28 C
Medan
Friday, January 30, 2026
Home Blog Page 13891

Porsi Perempuan di KPID Harus Seimbang

MEDAN – Tayangan yang dimunculkan di media, baik televisi dan radio selama ini dinilai masih belum berpihak terhadap kepentingan perempuan dan anak. Untuk itu, perempuan harus memiliki porsi yang berimbang dalam Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut.
Pasalnya, perempuan dinilai memiliki sensitivitas yang lebih untuk mengawasi siaran yang mendiskreditkan perempuan dan anak. Sehingga ke depan dapat berperan untuk mewujudkan program siaran yang lebih sehat.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Rinawati Sianturi mengatakan, dari tujuh orang anggota KPID yang akan dipilih, minimal tiga orang perempuan harus menduduki kursi Komisioner KPID Sumatera Utara. Karena perempuan dinilai sangat penting berada di KPID Sumut. “Komisi A menerima 15 nama hasil uji kompetensi oleh Pansel dan 6 calon incumbent. Dari 37 calon anggota KPIDSU yang lulus seleksi administrative, tercatat ada 6 perempuan. Kita akan perjuangkan dari tujuh anggota KPID yang terpilih 3 di antaranya harus perempuan,” kata Rinawati, di sela-sela diskusi yang diselenggarakan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) di Penang Corner belum lama ini.

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumatera Utara Nur Hasanah menambahkan porsi perempuan di KPID Sumut harus proporsional. ‘’ Karena semua yang disiarkan di televisi dan radio harus memiliki kontrol dan pengawasan terutama dari perempuan karena yang lebih efektif untuk mengontrol siaran yang berspektif gender pastilah perempuan,” kata Nur Hasanah.

Menurutnya, perempuan yang nantinya duduk di KPID Sumut tentunya lebih mempunyai sensitivitas dan perspektif gender dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran.

Sementara itu, Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi mendukung kehadiran perempuan di KPID Sumut yang memiliki wawasan, kompetensi, dan komitmen yang jelas.  Secara emosional dan logika, ujarnya yang paling mungkin mengontrol televisi dan radio adalah perempuan.

Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Khairiah Lubis, yang juga  salah satu peserta seleksi calon anggota KPID Sumut mengatakan perempuan lebih memiliki perspektif yang humanis dalam melihat masalah, sehingga penting medapat porsi  seimbang. (mag-11) an punya komitmen untuk memperbaiki sistem penyiaran nasional kita sesuai dengan UU No. 32/2002. Perempuan mempunyai perspektif yang lebih humanis dalam mengambil keputusan,” tegas Khairiah. (mag-11)

Sudah Gelap, Air pun Mati

Nunggak Rp37 Juta, Listrik RS Kusta Sicanang Sempat Diputus

BELAWAN- Aktivitas di sekitar RS Kusta Sicanang Belawan mendadak terhenti. Beberapa petugas pemutusan jaringan arus listrik PLN sibuk membongkar instalasi di lingkungan rumah sakit tempat penderita kusta itu.

Akibatnya, suasana menjadi gelap gulita, dan penyaluran air bersih menjadi terhambat. Pemutusan arus listrik di rumah sakit milik Pemprov Sumut itu dilakukan PLN karena menunggak pembayaran mencapai Rp37 juta.

“Aliran air di sini mati, dan malam hari suasana di sekitar lingkungan pemondokan RS Kusta menjadi gelap gulita, itu karena listrik diputus PLN tadi siang,” kata Adi, pasien di rumah sakit itu kepada wartawan Sumut Pos, Selasa (31/1).

Adi mengaku tak tahu secara pasti penyebab diputusnya aliran listrik di rumah sakit itu. Namun menurut pria berusia 56 tahun ini, beberapa petugas PLN datang ke lokasi rumah sakit Senin (30/1) kemarin, sekitar pukul 10.00 WIB.

“Petugas PLN datang, Senin pagi dan sempat melihat-lihat instalasi listrik di sini. Setelah menjumpai pihak rumah sakit, tak lama mereka langsung membongkar jaringan arus listrik dan lampu di sinipun padam. Kejadian ini sudah sering terjadi,” cetusnya.

Paska pemutusan itu, suasana di lingkungan RS Kusta Sicanang, Belawan menjadi semraut. Aktivitas yang biasanya berjalan normal menjadi terhenti. Bahkan pasien penderita kusta yang mondok kelimpungan mencari pasokan kebutuhan air bersih. Tak cuma itu, kegiatan di kantor UPT RS Kusta Sicanang, Belawan juga ikut terhenti karena ruangan kantor menjadi gelap dan gerah. “Jangankan pasien, para pegawai yang bekerja langsung keluar dan menjelang tengah hari satu persatu pegawai sudah pulang, meninggalkan kantor,” sebutnya.

Pemadaman listrik di rumah sakit milik pemerintah ini berlangsung hingga 11 jam lamanya. Dan sekitar pukul 23.00 WIB, listrik mulai dinyalakan kembali. “Untungnya tengah malam listrik sudah hidup lagi, kalau tidak entah bagaimana kondisi kami di sini. Kalau soal gelap mungkin tak jadi masalah, tapi yang jadi persoalan kami sulit cari air minum karena air di sini pakai sumur bor yang butuh tenaga listrik,” keluhnya.

Kepala PLN Cabang Belawan, Bejo ketika ditanyai wartawan Sumut Pos mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan pemutusan jaringan arus listrik di Rumah Sakit Kusta milik Pemprovsu ini karena pihak rumah sakit kurang mengindahkan surat pemberitahuan terkait tunggakan yang belum dibayar.
“Berdasarkan administrasi, pihak RS Kusta Sicanang Belawan belum membayar tunggakannya, maka kita mengambil tindakan dengan melakukan pemutusan aliran arus listrik sementara. Tapi berapa bulan tunggakannya saya tidak ingat pasti karena datanya ada di kantor,” terang Bejo saat dihubungi via ponsel.

Kepala UPT (Unit Pelayanan Terpadu) RS Kusta Sicanang Belawan dr Pangihutan Simatupang yang dikonfirmasi melalui Kepala Tata Usaha (KTU) Lindung Siagian via telepon selularnya mengakui, pihak rumah sakit memang memiliki tunggakan pembayaran listrik kepada PLN mencapai Rp37 juta. Hal itu dikarenakan rumah sakit tidak memiliki anggaran untuk itu.

Karena tak juga ada kata sepakat dan pemutusan tetap dilakukan pihak PLN, Siagian lantas berinisiatif meminjam uang kepada pihak lain. “Terpaksa saya mencari pinjaman kepada pegawai di Dinas Kesehatan, makanya malamnya listrik kembali dipasang,” ungkapnya.(mag-17)

Cabuli Bocah, Gubsu Diringkus Polisi

NAMORAMBE- Sulhan Tarigan alias Gubsu (30), warga Dusun I, Desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Deliserdang, diringkus Polisi karena mencabuli sepupunya sendiri yang masih berusia 5 tahun, sebut saja namanya Mekar, Senin (16/1) pagi pukul 09.00 WIB. Akibatnya, Gubsu kini meringkuk di sel Mapolsek Namorambe.

Kejadian itu berawal ketika Mekar sedang bermain dengan teman-temannya. Saat itu, rok Mekar tersingkap dan terlihat oleh Gubsu. Melihat pemadangan itu, nafsu Gubsu langsung naik.

Lantas Gubsu memanggil Mekar dan mengajaknya masuk ke rumah. Dengan bujuk rayu, Gubsu mempreteli baju Mekar dan mencabulinya. Puas melampiaskan nafsunya, Gubsu mengancam Mekar untuk tak menceritakan kejadian itu kepada siapapun.

Namun karena prilaku Mekar berubah. Kecurigaan orangtua Mekar semakin kuat pada Senin (30/1), ketika melihat kemaluan anaknya mengeluarkan nanah. Lantas Mekar dibawa ke RSU Sembiring Delitua.

Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan, kalau kemaluan korban telah kemasukan benda tumpul dan menyebabkan infeksi pada selaput dara korban. Setelah dibujuk, akhirnya mekar mengaku kalau dia telah dicabuli Gubsu.

Mendengar penuturan anaknya yang masih polos itu, kedua orangtua korban bersma keluarganya langsung mendatangi Mapolsek Namorambe, dan melaporkan kejadian yang menimpa anaknya itu.

Kapolsek Namorambe AKP SH Karo-karo didampingi Kanit Reskrim Aiptu Baik Ginting saat dikonfirmasi membenarkan kejadian pencabulan tersebut. “Tersangka kita tangkap setelah orangtua korban membuat laporan. Saat ditangkap, tersangka mengakui perbuatannya. Karena di kantor kita tidak ada Unit PPA, tersangka langsung kita boyong ke Mapolres Deliserdang,” ujar Karokaro.(roy/smg)

Rp22 Juta Uang Istri Pegawai Depkeu Raib

Penipuan Melalui SMS Makan Korban

TEMBUNG- Penipuan melalui SMS kembali terjadi. Kali ini menimpa Sari (30). Wanita yang mengaku istri pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) itu menjadi korban penipuan. Akibatnya uang Rp22 juta yang disimpan di Bank BNI berpindah ke rekening pelaku , Selasa (31/1).
Keterangan warga Pasar VII Tembung itu kepada polisi, dia mendapat SMS berisi kata-kata meminta transfer sejumlah uang ke nomor rekening pelaku yang mengaku kepala anggaran pusat.

“SMS masuk ke ponsel saya meminta untuk mentransfer uang atas nama Acmad Suyadi mengaku sebagai kepala anggaran keuangan pusat,” ujar wanita memakai jilbab itu.

Menurutnya, Acmad Suyadi memang benar kepala anggaran dan kebetulan suaminya sedang pendidikan di Jakarta. Tanpa berpikir panjang dia menuruti isi SMS pelaku dan langsung mentransfer uang Rp1 juta ke rekening pelaku yang tertera di SMS-nya.

“Kata pelaku, suami saya akan menerima uang Rp15 juta apabila mau mengirim uang itu,makanya saya kirim,” katanya.
Tak puas sampai di situ mengetahui korbannya telah terperdaya, pelaku kembali meminta sejumlah uang kepada Sari dengan alasan uang yang dikirim masih kurang.

“Katanya uangnya itu masih kurang. Karena saya masih di ATM langsung mengirimnya,” ujar wanita yang seharinya mengajar di SD Negeri di Medan Tembung.

Naas, dirinya baru sadar telah menjadi korban penipuan setelah mentransfer uang berjumlah Rp22 juta kepada pelaku. Sadar dirinya menjadi korban penipuan, Sari pun syok hingga membuatnya menangis histeris. Tanpa membuang waktu, meskipun dengan berlinang air mata, dia langsung ke Mapolresta Medan untuk membuat pengaduan. “Saya tak tahu dihipnotis saya masih pusing,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polresta Medan, Komisaris Polisi (Kompol) M Yoris Marzuki mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan.
“Dari dulu sudah pernah juga disampaikan ke masyarakat terkait kasus penipuan melalui ponsel masyarakat jangan langsung percaya maka diimbau kembali apabila mendapat nomor yang tidak dikenal jangan langsung dipercaya harus dipastikan dulu,” kata Yoris.(gus)

APBD Binjai 2012 Rp639 Miliar

BINJAI- Sempat mengundang kontrovesi karena penonaktifan Ketua DPRD Kota Binjai Haris Harto, akhirnya APBD Binjai sebesar Rp639 miliar disahkan. Rapat paripurna pengesahan APBD Kota Binjai itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Binjai H Bahman Nasution SH dan dihadiri 6 pimpinan fraksi serta seluruh anggota DPRD, serta Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan dan sejumlah pimpinan SKPD.

Berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) R-APBD 2012, dari Rp639 miliar APBD Binjai, belanja langsung sebanyak Rp 265 miliar dan belanja tidak langsung mencapai Rp370 miliar.

Usai rapat, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kumar Tanjung, kepada sejumlah wartawan mengatakan, kalau pengesahan APBD sudah sah meski paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, “Kalau Ketua DPRD Binjai berhalangan. Maka bisa diwakilkan olah Wakil Ketua. Sebab, Wakil Ketua adalah pimpinan Defenitif. Kalau pimpinan sementara memang tidak bisa,” kata Kumar Tanjung.

Sebelumnya, semua fraksi menyampaikan pandangan akhirnya. Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Rini Sofyanti mendesak Dinas Perhubungan melakukan rekayasa lalulintas guna mengatasi kesemrawutan yang terjadi di Kota Binjai. “Kami harapkan, agar Dinas Perhubungan dapat membuat arus satu arah di Jalan Imam Bonjol. Sebab, jalan itu sangat sempit. Selain itu, jangan berikan truk melintas di Jalan Sultan Hasanuddin, karena dapat membuat kemacatan, seperti di depan RSU dr Djoelahm Binjai,” ujar Rini.

Sementara, pandangan fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Harsoyo, megharapkan RSU Djoelham Binjai untuk meningkatkan pelayanan. Sebab menurutnya,  mereka masih mendengar pasien Jamkesmas yang dipungut biaya perobatan.

Sedangkan fraksi PDIP yang disampaikan oleh Khairul Sembiring, selain menyetujui pengesahan juga memberikan catatan tentang kinerja Dinas Tarukim Binjai yang dirasa masih kurang dan penempatan SKPD diharapkan harus sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, Pemko diminta mengaudit PD Pembangunan, guna mengetahui aset dari usaha milik Pemko Binjai itu.(dan)

BKKBN Sumut Lakukan Perubahan Struktur

MEDAN- Dra Tjondrorini Mkes resmi mengemban tugas baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut pada Kamis (5/1) lalu. Saat itu, perempuan yang akrab disapa Rini itu mengaku tengah fokus melanjutkan program-program BKKBN yang sudah ada. Namun begitu, ke depan, Rini mengaku akan merancang program kerja baru dan akan terus mempererat hubungan dengan media.

Rini berharap, dengan program yang ada saat ini dan program baru di 2012, kualitas dan kuantitas masyarakat yang ada di Sumut mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. “Tidak hanya itu, kita juga melakukan perubahan pada struktur kepengurusan di BKKBN Sumut ini dan program yang ada akan kita lakukan perubahan. Memang sejauh ini belum ada program yang dilakukan, namun kita sedang merancangnya agar BKKBN Sumut mengarah ke arah yang lebih baik lagi dalam melaksanankan tugas dan kinerjanya,” paparnya.

Disebutkan Rini, untuk 2012, dirinya akan memfokuskan pada jarak kehamilan wanita. Dengan begitu, kematian wanita saat melahirkan bisa berkurang. “Pada 2011 lalu, angka kematian wanita saat melahirkan sudah berkurang dengan melakukan program KB. Di 2012 ini kita menginginkan agar program sebelumnya bisa berjalan lebih sukses lagi,” harapnya.

Tak hanya itu, Rini juga menerangkan, pihaknya juga akan melakukan pendekatan kepada para remaja. “Kita juga akan menjalankan program Ketahanan Panganan Keluarga dengan ber-KB dan Program PIK (Pusat Informasi Keluarga) Remaja,” pungkasnya. (jon)

Sering Diperas, Pelajar Takut Sekolah

DELISERDANG-Muhammad Ikram (13), warga Jalan Klambir V Deli Serdang sudah dua bulan tidak sekolah. Pelajar SMP yang duduk di kelas VIII Yayasan Amanah, Jalan Kapten Sumarsono Medan ini takut sekolah karena sering dianiaya teman sekelasnya.

Orangtua Ikram sudah beberapa kali mengajukan surat pindah ke sekolah, namun tidak direalisasikan oleh sekolah tanpa alasan yang jelas. Buntutnya, oarangtuanya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Sumut, Selasa (31/1) siang.

Kedatangan keluarga hanya meminta kepada pihak KPAID Sumut agar menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga Ikram, sehingga keinganan orangtua Ikram dipenuhi pihak sekolah.

“Kami datang ke KPAID Sumut ini hanya meminta bantuan pihak KPAID Sumut agar menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi. Saya hanya meminta kepada pihak sekolah untuk mengeluarkan surat pindah anak saya. Hal ini kami minta sebagai syarat masuk sekolah yang barunya,” ungkap ibu Ikram, Mushayati Lubis di kantor KPAID Sumut.

Mushayati mengatakan untuk meminta surat permohonan pindah sekolah tak harus menunggu lama. Akibatnya anaknya harus ketinggalan pelajaran.
“Anak saya sudah sekitar dua bulan tidak sekolah akibat permasalahan ini. Sudah banyak ketinggalan mata pelajaran,” ujarnya.

Mushayati mengisahkan penganiayaan terhadap anaknya bermula saat anak bungsunya itu meminjam uang sebesar Rp5 ribu kepada salah satu teman sekelasnya bernama Khalil. Namun, setelah utang tersebut dibayar, Khalil tetap menagih bahkan sejumlah teman lain yang jumlahnya mencapai tujuh orang juga turut memeras Ikram. Parahnya, jika menolak, Ikram menjadi bulan-bulanan kedelapan temannya.
“Sejak naik kelas dua dia menjadi bulan-bulanan teman-temannya. Siapa coba yang nggak emosi,” ujarnya.

Keluarga mengetahui Ikram sering dikasari teman-temannya lantaran anak ke 6 dari 6 bersaudara ini menjadi pemurung dan malas sekolah.
“Ini anak kok malas, terus suka murung. Makanya kami tanyai, barulah dia ngaku,” paparnya.

Zahrin Piliang, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Sumut mengatakan pihaknya akan membantu Ikram untuk meminta surat permohonan pindah sekolah.

“Keluarga Ikram meminta bantuan untuk meminta permohonan surat pindah sekolah Ikram akan kita lakukan segera,” ungkap Zahrin Piliang.
Sebelumnya kedua belah pihak sudah melakukan mediasi, namun tidak ada kata sepekat atau damai hingga kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, jadi untuk permasalah ini pihaknya akan segera mungkin untuk menyelesaikannya.

Sementara itu, Sofi, staf di Yayasan Amanah enggan berkomentar. “Sebentar saya lagi ada tamu,” ucapnya.(gus)

PKL Kosongkan Lapak Jualan

TEBING TINGGI- Setelah menerima surat dari Pemko Tebing Tinggi tertanggal 31 Januari 2012, puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Jalan Patimura, Kota Tebing Tinggi, mengangkat gerobak mereka, Selasa (31/1).

Para pedagang dibantu petugas Satpol PP memindahkan lapak dagagangan mereka ke Jalan Jawa, Kota Tebing Tinggi.
Meski pedagang mengangkat lapak dagangannya dengan suka rela, namun petugas Satpol PP dan kepolisian Polres Tebing Tinggi turun ke lokasi untuk mengatisipasi sesuatu yang tidak diinginkan.

“Masyarakat, khususnya pedagang kaki lima bisa mengerti dan tidak melakukan perlawan saat petugas Satpol PP melakukan pembersihan, karena berlangsung aman dan terkendali, petugas Satpol PP juga membantu mengevakuasi gerobak pedagang untuk dipindahkan,” terang Kasatpol PP Tebing Tinggi M Guntur Harahap.

Salah seorang pedagang, Darwis Hasibuan mengatakan, belum rela sepenuh hati untuk pindah ke Jalan Jawa, karena pihaknya sudah menempati lapak jualan di Jalan Patimura sudah sepuluh tahun lamanya.

“Sebenarnya berat kami pindah, tetapi kawan-kawan pedagang semuanya pindah, kita terpaksa ikut. Di Jalan Jawa, yang ditakutkan pedagang tidak ada pembelinya, karena lokasinya jauh,” kata Darwis.

Darwis berharap, Pemko Tebing Tinggi, memperhatikan nasib PKL di Jalan Patimura.(mag-3)

Presiden Takkan Ganjal Izin Pemeriksaan Bupati Palas

JAKARTA – Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, untuk proses pemeriksaan dan penahanan Bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis, Polda Sumut harus terlebih dahulu mengantongi izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, jika memang permohonan izin dimaksud sudah sampai di meja presiden, maka presiden tidak akan memperlambat proses pemberian izin itu.

Mengenai proses pengajuan izin, oleh Kapolda Sumut harus disampaikan dulu ke Kapolri. Oleh Kapolri, surat permohonan izin diteruskan ke Istana.
Sebelum permohonan izin disampaikan, ada kalanya Mendagri diajak membahas perkara oleh instansi yang mengajukan izin pemeriksaan, seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Mendagri dimintai pendapat, terutama jika kasus dugaan korupsi menyangkut pelanggaran aturan pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan oleh mendagri.

“Jadi, kadang (permintaan izin) langsung ke presiden, adakalanya minta pendapat dulu ke mendagri. Kalau diminta memberikan pendapat, ya saya lakukan. Kalau tidak, ya tidak saya lakukan,” ujar Gamawan Fauzi.

Dijelaskan, biasanya dirinya dimintai pendapat jika ada dugaan kasus itu juga menabrak Peraturan Mendagri (Permendagri). “Biasanya yang terkait dengan mendagri,” ulasnya.

Dia menegaskan, presiden tidak pernah menghambat pemberian izin pemeriksaan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Pemberitaan yang sempat ramai beberapa waktu lalu yang menyebut ada sejumlah izin pemeriksaan yang belum dikeluarkan presiden, dibantah Gamawan.
Menurut Gamawan, ada kalanya seseorang yang akan diperiksa itu memang tak perlu izin presiden, tapi permohonan izinnya diajukan ke presiden. “Ada bupati, tapi sudah berhenti. Yang seperti itu ya tak perlu izin,” ujar mantan gubernur Sumbar itu.

Seperti diberitakan, Bupati Padang Lawas Basyrah Lubis, mantan Kadis PU Palas Chairul Windu Harahap, Ketua DPRD Palas HM Ridho Harahap, Abdul Hamid Nasution yang menjabat PPK, dan Paruhum Daulay  telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Polda Sumut, Rabu (23/1). Mereka terganjal kasus dugaan korupsi pembangunan Sarana Prasarana (Praspem) sistem multy years sebesar Rp6,7 miliar. (sam)

Bocah SD Tewas di Kolam Kotoran Sapi

ASAHAN- Viki ( 8 ) anak tunggal pasangan suami istri Yudi ( 30 ) dan Ani ( 29 ) warga Dusun II Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, ditemukan tewas terbenam oleh Nek Bedah ( 70 ) neneknya sendiri di dalam kolam limbah kotoran sapi milik Haryanto ( 45 ) warga setempat, Senin ( 30/1 ) sekitar pukul 17.00 WIB.

Informasi dihimpun, sore itu sekitar pukul 17.00 WIB, tiba-tiba tedengar suara jeritan dari belakang rumah Haryanto, warga pun langsung mendatangi asal suara dan menemukan Nek Bedah dalam keadaan terduduk sambil menangis serta menunjuk ke arah kolam limbah kotoran sapi . “Tolongi cucu ku,” pintanya dengan menggunakan bahasa Jawa, seperti diterangkan Budiman, warga yang tinggal tidak jauh dari tempat kejadian perkara ( TKP ) saat dikonfirmasi, Selasa ( 31/1 ).

“Kami melihat dua kaki bocah terbenam ke dalam limbah kotoran sapi, kami pun menarik kaki korban dan ternyata sudah dalam keadaan tidak bernyawa,” katanya.

Menurut Nek Bedah, dia sudah kesana kemari mencari keberadaan cucunya yang belum pulang dari tempat bermain – main dan ternyata saat dicari ditemukan terbenam di kolam limbah ternak sapi milik tetangganya.

Jasad bocah itu pun dievakuasi dari dalam kolam limbah ternak sapi dan kemudian dibawa ke rumah duka. Kabar tewasnya bocah yang masih duduk dibangku kelas II SD itu pun dilaporkan ke Polsek Air Batu dan atas permintaan pihak keluarga, jasad korban dibawa ke Klinik Hj Siti Aisah di Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, untuk diperiksa.

Hasil pemeriksaan medis, tidak ditemukkannya tanda – tanda kekerasan dan pihak keluarga menerima kematian anaknya murni akibat terjatuh dan terbenam di dalam kolam limbah kotoran ternak sapi milik tetangganya.(sus/smg)