MEDAN- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Fadly Nurzal SAg mengatakan, bangsa Indonesia bisa belajar demokrasi dari pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara syukuran atas terpilihan H Alfian SH sebagai Kepala Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Senin (5/3) malam.

“Proses pemilihan langsung yang terjadi dalam sistem demokrasi yakni, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif bahkan pemilihan presiden didasari atas terlaksanannya proses pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung,” kata Fadly Nurzal yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Sumut ini.
Pada masa Orde Baru, pemilihan secara langsung merupakan sebuah ketakutan. Padahal sesungguhnya, pemilihan secara langsung itu sudah dilakukan masyarakat saat memilih kepala desa. Jadi, kata Fadly, sungguh ketakutan itu merupakan kebohongan yang dilakukan oleh orde baru dalam sistem demokrasi ketika itu.

Fadly juga menegaskan, pemilihan secara langsung juga merupakan sebuah konsep yang dekat dengan Al-quran. “Hal itu sesuai dengan Firman Allah yang artinya, Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya serta pemimpin di antara Kamu,” ujar Fadly yang bakal maju sebagai calon gubernur sumatera utara pada Pilgubsu mendatang.

Dijelaskannya, taat kepada Allah dan Rasulnya itu sudah final, namun menaati pemimpin di antara kita adalah memiliki proses yakni kita memilihnya sebagai pemimpin dan yang paling pas itu memilih secara langsung.
Pada kesempatan itu Fadly Nurzal juga memberikan selamat kepada pengurus Ranting PPP Desa Dagang Kelambir. H adir dalam acara itu Ketua Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Sumut Aswan Jaya, Ketua Fraksi PPP DPRD Deliserdang H Hasaiddin Daulay, Anggota DPRD Deliserdang dari PPP A Budy dan undangan lainnya.(ade)

PANCURBATU- Warga Desa Lama, Kecamatan Pancurbatu, dihebohkan dengan penemuan tiga butir peluru senjata api laras panjang dan dua granat berbentuk dinamo sepeda di halaman rumah milik Asbah (40), Dusun IV Desa Lama, Selasa (6/3) siang pukul 13.00 WIB. Sebelumnya, di lokasi yang sama juga ditemukan 18 butir.

Menurut keterangan Asbah kepada Posmetro Medan (grup Sumut Pos), siang itu dia tengah membersihkan halaman rumahnya. Tanpa sengaja, dia menemukan sebutir peluru. Temuan itu langsung dilaporkannya kepada Jumingan, suaminya.

Selanjutnya Jumingan melaporkan temuan itu kepada Kepala Desa Lama Nizar Laksamana Tarigan, lalu diteruskan ke Polsek Pancurbatu. Begitu menerima laporan, petugas Polsek Pancurbatu dibantu sejumlah personel TNI dari Koramil-14 Pancurbatu turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.

Ternyata setelah diperiksa, tiga butir peluru yang ditemukan tersebut masih aktif, dan kondisinya memang sudah usang. Begitu di keluarkan petugas pun menemukan dua granat berbentuk dinamo. Melihat itu, petugas pun berusaha mengeluarkan dua granat yang tertanam di dalam tanah itu dengan cara disiram air.

Dua granat itu pun berhasil dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam goni. Untuk pengusutan lebih lanjut, tiga butir peluru dan dua granat yang ditemukan itu diamankan ke Mapolsek Pancurbatu sebagai barang bukti bersama 18 butir peluru yang sebelumnya ditemukan warga.

Kapolsek Pancurbatu Kompol Ruruh Wicaksono Sik SH MH melalui Kanit Reskrim Iptu Gunawan SH saat dikonfirmasi mengatakan, barang bukti ke 21 peluru dan granat yang ditemukan tersebut saat ini diamankan di komando. “Dari hasil pemeriksaan, peluru dan granat itu masih aktif. Kita juga masih menyelidiki siapa pemilik atau yang menanamnya di lokasi itu,” ujar Gunawan.(roy)

BELAWAN- Dugaan tangkap lepas bandar narkoba jenis daun ganja oleh Polres Pelabuhan Belawan menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Di antara Gerakan Peduli Narkoba dan Anti Tawuran (GAPENTA) Kota Medan yang menilai ada kejanggalan dalam proses penyidikan paska ditangkap dan dibebaskannya Jarot (48), yang diduga bandar ganja warga Pasar I Rel, Kecamatan Medan Marelan.

“Semestinya polisi lebih jeli dalam melakukan penyelidikan, tidak sebatas keterangan saja. Harusnya polisi melakukan tes urine, karena berdasarkan pengakuan tersangka yang kini ditahan, barang tersebut milik pria yang kini telah dilepas petugas,” kata Djafar, Ketua Penindakan GAPENTA kota Medan, Selasa (6/3) siang.

Dia menuturkan, berdasarkan tersangka Sujangi alias Jangek (43), yang diamankan polisi dengan barang bukti 87 amplop daun ganja kering siap edar, barang bukti tersebut dibelinya dari Jarot, harusnya ini lebih didalami. “Saya menilai penyelidikan polisi terlalu lemah. Pengakuan saksi sudah ada, tapi kenapa petugas dengan mudahnya melepaskan pria yang disebutkan sebagai pemasok ganja itu,” ungkapnya.

Karenanya, Djafar meminta Polres Pelabuhan Belawan untuk mengamankan kembali Jarot untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. “Seperti ada kejanggalan dalam kasus ini. Ada apa sebenarnya?” ujarnya.(mag-17)

Terkait Penipuan Lahan Sawit 515 Hektar

MEDAN- Kasus penipuan serta penggunaan surat palsu terhadap jual beli lahan sawit di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sudah memenuhi unsur pidana, baik secara kelengkapan formil maupun materil, tetapi sampai saat ini kejaksaan belum juga mengeluarkan surat P-21.

Advokat Purba H Siagian SH, mengatakan hal itu kepada wartawan di Medan, Selasa (6/3), mewakili kliennya Octo Bermand Simanjuntak.
“Karena kasusnya sudah memenuhi unsur pidana, semestinya pihak kejaksaaan mengeluarkan surat P-21 (lengkap) untuk proses persidangan, tetapi sampai saat ini berkas kasus itu masih tetap P-19 (belum lengkap) dan dikembalikan lagi ke penyidik Polda. Kami berharap Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut yang baru memperhatikan kasus ini,” kata dia.

Terhadap kasus penipuan lahan sawit seluas sekira 515 Ha di Madina yang dilaporkan Octo Bermand Simanjuntak terhadap Eveline Sago, Ignasius Sago dan Edysa ke Poldasu, kata Siagian, sudah memenuhi unsur pidana. Bukti kasus itu memenuhi unsur pidana, dengan penetapan Ignasius Sago sebagai tersangka oleh penyidik Poldasu dan melakukan penahanan, meski kemudian dia dialihkan menjadi status tahanan kota. Tetapi berkas tersangka diteruskan penyidik Poldasu ke Kejatisu untuk diteruskan ke Pengadilan, tetapi Kejatisu justru mengembalikan berkas ke Polda disertai berbagai alasan hukum versi Kejatisu.

Menurut Siagian, bahwa Ignasius Sago telah menggunakan akta-akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dibuat Notaris Soeparno, SH yang timbul dalam perjanjian kerjasama terkait lahan itu untuk mengurus ijin lokasi dan perkebunan, sehingga Octo Bermand Simanjuntak telah ditagih untuk membayar pajak penghasilan atas akta ganti rugi sebesar Rp31 miliar, sedangkan pembayaran tidak pernah diterima korban. Siagian berharap Kejatisu yang baru dapat menegakkan kebenaran yang sudah nyata, demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia, khususnya di Sumut.
Terpisah, Kasubdit Harda/Tahbang Reserse Kriminal Umum Polda Sumut AKBP Rudi Rifani dikonfirmasi wartawan mengatakan, masih tetap berupaya melengkapi kekurangan berkas pemeriksaan Ignasius Sago Cs yang sempat di kembalikan Jaksa.(azw)

MEDAN- Penetapan pemberhetian penyelidikan terhadap kasus ijazah palsu Wali Kota Siantar, Hulman Sitorus, sesuai hasil penyelidikan dan keterangan saksi-saksi yang tidak mengarah ke ijazah palsu.

Hal ini ditegaskan Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut AKBP Rudi Rifani, Selasa (6/3).
Rudi Menjelaskan, kasus dugaan ijazah palsu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Hulman Sitorus ini semula dilaporkan ke Mabes Polri oleh Bona Tua Naipos-pos pada 21 Juli 2011.

Oleh Mabes Polri, kasus dugaan ijazah palsu itu dilimpahkan penangananya ke Polda Sumut susai surat TR Nomor  B/9707/Ops/VII/2011 yang ditangani Penyidik Subdit II/Harta Benda Tanah dan Bangunan (Hardah Tahbang) Direktorat Reskrimum Polda Sumut.
Atas pelimpahan itu, Rudi mengaku, telah melakukan penyelidikan dan memintai keterangan saksi-saksi.

“Yang terakhir kita klarifikasi Kadisdi Pemda Pematangsiantar, karena tidak ada bukti yang bisa melanjutkan penyelidikan kasus ini, maka kita lakukan pemberhetian penyelidikan. Pemberhentian penyelidikan ini tidak sembarangan, terlebih dahulu kita lakukan rapat gelar perkara dengan menghadirkan pelapor,” kata Rudi.

Rudi menerangkan,hasil  klarifikasi dengan Kadisdik Pemda Siantar dan bukti-bukti yang mereka terima dari Kadisdik, tidak sedikitpun menyatakan ijazah tersebut palsu.(mag-5)