berapa rakit dan petugas yang dibutuhkan. Setelah itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik. “Setiap sampah yang sudah dikutip dari bantaran Sungai Deli, selanjutnya ditampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun di Belawan,” jelasnya.

Selain itu, hal yang harus dilakukan Pemko Medan adalah dengan menetapkan batasan jalur hijau sungai yakni sekitar 10-15 meter dari garis sempadan sungai. Batasan jalur hijau sungai yang sudah ditetapkan ini, menurut Jaya ke depan juga bisa dijadikan Pemko Medan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga bisa semakin menambah jumlah RTH di kota Medan.

Selanjutnya, yang harus disempurnakan kata Jaya adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di pinggiran sungai.

Di tempat terpisah, Kadis Kebersihan kota Medan, Pardamean Siregar mengatakan, pihaknya tetap menyiagakan petugas dan sampan untuk membersihkan Sungai Deli setiap hari. “Kita standby kan di sana, itu ada dua sampan dengan empat petugas, setiap hari itu mereka secara rutin sudah membersihkan sampah yang ada di bantaran sungai lalu kemudian sampah itu diangkut ke TPA,” kata Pardamean.

Tak hanya di Sungai Deli, tambah Pardamean mereka juga menyiagakan sampan dan personel di dua sungai lainnya yakni di sungai Sikambing ada dua sampan dengan empat petugas dan di Seikera ada enam sampan dengan dua belas petugas. (adl)