Pemerintah sepertinya sulit untuk menghindari kebijakan tidak populis: menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan pun diperkirakan mencapai Rp1.500 per liternya.
JAKARTA- Hal ini diperkuat olah Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang akan bertemu dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa (28/2) mendatang. Dalam pertemuan nanti Jero Wacik membawa opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. “Usulan antara Rp500, Rp1.000, dan Rp1.500. Tiga angka itu yang masuk,” kata Jero Wacik di Istana Negara, Rabu (22/2).
Jero menjelaskan berdasarkan usulan masyarakat, opsi kenaikan harga BBM itulah yang paling mungkin untuk diambil dalam jangka pendek. Masyarakat saat ini sudah biasa dengan kenaikan harga BBM.
“Menurut suara-suara yang ada di masyarakat, memang opsi itulah (kenaikan harga) yang paling mungkin diambil,” kata mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini.
Sebelumnya, dalam pengantar sidang kabinet paripurna, Presiden Susilo Bambang Yuhoyono (SBY) mengatakan, kondisi perekonomian global, termasuk melonjaknya harga minyak dunia menjadi alasan bakal naiknya harga BBM. “Harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat,” kata SBY dalam pengantar sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, kemarin (22/2).
SBY menjelaskan, asumsi yang ada dalam APBN 2012 perlu disesuaikan seiring dengan kecenderungan naiknya harga minyak dunia. Saat ini, harganya menyentuh USD 115 per barel. “Tidak mungkin lagi kita mematok harga USD 90 per barel,” katanya.
Penyesuaian juga dilakukan terhadap komponen pertumbuhan. SBY mengungkapkan, banyak negara sudah merevisi target pertumbuhan lebih rendah dari yang ditetapkan semula.
Pemerintah, lanjut SBY, dalam waktu dekat akan mengajukan APBN-P kepada DPR. Biasanya, pengajukan APBN-P baru dilakukan pada pertengahan tahun. “Tapi dengan perkembangan situasi dunia, ada krisis baru, ada kontigensi, pemerintah berpendapat dan akan kami ajukan untuk percepatan penetapan APBN-P,” katanya.
Begitu juga untuk menetapkan kembali asumsi yang realistis, termasuk kebijakan subsidi dan kebijakan tentang BBM dan TDL (tarif dasar listrik). Meski bakal melakukan penyesuaian, di antaranya kenaikan harga BBM, pemerintah juga akan memikirkan dampak atas kenaikan BBM dan inflasi yang terjadi, terutama bagi masyarakat miskin. Misalnya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). “Bantuannya bisa kita pikirkan, yang dulu pernah kita lakukan atau kita modifikasi atau tambahan-tambahan baru yang itu memang tepat,” urainya.
Untuk keperluan itu, mau tidak mau anggaran dari kementerian/ lembaga harus dikurangi. Misalnya dari anggaran belanja gedung, operasional, atau pembangunan proyek. “Memang agak rumit sedikit tapi harus kita ambil karena kita memerlukan sumber untuk BLSM,” ujar SBY.
Sementara terkait dengan rencana jangka menengah dan panjang, kata SBY, hal itu akan tetap dilakukan. “Konversi dari BBM ke BBG (bahan bakar gas) terus kita lakukan,” kata SBY.
Setelah sidang kabinet, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum ada keputusan mengenai kisaran kenaikan harga BBM. Presiden baru memberikan instruksi kepada menteri terkait skenario kenaikan harga BBM. Sebab, itu tidak mungkin dilakukan dalam APBN 2012. “Apakah itu nanti dinaikkan, berapa inflasi, dan growth (pertumbuhan), itu baru dilakukan exercise,” kata Hatta.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya secepatnya membahas mengenai APBN-P. Itu sebagai respon dari perkembangan ekonomi dunia. Namun dia enggan menjelaskan bagian yang akan dipangkas. Agus hanya menyebut kombinasi antara penerimaan negara yang akan ditingkatkan, belanja yang dikurangi, dan pembiayaan dalam bentuk surat utang yang dikaji. “Kombinasi dari ketiga itu,” katanya.
Terkait dengan skema bantuan bagi masyarakat miskin, Agus mengaku memiliki beberapa alternatif. Namun lagi-lagi dia enggan memberikan bocoran. “Yang bisa saya sampaikan, ada bentuk kompensasi, ada stimulus, ada juga optimalisasi penerimaan dan pengurangan belanja,” ujar mantan dirut Bank Mandiri itu. (fal/jpnn)
